Polisi menyadari bahwa kepercayaan publik terhadap institusi mereka tengah menipis

http://Burusergapinfo.my.id

Polisi menyadari bahwa kepercayaan publik terhadap institusi mereka tengah menipis. Sebagai gantinya, pemadam kebakaran (Damkar) justru muncul sebagai entitas pelayanan cepat yang menjadi pilihan masyarakat. Fenomena ini diakui Wakil Kepala Polri Komjen Dedi Prasetyo dalam rapat kerja bersama Komisi III DPR RI, Selasa (18/11/2025).

Menurut Dedi, salah satu akar masalah adalah lambatnya respons Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT). “Quick response time standar PBB itu di bawah 10 menit, kami masih di atas 10 menit,” ungkapnya, menegaskan bahwa kecepatan respons Polri belum memenuhi standar internasional.

Dedi mengakui bahwa karena faktor itulah sebagian warga lebih nyaman melapor ke Damkar, bukan hanya saat kebakaran, tetapi juga untuk masalah lain. “Saat ini masyarakat lebih mudah melaporkan segala sesuatu ke Damkar, karena Damkar quick responsenya cepat,” katanya.

Sebagai upaya perbaikan, Polri berencana mengoptimalkan layanan darurat berbasis digital melalui hotline 110. Dedi berharap transformasi ini bisa memangkas waktu tunggu dan membawa respons aduan ke bawah 10 menit.

Percepatan layanan juga disasar melalui restrukturisasi internal: Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) akan diubah menjadi unit Pamapta (Perwira Kesamaptaan) yang lebih fokus pada operasi ketimbang administratif.

Sementara itu, catatan menunjukkan bahwa Damkar telah mencatat kecepatan yang mengesankan dalam merespons: data Gulkarmat DKI Jakarta memperlihatkan rata-rata waktu tanggap petugas adalah 8,4 menit — jauh di bawah target nasional 15 menit. Kepala Gulkarmat DKI, Bayu Meghantara, menyatakan bahwa petugas berada dalam kondisi siaga penuh 24 jam, dengan unit dan peralatan siap operasi setiap saat.

Meski demikian, Bayu juga menyebut sejumlah kendala di lapangan, seperti kemacetan pada jam sibuk dan akses jalan sempit atau terhalang portal yang terkunci.

Fenomena ini pun menambah beban baru bagi petugas pemadam. Selain tugas utamanya memadamkan kebakaran, Damkar kini kerap menerima laporan non-kebakaran: mulai dari menurunkan kucing di pohon, menangkap binatang buas, hingga membantu warga melepas cincin yang tersangkut di jari.

Dedi pun tak menutup mata bahwa penegakan hukum (Gakkum) dan layanan publik menjadi “rapor merah” Polri. “Gakkum dan pelayanan publik menjadi catatan merah bagi kami, harus kami perbaiki,” ujarnya.

Hasil asesmen internal yang dilakukan Polri menunjukkan banyak pejabat di wilayah belum bekerja optimal. Dari 4.340 kapolsek, sebagian besar dinilai “under performance”; hal serupa juga ditemukan di tingkat kapolres dan direktur reserse kriminal umum Polda.

Komisioner Kompolnas Choirul Anam menilai pernyataan Wakapolri dapat menjadi dorongan reformasi: penguatan Bhabinkamtibmas, saluran aduan berbasis digital, dan pelayanan yang cepat dan humanis sangat diperlukan. Dia menyebut peran Bhabinkamtibmas sangat strategis karena menyentuh akar masyarakat 24 jam sehari.

Pengamat kepolisian Bambang Rukminto dari Institute for Security and Strategic Studies (ISESS) menyoroti bahwa kendala teknis dan struktur personel di beberapa daerah menjadi penghambat kecepatan respons Polri. Ia juga mengajak Polri untuk intens mensosialisasikan penggunaan layanan 110 agar publik lebih memahami dan mempercayainya.

Ia menyimpulkan bahwa evaluasi internal yang disampaikan Wakapolri adalah langkah positif, jika benar-benar ditindaklanjuti untuk memperbaiki kinerja Polri di masa mendatang.

Editing TB Hendy yustana

Personel Sat Samapta Polres Mamasa Gelar Patroli Jalan Kaki dan Pemantauan Aktivitas Masyarakat

Personel Sat Samapta Polres Mamasa Gelar Patroli Jalan Kaki dan Pemantauan Aktivitas Masyarakat

POLRES MAMASA–http://Burusergapinfo.my.id

Personel Satuan Samapta Polres Mamasa melaksanakan kegiatan patroli jalan kaki di wilayah hukum Polres Mamasa. Kegiatan ini dilakukan sebagai upaya mengantisipasi perkembangan situasi kamtibmas sekaligus memberikan rasa aman kepada masyarakat, 23 November 2025

Patroli tersebut mencakup pemantauan aktivitas masyarakat pada siang hari, berdiskusi dengan warga yang ditemui di sepanjang rute, serta membantu masyarakat yang membutuhkan pertolongan. Kehadiran polisi di tengah masyarakat diharapkan dapat memperkuat hubungan dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap Polri.

Tujuh personel terlibat dalam kegiatan ini, yakni Bripda Ferdinandus, Bripda Wildi Pranata, Bripda Ariel, Bripda Dwi Prasetyo, Bripda Rendy, Bripda Soni, dan Bripda Gunawan. Mereka menyusuri rute patroli yang meliputi wilayah Kelurahan Mamasa, Kecamatan Mamasa.

Sasaran patroli meliputi titik-titik strategis seperti persimpangan jalan, area UMKM, serta rumah ibadah (gereja). Selama kegiatan berlangsung, personel melakukan pengaturan lalu lintas dan memastikan situasi di objek-objek vital tetap aman.

Hasil pantauan di lapangan menunjukkan bahwa seluruh aktivitas masyarakat berjalan lancar, aman, dan kondusif. Masyarakat juga memberikan apresiasi positif atas kehadiran polisi yang aktif menjaga keamanan wilayah.

Patroli berakhir pada pukul 11.00 Wita dengan situasi kamtibmas yang tetap terjaga aman dan kondusif. Kegiatan ini menjadi komitmen Polres Mamasa dalam memberikan pelayanan dan perlindungan kepada masyarakat.

Humas Polres Mamasa Polda Sulbar

Editing TB Hendy yustana

Abang Enang Harapkan Bansos Dan program Rutilahu Dari dewan dapil ||

Abah Enang Harapkan Bansos Dan Program Rutilahu Dari Dewan Dapil II, Dinas PRKP Karawang Diharapkan Turun Langsung Melihat Kondisinya

Karawang,http://Burusergapinfo.my.id

Hidup dalam keterbatasan dan serba kekurangan, Abah Enang Sukirman, warga Bojong Tugu 2, Desa Rengasdengklok Selatan, Kecamatan Rengasdengklok, Kabupaten Karawang, kini hanya bisa berharap belas kasih dari pemerintah. Di usia senjanya, ia hidup seorang diri di rumah yang sudah rapuh dan nyaris roboh, Sabtu/22/November/2025. Burusergap.Info.

Rumah sederhana milik abah Enang tampak sangat memprihatinkan dindingnya retak, tiang-tiang kayu lapuk, dan atap bocor di berbagai sisi. “Kalau hujan, air masuk dari genteng yang bocor. Saya cuma bisa duduk di pojok, takut rumah ambruk,” tutur abah Enang lirih sambil menatap rumahnya yang kian lapuk.

Hingga kini, abah Enang mengaku belum pernah menerima bantuan sosial (bansos) dari pemerintah desa maupun daerah. Rumahnya pun belum tersentuh program Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu) yang selama ini diharapkan bisa membantu masyarakat miskin seperti dirinya.

Abah Enang menaruh harapan besar kepada pemerintah daerah, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (PRKP) Kabupaten Karawang, serta anggota dewan Dapil II agar mau turun langsung ke lapangan melihat kondisi sebenarnya.

“Saya cuma ingin ada yang datang lihat keadaan saya. Rumah sudah doyong, genteng bocor semua. Kalau bisa, saya dibantu dari program Rutilahu atau bansos apa saja,” ucapnya dengan suara penuh harap.

Warga sekitar pun berharap agar dinas terkait tidak tinggal diam. “Kondisi abah Enang sangat memprihatinkan. Kami berharap Dinas PRKP Karawang mau turun langsung melihat keadaan beliau dan segera memberikan bantuan,” ujar salah satu warga Bojong Tugu 2.

Program Rutilahu dari aspirasi dewan Dapil II maupun program perbaikan rumah dari Dinas PRKP Karawang diharapkan benar-benar menyentuh warga yang membutuhkan, bukan hanya menjadi wacana di atas kertas.

Kini masyarakat menunggu langkah nyata dari para wakil rakyat dan instansi terkait. Karena perhatian kepada warga miskin seperti abah Enang tidak seharusnya menunggu momentum politik atau masa kampanye, melainkan menjadi wujud tanggung jawab dan kepedulian sosial pemerintah terhadap rakyatnya.

Editing TB Hendy yustana