September 8, 2026
Beranda » Berita Kasus

Berita Kasus

BBM dan LPG 3 Kg Langka di Makassar, LSM PERAK Desak APH Usut Dugaan Mafia Distribusi
2 min read

BBM dan LPG 3 Kg Langka di Makassar, LSM PERAK Desak APH Usut Dugaan Mafia Distribusi

Roma Wartawan September 7, 2026

MAKASSAR-BURUSERGAPINFO.MY.ID Kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi dan LPG 3 kilogram di sejumlah wilayah Kota Makassar kembali menuai sorotan. Kondisi tersebut dinilai tidak boleh dibiarkan berlarut-larut karena menyangkut kebutuhan dasar masyarakat dan berpotensi menimbulkan keresahan di tengah publik.

Wakil Koordinator Divisi Pengawasan dan Monitoring LSM PERAK Indonesia, Mulyadi Karewatang, meminta aparat penegak hukum (APH) tidak sekadar melakukan pengawasan administratif, tetapi turun langsung mengusut dugaan adanya permainan dalam rantai distribusi BBM bersubsidi dan LPG 3 kilogram.

Menurut Mulyadi, kelangkaan yang terjadi perlu ditelusuri secara menyeluruh. Aparat penegak hukum diminta mengungkap apakah kondisi tersebut murni disebabkan persoalan distribusi dan pasokan atau terdapat dugaan penyimpangan yang dilakukan oleh oknum tertentu.

“Kelangkaan BBM bersubsidi dan LPG 3 kilogram tidak boleh dianggap sebagai persoalan biasa. Kalau ada pihak yang sengaja bermain, menimbun, mengalihkan, atau menyalahgunakan distribusi untuk kepentingan tertentu, maka harus diusut secara hukum,” tegas Mulyadi saat diwawancarai, Senin (7/9/26).

Ia menilai BBM bersubsidi dan LPG 3 kilogram merupakan komoditas yang memiliki fungsi strategis bagi masyarakat. Karena itu, distribusinya harus benar-benar diawasi agar subsidi pemerintah dapat dinikmati masyarakat yang memang berhak.

Mulyadi juga mendesak aparat penegak hukum untuk tidak berhenti pada pemeriksaan di tingkat pengecer atau pangkalan. Jika ditemukan indikasi pelanggaran, penyelidikan dinilai perlu ditelusuri hingga ke mata rantai distribusi yang lebih tinggi.

“APH harus berani membongkar sampai ke akar persoalannya. Jangan hanya mengambil tindakan terhadap pelaku di lapangan kalau persoalannya ternyata melibatkan jaringan yang lebih besar. Siapa pun yang terbukti bermain dalam distribusi BBM dan LPG subsidi harus diproses sesuai hukum,” ujarnya.

Selain mendesak APH, LSM PERAK Indonesia juga meminta Pertamina Patra Niaga melakukan evaluasi terhadap sistem distribusi BBM bersubsidi dan LPG 3 kilogram di wilayah Makassar.

Menurut Mulyadi, transparansi mengenai ketersediaan stok, mekanisme distribusi, serta pengawasan terhadap agen, pangkalan maupun titik penyaluran menjadi penting untuk memastikan tidak ada celah yang dapat dimanfaatkan oleh oknum tertentu.

Ia berharap pemerintah daerah bersama Pertamina dan aparat penegak hukum dapat membangun koordinasi yang lebih kuat dalam mengantisipasi kelangkaan sekaligus menindak tegas setiap dugaan penyimpangan.

“Jangan sampai masyarakat yang akhirnya menjadi korban. Mereka harus mengantre panjang, kesulitan mendapatkan BBM dan LPG, sementara di sisi lain ada pihak yang diduga mengambil keuntungan dari kondisi tersebut. Ini yang harus dibongkar,” kata Mulyadi.

LSM PERAK Indonesia menegaskan akan terus melakukan fungsi pengawasan dan monitoring terhadap persoalan tersebut. Mulyadi berharap aparat penegak hukum segera mengambil langkah konkret untuk memastikan penyebab kelangkaan terungkap secara terang dan tidak menjadi persoalan berulang.

Jika dalam proses penyelidikan ditemukan bukti adanya praktik penimbunan, penyalahgunaan distribusi, permainan kuota, pengalihan subsidi, atau bentuk pelanggaran lainnya, pihak yang bertanggung jawab diminta untuk ditindak tegas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

“Intinya, kami meminta APH bergerak. Usut secara serius dan transparan. Kalau memang ada mafia BBM dan LPG 3 kilogram yang menyebabkan masyarakat kesulitan mendapatkan kebutuhan tersebut, tangkap dan proses secara hukum siapa pun yang terlibat,” pungkas Mulyadi.

(*)

Ngeri!!! Pabrik Es Cristal, Cv Aaa Abaikan Kebersihan Konsumen Dan Hak Karyawan, Peran Pemerintah Dipertanyakan. 
2 min read

Ngeri!!! Pabrik Es Cristal, Cv Aaa Abaikan Kebersihan Konsumen Dan Hak Karyawan, Peran Pemerintah Dipertanyakan. 

Roma Wartawan September 6, 2026

MAKASSAR-BURUSERGAPINFO.MY.ID, Sebuah perusahaan produksi es kristal jalan Cendrawasih 4 kecamatan mariso kota makassar , diduga melanggar aturan. Dari hasil penelusuran, perusahaan tersebut diketahui adalah CV AAA Menjalankan usaha es kristal dengan kondisi tempat yang jorok dan mengabaikan kebersihan hingga jam kerja standar nasional yang sudah diterapkan pemerintah. Minggu (06/09/2026)

Dalam video amatir yang berdurasi singkat, salah satu pembeli yang identitasnya diminta dirahasiakan memasuki ruang produksi, suasana berubah menjadi Kepanikan saat jarinya menyentuh dinding freezer, “waduhh kaget saya bang lihat kondisi pabrik jauh dari kata bersih lantai dan dinding hingga penampungan es kotor, ” Ungakapnya kepada wartawan minggu (06/09)

“Sumber menambahkan kebersihan pabrik es kristal merupakan ancaman nyata bagi kesehatan masyarakat karena produk tersebut dikonsumsi secara langsung oleh konsumen dalam berbagai minuman. Kurangnya pengawasan dari pihak terkait hingga memicu spekulasi liar ditengah masyarakat keselamatan konsumen diabaikan demi menekan biaya produksi.jelasnya dengan nada panik,

Disisi lain pabrik es Cristal Commanditaire Vennootschap (CV) AAA. Memiliki beberapa karyawan dengan upah jauh dari kata UMR hanya berkisar sejuta lebih dengan bebera shift yang sudah ditentukan pemilik usaha bahkan beberapa karyawan harus bekerja melebihi jam kerja,

Berdasarkan UU No. 6 Tahun 2023 (UU Cipta Kerja) dan PP No. 35 Tahun 2021, jika pabrik menerapkan sistem kerja hingga pagi hari, mereka harus mematuhi aturan sistem Shift Pabrik harus membagi pekerja ke dalam beberapa shift kerja. Waktu kerja normal adalah 7 jam sehari (6 hari seminggu) atau 8 jam sehari (5 hari seminggu) dengan total maksimal 40 jam seminggu.

Operasional pabrik pada malam hingga pagi hari sering kali memicu protes warga akibat kebisingan atau bau tajam. Regulasi yang mengatur hal ini meliputi:Baku Mutu Kebisingan: Berdasarkan Kepmen LH No. 48 Tahun 1996 dan PP No. 22 Tahun 2021, tingkat kebisingan untuk kawasan pemukiman pada malam hari dibatasi maksimal 45–55 dB. Aktivitas pabrik yang melebihi ambang batas ini di area pemukiman dianggap melanggar hukum. (A.surya Ramadhan)

(((( Robby.R))))

Audit Kerugian Negara Sengaja Diulur? Publik Minta Kejari Poso Seret Auditor BPKP Sulteng Ke Pusaran Kasus DPT Watuawu!
3 min read

Audit Kerugian Negara Sengaja Diulur? Publik Minta Kejari Poso Seret Auditor BPKP Sulteng Ke Pusaran Kasus DPT Watuawu!

Anton Nius September 4, 2026
SULTENG (POSO),Jumat 4 September 2026 – Jeritan dan amarah publik Sulawesi Tengah tampaknya dinilai angin lalu oleh para pemangku kebijakan. Jalur vital logistik nasional Trans Sulawesi di Desa Watuawu, Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah kini resmi menjadi monumen kegagalan infrastruktur sekaligus lambang matinya kepekaan sosial dari aparatur negara. Bagaimana tidak? Dinding Penahan Tanah (DPT) Watuawu yang dibiayai uang rakyat belasan miliar rupiah sudah hancur lebur sejak tahun 2024, namun Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Sulteng dengan santainya baru mengusulkan penanganan permanen pada Tahun Anggaran 2027.

Jeda waktu tiga tahun ini bukan sekadar angka di atas kertas birokrasi, melainkan pertaruhan nyawa masyarakat. Saban hari, para pengguna jalan harus bertaruh nyawa melewati kubangan jalan amblas, menanjak di atas puing-puing material darurat, hingga menyaksikan truk-truk logistik terbalik akibat amblasnya jalan yang tak kunjung diperbaiki secara permanen.


Anggaran DPT Rp16 Miliar Jadi “Monumen Gagal Konstruksi” PT TMJ


Publik tidak lupa bahwa khusus untuk proyek pembangunan DPT Watuawu ini telah menelan anggaran yang fantastis, yakni sebesar Rp16 miliar. Ironisnya, struktur beton bertulang dengan fondasi bored pile yang digadang-gadang kokoh dengan dana belasan miliar yang dikerjakan oleh kontraktor PT TMJ tersebut justru langsung ambruk dalam waktu sekejap setelah selesai dibangun.

Alih-alih mengakui adanya potensi kegagalan konstruksi atau kongkalikong busuk di balik pengerjaan fisik, BPJN Sulteng selalu berlindung di balik tameng klasik, bencana alam dan cuaca ekstrem. Publik menilai dalih ini sangat menohok akal sehat; anggaran sebesar Rp16 miliar seharusnya mampu menghasilkan infrastruktur yang adaptif terhadap geografi setempat, bukan proyek instan garapan PT TMJ yang hancur disapu air hujan pertama.


BPKP Sulteng Lambat, Kejari Poso Didesak Panggil Paksa!


Mandeknya kepastian hukum dalam kasus ini juga memicu kritik pedas yang mengarah pada Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Sulteng. Sudah setahun lamanya kasus dugaan korupsi proyek Watuawu ini dinaikkan ke tahap penyidikan oleh Kejaksaan Negeri (Kejari) Poso, namun hingga kini belum ada satu pun tersangka yang dijebloskan ke penjara.

Alasannya klise: Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN) dari BPKP Sulteng belum kunjung rampung. Lambatnya kinerja auditor BPKP ini membuat publik mendesak agar tim penyidik Kejari Poso segera menggunakan kewenangan hukumnya berdasarkan Pasal 112 ayat (2) KUHAP untuk melakukan panggilan paksa terhadap auditor BPKP Sulteng.

“Kehati-hatian” yang berlarut-larut dari BPKP dan Kejari Poso kini dicurigai publik sebagai bentuk pembiaran yang sengaja mengulur waktu agar kasus ini meredup dan menguap begitu saja. Selama audit keuangan tidak keluar, para pejabat korup dan kroni kontraktor PT TMJ yang merampok hak jalan rakyat atas anggaran Rp16 miliar tersebut terkesan masih bisa tidur nyenyak.


Estafet Kepemimpinan Mandul: Dari Dadi Muradi ke Bambang S. Razak


Kemarahan publik yang sempat memuncak dengan desakan pencopotan Kepala Balai terdahulu, Dadi Muradi, sebenarnya telah direspons Kementerian PU dengan merotasi jabatan kepada Bambang S. Razak, S.T., M.T. Namun, pergantian kursi empuk nomor satu di BPJN Sulteng ini terbukti mandul dan belum membawa perubahan taktis di lapangan.

Gaya kepemimpinan yang lamban dan kompromistis terhadap birokrasi darurat dinilai masih melekat erat. Alasan klasik mengenai penyusunan ulang desain (Review Design) dan koordinasi lintas instansi dengan Balai Wilayah Sungai (BWS) terkesan menjadi skenario penundaan massal untuk melempar tanggung jawab dari satu meja ke meja lainnya, sementara rakyat di lapangan terus memungut korban kecelakaan.


Menanti Ketegasan Menteri PU

Di tingkat pusat, Menteri PU Dody Hanggodo tengah gencar melakukan aksi bersih-bersih dengan mencopot pejabat eselon dan kepala balai yang berkinerja buruk atau tersandung skandal hukum. Kasus DPT Watuawu merupakan ujian nyata bagi kementerian.Apakah mereka akan membiarkan jajarannya di Sulteng terus bekerja dengan ritme “siput” hingga tahun 2027, atau melakukan intervensi radikal demi menyelamatkan urat nadi perekonomian Sulawesi?

Satu hal yang pasti, rakyat Sulawesi Tengah sudah kenyang dengan janji penanganan fungsional. Yang dibutuhkan hari ini adalah hancurnya tembok birokrasi yang lamban, rampungnya audit kerugian negara, dan penyeretan para pelaku gagal konstruksi ke balik jeruji besi. Jalur Watuawu tidak butuh kertas usulan anggaran 2027—jalur Watuawu butuh keadilan dan perbaikan sekarang juga.(Red)

(AWP)
Tuntut Konsistensi Gubernur Anwar Hafid, Aktivis Desak Eksavator Galian C di Jembatan Meko Ditertibkan
3 min read

Tuntut Konsistensi Gubernur Anwar Hafid, Aktivis Desak Eksavator Galian C di Jembatan Meko Ditertibkan

Anton Nius September 3, 2026
SULTENG (POSO),Kamis 3 September 2026 – Janji manis dan komitmen penegakan hukum lingkungan di Sulawesi Tengah kembali menghadapi ujian riil di lapangan. Hingga hari ini, Kamis, 3 September 2026, aktivitas alat berat eksavator milik Jamlek, seorang warga Desa Meko, dilaporkan masih masif mengeruk material galian C di area yang sangat dekat dengan struktur Jembatan Desa Meko, Kecamatan Pamona Barat.

Aktivitas destruktif ini melenggang bebas seakan kebal hukum, menantang wibawa pemerintah daerah dan aparat penegak hukum (APH) yang dinilai publik mendadak terkesan pasif dan menutup mata.

Padahal, Dinas Lingkungan Hidup (DLH) serta Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Sulawesi Tengah sudah secara eksplisit menyatakan bahwa operasional penambangan di lokasi tersebut belum memiliki dokumen perizinan yang lengkap. Sementara itu, pimpinan CV Tiga Putra saat dikonfirmasi beberapa waktu lalu juga mengakui bahwa pihaknya baru mengantongi SIPB (Surat Izin Penambangan Batuan).

Secara hukum, selembar SIPB bukanlah “surat sakti” atau cek kosong bagi pengusaha untuk langsung melakukan pengerukan komersial sebelum mengantongi Persetujuan Lingkungan (UKL-UPL) dan persetujuan RKAB teknis. Namun di lapangan, aturan tersebut tampak hancur seperti macan kertas yang tidak memiliki taji sama sekali.

Kepala Desa Diam Membisu Demi Retribusi, Jamlek Abaikan Kontrol Sosial

Sorotan tajam kini tidak hanya tertuju pada pengusaha, melainkan juga pada otoritas pemerintahan tingkat tapak. Di tengah ancaman kerusakan lingkungan yang nyata, Kepala Desa Meko dinilai hanya diam membisu. Sikap permisif dari pihak pemerintah desa ini memicu dugaan miring dari warga sekitar. Pihak Pemdes diduga sengaja menutup mata hanya demi mengejar setoran retribusi lokal, hingga tega mengorbankan keamanan infrastruktur desa serta mengabaikan dampak kebencanaan ekologis yang mengintai masyarakat di masa depan.

Pertanyaan besar pun muncul dari kalangan publik: Apakah aktivitas galian C yang status izin operasionalnya belum lengkap dan baru mengantongi SIPB ini dibenarkan menarik keuntungan dan menyetor pajak ke negara? Secara regulasi keuangan daerah, setiap eksploitasi MBLB memang dibebani pajak produksi. Namun, memungut retribusi dari aktivitas tambang yang melanggar zonasi jarak aman jembatan dan belum melengkapi dokumen UKL-UPL dari DLH dinilai warga sebagai bentuk “melegalisasi pelanggaran hukum” demi rupiah semata.

Ironisnya, pembangkangan hukum terbuka (contempt of law) ini kian mulus karena Jamlek selaku pemilik armada alat berat juga memilih mengabaikan kontrol sosial media. Upaya persuasif yang telah dilakukan oleh awak media untuk meminta penarikan eksavator demi mencegah hancurnya sempadan sungai sama sekali tidak digubris. Jamlek seakan ikut menutup mata dan telinga, mengabaikan peringatan dini atas ancaman keselamatan tanah kelahirannya sendiri demi meraup keuntungan pribadi sepihak.


Janji Gubernur Jangan Cuma Jadi Jargon Politik.

Jembatan Desa Meko merupakan urat nadi transportasi vital lintas wilayah dan aset negara yang dibiayai oleh uang rakyat. Jika pengerukan di bawah radius aman infrastruktur ini terus dibiarkan tanpa ada tindakan represif, maka ambruknya jembatan tersebut tinggal menunggu waktu.

“Di Tipo dan Sigi pemerintah bisa bertindak tegas menutup tambang secara permanen, kenapa di Jembatan Meko mendadak sunyi? Kami mendesak pihak eksekutif untuk segera menerapkan asas konsistensi hukum,” kecam salah seorang aktivis lingkungan lokal dengan nada geram. “Jangan sampai tunggu jembatannya ambruk baru pemprov sibuk turun lapangan. Janji Gubernur untuk membersihkan tambang nakal jangan cuma jadi jargon politik usang!”

Desakan Aksi Nyata Penertiban dan Penyegelan Lapangan

Diamnya Kepala Desa, otoritas pengawas, serta aparat penegak hukum setempat di tengah deru eksavator Jamlek wajar jika diartikan publik sebagai bentuk pembiaran administratif yang permisif dan mengarah pada pelanggaran jabatan.

Masyarakat dan koalisi sipil kini menuntut langkah nyata dan instan dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah beserta aparat penegak hukum terkait: Turunkan tim investigasi gabungan, sita alat berat eksavator milik Jamlek, periksa aliran dana retribusi desa, dan segel lokasi penambangan sekarang juga.Jika negara tetap memilih memelihara keheningan dan membiarkan keserakahan tambang menabrak aturan, maka masyarakat bersama gerakan sipil menegaskan siap turun ke jalan guna menghentikan paksa operasional tersebut demi keselamatan ruang hidup mereka. (Tim Redaksi)

(AWP)

Skandal’ Hak Nakes:Jaspel Dipangkas 10 Persen,Oknum Kapus di Banggai Diduga “Begal” Uang Insentif Belasan Juta Sebulan!
3 min read

Skandal’ Hak Nakes:Jaspel Dipangkas 10 Persen,Oknum Kapus di Banggai Diduga “Begal” Uang Insentif Belasan Juta Sebulan!

Anton Nius September 2, 2026
SULTENG (BANGGAI),Kamis 3 September 2026 — Di tengah jerit lelah pelayanan kesehatan masyarakat, sebuah skandal memuakkan justru mengoyak internal Dinas Kesehatan Kabupaten Banggai. Hak-hak finansial para tenaga kesehatan (nakes) yang saban hari bertaruh nyawa di garis depan pelayanan diduga kuat telah menjadi ladang pembegalan terstruktur oleh oknum pejabatnya sendiri.

Berdasarkan informasi yang dihimpun dari beberapa media lokal membongkar praktik culas dugaan pemotongan dana Jasa Pelayanan (Jaspel), honor, hingga insentif nakes sebesar 10 persen. Ironisnya, aksi sepihak ini diduga diotaki langsung oleh oknum Kepala Puskesmas (Kapus) yang menggunakan tameng jabatan untuk menindas bawahan.

Modus Operandi: Potong Langsung, Kantongi Belasan Juta per Bulan

Borok ini meledak setelah sejumlah nakes yang sudah tidak tahan lagi atas tekanan memilih “bernyanyi”. Mereka mendatangi langsung Ruang Fraksi Partai Golkar DPRD Kabupaten Banggai untuk mengadukan nasib dan membawa bukti-bukti mencengangkan.

Tenaga Ahli (TA) Fraksi Golkar DPRD Banggai, Muhammad Ramdan, secara gamblang membeberkan kronologi dan modus operandi dugaan penyelewengan dana kesehatan tersebut. Setiap kali anggaran Jaspel atau insentif nakes cair, dana tersebut diduga langsung dipotong sepihak sebesar 10 persen sebelum masuk ke kantong para nakes.

Dari rincian akumulasi yang dibeberkan, nilai uang yang ditilep dari jerih payah para nakes ini tidak main-main. Oknum Kapus tersebut ditaksir berhasil meraup keuntungan pribadi hingga Rp10 juta sampai Rp15 juta setiap bulannya.

Komisi I DPRD Banggai Bereaksi Keras, Agendakan Pemanggilan Kadinkes dan Kepala Puskesmas

Menanggapi laporan yang menyayat rasa keadilan ini, Komisi I DPRD Kabupaten Banggai langsung pasang badan. Parlemen menolak keras jika keringat nakes dikorbankan untuk memuaskan keserakahan oknum pejabat.

Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Banggai, Lisa Sundari, menegaskan bahwa pihaknya menganggap ini sebagai persoalan serius dan tidak akan tinggal diam. Sebagai langkah konkret, Komisi I kini tengah mengagendakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) untuk melayangkan panggilan resmi kepada Kepala Puskesmas se-Kabupaten Banggai serta Kepala Dinas Kesehatan guna membongkar tuntas skandal ini.

Tuntutan Tegas: APH Harus Periksa Semua Kapus, Jangan Tunggu Laporan!

Melihat bobroknya pengelolaan dana kesehatan ini, publik mendesak Aparat Penegak Hukum (APH) bertindak progresif. Polresta Banggai maupun Kejaksaan Negeri (Kejari) Banggai dituntut segera memeriksa seluruh Kepala Puskesmas di bawah naungan Dinas Kesehatan Banggai tanpa harus pasif menunggu laporan resmi di atas meja.

Secara hukum pidana, praktik pemotongan sepihak oleh pejabat publik merupakan tindak pidana korupsi yang diancam pasal berlapis:

* Pasal 12 huruf e UU No. 20 Tahun 2001 (UU Tipikor): Mengatur tentang Pemerasan dalam Jabatan. Pejabat yang memaksa pegawai memberikan sesuatu atau menerima pembayaran dengan potongan, diancam pidana penjara seumur hidup atau paling singkat 4 tahun hingga 20 tahun, serta denda minimal Rp200 juta.

* Pasal 423 KUHP: Menyasar pejabat yang menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum dengan menyalahgunakan kekuasaan untuk memotong pembayaran pegawai, dengan ancaman pidana penjara maksimal 6 tahun.

Jika dalam penyelidikan nanti ditemukan bukti kuat adanya aliran dana ilegal dari pemotongan hak nakes, siapa pun oknum Kapus yang terbukti melakukan pungutan liar (pungli) wajib diproses hukum dan diseret ke meja hijau!

Bupati Harus Perintahkan Inspektorat, Tegakkan Sanksi Pemecatan ASN

Di sisi lain, ketegasan Pemerintah Daerah kini benar-benar diuji. Bupati Banggai Amirudin Tamoreka didesak segera menerbitkan instruksi tertulis kepada Inspektorat Daerah untuk turun melakukan audit investigatif secara menyeluruh ke setiap puskesmas.
Jika audit membuktikan adanya praktik lancung pemotongan hak nakes tersebut, aturan disiplin kepegawaian harus ditegakkan tanpa kompromi:

* Pasal 5 huruf g Peraturan Pemerintah (PP) No. 94 Tahun 2021 tentang Disiplin PNS: Melarang keras PNS melakukan pungutan di luar ketentuan (pungli) dalam bentuk apa pun.

* Sanksi Disiplin Berat (Pasal 8 PP 94/2021): Pelanggaran pungli wajib dijatuhi hukuman berat, mulai dari pencopotan dari jabatan (pembebasan tugas) selama 12 bulan, hingga pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri (pemecatan sebagai PNS).

* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN: Menegaskan bahwa ASN yang dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (inkrah) karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan/korupsi, wajib diberhentikan tidak dengan hormat.

Skandal ini menjadi ujian maut bagi komitmen antikorupsi Pemkab Banggai. Jika DPRD, Pemda, dan aparat penegak hukum lambat bertindak, dikhawatirkan pelayanan kesehatan di puskesmas-puskesmas Banggai dapat terganggu akibat mosi tidak percaya dari para nakes yang dikhianati haknya.(Red)

(AW)
Plt Kasi Intel Kejari Poso: Laporan Dana Kapitasi Sedang Berproses,Kaban BKAD Besok Dipanggil Kejari Poso Terkait Dana Duka
3 min read

Plt Kasi Intel Kejari Poso: Laporan Dana Kapitasi Sedang Berproses,Kaban BKAD Besok Dipanggil Kejari Poso Terkait Dana Duka

Anton Nius Agustus 31, 2026 
  • SULTENG (POSO)– Kejaksaan Negeri (Kejari) Poso mulai membongkar teka-teki pengelolaan keuangan daerah yang diduga sarat penyimpangan. Tidak tanggung-tanggung, dua sektor anggaran yang menyentuh hak dasar masyarakat yakni Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Dinas Kesehatan dan Bantuan Dana Duka pada Dinas Sosial Kabupaten Poso kini resmi masuk dalam radar bidikan korps adhyaksa.

    Ketegasan kejaksaan ini terkonfirmasi langsung pada Senin, 31 Agustus 2026. Saat dihubungi awak media melalui pesan tertulis WhatsApp, Pelaksana Tugas (Plt) Kasi Intel Kejari Poso, Reza Torio Kamba, S.H., menjelaskan perkembangan penyelidikan dan memastikan bahwa hukum tidak akan berkompromi dengan birokrasi yang bermain-main dengan hak rakyat.

    Dana Kapitasi Dinkes Poso: Sempat Tertunda Transisi Jabatan, Kini Mulai Ditelaah

    Laporan resmi yang dilayangkan oleh Forum Pembela Masyarakat Cinta Damai (FPMCD) Kabupaten Poso terkait dugaan penyelewengan Dana Kapitasi JKN di Dinas Kesehatan dipastikan terus menggelinding.
    Reza Torio Kamba tidak menampik bahwa proses hukum sempat berjalan lambat akibat adanya dinamika internal kejaksaan.

    Namun, ia menegaskan bahwa estafet penanganan kasus kini telah berjalan kembali di bawah komando Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Poso.

    “Untuk laporan dana kapitasi Dinas Kesehatan Poso saat ini sementara berproses dalam telaah, berhubung Kasi Intel sebelumnya pindah tugas dan Pak Kajari baru menunjuk saya sebagai PLT Kasi Intel,” ujar Reza secara terbuka kepada media.

    Sinyal ini menjadi peringatan keras bagi internal Dinas Kesehatan Poso bahwa pergantian pejabat di tubuh Kejari tidak akan menghapus atau memeti-eskan laporan dugaan korupsi yang sudah masuk.

    Usut Transparansi Dana Duka, Kejari Poso Jadwalkan Pemeriksaan Kaban BKAD

    Jika kasus Dana Kapitasi baru memasuki babak telaah materi, maka dugaan penyimpangan Bantuan Dana Duka pada Dinas Sosial Poso justru bergerak jauh lebih agresif. Penyidik Kejari Poso tampaknya tidak mau terkecoh oleh laporan di atas kertas dan memilih melakukan strategi

    Verifikasi silang terhadap alur data lintas sektor.Kejari Poso bergerak senyap dengan menyisir data hulu dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) untuk mengantongi daftar riil warga yang meninggal dunia.
    Langkah ini disinkronkan dengan Dinas Sosial selaku verifikator tunggal yang menentukan layak atau tidaknya ahli waris menerima santunan.

    “Kami sudah melakukan koordinasi dengan Dinas Catatan Sipil dan kita sudah dapat data beberapa orang yang berhak menerima uang duka. Kemudian kita juga sudah koordinasi dengan Dinas Sosial selaku verifikator yang memastikan bahwasanya layak atau tidak sang penerima mendapatkan bantuan santunan duka. Jadi datanya sudah kita dapat, termasuk ahli waris juga kita dapat,” urai Plt Kasi Intel dengan nada tegas.

    Kini, bidikan penyidik mengarah pada muara pencairan anggaran, yakni Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Poso. Karena sistem pengeluaran uang daerah menggunakan metode transfer langsung dari kas daerah ke rekening ahli waris, kejaksaan mencium adanya celah yang harus dibuktikan secara empiris.

    Untuk memastikan apakah uang tersebut benar-benar utuh mendarat di rekening rakyat miskin yang berhak, atau justru menguap di tengah jalan, Kejari Poso mengambil tindakan ofensif dengan menjadwalkan pemanggilan resmi terhadap Kepala Badan (Kaban) BKAD Poso pada Selasa, 1 September 2026.

    “Dananya tersebut ditransfer langsung oleh Badan Keuangan Daerah Poso. Untuk memastikan dana tersebut sudah disalurkan kepada ahli waris yang sudah ditetapkan oleh Dinas Sosial, makanya kami memanggil Kepala Badan BKAD Poso untuk dimintai keterangan,” tegas Reza, menutup keterangannya.

    Kepala BKAD Poso Belum Dapat Dikonfirmasi

    Upaya konfirmasi dan perimbangan berita telah dilakukan oleh awak media menjelang agenda pemanggilan oleh penyidik kejaksaan. Namun hingga berita ini ditayangkan, Kepala BKAD Poso belum dapat dikonfirmasi sebab nomor kontak awak media masih diblokir oleh Kaban BKAD

    Harapan Publik terhadap Penegakan Hukum di Poso

    Langkah awal yang di ambil Kejari Poso di akhir Agustus 2026 ini menaruh harapan besar di tengah masyarakat Kabupaten Poso yang mendambakan transparansi penuh atas pengelolaan dana publik.

    Agenda pemeriksaan terhadap Kepala BKAD esok hari dipandang sebagai basis penting kejaksaan untuk mencocokkan validitas data lapangan dengan administrasi keuangan daerah.

    Masyarakat kini terus mengawal jalannya proses hukum ini untuk memastikan seluruh bantuan sosial dan anggaran kedinasan benar-benar tersalurkan secara akuntabel, tepat sasaran, serta bersih dari praktik penyelewengan.

    Satu hal yang pasti kejari Poso sudah memegang ‘kartu as’ berupa data autentik dari Dukcapil dan Dinsos. Jika besok ditemukan ketidaksesuaian (disparitas) dengan bukti transfer dari BKAD, maka dapat dipastikan badai hukum akan segera mengguncang pusat pemerintahan Kabupaten Poso.(Red)

    (Antonius W Palunsu)
Skandal Galian C Desa Meko: Ancaman Jembatan Ambruk dan Proyek Jalan APBD PT TMJ,Publik Tagih Ketegasan Nyata Gubenur Anwar Hafid!
4 min read

Skandal Galian C Desa Meko: Ancaman Jembatan Ambruk dan Proyek Jalan APBD PT TMJ,Publik Tagih Ketegasan Nyata Gubenur Anwar Hafid!

Anton Nius Agustus 31, 2026

SULTENG (POSO), 31 AGUSTUS 2026 — Tabir dugaan praktik lancung tata kelola pertambangan batuan di Kabupaten Poso akhirnya terkuak ke hadapan publik. Sebuah investigasi kolaboratif di lapangan mengonfirmasi adanya ancaman katastrofe lingkungan dan infrastruktur di Kecamatan Pamona Barat. Urat nadi transportasi berupa Jembatan Desa Meko berada dalam bayang-bayang kritis akibat aktivitas pengerukan galian C secara ugal-ugalan oleh CV Tiga Putra.

Ironisnya, alur pasokan material dari zona bahaya ini terendus mengalir deras ke rantai produksi proyek pengaspalan jalan nasional/provinsi yang didanai oleh uang rakyat melalui APBD Provinsi Sulawesi Tengah. Proyek tersebut dikerjakan oleh PT Tunggal Mandiri Jaya (PT TMJ) raksasa kontraktor lokal yang saat ini tengah menjadi sorotan utama menyusul skandal ambruknya Dinding Penahan Tanah (DPT) Watuawu.

Konfirmasi Dinas ESDM: Kantongi Nomor SIPB, Tapi Tanpa Rencana Penambangan Resmi
 
Otoritas Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Sulawesi Tengah saat dikonfirmasi membenarkan bahwa pihaknya telah menerbitkan Surat Izin Penambangan Batuan (SIPB) kepada CV Tiga Putra. Berdasarkan data resmi, izin tersebut tercatat dengan Nomor 22102402921920002 tertanggal 15 Januari 2025, dengan masa izin berlaku selama tiga tahun dan dijadwalkan berakhir pada 15 Januari 2028.
 
Namun, Dinas ESDM Sulteng membongkar fakta administratif yang fatal. Pihak CV Tiga Putra Meko ternyata belum mendapatkan persetujuan dokumen rencana penambangan. Akibat tidak adanya dokumen teknis yang disetujui ini, kapasitas produksi tahunan, batasan volume keruk, hingga metode teknis operasional mereka di lapangan sama sekali tidak diketahui dan tidak terukur oleh instansi pengawas.
 
Pakar hukum pertambangan menilai ada tiga alasan hukum utama mengapa fakta administratif dari Dinas ESDM ini sangat membahayakan posisi CV Tiga Putra :
 
1.Memiliki SIPB Bukan Berarti Boleh Langsung Mengeruk
 
Berdasarkan regulasi turunan UU Minerba No. 3 Tahun 2020, kepemilikan SIPB hanyalah tahap awal legalitas hak wilayah. Untuk bisa melakukan aktivitas penambangan fisik (pengerukan) di lapangan, pemegang SIPB wajib menyusun dan mendapatkan persetujuan atas Dokumen Rencana Penambangan dari Dinas ESDM. Konsekuensinya: Karena dokumen rencana tersebut belum disetujui, maka aktivitas alat berat mereka di dekat Jembatan Meko dikategorikan sebagai aktivitas penambangan tanpa izin operasional yang sah.
 
2.Berisiko Tinggi Pencabutan SIPB Secara Permanen:
 
Fakta bahwa kapasitas produksi, batasan volume keruk, dan metode teknis mereka tidak diketahui oleh pengawas adalah pelanggaran berat terhadap asas Good Mining Practice (Kaidah Teknik Pertambangan yang Baik). Berdasarkan aturan sanksi Minerba, Dinas ESDM memiliki wewenang penuh untuk langsung mengeluarkan Surat Penghentian Sementara Operasi. Jika dalam waktu yang ditentukan mereka tetap menambang tanpa dokumen teknis dan tanpa izin lingkungan (AMDAL/UKL-UPL), Gubernur bisa langsung mencabut Nomor SIPB 22102402921920002 tersebut secara permanen
 
3.Masuk Ranah Tindak Pidana Pertambangan (PETI):
 
Karena tidak ada batasan kuota produksi dan metode teknis yang disetujui, setiap kubik material galian C yang mereka keruk dan jual ke proyek pengaspalan PT TMJ dapat dijerat sebagai tindak pidana Pertambangan Tanpa Izin (PETI). Pengurus CV Tiga Putra bisa dijerat hukum pidana kurungan dan denda finansial yang sangat besar karena melakukan eksploitasi secara liar.

 

DLH Sulteng Bersuara: Operasional CV Tiga Putra Bodong Izin Lingkungan!

Klaim legalitas pertambangan yang selama ini dijadikan perisai operasional oleh CV Tiga Putra resmi runtuh. Berdasarkan konfirmasi eksklusif otoritas Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Provinsi Sulawesi Tengah kepada media ini pada Senin, 31 Agustus 2026, terungkap fakta mengejutkan bahwa CV Tiga Putra belum mengantongi Persetujuan Lingkungan, baik berupa dokumen AMDAL maupun UKL-UPL untuk lokasi tersebut.

Bahkan, otoritas DLH Provinsi menambahkan keterangan yang lebih fatal, jangankan memiliki izin, dokumen permohonan persetujuan lingkungan dari CV Tiga Putra pun sama sekali belum masuk atau terdaftar di meja Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Tengah.

Lebih jauh, DLH Provinsi Sulteng membongkar data bahwa untuk wilayah Desa Meko, satu-satunya entitas korporasi yang memiliki dokumen persetujuan pengelolaan lingkungan hidup yang sah, lengkap, dan terdaftar hanyalah CV Harapan Meko Sejahtera (HMS).

Temuan silang dokumen ini sekaligus mematahkan kekuatan Surat Izin Penambangan Batuan (SIPB) yang diduga dipegang oleh CV Tiga Putra. Berdasarkan UU Minerba Nomor 3 Tahun 2020 [3] dan Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021, SIPB bukanlah izin mutlak yang memberikan hak eksploitasi tanpa batas. Tanpa adanya persetujuan lingkungan dan kepatuhan terhadap kaidah perlindungan fasilitas publik, aktivitas pengerukan di dekat Jembatan Meko tersebut adalah tindakan ilegal dan melawan hukum.

Kelengahan Pengawas dan Jerat Pidana Penadahan PT TMJ

Di tingkat tapak,publik dan aktivis pencinta lingkungan hidup menyuarakan mosi tidak percaya terhadap sistem pengawasan vertikal. Inspektur Tambang wilayah kabupaten Poso dituding mandul dan melakukan pembiaran secara struktural, membuat ekskavator perusahaan bebas mengeruk isi sungai tepat di zona merah jembatan tanpa adanya sanksi evaluasi koordinat.

“Kami melihat ada pembiaran yang kasat mata. DLH sudah menyatakan perusahaan ini tidak punya izin lingkungan, bahkan mengajukan permohonan saja belum pernah. Tetapi mereka tetap bebas merusak bentang alam di bawah hidung pengawas lapangan,” kecam salah seorang tokoh adat Pamona Barat yang meminta identitasnya dirahasiakan.

Keterlibatan PT TMJ sebagai penyerap material dari Desa Meko kian memperberat sanksi hukum yang mengintai. Di tengah beban investigasi dugaan kegagalan konstruksi proyek DPT Watuawu, PT TMJ kini terancam dijerat Pasal 161 UU Nomor 3 Tahun 2020 tentang Minerba terkait penadahan atau pemanfaatan hasil tambang ilegal, dengan ancaman pidana penjara hingga 5 tahun dan denda maksimal Rp100 miliar.

Pihak PT TMJ Memilih Bungkam

Hingga berita ini ditayangkan pada Senin (31/8) siang, pihak manajemen PT Tunggal Mandiri Jaya (PT TMJ) belum bisa dihubungi untuk dimintai klarifikasi. Upaya konfirmasi resmi yang dilayangkan jurnalis melalui saluran komunikasi telepon maupun pesan tertulis terkait pasokan material dari Desa Meko ini tidak mendapatkan respons atau jawaban dari pihak korporasi.

 
Konsistensi Kebijakan dan Pembuktian Janji Anwar Hafid


Skandal Meko-Watuawu ini kini bergulir menjadi bola panas yang mengarah langsung ke meja kerja Gubernur Sulawesi Tengah, Anwar Hafid. Publik menilai kasus ini merupakan tantangan besar terhadap konsistensi kebijakan sang Gubernur yang baru saja mengampanyekan penyelamatan ekosistem air Danau Poso di forum internasional.

Masyarakat Poso dan aliansi sipil kini menolak segala bentuk retorika politik atau cerita pembentukan tim satgas yang lamban. Publik menanti ketegasan nyata dari Gubernur Anwar Hafid untuk segera memerintahkan Dinas ESDM Provinsi Sulawesi Tengah mencabut SIPB PT Tiga Putra, memerintahkan Satpol PP menyegel alat berat di lokasi, serta menginstruksikan Dinas Pekerjaan Umum (PU) untuk melakukan pemutusan kontrak sepihak dan blacklist (daftar hitam) massal terhadap PT TMJ.

Negara tidak boleh kalah oleh keserakahan korporasi tambang tanpa izin lingkungan dan kontraktor pencari keuntungan tidak wajar sebelum Jembatan Meko patah dan menelan korban jiwa rakyat. (RED)

(Antonius W Palunsu)

Berkedok Izin SIPB,CV Tiga Putra Keruk Galian C Dekat Jembatan Meko-Aktivis Desak Kapolres Poso Tangkap Pimpinan Perusahaan dan Sita Alat Eksavator Dilokasi
4 min read

Berkedok Izin SIPB,CV Tiga Putra Keruk Galian C Dekat Jembatan Meko-Aktivis Desak Kapolres Poso Tangkap Pimpinan Perusahaan dan Sita Alat Eksavator Dilokasi

Anton Nius Agustus 30, 2026

SULTENG (POSO),Minggu 30 Agustus 2026 – Praktik pertambangan galian C di Desa Meko,Kecamatan Pamona Barat,Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah kian telanjang mempertontonkan keserakahan korporasi dan mandulnya fungsi pengawasan benteng Aktivitas Penggerukan material sungai yang digawangi oleh CV Tiga Putra kini berada di titik nadir pelanggaran hukum yang sangat fatal tanpa mempedulikan keselamatan publik.Perusahan ini dengan berani mengoperasikan alat berat jenis eksavator untuk mengeruk material galian C di area yang sangat dekat dengan jembatan di Desa Meko.

Aktivitas destruktif ini memicu gelombang kemarahan besar publik maupun para aktivis pencinta lingkungan hidup di kabupaten Poso.Jembatan Meko,yang merupakan infrastruktur viral dan urat nadi transparansi utama masyarakat,kini berada dalam bayang-bayang ancaman.Getaran konstan dari Eksavator dan penggerukan pasir dan kerikil secara masif didekatnya secara instan dapat memicu abrasi liar,menggerus tebing sungai dan meronrong stabilitas struktur tanah yang menopang pondasi jembatan.

Memicu Gelombang Kemarahan Publik dan Pecinta Lingkungan Hidup

Pembiaran yang terkesan disengaja oleh otoritas berwenang ini dipastikan bisa memicu gelombang kemarahan publik dan pecinta lingkungan hidup yang lebih luas.Koalisi masyarakat sipil dan berbagai organisasi lingkungan kini mulai merapatkan barisan.Mereka menilai, penghancuran sistematis terhadap ekosistem sungai meko dan ancaman terhadap fasilitas publik ini adalah pembangkangan hukum yang tidak bisa lagi di toleransi dengan sekadar mediasi atau teguran di atas kertas.

Aktivis lingkungan hidup,indra kepada media ini,minggu (30/8) dengan lantang mengecam keras Pembiaran yang dilakukan oleh otoritas terkait.Indra meminta agar Kapolres Poso, AKBP Alowisius Londar,S.I.K.,untuk segera mengambil tindakan represif tanpa pandang bulu di lapangan sebelum ekskalasi kemarahan massa tak lagi terbendung.

“Kami mendesak Kapolres Poso untuk menurunkan personel,dan menutup total penambangan tersebut,dan memproses pimpinan CV Tiga Putra sesuai hukum yang berlaku di negara ini.Tidak ada kompromi bagi perusak fasilitas publik.Seluruh alat berat berupa Eksavator yang berada dilokasi saat ini harus disita sebagai barang bukti tindak pidana kejahatan lingkungan dan infrastruktur,tegas Indra dengan nada menohok.

Akuntabilitas Kades Meko Dipertanyakan, Aktivis Desak Polisi Telusuri Potensi Gratifikasi.

Selain mendesak aparat kepolisian, sorotan tajam juga diarahkan langsung kepada pemangku kebijakan tertinggi di tingkat desa.Kepala Desa Meko dinilai harus bertanggungjawab penuh atas pembiaran lingkungan di wilayahnya.
kades Meko diduga melakukan Pembiaran secara sadar terhadap aktivitas CV Tiga Putra yang menggeruk material di area dekat jembatan tanpa memperhatikan dampak buruk bagi keselamatan warga sekitar.

“Sangat tidak masuk akal jika seorang Kepala Desa tidak mengakui ada alat berat yang mengobrak -abrik wilayah dekat jembatan desanya sendiri.Untuk itu kami juga meminta Unit Tipidkor Polres Poso untuk memeriksa Kepala Desa Meko guna mendalami apakah ada dugaan Penyalahgunaan wewenang atau indikasi praktik pungutan tidak sah dibalik Pembiaran masalah ini.ujar Indra secara blak-blakan.

Sampai berita ini ditanyakan redaksi masih berusaha mencoba menghubungi Kepala Desa Meko untuk dimintai konfirmasi lebih lanjut terkait hal ini.

Pengakuan Korporasi Mengantongi SIPB Justru Tegaskan Status Ilegal Menurut UU Minerba.

Saat dikonfirmasi awak media,Jumat (29/8) pimpinan CV Tiga Putra mengaku bahwa aktivitas operasional mereka saat ini hanya mengantongi Surat Izin Penambangan Batuan (SIPB).

Namun pengakuan tersebut justru dinilai para aktivis hukum sebagai bumerang yang menegaskan bahwa aktivitas mereka didekat jembatan Desa Meko adalah ilegal.Berdasarkan UU Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Minerba.Izin SIPB terikat pada koordinat Wilayah Surat Izin Penambangan Batuan (WISIPB) yang sah.

Mengingat Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai melarang keras penambangan dalam jarak minimal 500 meter dari hulu jembatan, maka titik pengerukan di dekat Jembatan Meko dipastikan berada di luar koordinat izin sah mereka. Menambang di luar koordinat izin, menurut Pasal 158 UU Minerba, adalah Tindak Pidana Penambangan Tanpa Izin (Ilegal) dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara dan denda Rp100 Miliar.

Aroma Busuk Skandal Penadah Material Ilegal Proyek APBD

Konflik di Desa Meko ini disinyalir tidak berdiri sendiri. Indra mengungkap adanya dugaan kuat aliran material dari CV Tiga Putra yang mengalir subur untuk menyuplai proyek pemerintah. Dua perusahaan kontraktor yang saat ini memegang proyek dari anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) Provinsi Sulawesi Tengah diduga kuat mengambil material galian C dari lokasi bermasalah tersebut.

“Ini ironi yang memuakkan. Uang rakyat dari APBD Provinsi digunakan untuk mendanai proyek, tetapi materialnya dibeli dari lokasi penambangan dekat jembatan yang merusak infrastruktur rakyat sendiri!

Kami meminta penegak hukum dan Kejaksaan untuk segera memanggil dan memeriksa pimpinan kedua perusahaan kontraktor proyek APBD tersebut. Berdasarkan Pasal 161 UU Nomor 3 Tahun 2020 tentang Minerba, menampung atau memanfaatkan material tambang dari hasil pengerukan yang tidak sah adalah tindak pidana murni,” tambah Indra.

Kadis Bina Marga Provinsi Didesak Beri Teguran Keras

Lebih lanjut, Indra juga menyoroti tanggung jawab moral dan struktural instansi jajaran Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah yang membawahi pengerjaan infrastruktur daerah. Ia meminta ketegasan dari pucuk pimpinan dinas terkait agar tidak ikut menutup mata terhadap skandal ini.

“Kami mendesak Kepala Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Sulawesi Tengah,Dr.Ir.Faidul Keteng,S.T.,M.Si.,M.T.,IPU.,untuk segera memberikan teguran keras kepada kedua perusahaan kontraktor tersebut.

Dinas Bina Marga tidak boleh membiarkan rekanan proyeknya menjadi penadah material yang bersumber dari pelanggaran ruang, apalagi sampai merusak aset jembatan yang seharusnya dilindungi oleh negara,” cetus Indra secara gamblang.

Tindakan nekat CV Tiga Putra di dekat Jembatan Meko juga menantang UU Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan atas UU Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan. Jika pengerukan di dekat jembatan ini sampai menyebabkan Jembatan Meko runtuh atau putus akibat pergeseran tanah, ancaman pidana bagi aktor intelektual korporasi melonjak drastis hingga 15 tahun penjara dan denda maksimal Rp 15 Miliar.

Publik kini menunggu keberanian Kapolres Poso, jajaran Ditreskrimsus Polda Sulteng, dan ketegasan Kadis Bina Marga Provinsi. Apakah hukum akan ditegakkan dengan menyita ekskavator, memeriksa Kades Meko, serta mem-black list kontraktor nakal tersebut? Ataukah kasus ini dibiarkan menguap sementara Jembatan Meko dibiarkan roboh perlahan? Kemarahan publik kini berada di ujung tanduk.(Red)

(Antonius W Palunsu)

DUGAAN PEREDARAN OBAT DAFTAR G DI PALOPО DAN LUWU RAYA, POLRES PALOPO DAN POLDA SULSEL DIMINTA LAKUKAN PEMERIKSAAN TERHADAP SHT
3 min read

DUGAAN PEREDARAN OBAT DAFTAR G DI PALOPО DAN LUWU RAYA, POLRES PALOPO DAN POLDA SULSEL DIMINTA LAKUKAN PEMERIKSAAN TERHADAP SHT

Roma Wartawan Agustus 29, 2026

PALOPO-Burusergapinfo.my.id, — Dugaan peredaran obat-obatan yang masuk dalam kategori obat keras tertentu atau yang kerap disebut masyarakat sebagai “obat daftar G” di wilayah hukum Kota Palopo dan Luwu Raya kembali menjadi sorotan.

Praktik dugaan penjualan obat keras tanpa prosedur dan ketentuan yang berlaku dinilai berpotensi membahayakan masyarakat, khususnya generasi muda apabila obat tersebut diperoleh dan dikonsumsi tanpa pengawasan tenaga kesehatan.

Atas kondisi tersebut, aparat penegak hukum, khususnya Polres Palopo dan Polda Sulawesi Selatan, diminta memberikan perhatian serius dengan melakukan penyelidikan serta pemeriksaan terhadap pihak-pihak yang diduga terlibat dalam jaringan peredaran obat keras di wilayah Kota Palopo dan Luwu Raya.

Berdasarkan informasi dan laporan yang kami terima dari lapangan, terdapat dugaan aktivitas penjualan obat keras yang diduga dilakukan oleh oknum tertentu dengan berkedok menjalankan usaha, termasuk usaha apotek dan sejumlah kegiatan usaha lainnya.

Salah satu pihak yang disebut dalam informasi tersebut adalah pemilik apotek berinisial SHT, yang disebut-sebut memiliki keterkaitan dengan seseorang berinisial MHD. Namun demikian, informasi tersebut masih berupa dugaan dan perlu dibuktikan melalui proses penyelidikan aparat penegak hukum.

Kami meminta Polres Palopo dan Polda Sulsel tidak hanya melakukan pemeriksaan administratif, tetapi juga menelusuri sumber obat, legalitas pengadaan, distribusi, pihak yang menerima obat, serta kemungkinan adanya jaringan pemasok ke luar wilayah Kota Palopo dan Luwu Raya.

Apabila benar ditemukan adanya penjualan obat keras secara ilegal, aparat diharapkan mengusut seluruh rantai distribusinya, mulai dari pemasok, pengedar, tempat penyimpanan, hingga pihak yang diduga menjadi pengguna atau pengecer.

Lebih jauh, terdapat informasi yang perlu diverifikasi aparat mengenai dugaan bahwa obat-obatan tersebut didistribusikan hingga ke luar daerah. Bahkan, terdapat dugaan bahwa pihak tertentu memiliki sarana atau alat yang digunakan untuk memproduksi obat. Informasi ini tentunya harus dibuktikan secara objektif melalui penyelidikan dan pemeriksaan oleh aparat berwenang.

MINTA TELUSURI ALIRAN DANA

Selain aspek peredaran obat, aparat penegak hukum juga diminta menelusuri kemungkinan adanya aliran dana dari aktivitas ilegal apabila nantinya ditemukan bukti permulaan yang cukup.

Jika terdapat indikasi hasil tindak pidana disamarkan, dialihkan, atau digunakan untuk membeli maupun menjalankan usaha lainnya, aparat dapat menelusuri transaksi keuangan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

“Kami meminta Polres Palopo dan Polda Sulsel serius menindaklanjuti informasi mengenai dugaan peredaran obat keras di Kota Palopo dan Luwu Raya. Jangan hanya berhenti pada pengecer, tetapi apabila ditemukan jaringan, telusuri sampai kepada pemasok dan sumber barangnya.”

“Kami juga meminta seluruh pihak yang disebut dalam informasi ini diberikan kesempatan untuk memberikan klarifikasi. Prinsip praduga tak bersalah harus tetap dikedepankan sampai adanya hasil pemeriksaan dan proses hukum yang berkekuatan hukum tetap.”

Menurut kami, persoalan dugaan peredaran obat keras tanpa ketentuan yang berlaku tidak boleh dianggap sepele. Apabila benar terjadi dan melibatkan jaringan yang luas, hal tersebut dapat memberikan dampak serius terhadap masyarakat, terutama apabila obat diperoleh oleh anak-anak dan remaja tanpa pengawasan medis.

Karena itu, kami berharap aparat penegak hukum segera melakukan langkah profesional, transparan, dan berdasarkan bukti untuk mengungkap kebenaran atas informasi tersebut.

Kami meminta:

1. Kapolres Palopo melakukan penyelidikan terhadap dugaan peredaran obat keras di wilayah hukumnya.

2. Kapolda Sulsel melalui Ditresnarkoba dan/atau unit terkait melakukan pendalaman apabila ditemukan indikasi jaringan yang melibatkan lintas daerah.

3. Memeriksa legalitas pengadaan, penyimpanan, penjualan, dan distribusi obat pada pihak-pihak yang diduga terkait.

4. Menelusuri dugaan distribusi obat ke wilayah lain di Luwu Raya maupun luar daerah.

5. Memeriksa informasi mengenai dugaan kepemilikan alat produksi apabila memang terdapat bukti pendukung.

6. Menelusuri aliran dana apabila ditemukan dugaan tindak pidana dan indikasi hasil kejahatan digunakan untuk kegiatan atau usaha lainnya.

7. Membuka ruang klarifikasi bagi pihak SHT dan MHD agar informasi yang beredar dapat diuji secara objektif.

(((Tim Red))))

(((081234444427))))

Galian C Desa Meko Diduga Ilegal,CV Tiga Putra Akui Hanya Kantongi SIPB dan Pasok Material Ke PT TMJ
2 min read

Galian C Desa Meko Diduga Ilegal,CV Tiga Putra Akui Hanya Kantongi SIPB dan Pasok Material Ke PT TMJ

Anton Nius Agustus 29, 2026

SULTENG (POSO)– Dugaan aktivitas galian C ilegal yang beroperasi di aliran sungai Desa Meko, Kecamatan Pamona Barat, Kabupaten Poso,Sulawesi Tengah akhirnya menemui titik terang. Saat dikonfirmasi oleh awak media melalui sambungan telepon pada Sabtu (29/8/2026), pimpinan CV Tiga Putra secara terbuka mengakui bahwa perusahaannya saat ini baru sebatas mengantongi dokumen Surat Izin Pertambangan Batuan (SIPB).

Pengakuan ini menjadi sorotan tajam para aktivis lingkungan di Kabupaten Poso. Sesuai regulasi UU No. 3 Tahun 2020 tentang Minerba, dokumen SIPB hanyalah izin prinsip dasar. Pemegang SIPB dilarang melakukan aktivitas pengerukan dan pengangkutan material di lapangan jika belum mengantongi dokumen teknis operasional berupa persetujuan Rencana Kerja Anggaran Biaya (RKAB) dari Dinas ESDM Provinsi dan dokumen kelayakan lingkungan (UKL-UPL).

Tidak hanya itu, pimpinan CV Tiga Putra juga membeberkan bahwa material hasil pengerukan sungai Desa Meko tersebut saat ini diambil oleh dua perusahaan, di mana salah satunya adalah kontraktor besar, PT TMJ.Menanggapi pengakuan tersebut, Aktivis Lingkungan Hidup Kabupaten Poso, Randy, mendesak Gubernur Sulawesi Tengah, Anwar Hafid, untuk segera mengambil tindakan nyata.

“Kami meminta Gubernur untuk segera memerintahkan dinas terkait menindak tegas dan menutup galian C CV Tiga Putra ini. Jangan menunda-nunda waktu, jangan nanti sudah terjadi bencana ekologis dan merugikan masyarakat Desa Meko baru pemerintah bergerak,” tegas Randy.

Berdasarkan aturan hukum yang berlaku, pihak penampung atau pembeli material dari tambang yang belum lengkap izin operasionalnya (seperti PT TMJ) juga dapat dijerat sanksi pidana penadahan sesuai Pasal 161 UU Minerba dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara dan denda maksimal Rp100 miliar.

Warga bersama aktivis lingkungan menegaskan akan segera membawa bukti pengakuan lisan ini ke aparat penegak hukum jika aktivitas alat berat di Desa Meko tidak dihentikan total hari ini.

Sementara itu, Kapolsek Pamona Barat saat dihubungi oleh awak media melalui sambungan telepon guna dimintai konfirmasi terkait penegakan hukum di wilayahnya, hingga berita ini diturunkan belum mengangkat telepon.

Redaksi Burusergap Info.My.Id berkomitmen penuh untuk terus mengawal, menginvestigasi, dan menyuarakan dugaan aktivitas galian C ilegal di Desa Meko ini secara konsisten. Pemberitaan akan terus diproduksi dan disebarluaskan hingga Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah serta Aparat Penegak Hukum (APH) mengambil tindakan nyata untuk menutup total aktivitas tambang yang membahayakan keselamatan warga tersebut.(Red)

(Antonius W Palunsu)

Kejari Poso Siap “On The Track”,BPKP Sulteng Justru Pilih Bungkam Diminta Konfirmasi , Formabes Ultimatum Kirim Surat Terbuka Ke Presiden
4 min read

Kejari Poso Siap “On The Track”,BPKP Sulteng Justru Pilih Bungkam Diminta Konfirmasi , Formabes Ultimatum Kirim Surat Terbuka Ke Presiden

Anton Nius Agustus 29, 2026

SULTENG (POSO)-Ketidakpastian hukum atas lambatnya perhitungan kerugian keuangan negara pada proyek Dinding Penahan Tanah (DPT) Watuawu memicu gelombang kemarahan publik. Proyek bernilai puluhan miliaran rupiah dari anggaran negara yang berujung gagal konstruksi tersebut hingga kini menyandera kepastian hukum. Penyidikan di Kejaksaan Negeri (Kejari) Poso yang telah bergulir nyaris setahun lebih seolah menabrak tembok besar akibat lambannya “kalkulator” Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Sulawesi Tengah.

Kondisi di lapangan menunjukkan kerusakan kasatmata yang setiap hari mengancam keselamatan jiwa pengguna jalan Trans Sulawesi. Ironisnya, lambatnya kinerja penegakan hukum ini dinilai berbanding terbalik dengan penderitaan warga Desa Watuawu yang dipaksa mengisap debu dan polusi akibat sisa-sisa proyek yang telantar. Bungkamnya otoritas terkait memicu tudingan miring di tengah masyarakat: apakah ada intervensi politik luar biasa di balik mandeknya angka kerugian negara?

Kejari Poso Mengaku ‘On The Track’,Bola Panas Kini Ditangan BPKP Sulteng

Di tengah sorotan tajam publik, Kejaksaan Negeri Poso akhirnya angkat bicara mengenai mandeknya kasus ini. Saat dihubungi awak media pada Jumat, 28 Agustus 2026, Plt. Kasi Intel Kejari Poso menjelaskan bahwa melalui Bidang Tindak Pidana Khusus (Pidsus), pihaknya selalu aktif berkoordinasi dan mengikuti petunjuk BPKP Sulteng. Bidang Pidsus diklaim terus berkomunikasi aktif melengkapi dokumen pendukung yang dibutuhkan atau yang diminta oleh auditor.

“Belum terbitnya hasil PKN (Penghitungan Kerugian Negara) tentunya Pidsus menunggu hasil PKN BPKP. Pastinya BPKP juga karena prinsip kehati-hatian, di mana auditor mungkin saja masih memerlukan pendalaman atau klarifikasi tambahan terkait dokumen dan hasil validasi lapangan agar perhitungannya akurat secara hukum,” ujar Plt. Kasi Intel Kejari Poso.

Pihak Kejaksaan menegaskan bahwa Laporan PKN ini merupakan alat bukti krusial untuk mengukur kerugian negara secara valid. Oleh karena itu, Bidang Pidsus mengedepankan asas kecermatan. Status hukum selanjutnya dijanjikan akan segera diumumkan begitu hasil perhitungan final serta gelar perkara selesai dilakukan. Kejari Poso memastikan perkara ini tetap berjalan on the track secara profesional.

Formabes Apresiasi Kejari Poso: Masalah Murni di Meja BPKP Sulteng

Merespons penjelasan tersebut, Ketua DPW Forum Masyarakat Bersatu (Formabes) Sulawesi Tengah memberikan apresiasi terhadap kinerja Kejaksaan Negeri Poso. Langkah objektif ini menegaskan bahwa dari sisi penegak hukum, berkas perkara dan pemeriksaan saksi-saksi sebenarnya sudah berjalan optimal. Kendala utama penuntasan kasus ini dinilai memang murni berada di meja BPKP Perwakilan Sulteng.

Secara hukum, Kejaksaan memang tidak boleh gegabah menetapkan seseorang menjadi tersangka korupsi tanpa adanya unsur “Kerugian Keuangan Negara yang Nyata dan Pasti” sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 25/PUU-XIV/2016. Hasil audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN) dari BPKP merupakan alat bukti surat utama yang wajib dipegang jaksa sebelum mengumumkan tersangka ke publik. Tanpa adanya audit resmi BPKP, penetapan tersangka sangat rawan digugat oleh pihak pengacara melalui jalur Praperadilan yang bisa membatalkan status hukum tersebut.

Apresiasi dari Formabes ke pihak Kejaksaan ini sekaligus menjadi strategi melokalisir masalah. Hal ini membuktikan bahwa komitmen pemberantasan korupsi di daerah Poso tidak mandek di kejaksaan, melainkan tertahan akibat lambatnya birokrasi perhitungan di BPKP Sulteng. Kondisi ini memberikan tekanan moral yang kuat kepada auditor BPKP Sulteng agar segera merampungkan ekspose (gelar perkara) bersama penyidik kejaksaan dan mengeluarkan angka kerugian riil proyek tersebut.

Ultimatum Aksi Massa dan Surat Terbuka ke Presiden RI

Kendati memahami posisi hukum Kejaksaan, Formabes bersama tokoh masyarakat Watuawu tetap melayangkan ultimatum keras demi memperjuangkan hak-hak warga. Jika dalam waktu dekat BPKP Sulteng tidak kunjung mengeluarkan angka pasti kerugian negara, mereka siap bergerak bersama aktivis antikorupsi lainnya untuk menggelar aksi demonstrasi besar-besaran di depan Kantor Kejari Poso dan BPKP.

Tidak main-main, Formabes juga menegaskan akan membawa persoalan ini langsung ke tingkat tertinggi pemerintahan. Mengingat kedudukan BPKP yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Negara, Formabes dalam waktu dekat segera mengirimkan Surat Terbuka kepada Presiden RI Prabowo Subianto jika belum ada hasil konkret. Langkah ini diambil guna melaporkan buruknya kinerja pengawasan anggaran di daerah yang dinilai menyandera komitmen pemberantasan korupsi nasional.

Formabes menyatakan gerakan ini dibentengi oleh landasan hukum yang absolut, yakni UUD 1945, UU No. 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum, serta PP No. 43 Tahun 2018 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pemberantasan Korupsi yang menjamin hak masyarakat untuk mencari, memperoleh, memberikan informasi, serta mendapatkan respons dari penegak hukum.

Otoritas Auditor BPKP Masih Memilih Bungkam

Kontras dengan penjelasan Kejari Poso yang mengaku agresif melengkapi berkas dan pengawalan ketat dari Formabes, pihak BPKP Sulteng justru menunjukkan sikap sebaliknya. Upaya konfirmasi yang dilakukan awak media kepada Ketua Tim Auditor BPKP Sulteng melalui sambungan telepon maupun pesan tertulis WhatsApp,Sabtu (29/8/2026) hingga berita ini diterbitkan tidak mendapatkan respons sama sekali.

Sikap diam dan terkesan menghindari kejaran jurnalis ini semakin mempertebal kekecewaan publik. Masyarakat Poso dan para aktivis kini menanti, apakah BPKP Sulteng akan bergerak cepat menyelesaikan kalkulasinya, atau membiarkan institusi mereka terus dicap lambat berlindung di balik dinding birokrasi, sementara warga bertaruh nyawa di jalan raya yang rusak.(Red)

(Tim Redaksi)

Polisi Selidiki Bentrok di Alfamidi Tombolotutu Palu,Status Penembakan dan Keterlibatan Anggota Belum Dipastikan
2 min read

Polisi Selidiki Bentrok di Alfamidi Tombolotutu Palu,Status Penembakan dan Keterlibatan Anggota Belum Dipastikan

Anton Nius Agustus 27, 2026

SULTENG (PALU) – Pihak kepolisian dari Polresta Palu bersama Polsek Mantikulore masih melakukan penyelidikan intensif terkait insiden perkelahian yang terjadi di depan gerai Alfamidi, Jalan Tombolotutu Atas, Kecamatan Mantikulore, Kota Palu,Sulawesi Tengah,pada Kamis malam (27/8/2026).

Polisi sejauh ini mengategorikan pihak yang terlibat berselisih paham dengan juru parkir sebagai Orang Tak Dikenal (OTK).
Kasat Reskrim Polresta Palu, AKP Ismail Boby, menegaskan bahwa pihaknya belum bisa mengonfirmasi rumor yang beredar di masyarakat mengenai adanya penembakan maupun keterlibatan oknum anggota kepolisian dalam peristiwa tersebut.

“Tadi terjadi ada insiden tukang parkir di sini dengan orang tak dikenal, lagi berselisih paham dan terlibat perkelahian. Sekarang prosesnya Polresta Palu dengan Polsek Mantikulore dan Kasi Humas lagi melakukan penyelidikan,” ujar AKP Ismail Boby di lokasi kejadian.

Terkait dugaan penggunaan senjata api yang sempat menghebohkan warga sekitar, AKP Ismail Boby menyatakan bahwa kesimpulan tersebut belum dapat diambil karena olah TKP masih terus berjalan.

“Kami belum bisa menyimpulkan ada penembakan atau tidak. Yang jelas dua korban masih menjalani perawatan intensif. Kami juga belum melihat apakah ada selongsong atau apa, kami baru mau menuju ke rumah sakit mengecek kondisi korban,” terangnya.

Selain dua korban utama yang tengah dirawat, polisi juga menerima informasi awal mengenai adanya seorang pengunjung minimarket yang diduga turut menjadi korban luka. Namun, status dan kebenaran informasi tersebut masih dalam tahap verifikasi tim medis dan penyidik di rumah sakit.

Guna mengungkap kronologi pasti dan mengidentifikasi seluruh pihak yang terlibat, Satreskrim Polresta Palu bergerak cepat dengan mengamankan sejumlah barang bukti penting di sekitar lokasi kejadian.

“Dalam penyelidikan, kami telah mengamankan rekaman CCTV dari Alfamidi dan salah satu tempat usaha di sekitar lokasi kejadian,” pungkasnya.

Saat ini, area pelataran minimarket masih dalam penanganan kepolisian demi menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) di Kota Palu tetap kondusif.(Red)

(Antonius W Palunsu)

Dianti Klarifikasi Tudingan Gelapkan Uang Midun, Serahkan Bukti Rekening Koran
2 min read

Dianti Klarifikasi Tudingan Gelapkan Uang Midun, Serahkan Bukti Rekening Koran

Roma Wartawan Agustus 27, 2026

Banggai-Burusergapinfo.my.id, -Sorotan lain datang dari dunia konten kreator lokal. Midun, seorang artis konten asal Luwuk Banggai Provinsi SulawesiTengah, hotsnya/manager merasa dipermalukan melalui siaran langsung (live) di TikTok dan Facebook karena dituduh menggunakan uang hasil kontennya sebesar Rp 100 jutaan secara tidak wajar.

Merespons isu tersebut, Dianti, yang bertindak sebagai host atau pendamping Midun, angkat bicara saat ditemui awak media di Polresta Banggai, Rabu (26/8/2026). Dianti membantah keras tudingan penggelapan dan justru memaparkan bukti transparansi keuangan.

Menurut Dianti, sebelum ia mendampingi Midun, terdapat tim atau host lama yang mengelola keuangan sang kreator. Saat itu, saldo rekening koran menunjukkan angka Rp 33 juta. Namun, ketika ATM diserahkan kepada Dianti, sisa saldonya hanya Rp 8 juta.

Uang sejumlah Rp 25 juta itu ke mana? Ini yang menjadi pertanyaan ujar dianti.iya menambahkan saat masih bersma tim lama tim lama membeberkan di live TikTok uang yang dipegang sekitar RP 16-18 juta padahal total 33 juta dianti berharap penyelidik juga mengusut aliran dana pada periode sebelumnya

Selama mendampingi Midun berkeliling ke Jakarta dan Bali, Dianti mengklaim menanggung semua kebutuhan sang kreator. Berdasarkan akumulasi bukti rekening koran yang telah diserahkan ke penyidik, total pengeluaran untuk Midun mencapai lebih dari Rp 80 juta.

“Laporan itu bukan Rp 100 juta, melainkan Rp 70 juta. Dan berdasarkan bukti, yang menggunakan uang itu adalah Midun sendiri. Bahkan ada uang pribadi saya yang ikut terpakai,” jelas Dianti.

Meski menyerahkan bukti lengkap, Dianti menegaskan bahwa ia tidak melaporkan Midun secara pidana. “Midun itu orang baik. Saya sifatnya memanusiakan manusia,” pungkasnya, sembari berharap kasus ini selesai dengan klarifikasi data yang objektif.

(Marontoh)

 

Aksi Keji di Duyu: Polresta Palu Bongkar Kronologi Pembunuhan Sadis Satu Keluarga Lewat Pra-rekonstruksi!
2 min read

Aksi Keji di Duyu: Polresta Palu Bongkar Kronologi Pembunuhan Sadis Satu Keluarga Lewat Pra-rekonstruksi!

Anton Nius Agustus 27, 2026

SULTENG (PALU)– Tabir gelap kasus pembunuhan sadis yang menimpa satu keluarga di Jalan S. Manonda, Lorong PDAM, Kelurahan Duyu, Kecamatan Tatanga, Kota Palu,Sulawesi Tengah akhirnya mulai terkuak terang. Pada Kamis (27/8/2026), aparat Polresta Palu menggelar pra-rekonstruksi di tempat kejadian perkara (TKP) untuk membongkar secara gamblang rangkaian aksi biadab yang dilakukan oleh tersangka berinisial AK.

Pra-rekonstruksi ini dipimpin langsung oleh Wakapolresta Palu AKBP Muhammad Ilham bersama Kasat Reskrim AKP Ismail. Di bawah pengawalan ketat berlapis dari personel Ditsamapta Polda Sulteng, Satbrimob, Polsek Palu Selatan, Polsek Palu Barat, hingga Bhabinkamtibmas, tersangka AK dihadirkan untuk memperagakan setiap detik aksi kejinya sebelum dan sesudah menganiaya para korban hingga tewas.

Kronologi Kekejaman Tersangka: Cegat Korban Hingga Susup Rumah

Berdasarkan peragaan di lapangan, aksi nekat tersangka ternyata telah direncanakan dengan matang dan penuh emosi. Peristiwa berdarah ini diawali dari rentetan kejadian berikut:

* Cekcok dan Pencegatan: Tersangka AK sempat terlibat adu mulut hebat dengan korban. Tidak berhenti di situ, AK nekat menghadang korban dan istrinya yang saat itu sedang berkendara menggunakan sepeda motor di sekitar lokasi kejadian.

* Gagal Jebol Pagar Depan: Usai mencegat korban, tersangka langsung bergerak menuju rumah korban. Ia sempat mencoba membongkar dan menerobos masuk melalui pagar depan, namun usahanya gagal.

* Menyusup dari Pintu Belakang: Menggelapkan mata dan telinga, tersangka memutar otak mencari jalan lain. Ia bergerak ke area belakang rumah, berhasil menyusup masuk, dan langsung melancarkan aksi penganiayaan brutal yang merenggut nyawa satu keluarga tersebut.

Polisi Tegaskan Usut Tuntas, Pisau Berdarah Disita!

Wakapolresta Palu, AKBP Muhammad Ilham, dengan tegas menyatakan bahwa pra-rekonstruksi ini adalah langkah krusial penyidik untuk memastikan tidak ada satu pun detail kejahatan tersangka yang luput dari jerat hukum.

“Pra-rekonstruksi ini untuk mengetahui tahapan-tahapan yang dilakukan tersangka, mulai dari awal bagaimana dia masuk sampai melakukan tindak pidana dan kembali setelahnya,” ujar AKBP Muhammad Ilham dengan nada bicara tegas.

Pihak kepolisian juga bergerak cepat mengamankan barang bukti vital berupa satu bilah pisau yang diduga kuat digunakan tersangka AK untuk menghabisi nyawa korban. Hingga saat ini, penyidik menegaskan tidak akan mentolerir tindakan keji tersebut dan terus mendalami motif sakit hati yang mendasari aksi nekat tersangka.

Langkah hukum dipastikan akan berjalan tanpa kompromi. Setelah pra-rekonstruksi ini, penyidik Polresta Palu bakal menggelar rekonstruksi lanjutan yang lebih komprehensif dengan melibatkan pihak Kejaksaan, penasihat hukum tersangka, serta seluruh tim penyidik guna memastikan tersangka AK mendapat tuntutan hukuman yang seberat-beratnya.(Red)

(Antonius W Palunsu)

Laporan FMKR Desa Ensa Masuk Kejati,Bungkamnya Inspektur Inspektorat Morut Jadi Sorotan Tajam
2 min read

Laporan FMKR Desa Ensa Masuk Kejati,Bungkamnya Inspektur Inspektorat Morut Jadi Sorotan Tajam

Anton Nius Agustus 27, 2026

SULTENG (MORUT),Kamis 27 Agustus 2026– Kasus dugaan tumpang tindih anggaran Corporate Social Responsibility (CSR) senilai Rp84,26 juta di Desa Ensa, Kecamatan Mori Atas,Kabupaten Morowali Utara resmi bergulir di Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah (Kejati Sulteng). Namun, di tengah sorotan publik terhadap dugaan keterlibatan oknum internalnya, pucuk pimpinan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) Morowali Utara justru memilih belum memberikan pernyataan resmi.

Laporan yang dilayangkan oleh Forum Masyarakat untuk Kedaulatan Rakyat (FMKR) Desa Ensa mengungkap indikasi serius dalam tata kelola keuangan desa. Oknum Inspektur Pembantu (Irban) di Inspektorat Morut berinisial YG diduga kuat terlibat dalam memanipulasi objek pemeriksaan serta mengondisikan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) keuangan desa guna menyamarkan tumpang tindih anggaran tersebut.

Sistem Pengawasan Internal Dipertanyakan

Lolosnya dugaan penyimpangan anggaran ini memicu pertanyaan kritis dari masyarakat terkait efektivitas pengawasan Inspektorat Morowali Utara. Publik mempertanyakan bagaimana fungsi audit reguler APIP bisa luput mendeteksi adanya penggunaan anggaran ganda antara dana tanggap darurat perusahaan swasta dan Dana Desa (DD) secara bersamaan.

FMKR Desa Ensa menilai, kelemahan mendasar dalam sistem deteksi ini menguatkan indikasi adanya intervensi oknum internal yang sengaja mengaburkan fakta di lapangan saat pemeriksaan berlangsung.

Inspektur Inspektorat Romel Erwin Tungka,S.Pt.,Enggan Mengklarifikasi, Publik Tuntut Transparansi

Demi asas keberimbangan informasi (cover both sides), awak media telah melayangkan konfirmasi resmi kepada Inspektur Inspektorat Morowali Utara, Romel Tungka. Namun, hingga berita ini ditayangkan, sang pimpinan tidak memberikan respons atau klarifikasi sedikit pun.Sikap menutup diri ini disesalkan banyak pihak dan dinilai memperlambat kepastian informasi.

Publik kini mendesak komitmen tegas dari pimpinan institusi untuk membuktikan bahwa tidak ada upaya perlindungan kelembagaan (institusional) terhadap oknum YG jika terbukti melanggar kode etik dan hukum.

Kejati Sulteng Diminta Segera Amankan Dokumen Audit

Mengingat berkas aduan telah resmi diterima Kejati Sulteng, jaminan keamanan dokumen Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) asli di kantor Inspektorat menjadi krusial. Desakan kini mengarah pada aparat penegak hukum untuk segera mengamankan seluruh dokumen kerja pengawasan guna mengantisipasi potensi manipulasi atau penghilangan barang bukti oleh pihak-pihak yang terlibat.

Masyarakat Morowali Utara kini menunggu langkah tegas Kejati Sulteng untuk mengusut tuntas keterlibatan oknum Irban YG hingga ke akar-akarnya demi tegaknya supremasi hukum dan transparansi uang negara.

Hingga rilis berita ini diterbitkan, Inspektur Inspektorat Kabupaten Morowali Utara belum memberikan keterangan resmi terkait tudingan keterlibatan anggotanya maupun status dokumen pemeriksaan Desa Ensa.(Red)

(Antonius W Palunsu)

LM Kecewa,Minta Keadilan Yang Sesungguhnya,Mobil Hasil Keringatnya Malah di Bawah Pulang Pemilik Showroom dari Polresta Banggai
3 min read

LM Kecewa,Minta Keadilan Yang Sesungguhnya,Mobil Hasil Keringatnya Malah di Bawah Pulang Pemilik Showroom dari Polresta Banggai

Anton Nius Agustus 26, 2026

SULTENG (BANGGAI),Rabu 26 Agustus 2026– Proses penanganan hukum terkait dugaan penggelapan aset milik Lili Mosude (LM) berujung sorotan tajam. Mobil Toyota Calya bernomor polisi DN 1519 EF milik pribadinya, yang sempat berhasil diamankan pihak kepolisian dari sebuah showroom, diinformasikan dibawa kembali oleh pemilik showroom keluar dari area pengamanan.

Rentetan peristiwa yang terjadi sejak siang hingga malam hari pada Rabu (26/8) ini memicu kekecewaan mendalam bagi korban.Kepada awak media melalui sambungan telepon LM meminta keadilan yang sesungguhnya atas penanganan kasus yang dinilai mencederai haknya sebagai pemilik sah.

Kronologi Penemuan di Showroom Perdana

Peristiwa bermula pada Rabu siang, saat Tim Buser Polresta Banggai yang dipimpin oleh Kanit Buser Aiptu Nawir melakukan tindakan pelacakan aset di lapangan. Petugas mendatangi Showroom Perdana yang beralamat di Kelurahan Kilongan, Kecamatan Luwuk Utara. Di lokasi tersebut, petugas mendeteksi keberadaan mobil Toyota Calya milik Lili Mosude.

Pemilik Showroom Perdana, Tomy, memberikan konfirmasi kepada awak media bahwa dirinya telah membeli mobil tersebut secara langsung dari tangan Pariaman Tambunan yang saat itu datang ditemani oleh seorang pria bernama Rudy pada 20 Agustus 2026 lalu. Transaksi atas unit kendaraan tersebut disepakati dengan nilai Rp 108 juta.

Tomy menegaskan bahwa transaksi dilakukan karena pihak penjual menyodorkan dokumen yang terlihat lengkap, mulai dari BPKB, STNK, hingga Faktur yang telah dibalik nama atas nama Pariaman Tambunan .Tomy mengaku terkejut saat Lili Mosude datang dan mengklaim kepemilikan mutlak atas mobil tersebut.

Kedudukan Dokumen Hukum dan Perlawanan Korban

Di sisi lain, keabsahan transaksi antara Pariaman Tambunan dan pihak showroom tersebut dinilai cacat hukum oleh pihak korban. Mengetahui asetnya dipindahtangankan tanpa izin, Lili Mosude sebelumnya telah membuat laporan resmi di Polres Poso.

Merespons laporan tersebut, otoritas berwenang bergerak cepat dengan melakukan tindakan administratif berupa pemblokiran dan pembekuan BPKB atas nama Pariaman Tambunan. Sebaliknya, otoritas terkait resmi menerbitkan kembali dokumen BPKB dan STNK asli atas nama Lili Mosude sebagai pemilik sah yang diakui negara.

Berpegang pada dokumen negara yang sah dan aktif tersebut, Lili Mosude mendatangi Polresta Banggai dan menolak keras opsi agar mobil tersebut dititipkan kembali di pihak showroom.

“Saya cuma mau ambil hak saya! Ini hasil keringat saya hingga mendapatkan mobil ini, bukan keringat Pariaman Tambunan!” tegas Lili dengan nada keras di hadapan media saat bertahan di Mapolresta Banggai.

Menuntut Keadilan, Mobil Justru Dibawa Kembali Pihak Showroom

Namun, upaya korban yang bertahan dari siang hingga malam hari di kantor polisi demi mengawal asetnya berujung antiklimaks. Informasi terbaru yang dihimpun langsung dari Lili Mosude menyatakan bahwa mobil Toyota Calya miliknya tersebut justru diizinkan dibawa kembali oleh Tomy selaku pemilik showroom.

Kenyataan pahit ini membuat LM merasa terpukul dan kecewa terhadap proses di lapangan. Melalui pengawalan media, LM secara tegas meminta keadilan yang sesungguhnya kepada institusi kepolisian agar hukum ditegakkan tanpa tebang pilih dan tidak berpihak pada kepentingan materiil pembeli ilegal.

Keputusan memperbolehkan mobil tersebut dibawa pulang oleh pihak showroom memicu pertanyaan kritis terkait kepatuhan prosedur penanganan barang bukti. Merujuk pada asas hukum acara Pidana, barang yang menjadi objek atau hasil dari suatu tindak pidana idealnya disita secara penuh dan diamankan di bawah penguasaan negara demi objektivitas penyidikan.

Secara hukum, klaim kerugian finansial senilai Rp 108 juta yang dialami pihak showroom merupakan ranah hukum terpisah (dugaan penipuan) yang harus dituntut balik kepada Pariaman Tambunan serta tidak seharusnya mengorbankan hak hukum korban utama yang memegang dokumen sah.

Keberadaan Terlapor Masih Misteri, Diduga Kabur ke Sumatera Utara
 
Sementara itu, fokus perburuan terhadap dalang utama kasus ini masih terus bergulir. Keberadaan Pariaman Tambunan sampai hari ini dilaporkan masih misteri. Berdasarkan informasi awal yang diterima, terlapor diduga telah melarikan diri ke wilayah Sumatera Utara. Kendati demikian, otoritas kepolisian masih terus mendalami informasi tersebut guna melacak titik koordinat pasti persembunyian terlapor dalam pusaran transaksi ilegal ini.


Polres Poso Didesak Segera Ambil Tindakan Tegas

Menyikapi situasi krusial ini, pihak Polres Poso selaku pemegang Laporan Polisi (LP) utama didesak untuk segera mengambil tindakan taktis. Otoritas Polres Poso seharusnya segera menerbitkan Surat Perintah Penyitaan (SP Sita) resmi dan melakukan koordinasi Command-to-Command tingkat pimpinan dengan Polresta Banggai guna menarik kembali unit mobil tersebut ke dalam pengamanan negara.

Polres Poso juga dituntut segera mengirimkan tim penyidik ke Luwuk untuk menjemput barang bukti dan melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi kunci. Penanganan yang lambat dikhawatirkan dapat mengaburkan proses hukum dan menghilangkan esensi perlindungan terhadap korban kejahatan.

LM menegaskan bahwa hambatan birokrasi di lapangan tidak boleh mengorbankan masyarakat yang menuntut keadilan nyata berdasarkan legalitas hukum yang sah dan aktif di tangannya.

Saat berita ini ditayangkan, redaksi akan berupaya melakukan konfirmasi berkala kepada Kapolresta Banggai serta Kasat Reskrim terkait dasar pertimbangan hukum diperbolehkannya pihak showroom membawa kembali kendaraan yang menjadi objek laporan pidana aktif tersebut.(Red)

(Antonius W Palunsu)

Buron Lintas Pulau: Direktur Media ‘Three Fakta’ Bawa Kabur Aset Korban LM,Terlacak Sembunyi di Sidikalang!
3 min read

Buron Lintas Pulau: Direktur Media ‘Three Fakta’ Bawa Kabur Aset Korban LM,Terlacak Sembunyi di Sidikalang!

Anton Nius Agustus 26, 2026

SULTENG (POSO),Rabu 26 Agustus 2026– Topeng profesionalisme Pariaman Tambunan akhirnya runtuh. Pria yang dikenal sebagai Direktur sekaligus Pimpinan Media Online Three Fakta di Kota Luwuk ini, resmi dilaporkan ke pihak Kepolisian Resor (Polres) Poso. Korban berinisial LM mengambil langkah hukum tegas setelah mendapati dirinya diperdaya, di mana mobilnya digelapkan dan dokumen pentingnya dipalsukan secara keji oleh pelaku yang kini menghilang bak ditelan bumi.Dalam laporan resmi di Polres Poso, Pariaman Tambunan dibidik atas dugaan tindak pidana penggelapan mobil serta pemalsuan kuitansi dan tanda tangan korban.

Modus lancung ini diduga kuat digunakan pelaku untuk memuluskan aksi balik nama dokumen kendaraan secara sepihak. Tak hanya mengincar kendaraan, pelaku juga nekat menggasak dua sertifikat tanah berharga atas nama korban.Kepada media ini melalui pesan tertulis WhatsApp pada Rabu, 26 Agustus 2026, LM meluapkan kegeramannya atas tabiat asli pelaku. Dengan nada emosional dan menohok, LM membongkar fakta mengejutkan mengenai sosok buronan tersebut.

“Pariaman Tambunan itu manusia yang cuma cari tumpangan hidup pada diri saya. Sudah enak hidup dengan saya, dia malah ingin memiliki lagi harta saya. Sampai dua sertifikat atas nama saya pun dia bawa kabur,” ujar LM dengan nada geram.

LM juga menegaskan bahwa dirinya tidak akan tinggal diam dan siap menjerat pelaku dengan rentetan laporan pidana berlapis secara bertahap.”Jadi habis kasus penggelapan mobil ini, saya juga akan laporkan terkait dua sertifikat saya yang dia bawa kabur ke kepolisian. Jadi satu-satu dulu diurus,” tegas LM, memastikan bahwa pelaku tidak akan lepas dari jerat hukum.

Jejak Pelarian Lintas Pulau hingga ke Sumatera Utara

Aksi pelarian Pariaman yang sempat menjadi teka-teki kini mulai menemui titik terang. Kendaraan Toyota Calya bernomor polisi DN 1519 EF milik korban terdeteksi terakhir kali mengisi BBM di SPBU Luwuk pada 21 Agustus pukul 22:19 WITA malam. Informasi valid paling gres mengungkapkan bahwa sang direktur media ini telah melarikan diri ribuan kilometer menyeberang pulau, dan saat ini keberadaannya terdeteksi bersembunyi di wilayah Kecamatan Sidikalang, Kabupaten Dairi, Provinsi Sumatera Utara.

Sorotan Tajam: Kedok Profesi Pers dan Desakan Aksi Nyata Kepolisian

Sangat ironis dan memuakkan ketika seorang yang menyandang status pimpinan media yang seharusnya menjadi pilar kontrol sosial dan kebenaran justru menggunakan kedok profesinya untuk memalsukan tanda tangan, mengelabui orang terdekat, dan menjadi “benalu” yang menguras harta korbannya.

Tindakan kriminal ini tidak hanya merugikan materi dan psikologis korban LM, tetapi juga mencoreng marwah institusi pers di Sulawesi Tengah.Sampai berita ini ditayangkan, redaksi terus berupaya menghubungi Pariaman Tambunan untuk memberikan klarifikasi atau hak jawab terkait tudingan dan laporan polisi ini. Namun, nomor kontak yang bersangkutan berada di luar jangkauan dan semua saluran komunikasi digitalnya terpantau tidak aktif.

Saat ini, personel Polres Poso tengah bergerak melakukan pengejaran. Namun, mengingat pelaku sudah berada di luar pulau, publik dan korban mendesak Polres Poso untuk segera menerbitkan Daftar Pencarian Orang (DPO) nasional secara resmi. Koordinasi Bantuan Kendali Operasi (BKO) darurat harus segera dikirimkan ke Polres Dairi dan Polda Sumatera Utara agar pelaku tidak kembali meloloskan diri ke wilayah lain.
Bantuan Kendali Operasi (BKO) darurat harus segera dikirimkan ke Polres Dairi dan Polda Sumatera Utara agar pelaku tidak kembali meloloskan diri ke wilayah lain.

Korban LM kini menuntut keadilan penuh agar Pariaman Tambunan segera diseret dari persembunyiannya di Sidikalang menuju meja hijau. Bagi masyarakat luas, utamanya di wilayah Sumatera Utara dan Sulawesi Tengah yang melihat kendaraan Toyota Calya DN 1519 EF atau mengenali pelaku, diminta untuk segera melaporkannya ke aparat kepolisian terdekat demi menghentikan pelarian oknum terlapor tersebut.(Red)

(Antonius W Palunsu)

Viral Video SPBU Lambunu Dahulukan Jerigen Dibanding Kendaraan,Pertamina Harus Tegas Segel SPBU Lambunu dan APH Berantas Mafia BBM Bersubsidi
2 min read

Viral Video SPBU Lambunu Dahulukan Jerigen Dibanding Kendaraan,Pertamina Harus Tegas Segel SPBU Lambunu dan APH Berantas Mafia BBM Bersubsidi

Anton Nius Agustus 25, 2026

SULTENG (PARIMO),25 Agustus 2026 – Gelombang protes masyarakat mencuat pasca-viralnya rekaman video terkait dugaan penyimpangan distribusi Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi di SPBU Lambunu, Kecamatan Bolano Lambunu, Kabupaten Parigi Moutong, Sulawesi Tengah. Pengelola SPBU kini didesak untuk disanksi tegas jika terbukti melakukan pelanggaran sistematis yang merugikan konsumen umum.Kasus ini menjadi sorotan publik setelah akun Facebook bernama Parny Subahana mengunggah video berdurasi 2 menit 46 detik.

Dalam unggahan tersebut, terekam suasana antrean kendaraan yang mengular panjang. Perekam video mengeluhkan tindakan oknum petugas SPBU yang diduga sengaja membiarkan dan mendahulukan pengisian BBM ke jeriken-jeriken berukuran besar yang ditengarai milik para pengepul atau pelangsir.Tidak hanya mengkritik pelayanan tangki pengisian, perekam video juga sempat terlibat adu argumen sengit dengan seorang oknum anggota TNI di area pom bensin tersebut.

Kehadiran oknum aparat di tengah antrean jeriken ini memicu pertanyaan dan desakan dari warga agar instansi terkait melakukan penertiban internal secara transparan.

Sorotan Pelanggaran Regulasi Distribusi

Jika dugaan dalam video tersebut terbukti benar, tindakan mendahulukan pengisian jeriken plastik secara bebas tanpa dokumen resmi jelas menabrak aturan hukum. Berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 191 Tahun 2014 serta Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi yang telah diperbaharui dalam UU Cipta Kerja, lembaga penyalur resmi seperti SPBU dilarang keras melayani pembelian BBM bersubsidi (Pertalite dan Solar) menggunakan jeriken demi mencegah praktik penimbunan atau niaga ilegal.

Sanksi bagi pangkalan atau SPBU yang melanggar aturan distribusi energi subsidi ini tidak main-main. Mulai dari sanksi administratif berupa skorsing penghentian pasokan BBM, hingga Pemutusan Hubungan Usaha (PHU) atau pencabutan izin operasional secara permanen oleh PT Pertamina Patra Niaga dan BPH Migas. Selain itu, para pelaku yang terlibat dalam lingkaran penyalahgunaan BBM subsidi juga terancam hukuman pidana penjara maksimal 6 tahun dan denda paling banyak Rp 60 miliar.

Masyarakat Desak Ketegasan APH dan Pertamina

Masyarakat Kabupaten Parigi Moutong kini menuntut komitmen nyata dari Pertamina Regional Sulawesi dan Polres Parigi Moutong untuk segera melakukan investigasi menyeluruh ke lapangan. Warga meminta dispenser pengisian di SPBU Lambunu segera disegel sementara waktu selama proses pemeriksaan berjalan, serta menindak seluruh oknum operator maupun pemilik yang terbukti terlibat kongkalikong dengan pelangsir.

Hingga berita ini ditayangkan, tim redaksi masih terus berupaya menghubungi pihak pengelola SPBU Lambunu, perwakilan PT Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi, serta pihak berwenang setempat guna mendapatkan konfirmasi dan klarifikasi resmi lebih lanjut terkait peristiwa dalam video viral tersebut. (Red)

(Antonius W Palunsu)

Jadi Target Utama Polisi, Pariaman Tambunan Lenyap Usai Lancarkan Aksi Balik Nama BPKB Ilegal
4 min read

Jadi Target Utama Polisi, Pariaman Tambunan Lenyap Usai Lancarkan Aksi Balik Nama BPKB Ilegal

Anton Nius Agustus 25, 2026

SULTENG (POSO) — Perkembangan mengejutkan kembali mewarnai sengkarut dugaan konspirasi penipuan, penggelapan, dan pemalsuan dokumen balik nama Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) yang ditangani oleh Kepolisian Resor (Polres) Poso. Korban utama dalam skandal ini, berinisial (LM) yang diketahui merupakan seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) yang bertugas di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Poso, secara resmi mengungkap bahwa hak administrasi atas asetnya mulai menemui titik terang, meski pengejaran terhadap pelaku utama dan pemeriksaan oknum polisi masih terus bergulir.

Kepada awak media,selasa (25/8/2026) LM menegaskan bahwa dokumen BPKB asli Toyota Calya yang sah atas nama dirinya kini telah berhasil diamankan dan dikembalikan ke tangannya. Sejalan dengan langkah tersebut, otoritas registrasi kendaraan juga bergerak cepat melakukan pemblokiran total terhadap berkas BPKB bodong yang sempat beralih nama ke atas nama terlapor, Pariaman Tambunan. Pemblokiran ini secara otomatis mematahkan legalitas administrasi sepihak yang sempat lolos secara instan di Samsat Poso.

Dokumen Cacat Hukum yang Meloloskan Aksi Pelaku.

Sebagaimana diketahui, bergulirnya kasus ini dipicu oleh kekagetannya LM saat mendapati mobil miliknya berpindah kepemilikan tanpa jalur jual-beli atau persetujuan sah. Investigasi mandiri sang ASN Pemkab Poso ini membongkar borok proses verifikasi berkas di Samsat Poso yang meloloskan kuitansi fiktif yang sangat cacat hukum.Di dalam kuitansi tersebut, tertulis peruntukan pembayaran untuk 1 unit mobil Toyota Calya dengan nomor polisi B 40 G M/T tahun pembuatan 2020.

Namun, isi dokumen tersebut dinilai sangat janggal dan tidak sah secara hukum.Kuitansi yang digunakan pelaku sama sekali tidak memiliki tanggal transaksi, menggunakan kombinasi dua meterai usang (Rp6.000 dan Rp3.000) yang sudah tidak berlaku berdasarkan UU Bea Meterai Nomor 10 Tahun 2020, serta memiliki perbedaan nominal yang sangat tidak masuk akal. Di dalam kolom huruf tertulis jelas “Seratus Dua Puluh Juta Rupiah”, namun di kolom angka hanya tertera “120 ribu”. Kejanggalan kasat mata inilah yang memicu dugaan kuat adanya praktik “main mata” atau kompromi ilegal di loket pelayanan publik tersebut.

Keberadaan Unit Mobil Toyota Calya Misterius

Meski dokumen administrasi BPKB asli telah berhasil direbut kembali oleh korban dan berkas urusan pelaku telah resmi diblokir, persoalan fisik kendaraan masih menyisakan pekerjaan rumah yang berat bagi kepolisian. Hanya saja, hingga saat ini, unit fisik mobil Toyota Calya B 40 G M/T tahun 2020 tersebut belum diketahui keberadaannya. Belum dipastikan secara hukum apakah kendaraan roda empat milik korban itu masih berada di bawah penguasaan penuh pelaku Pariaman Tambunan dalam pelariannya, atau justru sudah dipindahtangankan kepada pihak ketiga secara ilegal.

Terlapor Ternyata Pimpinan Media ‘Three Fakta’ di Luwuk Banggai

Seiring meluasnya penyelidikan, profil mentereng dari terlapor Pariaman Tambunan kini terkupas tuntas. Pria yang tengah diburu intensif oleh Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polres Poso ini ternyata bukan orang sembarangan, melainkan seorang pimpinan dari salah satu media online lokal bernama Three Fakta.

Berdasarkan data operasional, kantor redaksi media online besutan terlapor tersebut beralamat di Jalan Kompleks BTN Koperasi, Kelurahan Kilongan, Kecamatan Luwuk Utara, Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah. Terbongkarnya identitas profesi dan domisili kantor redaksi ini menjadi modal krusial bagi penyidik lintas polres untuk melacak aset, mengumpulkan keterangan dari staf redaksi, serta memetakan komunikasi terakhir pelaku sebelum menghilang.

Pelarian Lintas Pulau Menuju Medan dan Rekam Jejak Buruk

Informasi pelacakan terkini dari pihak korban mengindikasikan bahwa Pariaman Tambunan telah kabur jauh meninggalkan wilayah Sulawesi Tengah. Pelaku diduga kuat berada di Kota Medan, Sumatera Utara, dan bersembunyi di bawah perlindungan seorang perempuan berinisial K.Pelarian jauh ini diduga kuat untuk menghindari penangkapan atas rentetan kasusnya.

Sebab, selain kasus pemalsuan BPKB Toyota Calya B 40 G M/T di Poso, Pariaman Tambunan juga dituduh membawa lari dan menjual unit kendaraan milik orang lain di wilayah hukum Kabupaten Luwuk Banggai. Tak berhenti di situ, validitas gelar akademik Sarjana Hukum (S.H.) yang selama ini disandang dan melekat pada nama terlapor kini turut dipertanyakan dan diragukan keabsahannya oleh pihak korban, yang menduga gelar tersebut sengaja dipalsukan untuk memperdaya para korban.

Dua Laporan Resmi Jadi Motor Penggerak Kasus

Kendati BPKB asli telah kembali ke tangan Lili Mosude, proses hukum dipastikan terus menghentak tanpa ampun melalui dua jalur hukum yang berjalan simultan:Jalur Pidana Umum (LP/No: STTLP/B/149/VIII/2026/SPKT/POLRES POSO/POLDA SULAWESI TENGAH): Menjadi dasar pengejaran fisik, penerbitan DPO nasional, dan penangkapan terhadap Pariaman Tambunan atas dugaan pelanggaran Pasal 263 KUHP tentang Pemalsuan Surat serta Pasal 378/372 KUHP tentang Penipuan dan Penggelapan.

Jalur Pelanggaran Etik Profesi (LP/No: STPL/01/VIII/2026/PROPAM): Menjadi instrumen bagi Seksi Propam Polres Poso untuk memeriksa secara maraton tiga oknum anggota polisi berinisial G, A, dan L. Ketiganya dibidik atas peran dan tanggung jawab mereka di balik lolosnya berkas administrasi ilegal yang memuluskan pengalihan hak milik mobil korban.

Publik Desak Kapolres Poso dan Kapolda Tindak Tegas Oknum

Mencuatnya skandal administrasi di tubuh Samsat ini memicu gelombang desakan keras dari masyarakat. Publik secara luas meminta agar jika nantinya hasil pemeriksaan membuktikan adanya keterlibatan aktif dari ketiga oknum polisi yang dilaporkan tersebut, Kapolres Poso dan Kapolda Sulawesi Tengah tidak ragu untuk menjatuhkan sanksi etik yang sangat berat. Langkah ini dinilai krusial agar menjadi efek jera sekaligus pembelajaran mendalam bagi personel kepolisian lainnya agar tidak menyalahgunakan wewenang pelayanan publik demi memuluskan aksi kriminalitas.

Hingga berita ini ditayangkan, Kasat Reskrim Polres Poso saat dihubungi oleh awak media terkait pelaporan Pariaman Tambunan di Polres belum memberikan tanggapan resmi mengenai perkembangan penanganan kasus maupun langkah pengejaran operasional terhadap terlapor.

Redaksi juga terus membuka ruang klarifikasi seluas-luasnya bagi pihak Pariaman Tambunan maupun perwakilan media Three Fakta untuk memberikan hak jawab yang berimbang sesuai Kode Etik Jurnalistik. (Red)

(Antonius W Palunsu)

Kongkalikong LPJ Desa Ensa: Akankah Oknum Irban Inspektorat Morut Terseret Ranah Hukum?
3 min read

Kongkalikong LPJ Desa Ensa: Akankah Oknum Irban Inspektorat Morut Terseret Ranah Hukum?

Anton Nius Agustus 24, 2026

SULTENG (PALU) — Integritas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) di Kabupaten Morowali Utara kini menjadi sorotan tajam. Dikutip dari laporan media online Berita Morut, Forum Masyarakat untuk Kedaulatan Rakyat Desa Ensa telah resmi melaporkan dugaan tindak pidana korupsi terkait pengelolaan pemerintahan Desa Ensa ke Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah (Kejati Sulteng) pada Senin (24/8/2026). Laporan tersebut tidak hanya membeberkan indikasi penyalahgunaan anggaran desa, tetapi juga menyoroti dugaan keterlibatan oknum Inspektur Pembantu (Irban) Inspektorat Morowali Utara berinisial YG dalam penyusunan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) keuangan desa.

Kejati Sulteng Pelajari Dokumen, Tindak Lanjut Jadi Kewajiban APH

Kedatangan forum warga yang dipimpin oleh Ferry Siombo sebagai ketua dan Wilson Konduwes sebagai sekretaris ke Kejati Sulteng langsung direspons oleh pihak kejaksaan, Kasi Penkum Kejati Sulteng, Laode Abdul Sofian, S.H., M.H., menegaskan bahwa laporan tersebut telah diterima dan akan segera diteruskan ke pimpinan.

“Ini laporan sudah masuk, nanti naik ke pimpinan. Pimpinan pelajari dulu dan akan didisposisi, apakah ditangani sendiri oleh Kejaksaan Tinggi atau didisposisi ke bawah, ke Kejaksaan Negeri Morowali Utara,” ujar Laode seperti dilansir dari Berita Morut. Ia juga menegaskan bahwa menindaklanjuti pengaduan masyarakat ini adalah kewajiban mutlak Aparat Penegak Hukum (APH).

Menyoroti Fungsi Pengawasan: Mengapa Oknum Irban Diduga Ikut Menyusun LPJ?

Fokus utama yang paling disorot dalam laporan ini adalah posisi YG, oknum Irban yang membawahi wilayah Lembo, Mori Atas, dan Mori Utara. Sebagai unsur pengawas internal pemerintah daerah, Inspektorat seharusnya berdiri independen guna menilai dan memeriksa kepatuhan pengelolaan keuangan desa.
Namun, mengutip data yang dirilis Berita Morut dari dokumen pengaduan warga, terdapat indikasi bahwa YG terlibat aktif dalam proses pembuatan dokumen LPJ keuangan Kepala Desa Ensa. Jika dugaan ini terbukti dalam proses hukum, maka fungsi pengawasan internal di Morowali Utara terindikasi mengalami benturan kepentingan (conflict of interest) yang serius.

Publik kini mempertanyakan bagaimana objektivitas pengawasan dapat terjaga jika oknum pengawas diduga kuat ikut merancang dokumen yang seharusnya ia periksa sendiri.

Indikasi Anggaran Ganda: Dana APBD Desa vs Fasilitas CSR Swasta

Selain masalah keterlibatan oknum Inspektorat,data konkret yang disodorkan warga mengenai dugaan modus anggaran ganda (double budgeting) yang melibatkan dana Corporate Social Responsibility (CSR) dari pihak swasta:

* Tahun Anggaran 2025: Pembangunan jalan lingkungan di RT 3, 4, dan 5 Desa Ensa tercatat memiliki alokasi anggaran APBD Desa sebesar Rp181.822.000. Namun, proyek fisik tersebut diduga mendapatkan dukungan penggunaan alat berat dari dana CSR PT Timur Jaya Indomakmur senilai Rp29,54 juta.

* Temuan Tahun 2024: Modus serupa diduga telah terjadi pada tahun sebelumnya dengan nilai penggunaan fasilitas CSR mencapai sekitar Rp54,71 juta.

Total Potensi Kerugian: Jika kedua nilai tersebut digabungkan, terdapat sekitar Rp84,26 juta pembiayaan CSR yang berkaitan langsung dengan proyek yang diklaim telah dianggarkan penuh oleh pemerintah desa. Alokasi tumpang tindih inilah yang kini dituntut warga untuk diusut tuntas aliran dananya.

Ketidakjelasan Pengelolaan Aset Kebun Sawit Desa

Sektor pendapatan desa juga tidak luput dari pengawasan masyarakat.sebab adanya tata kelola yang dinilai tidak transparan pada kebun sawit milik desa seluas kurang lebih lima hektare yang berisi sekitar 634 pohon.

Berdasarkan estimasi komoditas produktif, kebun tersebut diperkirakan mampu menghasilkan pendapatan sekitar Rp 4 juta per bulan atau mencapai Rp48 juta per tahun. Namun, realisasi dan pertanggungjawaban dari hasil perputaran aset desa tersebut dinilai belum transparan dan kini menjadi materi penelusuran pihak Kejaksaan.

Belum Ada Pernyataan Resmi dari Pihak Inspektorat

Hingga berita ini ditayangkan, oknum YG maupun Inspektur Inspektorat Morowali Utara belum dapat dikonfirmasi untuk memberikan pernyataan resmi mereka terkait tudingan tersebut. Upaya klarifikasi masih terus dilakukan guna memberikan ruang berimbang bagi pihak terlapor untuk memberikan penjelasan dari versi mereka.

Sebagaimana ditekankan sebelumnya, seluruh poin dalam laporan ini masih berstatus sebagai materi pengaduan masyarakat dan belum menjadi sebuah kesimpulan hukum tetap. Berdasarkan asas praduga tak bersalah, klarifikasi dari pihak internal Inspektorat sangat dinantikan oleh publik.

Satu hal yang pasti, bergulirnya kasus Desa Ensa ini seolah mengonfirmasi kekhawatiran publik mengenai rapuhnya integritas sistem pengawasan di tingkat daerah. Jika Kejati Sulteng membiarkan dugaan pelanggaran oknum Inspektorat ini lolos begitu saja tanpa penegakan hukum yang transparan, maka jargon “pemerintahan yang bersih dan akuntabel” di Morowali Utara dikhawatirkan hanya menjadi narasi kosong di atas beban penderitaan masyarakat.

Rakyat kini menanti pembuktian dari aparat penegak hukum: siapakah yang nantinya akan terbukti bersalah dan mengenakan rompi oranye terlebih dahulu? Apakah pihak Kepala Desa, atau sang oknum Irban? (Red)

(Antonius W Palunsu)

Breaking News Nasional

BBM dan LPG 3 Kg Langka di Makassar, LSM PERAK Desak APH Usut Dugaan Mafia Distribusi
2 min read

BBM dan LPG 3 Kg Langka di Makassar, LSM PERAK Desak APH Usut Dugaan Mafia Distribusi

September 7, 2026
Mewakili Kapolrestabes Makassar, Kapolsek Tamalate Bersama Walikota Makassar Hadiri Pesta Rakyat Kecamatan Tamalate.
2 min read

Mewakili Kapolrestabes Makassar, Kapolsek Tamalate Bersama Walikota Makassar Hadiri Pesta Rakyat Kecamatan Tamalate.

September 7, 2026
Kepala UPT Samsat Banggai Laut Minta Maaf, Jelaskan Kendala Lokasi Razia
2 min read

Kepala UPT Samsat Banggai Laut Minta Maaf, Jelaskan Kendala Lokasi Razia

September 7, 2026
Miris !!Projek Revitalisasi SMKN 1 Rajadesa ,Di duga abaikan undang – undang keselamatan kerja /K3
2 min read

Miris !!Projek Revitalisasi SMKN 1 Rajadesa ,Di duga abaikan undang – undang keselamatan kerja /K3

September 7, 2026