Jakarta

KMI Lanjut Aksi ke Kejagung RI: Soroti Dugaan Skema “Uang Keamanan” Lintas Dinas Mandailing Natal Usai Geruduk KPK

Jakarta( Media Target 86 News Com) ~ Kongres Milenial Indonesia (KMI) kembali mengumumkan rencana aksi unjuk rasa jilid II ke Kejaksaan Agung RI di Jakarta setelah sebelumnya melakukan aksi di KPK RI.

Penerbit Kantor redaksi BuserINFO

Audhitor TB Hendy yustana

Aksi ini digelar sebagai respons atas dugaan skema uang keamanan lintas dinas di Kabupaten Mandailing Natal, Sumatera Utara yang disebut semakin meluas.

Dalam surat pemberitahuan aksi bernomor 47/SEK/KMI/VI/2026, KMI menyebut adanya dugaan pengumpulan dana pada sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) dengan nilai berkisar antara Rp120 juta hingga Rp500 juta per instansi.

Praktik tersebut dinilai berpotensi mengganggu tata kelola pemerintahan daerah serta integritas pelayanan publik di Mandailing Natal.

KMI turut menyoroti dugaan keterlibatan pejabat di lingkungan Dinas Kesehatan Mandailing Natal, termasuk Kepala Dinas Kesehatan dr. Muhammad Faisal Situmorang yang disebut memiliki peran dalam pola pengumpulan dana lintas dinas.

Informasi tersebut diklaim bersumber dari kajian internal organisasi serta laporan masyarakat yang berkembang, namun masih memerlukan verifikasi aparat penegak hukum.

Koordinator aksi, Syahrul Rambe, menegaskan bahwa dugaan tersebut harus diusut secara serius karena dinilai memiliki pola yang sistematis di lingkungan birokrasi daerah.

Ia menyebut, “Ini bukan isu kecil. Ini dugaan skema yang terstruktur. Kami akan terus mengawal sampai ada langkah hukum yang jelas dan transparan.”

Aksi unjuk rasa jilid II tersebut dijadwalkan berlangsung pada Jumat, 24 April 2026 di depan Kejaksaan Agung RI, Jakarta, dengan estimasi massa sekitar 100 orang.

KMI menyatakan aksi ini sebagai dorongan publik agar aparat penegak hukum bertindak cepat, transparan, dan tidak tebang pilih.

KMI menegaskan aksi ini merupakan lanjutan dari aksi sebelumnya di KPK RI dan membuka kemungkinan aksi lanjutan dengan skala lebih besar apabila tidak ada respons konkret dari aparat penegak hukum.

Hingga berita ini diterbitkan, redaksi telah berupaya mengonfirmasi kepada Kepala Dinas Kesehatan Mandailing Natal melalui pesan WhatsApp, namun belum memperoleh tanggapan resmi, dan tetap membuka ruang hak jawab sesuai UU Pers dan prinsip keberimbangan informasi.
(Informasi Yang Di Himpun Oleh Tim Penasehat Hukum Media Targdt 86 News Com) Bapak Ismail Sitompul ,SH, MH Bersama Ibuk Imelda Rahmayeni ,SH, Dan Ibuk Yanti ,SE)

http://Burusergapinfo.my.id

Polisi menyadari bahwa kepercayaan publik terhadap institusi mereka tengah menipis. Sebagai gantinya, pemadam kebakaran (Damkar) justru muncul sebagai entitas pelayanan cepat yang menjadi pilihan masyarakat. Fenomena ini diakui Wakil Kepala Polri Komjen Dedi Prasetyo dalam rapat kerja bersama Komisi III DPR RI, Selasa (18/11/2025).

Menurut Dedi, salah satu akar masalah adalah lambatnya respons Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT). “Quick response time standar PBB itu di bawah 10 menit, kami masih di atas 10 menit,” ungkapnya, menegaskan bahwa kecepatan respons Polri belum memenuhi standar internasional.

Dedi mengakui bahwa karena faktor itulah sebagian warga lebih nyaman melapor ke Damkar, bukan hanya saat kebakaran, tetapi juga untuk masalah lain. “Saat ini masyarakat lebih mudah melaporkan segala sesuatu ke Damkar, karena Damkar quick responsenya cepat,” katanya.

Sebagai upaya perbaikan, Polri berencana mengoptimalkan layanan darurat berbasis digital melalui hotline 110. Dedi berharap transformasi ini bisa memangkas waktu tunggu dan membawa respons aduan ke bawah 10 menit.

Percepatan layanan juga disasar melalui restrukturisasi internal: Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) akan diubah menjadi unit Pamapta (Perwira Kesamaptaan) yang lebih fokus pada operasi ketimbang administratif.

Sementara itu, catatan menunjukkan bahwa Damkar telah mencatat kecepatan yang mengesankan dalam merespons: data Gulkarmat DKI Jakarta memperlihatkan rata-rata waktu tanggap petugas adalah 8,4 menit — jauh di bawah target nasional 15 menit. Kepala Gulkarmat DKI, Bayu Meghantara, menyatakan bahwa petugas berada dalam kondisi siaga penuh 24 jam, dengan unit dan peralatan siap operasi setiap saat.

Meski demikian, Bayu juga menyebut sejumlah kendala di lapangan, seperti kemacetan pada jam sibuk dan akses jalan sempit atau terhalang portal yang terkunci.

Fenomena ini pun menambah beban baru bagi petugas pemadam. Selain tugas utamanya memadamkan kebakaran, Damkar kini kerap menerima laporan non-kebakaran: mulai dari menurunkan kucing di pohon, menangkap binatang buas, hingga membantu warga melepas cincin yang tersangkut di jari.

Dedi pun tak menutup mata bahwa penegakan hukum (Gakkum) dan layanan publik menjadi “rapor merah” Polri. “Gakkum dan pelayanan publik menjadi catatan merah bagi kami, harus kami perbaiki,” ujarnya.

Hasil asesmen internal yang dilakukan Polri menunjukkan banyak pejabat di wilayah belum bekerja optimal. Dari 4.340 kapolsek, sebagian besar dinilai “under performance”; hal serupa juga ditemukan di tingkat kapolres dan direktur reserse kriminal umum Polda.

Komisioner Kompolnas Choirul Anam menilai pernyataan Wakapolri dapat menjadi dorongan reformasi: penguatan Bhabinkamtibmas, saluran aduan berbasis digital, dan pelayanan yang cepat dan humanis sangat diperlukan. Dia menyebut peran Bhabinkamtibmas sangat strategis karena menyentuh akar masyarakat 24 jam sehari.

Pengamat kepolisian Bambang Rukminto dari Institute for Security and Strategic Studies (ISESS) menyoroti bahwa kendala teknis dan struktur personel di beberapa daerah menjadi penghambat kecepatan respons Polri. Ia juga mengajak Polri untuk intens mensosialisasikan penggunaan layanan 110 agar publik lebih memahami dan mempercayainya.

Ia menyimpulkan bahwa evaluasi internal yang disampaikan Wakapolri adalah langkah positif, jika benar-benar ditindaklanjuti untuk memperbaiki kinerja Polri di masa mendatang.

Editing TB Hendy yustana

http://Jakarta _BuruSergapinfo.my.id

Presiden Sangat urgent sekali agar bertindak atasi krisis ekonomi dan hentikan penderitaan rakyat dengan seluruh alemen ambil bagian dalam mengatasi permasalahan ekonomi dan sosial kemasyarakatan baik menteri maupun para gubernur bupati walikota mengatasi dampak pengangguran menekan kemiskinan yang semangkin membengkak di seluruh daerah dari sabang hingga meureuke”, papar Prof Dr Sutan Nasomal SH MH Pakar Hukum Internasional, Ekonom menjawab materi pertanyaan para pemimpin Redaksi media cetak onlen dalam dan luar negeri di kantornya Markas Pusat Partai Oposisi Merdeka Di Jakarta 1/11/2025 via telpon selulernya.

Presiden RI Harus Tegas “Kepala Daerah Wanprestasi Atau Tidak Bisa Menciptakan Lapangan Pekerjaan Untuk Rakyat Harus Mudur Dari Jabatannya”

Jakarta, Kesulitan Masyarakat saat ini adalah dampak Kepala Daerah tidak mampu menepati janji politiknya atau tidak bertanggung jawab dengan kondisi berat saat ini.

Sehingga berlarut larut Masyarakat terjebak dengan kondisi memburuknya ekonomi. Tidak sedikit perusahaan bangkrut dan meninggalkan jejak PHK disetiap provinsi. Sehingga Masyarakat kehilangan pekerjaan untuk menopang kehidupannya. Maka penting para Kepala Daerah di minta mundur karena wanprestasi.

Banyaknya pengangguran di sebabkan oleh kepala daerah yang tidak perduli dengan nasib Masyarakat. Cara cara tidak cerdas dengan bermedsos ria atau pencitraan adalah cara kepala daerah yang tidak paham dengan hukum. Maka hal ini membuat perihatin PROF DR KH SUTAN NASOMAL SH,MH melihat sandiwara cara yang dimainkan kepala daerah. Di Himbau Kepala Daerah agar menciptakan lapangan pekerjaan sebanyak banyaknya untuk Masyarakat dan tidak bermedsos ria pencitraan

Masyarakat yang mengadukan keadaan sulitnya ekonomi saat ini sehingga untuk mencari sepering nasi harus memulung atau mengamen membawa anak anak atau keluarga. Masyarakat meminta Presiden RI agar tegas kepada kepala daerah yang wanprestasi.

Sudah cukup banyak Masyarakat di jawa barat yang harus menjadi manusia gerobak bersama anak istrinya karena kesulitan mencari kerja atau bisa bermandiri berwiraswasta agar bisa hidup lebih baik. Kepala Daerah yang tidak perduli dengan kemiskinan Masyarakat yang semakin meluas adalah pemimpin yang tidak perduli dengan keadaan Masyarakat atau wanprestasi. Belum lagi temuan awak media seorang lansia ibu mumun hidup sendiri tampa penerangan lampu sudah lima tahun karena kemiskinan di desa pamijahan kecamatan pamijahan kabupaten bogor. Banyak lansia dalam kemiskinan hidup dalam kesulitan ekonomi.

PROF DR KH SUTAN NASOMAL SH,MH meminta semua pimpinan organisasi advokat agar menjalankan tugasnya membantu masyarakat yang terdampak akibat kepala daerah wanprestasi. Karena masyarakat merasa terjebak dengan kinerja kepala daerah wanprestasi sehingga kemiskinan meluas

Presiden Negara Indonesia di himbau tegas “Kepala daerah harus mematuhi hukum dan bertanggung jawab karena wanprestasi dengan semakin meluasnya kemiskinan.”

Jangan jadikan rakyat sebagai tumbal praktek politik singkat.
Kepala Daerah di gaji mahal tetapi tidak mampu membangun lapangan pekerjaan untuk rakyat.

PROF DR KH SUTAN NASOMAL SH,MH menyadari bahwa Masyarakat sangat terpuruk karena itu banyak ibu rumah tangga terpaksa menjadi pengamen mengais uang receh berbaju boneka dan melibatkan anak anaknya untuk sepiring nasi.

Narasumber : Prof DR KH Sutan Nasomal SH,MH Pakar Hukum Internasional, Ekonom dan Presiden Partai Oposisi Merdeka serta Jenderal Kompii juga Pengasuh Ponpes ASS SAQWA PLUS

Editing Berita TB Hendy YUstana

Penerbit Kantor Redaksi BuruSergapInfo