Hari: 4 September 2026

Sinergi Kawal Integritas,Kadis Dikbud Morowali Utara Beri Ucapan Selamat Hari Lahir Kejaksaan RI Ke-81 Tahun

2 min read

Sinergi Kawal Integritas,Kadis Dikbud Morowali Utara Beri Ucapan Selamat Hari Lahir Kejaksaan RI Ke-81 Tahun

Anton Nius September 4, 2026

MOROWALI UTAR,(Buserinfo.my.id) Jumat 4 September 2026 – Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Daerah Kabupaten Morowali Utara memberikan apresiasi tinggi terhadap dedikasi dan kiprah penegakan hukum di tanah air. Momentum berharga ini bertepatan dengan peringatan Hari Lahir Kejaksaan Republik Indonesia yang ke-81 yang jatuh pada tanggal 2 September.

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah Kabupaten Morowali Utara, Muh. Ridwan Dg. Malureng, S.Ag., secara khusus menyampaikan ucapan selamat dan rasa hormatnya kepada seluruh korps Adhyaksa, khususnya yang bertugas di wilayah hukum Bumi Tepo Asa Aroa.

“Atas nama pribadi dan seluruh keluarga besar Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Morowali Utara, kami mengucapkan Selamat Hari Lahir ke-81 Kejaksaan Republik Indonesia. Apresiasi setinggi-tingginya kami sembahkan kepada insan Adhyaksa yang terus teguh menjadi garda terdepan dalam menjaga keadilan dan hukum di Indonesia,” ujar Muh. Ridwan Dg. Malureng di Kolonodale.

Komitmen Sinergi demi Tata Kelola Pendidikan yang Bersih

Lebih lanjut, Muh. Ridwan menekankan pentingnya sinergi yang kuat antara instansi pendidikan dan lembaga hukum. Menurutnya, pendampingan hukum dan edukasi kesadaran hukum dari pihak Kejaksaan sangat krusial dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel di lingkungan sekolah maupun kedinasan.

“Dunia pendidikan tidak bisa berjalan sendiri. Kami sangat merasakan dampak positif dari program-program Kejaksaan, seperti program Jaksa Masuk Sekolah (JMS) yang memberikan edukasi hukum sejak dini kepada generasi muda kita. Ini adalah fondasi penting untuk membangun karakter bangsa yang taat hukum,” tambahnya.

Melalui momentum Hari Lahir ke-81 ini, Dinas Dikbud Morowali Utara berharap Kejaksaan Agung hingga ke tingkat daerah di Cabang Kejaksaan Negeri (Cabjari) Kolonodale dapat terus bertransformasi menjadi lembaga hukum yang semakin modern, profesional, dan berorientasi pada humanisme.

“Semoga Kejaksaan RI semakin jaya, selalu dicintai masyarakat, dan terus mengawal pembangunan nasional, khususnya di Kabupaten Morowali Utara, demi mewujudkan masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera,” pungkas Kadis Dikbud Morowali Utara. (Red)

(AWP)

Ujian Akuntabilitas di Banggai Laut: Publik Soroti Alokasi APBD-P 2026 dan Fungsi Pengawasan Anggaran

3 min read

Ujian Akuntabilitas di Banggai Laut: Publik Soroti Alokasi APBD-P 2026 dan Fungsi Pengawasan Anggaran

Anton Nius September 4, 2026

BANGGAI LAUT, Buserinfo.my.id,Jumat 4 September 2026 — Tata kelola keuangan Pemerintah Kabupaten Banggai Laut kini tengah mendapat sorotan kritis dari berbagai kalangan. Isu mengenai dugaan penyalahgunaan pinjaman daerah yang ditengarai dimanfaatkan untuk kepentingan non-prosedural, lalu dialokasikan penyelesaiannya melalui APBD Perubahan (APBD-P) tahun anggaran 2026, dinilai memerlukan pengawasan ketat dan pembuktian transparan agar tidak menjadi polemik yang berlarut-larut.

Sebagaimana dikutip dari media Berantas Tipikor, praktik pergeseran anggaran yang dipaksakan demi menutupi celah finansial bermasalah tersebut dinilai para pengamat sebagai bentuk budgetary malpractice (malapraktik anggaran). Jika indikasi ini benar terjadi, hal tersebut dapat menciptakan ilusi keseimbangan fiskal yang semu di atas kertas, sementara potensi kerugian keuangan daerah yang nyata justru mengintai di balik rapinya angka-angka dokumen Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Perubahan.

Formabes Sulteng Angkat Bicara: Jangan Jadikan APBD-P Tameng Pelanggaran

Merespons polemik yang kian menggelinding ini, Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Forum Masyarakat Banggai Bersatu (DPW Formabes) Sulteng turut angkat bicara memberikan tanggapan keras. Pihaknya menegaskan bahwa instrumen APBD Perubahan memiliki khittah konstitusional untuk kepentingan mendesak rakyat, bukan sarana legitimasi atas kebijakan yang menyimpang.

“Kami mengingatkan dengan tegas kepada pihak eksekutif maupun legislatif di Banggai Laut, APBD Perubahan itu instrumen fiskal untuk merespons dinamika daerah dan kepentingan masyarakat, bukan ruang kompromi politik untuk memutihkan atau menutupi rekam jejak pinjaman yang tidak prosedural.Jika ruang penganggaran ini diakali, maka ini adalah bentuk pengkhianatan nyata terhadap hak-hak konstitusional warga Banggai Laut,” ujar Ketua DPW Formabes Sulteng dalam keterangannya.

Formabes Sulteng juga mendesak agar seluruh elemen pengawas tidak menutup mata dan meminta komitmen moral dari para pemangku kebijakan lokal agar mengedepankan prinsip keterbukaan informasi publik.

Fungsi Kontrol DPRD Dipertanyakan

Melihat indikasi pos anggaran yang dinilai tidak rasional ke dalam dokumen APBD-P memicu pertanyaan publik terkait efektivitas fungsi pengawasan legislatif. Lembaga DPRD Banggai Laut yang memegang mandat konstitusional sebagai benteng pertahanan anggaran rakyat sepatutnya menguji setiap perubahan alokasi secara kritis dan mendalam.

Berdasarkan informasi yang dihimpun, publik kini mempertanyakan apakah dinamika dalam ruang sidang pembahasan antara Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan Badan Anggaran (Banggar) sudah berjalan optimal, ataukah ada keterbatasan evaluasi teknis yang membuat potensi ketidaksesuaian prosedur ini luput dari pengawasan. Ketika fungsi checks and balances tidak berjalan maksimal, risiko hukum dan beban keuangan daerah dipastikan akan menumpuk di kemudian hari.

Dampak Nyata pada Hak Masyarakat

Di balik kalkulasi anggaran tersebut, masyarakat Banggai Laut menjadi pihak yang paling menanggung risiko kehilangan opportunity cost. Setiap rupiah dana daerah yang diduga dialokasikan secara tidak sah atau disimpangkan dari peruntukan utamanya merupakan pengurangan atas hak-hak publik.Anggaran daerah yang seharusnya difokuskan untuk percepatan pembangunan infrastruktur jalan antar. desa, peningkatan fasilitas kesehatan dasar, serta pembenahan layanan pendidikan, terancam dikorbankan demi menutupi kewajiban transaksi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

Desakan Audit Investigatif dan Konfirmasi Pihak Terkait

Guna menjamin kepastian hukum, Aparat Penegak Hukum (APH) bersama Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) didesak untuk melakukan audit investigatif secara menyeluruh dari hulu ke hilir—mulai dari menelusuri legalitas asal-usul pinjaman hingga mekanisme pengesahannya dalam APBD-P.

Hingga berita ini ditayangkan, redaksi terus berupaya melakukan konfirmasi resmi kepada pihak Pemerintah Kabupaten Banggai Laut melalui Sekretaris Daerah (Sekda) selaku Ketua TAPD, serta jajaran Pimpinan DPRD Banggai Laut terkait kejelasan dinamika penyusunan anggaran perubahan ini.Elemen masyarakat sipil, akademisi, dan media massa menegaskan akan terus mengawal transparansi isu ini secara konsisten berbasis data demi menyelamatkan keuangan daerah dan menegakkan prinsip Good Governance.(Tim Redaksi)

Penulis: AWP

Kapolsek Lamala dan Forkopimcam Gelar Kerja Bakti Perbaikan Jalan Poros di Desa Lomba

1 min read

Berita TNI _ POLRI

Kapolsek Lamala dan Forkopimcam Gelar Kerja Bakti Perbaikan Jalan Poros di Desa Lomba

Roma Wartawan September 4, 2026

Banggai-Burusergapinfo.my.id, Jumat, 4 September 2026 – Dalam rangka meningkatkan keselamatan berlalu lintas dan menjaga kondusifitas wilayah, Kapolsek Lamala Iptu I Wayan Sukarman, S.H. bersama unsur Forkopimcam Kecamatan Lamala melaksanakan kegiatan kerja bakti perbaikan ruas jalan poros di Desa Lomba, Kecamatan Lamala, Kabupaten Banggai.

Kegiatan yang dimulai pada pukul 07.30 WITA ini fokus pada penimbunan dan perbaikan sekitar 1 kilometer ruas jalan Manassai yang mengalami kerusakan. Material pasir dan tanah digunakan untuk menambal bagian-bagian jalan yang berlubang dan tidak rata.

Adapun pihak yang terlibat dalam kegiatan gotong royong ini meliputi:

* Kepala Desa se-Kecamatan Lamala

* Anggota Badan Perwakilan Desa (BPD)

* Masyarakat setempat

Menurut Kapolsek Lamala, perbaikan ini dilakukan sebagai langkah antisipatif mengingat kondisi jalan yang rusak berpotensi menyebabkan kerawanan kecelakaan lalu lintas (laka lantas). Dengan adanya perbaikan ini, diharapkan arus lalu lintas menjadi lebih lancar dan aman bagi pengguna jalan.

Kegiatan tersebut mendapat respon positif dari masyarakat dan para pengguna jalan. Mereka menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada unsur Forkopimcam Lamala atas kepedulian dan aksi nyata dalam memperbaiki infrastruktur jalan demi kenyamanan dan keselamatan bersama. (ten)

Audit Kerugian Negara Sengaja Diulur? Publik Minta Kejari Poso Seret Auditor BPKP Sulteng Ke Pusaran Kasus DPT Watuawu!

3 min read

Audit Kerugian Negara Sengaja Diulur? Publik Minta Kejari Poso Seret Auditor BPKP Sulteng Ke Pusaran Kasus DPT Watuawu!

Anton Nius September 4, 2026

SULTENG (POSO),Jumat 4 September 2026 – Jeritan dan amarah publik Sulawesi Tengah tampaknya dinilai angin lalu oleh para pemangku kebijakan. Jalur vital logistik nasional Trans Sulawesi di Desa Watuawu, Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah kini resmi menjadi monumen kegagalan infrastruktur sekaligus lambang matinya kepekaan sosial dari aparatur negara. Bagaimana tidak? Dinding Penahan Tanah (DPT) Watuawu yang dibiayai uang rakyat belasan miliar rupiah sudah hancur lebur sejak tahun 2024, namun Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Sulteng dengan santainya baru mengusulkan penanganan permanen pada Tahun Anggaran 2027.

Jeda waktu tiga tahun ini bukan sekadar angka di atas kertas birokrasi, melainkan pertaruhan nyawa masyarakat. Saban hari, para pengguna jalan harus bertaruh nyawa melewati kubangan jalan amblas, menanjak di atas puing-puing material darurat, hingga menyaksikan truk-truk logistik terbalik akibat amblasnya jalan yang tak kunjung diperbaiki secara permanen.

Anggaran DPT Rp16 Miliar Jadi “Monumen Gagal Konstruksi” PT TMJ

Publik tidak lupa bahwa khusus untuk proyek pembangunan DPT Watuawu ini telah menelan anggaran yang fantastis, yakni sebesar Rp16 miliar. Ironisnya, struktur beton bertulang dengan fondasi bored pile yang digadang-gadang kokoh dengan dana belasan miliar yang dikerjakan oleh kontraktor PT TMJ tersebut justru langsung ambruk dalam waktu sekejap setelah selesai dibangun.

Alih-alih mengakui adanya potensi kegagalan konstruksi atau kongkalikong busuk di balik pengerjaan fisik, BPJN Sulteng selalu berlindung di balik tameng klasik, bencana alam dan cuaca ekstrem. Publik menilai dalih ini sangat menohok akal sehat; anggaran sebesar Rp16 miliar seharusnya mampu menghasilkan infrastruktur yang adaptif terhadap geografi setempat, bukan proyek instan garapan PT TMJ yang hancur disapu air hujan pertama.

BPKP Sulteng Lambat, Kejari Poso Didesak Panggil Paksa!

Mandeknya kepastian hukum dalam kasus ini juga memicu kritik pedas yang mengarah pada Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Sulteng. Sudah setahun lamanya kasus dugaan korupsi proyek Watuawu ini dinaikkan ke tahap penyidikan oleh Kejaksaan Negeri (Kejari) Poso, namun hingga kini belum ada satu pun tersangka yang dijebloskan ke penjara.

Alasannya klise: Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN) dari BPKP Sulteng belum kunjung rampung. Lambatnya kinerja auditor BPKP ini membuat publik mendesak agar tim penyidik Kejari Poso segera menggunakan kewenangan hukumnya berdasarkan Pasal 112 ayat (2) KUHAP untuk melakukan panggilan paksa terhadap auditor BPKP Sulteng.

“Kehati-hatian” yang berlarut-larut dari BPKP dan Kejari Poso kini dicurigai publik sebagai bentuk pembiaran yang sengaja mengulur waktu agar kasus ini meredup dan menguap begitu saja. Selama audit keuangan tidak keluar, para pejabat korup dan kroni kontraktor PT TMJ yang merampok hak jalan rakyat atas anggaran Rp16 miliar tersebut terkesan masih bisa tidur nyenyak.

Estafet Kepemimpinan Mandul: Dari Dadi Muradi ke Bambang S. Razak

Kemarahan publik yang sempat memuncak dengan desakan pencopotan Kepala Balai terdahulu, Dadi Muradi, sebenarnya telah direspons Kementerian PU dengan merotasi jabatan kepada Bambang S. Razak, S.T., M.T. Namun, pergantian kursi empuk nomor satu di BPJN Sulteng ini terbukti mandul dan belum membawa perubahan taktis di lapangan.

Gaya kepemimpinan yang lamban dan kompromistis terhadap birokrasi darurat dinilai masih melekat erat. Alasan klasik mengenai penyusunan ulang desain (Review Design) dan koordinasi lintas instansi dengan Balai Wilayah Sungai (BWS) terkesan menjadi skenario penundaan massal untuk melempar tanggung jawab dari satu meja ke meja lainnya, sementara rakyat di lapangan terus memungut korban kecelakaan.

Menanti Ketegasan Menteri PU

Di tingkat pusat, Menteri PU Dody Hanggodo tengah gencar melakukan aksi bersih-bersih dengan mencopot pejabat eselon dan kepala balai yang berkinerja buruk atau tersandung skandal hukum. Kasus DPT Watuawu merupakan ujian nyata bagi kementerian.Apakah mereka akan membiarkan jajarannya di Sulteng terus bekerja dengan ritme “siput” hingga tahun 2027, atau melakukan intervensi radikal demi menyelamatkan urat nadi perekonomian Sulawesi?

Satu hal yang pasti, rakyat Sulawesi Tengah sudah kenyang dengan janji penanganan fungsional. Yang dibutuhkan hari ini adalah hancurnya tembok birokrasi yang lamban, rampungnya audit kerugian negara, dan penyeretan para pelaku gagal konstruksi ke balik jeruji besi. Jalur Watuawu tidak butuh kertas usulan anggaran 2027—jalur Watuawu butuh keadilan dan perbaikan sekarang juga.(Red)

(AWP)