Waka Perwil, Pengarang di Breaking News

DIDUGA TANPA PAPAN PROYEK & GAJI NUNGGAK, KMP BATAM DISOROT WARGA

1 min read

DIDUGA TANPA PAPAN PROYEK & GAJI NUNGGAK, KMP BATAM DISOROT WARGA

Waka Perwil September 11, 2026

BATAM, burusergapinfo.my.id – Proyek pembangunan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KMP) di Kota Batam masih menjadi sorotan. Dari total 40 titik proyek, diduga baru 18 titik yang sudah siap. Sementara sisanya masih dalam tahap pengerjaan dan diduga sebagian terkendala lahan yang belum tersedia.

Tim 10 Media Gabungan yang melakukan penelusuran di lapangan menduga tidak ditemukan papan informasi proyek di sejumlah lokasi. Padahal papan proyek merupakan bentuk transparansi anggaran dan penanggung jawab kegiatan yang dananya bersumber dari negara.

Selain itu, beredar dugaan dari masyarakat bahwa sebagian pembayaran kepada pemborong atau penanggung jawab proyek belum dibayarkan. Kondisi ini juga diduga berdampak kepada pekerja. Beberapa pekerja diduga tidak mau melanjutkan pekerjaan sebelum ada kejelasan pembayaran.

Informasi lain yang beredar menyebutkan salah satu penanggung jawab proyek berinisial H meninggal dunia di RS Awal Bros Batam. Diduga almarhum mengalami drop dan pecah pembuluh darah. Hingga berita ini diturunkan, Tim 10 Media Gabungan masih berupaya mengkonfirmasi kebenaran informasi tersebut ke pihak keluarga dan rumah sakit.

Melihat kondisi di lapangan, masyarakat meminta agar proyek KMP di Batam diaudit kembali agar pelaksanaannya transparan dan tidak ditutupi pihak manapun, baik dari Dinas Koperasi dan UMKM Kota Batam maupun Kodim 0316/Batam yang disebut sebagai pihak pengawas.

Tim 10 Media Gabungan menegaskan pemberitaan ini disusun tanpa opini dan berupaya berimbang sesuai dengan UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers. Pihak media juga membuka ruang hak jawab dan hak koreksi kepada semua pihak terkait.

Hingga berita ini diterbitkan, konfirmasi masih diupayakan kepada Dinas Koperasi dan UMKM Kota Batam dan Kodim 0316/Batam terkait temuan di lapangan tersebut.

NARASUMBER: (TEAMINVESTIGASI)

Nongsa & Sekupang Selesai, 22 Titik Koperasi Merah Putih Masih Terkendala.

2 min read

Nongsa & Sekupang Selesai, 22 Titik Koperasi Merah Putih Masih Terkendala.

Waka Perwil September 9, 2026

BATAM,09/09/2026. burusergapinfo.my.id – Program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih di Kota Batam terhambat. Dari 40 koperasi yang ditargetkan, diduga baru 18 koperasi yang sudah terealisasi. Sisanya 22 titik masih dalam tahap pengerjaan.

Berdasarkan informasi di lapangan, untuk Kecamatan Nongsa dan Sekupang pembangunan koperasi sudah selesai 100% dan tinggal menunggu peresmian. Sementara untuk kecamatan lain, progresnya masih beragam dan sebagian terkendala.

Salah satu kendala utama adalah belum tersedianya lahan di beberapa lokasi dari 40 titik koperasi tersebut. Padahal sesuai rencana, seluruh pembangunan ditargetkan selesai pada bulan Agustus 2026.

Kodim 0316/Batam ditunjuk sebagai pengawas di lapangan untuk program Koperasi Merah Putih ini. Namun hingga saat ini belum ada langkah konkret dari pihak pengawas terkait keterlambatan dan persoalan yang muncul di lapangan.

Selain masalah lahan, muncul dugaan tunggakan gaji pekerja. Sejumlah pekerja proyek mengaku sebagian gaji belum dibayarkan, sehingga sebagian memilih berhenti bekerja sementara. Akibatnya sejumlah titik proyek terhambat dan aktivitas di lapangan berkurang.

“Gaji kami belum dibayar semua. Makanya kami berhenti kerja dulu sampai ada kejelasan,” ujar salah seorang pekerja di lokasi proyek, Selasa (9/9/2026).

Tragisnya, menurut informasi yang beredar di kalangan pekerja, salah satu pemborong yang juga penanggung jawab pekerja bernama Heri meninggal dunia di RS Awal Bros Batam. Almarhum diduga mengalami drop kesehatan karena memikirkan tunggakan upah para pekerjanya.

Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari pihak keluarga almarhum, RS Awal Bros Batam, Dinas Koperasi dan UMKM Kota Batam, maupun Kodim 0316/Batam terkait kejadian tersebut dan bentuk tanggung jawab sebagai pengawas.

Warga dan pekerja berharap Kodim 0316/Batam segera turun tangan, mengevaluasi 22 titik yang molor, menyelesaikan persoalan lahan, dan memastikan hak pekerja dibayarkan agar kejadian serupa tidak terulang.

NaraSumber:[TeamInvestigasi]

PT PUTRA GAUTAMA JAYA DIDUGA LAKUKAN PERLUASAN LEBIH KURANG 1 HEKTAR SECARA DIAM-DIAM, WARGA DESAK HENTIKAN DAN PROSES HUKUM

2 min read

KEPULAUAN RIAU KOTA BATAM

PT PUTRA GAUTAMA JAYA DIDUGA LAKUKAN PERLUASAN LEBIH KURANG 1 HEKTAR SECARA DIAM-DIAM, WARGA DESAK HENTIKAN DAN PROSES HUKUM

Waka Perwil September 3, 2026

BATAM,Burusergapinfo.my.id 03/09/2026,Kegiatan penimbunan lahan di wilayah pesisir Batam diduga masih terus berlangsung. Kali ini temuan mengarah ke aktivitas PT PUTRA GAUTAMA JAYA di kawasan Botania Road, Kelurahan Belian, Kecamatan Batam Kota.

Padahal sebelumnya, Ibu Claudia Candra selaku Wakil Kepala BP Batam telah turun langsung ke lokasi dan menginstruksikan penghentian sementara kegiatan tersebut, sambil menunggu proses pengurusan legalitas selesai.

TEMUAN DI LAPANGAN
Berdasarkan investigasi Team Cyber Rajawali – Atas Nama Warga pada akhir Agustus 2026, aktivitas penimbunan masih terpantau.

WAKTU: Sabtu, 29/08/2026 & Minggu, 30/08/2026
LOKASI: Botania Road, Kel. Belian, Kec. Batam Kota
TITIK KOORDINAT: 1°13’54,4″ LU – 104°5’36,1″ BT
BUKTI: Jejak alat berat, tumpukan tanah merah, dan indikasi penambahan luas area dari batas yang semula disepakati.

Hasil pengecekan ke Dinas Kehutanan Prov. Kepri memperkuat dugaan bahwa lokasi tersebut berada di Kawasan Hutan Lindung dengan perkiraan luasan terdampak sekitar 1 Hektare.

DAMPAK LINGKUNGAN
Warga dan pemerhati lingkungan menyatakan keprihatinan. Kerusakan mangrove di kawasan pesisir berdampak jangka panjang:
1. ABRASI PANTAI
2. BANJIR ROB
3. HILANGNYA HABITAT IKAN, KEPITING DAN BIOTA LAUT

SANKSI HUKUM YANG MENGINTAI
Apabila terbukti melakukan kegiatan di kawasan hutan lindung tanpa izin yang sesuai, maka dapat dijerat:

1. UU NO. 41/1999 TTG KEHUTAN JO UU NO. 18/2013 PASAL 78 AYAT 5
Ancaman: Pidana 10 Tahun Penjara dan Denda Rp5 Miliar
2. UU NO. 32/2009 TTG PPLH PASAL 98 AYAT 1
Ancaman: Pidana 10 Tahun Penjara dan Denda Rp10 Miliar
3. PP NO. 24/2021
Sanksi Administratif: Pencabutan Izin, Paksa Pemerintah, dan Kewajiban Pemulihan Lingkungan
4. PASAL 263 KUHP
Jika ditemukan unsur pemalsuan atau penyalahgunaan dokumen legalitas

AJAKAN DIALOG DARI WARGA
Team Cyber Rajawali berharap penyelesaian tidak hanya menempuh jalur hukum. Kami mengajak PT Putra Gautama Jaya untuk duduk bersama mencari solusi:

1. KOORDINASI dengan BP Batam, DLHK, dan instansi terkait agar semua kegiatan sesuai koridor hukum
2. PEMBEKUAN SEMENTARA di area yang berada di luar batas persetujuan
3. PELURUSAN BATAS jika memang terjadi kesalahan penetapan, melalui mekanisme resmi
4. KOMITMEN REHABILITASI MANGROVE sebagai tanggung jawab lingkungan, baik mandiri maupun kolaborasi

“Kami sangat menghargai langkah cepat Ibu Claudia Candra yang sudah turun ke lapangan. Tapi mari kita jaga bersama. Batam butuh investasi, tapi juga butuh alam yang lestari. Kami mengundang PT Putra Gautama Jaya untuk mencari solusi yang bertanggung jawab, sebelum semuanya berujung pada konsekuensi hukum yang merugikan semua pihak,” ujar Koordinator Team Cyber Rajawali.

Hingga berita ini diterbitkan, belum ada tanggapan resmi dari pihak BP Batam maupun PT Putra Gautama Jaya terkait temuan terbaru ini .
Narasumber:(L, g)

Sikap Tegas Ketua Tim 10 Siber Rajawali Kepri Jalaludin: Jangan Ada Intimidasi ke Media di Batam

1 min read

Sikap Tegas Ketua Tim 10 Siber Rajawali Kepri Jalaludin: Jangan Ada Intimidasi ke Media di Batam

Waka Perwil Agustus 30, 2026

BATAM,burusergapinfo.my.id —Ketua Tim 10 Cyber Rajawali Kepri Jaliludin angkat bicara terkait pernyataan Wakil Wali Kota Batam Li Claudia Chandra yang dianggap melukai hati insan pers.

Jaliuddin menilai, setiap pejabat publik harus siap dikritisi dan diberitakan oleh media. Tindakan yang mengarah pada intimidasi hanya akan mencoreng nama baik Kota Batam.

“Media itu mitra pemerintah. Kalau ada pemberitaan yang kurang berkenan, duduk bareng, klarifikasi. Bukan malah menekan. Itu bukan cara yang baik di negara demokrasi,” kata Jaliuddin di Batam, Sabtu 30 Agustus 2026.

Ia menambahkan, Tim 10 Cyber Rajawali Kepri berdiri untuk mengawal keterbukaan informasi dan melawan segala bentuk pembungkaman terhadap pers, baik di dunia nyata maupun dunia Cyber.

“Kami tidak anti kritik ke pemerintah. Tapi kami juga tidak akan diam kalau ada rekan-rekan jurnalis yang diintimidasi. Kebebasan pers harga mati,” tegasnya.

Jaliluddin berharap ke depan komunikasi antara pemerintah Kota Batam dengan media bisa lebih cair dan profesional. Ia juga mengajak seluruh wartawan di Kepri tetap bekerja sesuai kode etik jurnalistik.

Sampai saat ini belum ada penjelasan resmi dari pihak Wakil Wali Kota Batam terkait pernyataannya yang memicu reaksi tersebut.

NaraSumber:(WakaPerwil).
Editor:(G.G)

Program TORA Tapal Batas di Batu Besar, Ketua RT Sujatmo: Kami Butuh Solusi Hukum

2 min read

Program TORA Tapal Batas di Batu Besar, Ketua RT Sujatmo: Kami Butuh Solusi Hukum

Waka Perwil Agustus 27, 2026

BATAM, burusegapinfo.my.id Warga Taman Yasmin Kebun Minta Solusi ke Pemerintah Terkait Program TORA Tapal BatasProgram Tanah Objek Reforma Agraria / TORA Tapal Batas yang berlangsung di Taman Yasmin Kebun, RT 03 RW 014, Kelurahan Batu Besar, Kecamatan Nongsa, Batam menjadi harapan besar warga.

Ketua RT 03, Sujatmo, bersama masyarakat setempat meminta perhatian serius dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah agar segera memberikan solusi dan kepastian hukum atas tanah yang mereka garap puluhan tahun.

“Intinya kami warga Taman Yasmin Kebun ini sudah lama menempati dan mengelola lahan. Dengan adanya program TORA Tapal Batas dari BPKH ini kami sangat bersyukur. Tapi kami juga minta ke pemerintah pusat dan daerah untuk memberikan solusi yang jelas, supaya warga di sini punya kepastian sertifikat,” ujar Sujatmo saat ditemui di lokasi, Rabu (27/8/2026).

Menurut Sujatmo, kegiatan pengukuran dan pemasangan tapal batas sudah dilakukan bersama tim dari BPN Kota Batam, perangkat RT/RW, dan warga pemilik lahan berbatasan. Pemasangan patok ini menjadi syarat penting agar proses sertifikasi redistribusi TORA bisa berjalan.

Warga berharap setelah tahap tapal batas selesai, tidak ada lagi kendala administrasi maupun tumpang tindih lahan. Mereka ingin segera memiliki sertifikat resmi agar bisa tenang dalam mengelola kebun dan membangun tempat tinggal.
“Kami tidak minta muluk-muluk. Kami hanya minta keadilan dan kepastian. Tolong pemerintah bantu kami agar program TORA ini tuntas sampai terbit sertifikat.

” tambah salah satu warga.Hingga berita ini diturunkan, warga RT 03 RW 014 Taman Yasmin Kebun masih menunggu tindak lanjut dari instansi terkait.

Mereka berharap program Reforma Agraria ini benar-benar berpihak kepada masyarakat kecil di Kota Batam.

Reporter: [G]
Editor: burusegapinfo.my.id

PROGRAM TORA DI TAMAN YASMIN KEBUN BATU BESAR DITETAPKAN, WARGA TUNJUKKAN BUKTI TUGU BATAS DESAK PEMERINTAH SEGERA TETAPKAN STATUS LAHAN

2 min read

PROGRAM TORA DI TAMAN YASMIN KEBUN BATU BESAR DITETAPKAN, WARGA TUNJUKKAN BUKTI TUGU BATAS DESAK PEMERINTAH SEGERA TETAPKAN STATUS LAHAN

Waka Perwil Agustus 25, 2026

BATAM, http://BURUSERGAPINFO.my.id — Penetapan program TORA / Tanah Objek Reforma Agraria dan pengukuran tapal batas di kawasan Taman Yasmin Kebun, RT 03 RW 014, Kelurahan Batu Besar, Kecamatan Nongsa resmi dilakukan pada 30 Agustus 2022.
Selasa 25/08/2026

Kegiatan ini dilaksanakan oleh PPKH Provinsi Kepulauan Riau yang diwakili Bapak Topik. Turut hadir pula perwakilan Kehutanan Kota Batam yang diwakili Bapak Karmawan.

Dari unsur masyarakat hadir Pak Ginting, Ketua RT 03 Bapak Sujatmo, dan warga Taman Yasmin lainnya.

Tapal Batas Dilengkapi Tugu Batas
Dalam proses pengukuran tersebut, tim PPKH bersama warga telah memasang dan mendokumentasikan sejumlah tugu batas/tapal batas di kawasan Taman Yasmin Kebun.

Dari foto yang diterima redaksi, terlihat tugu-tugu dengan kode B 88, B 123 dan Tugu Batas Kawasan Hutan Lindung B 98 telah terpasang sebagai penanda tapal batas wilayah.

Foto: Dokumentasi tugu batas/tapal batas di kawasan Taman Yasmin Kebun, Batu Besar Nongsa yang dipasang saat kegiatan TORA 30 Agustus 2022

“Keberadaan tugu ini penting sebagai bukti fisik batas wilayah yang sudah disepakati bersama. Ini langkah awal agar tidak terjadi tumpang tindih ke depan,” ujar Pak Ginting.

Warga Desak Segera Terbitkan Status
Meski tapal batas dan tugu sudah ditetapkan, warga masih menunggu kepastian hukum atas status lahan mereka.

Ketua RT 03, Bapak Sujatmo, bersama tokoh masyarakat Taman Yasmin mendesak pemerintah segera menindaklanjuti hasil pengukuran ini.

“Kami minta kepada pemerintah, baik pusat maupun daerah, agar segera menetapkan status Taman Yasmin. Warga sudah puluhan tahun tinggal di sini. Dengan sudah adanya tugu batas, semoga prosesnya dipercepat,” tegas Pak Sujatmo.

Senada dengan itu, warga berharap proses TORA tidak berhenti di pengukuran dan pemasangan tugu saja, tapi dilanjutkan sampai penerbitan SK dan sertifikat.

Dukungan PPKH dan Kehutanan
Dalam kesempatan tersebut, Bapak Topik dari PPKH Provinsi Kepri menyampaikan bahwa data hasil tapal batas beserta titik koordinat tugu akan segera diproses ke tahap selanjutnya.

Sementara Bapak Karmawan dari Kehutanan Kota Batam menyatakan siap mendukung proses administrasi sesuai kewenangannya.

Warga Taman Yasmin Kebun berharap penetapan status lahan ini bisa segera terealisasi agar tidak ada lagi rasa was-was terkait tempat tinggal mereka.

NaraSumber :(Biro batam)

DUGAAN MARK-UP ANGGARAN TPA PUNGGUR RP 44 MILIAR, KADIS DLH BATAM DOHAR HASIBUAN DISOROT

2 min read

DUGAAN MARK-UP ANGGARAN TPA PUNGGUR RP 44 MILIAR, KADIS DLH BATAM DOHAR HASIBUAN DISOROT

Waka Perwil Agustus 24, 2026

BATAM, http://BURUSERGAP.MY.ID — Proyek pengelolaan dan penataan Tempat Pembuangan Akhir / TPA Telaga Punggur, Kota Batam, kembali menjadi sorotan. Ada dugaan mark-up anggaran dalam proyek tersebut dengan nilai kontrak mencapai Rp44 Miliar yang dikerjakan oleh PT Pulau Bulan Indo Perkasa.

Pusat sorotan tertuju kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup / Kadis DLH Kota Batam, Dohar Hasibuan, yang dinilai tertutup terkait keterbukaan Rencana Anggaran Biaya / RAB proyek tersebut.
Selasa 25/08/2026.

RAB Proyek Tertutup, Publik Bertanya-tanya
Upaya konfirmasi yang dilakukan tim Cyber Jurnalis Raja Wali kepada Kadis DLH Dohar Hasibuan pada pekan ini tidak membuahkan hasil. Baik melalui pesan singkat, panggilan telepon, maupun kunjungan langsung ke kantor DLH Batam.

Staf di lingkungan kantor DLH beralasan pimpinan sedang tidak berada di tempat atau tengah menghadiri rapat tertutup.

Sikap bungkam tersebut memicu tanda tanya besar di kalangan masyarakat dan pegiat anti-korupsi. Pasalnya, proyek TPA Punggur menggunakan anggaran daerah yang tidak sedikit dan menyangkut hajat hidup masyarakat terkait pengelolaan sampah.

“Jika pengerjaan proyek ini sudah sesuai prosedur dan spesifikasi, untuk apa RAB-nya disembunyikan? Sikap tertutup ini wajar memunculkan spekulasi negatif di masyarakat, termasuk dugaan adanya potensi mark-up anggaran atau ketidaksesuaian volume pekerjaan,” ujar salah satu pegiat anti-korupsi di Batam yang enggan disebutkan namanya.

Nilai Kontrak Rp44 Miliar Digarap PT Pulau Bulan Indo Perkasa
Berdasarkan penelusuran awal tim investigasi, proyek penanganan TPA Punggur diketahui memiliki nilai Rp44 Miliar dan dilaksanakan oleh PT Pulau Bulan Indo Perkasa.

Proyek ini dinilai sangat krusial mengingat volume sampah di Kota Batam yang terus meningkat setiap tahunnya. Namun sejumlah pihak mempertanyakan apakah kualitas pengerjaan dan material yang digunakan sudah berbanding lurus dengan nilai kontrak yang dikucurkan pemerintah.

Desak Audit dan Transparansi
Publik kini mendesak Aparat Pengawas Internal Pemerintah / APIP dan Aparat Penegak Hukum / APH untuk segera melakukan peninjauan dan audit ke lokasi proyek TPA Punggur. Transparansi RAB dinilai sebagai hak publik untuk mengetahui ke mana arah uang rakyat bermuara.

Hingga berita ini diturunkan, pihak Kadis DLH Kota Batam Dohar Hasibuan dan pihak PT Pulau Bulan Indo Perkasa belum memberikan keterangan resmi terkait kejelasan dokumen RAB dan progres pekerjaan di TPA Telaga Punggur.

Tim Cyber Jurnalis Raja Wali masih terus berupaya meminta klarifikasi dan hak jawab dari pihak-pihak terkait.

Redaksi membuka ruang hak jawab seluas-luasnya kepada pihak yang disebut dalam berita ini sesuai UU Pers No 40 Tahun 1999.

(Tim Jurnalis cyber Rajawali)

TIM 10 MEDIA GABUNGAN SYBER RAJAWALI TEMUKAN GUDANG SUPPLIER GULA MERAH DI BATAM, DIDUGA LAKUKAN PENGEMASAN ULANG

1 min read

TIM 10 MEDIA GABUNGAN SYBER RAJAWALI TEMUKAN GUDANG SUPPLIER GULA MERAH DI BATAM, DIDUGA LAKUKAN PENGEMASAN ULANG

Waka Perwil Agustus 23, 2026

BATAM, BuserInfo.my.id 10 Media Gabungan SYBER RAJAWALI menemukan sebuah gudang yang diduga melakukan aktivitas pengemasan ulang gula merah milik *PT. AYAM JAGO BATAM di Komplek Happy Garden Blok H No. 147 & 148, Batam, pada TGL /23/08/2026,

Berdasarkan pantauan di lapangan, gula merah yang datang dari luar Batam diterima dalam kondisi karung polos tanpa merek. Namun setelah dilakukan pengolahan dan pencetakan ulang di lokasi tersebut, produk kemudian dikemas kembali menggunakan karton dan sudah menggunakan merek dagang untuk disuplai ke pasaran.

“Yang kami lihat, barang masuknya pakai karung biasa tanpa merek. Tapi saat keluar sudah pakai dus/karton dan ada mereknya. Sampai saat ini kami dari TIM 10 Media Gabungan SYBER RAJAWALI belum mengetahui secara pasti bagaimana sistem kerja pencetakan ulangnya, dan apakah produk ini benar-benar murni gula merah atau tidak, TIM 10 Gabungan Media SYBER RAJAWALI

TIM 10 Media Gabungan SYBER RAJAWALI telah berupaya melakukan konfirmasi kepada pemilik usaha melalui nomor telepon yang diberikan petugas di lokasi. Namun hingga berita ini diturunkan, upaya tersebut belum mendapatkan respons. Panggilan telepon tidak diangkat.

Hingga saat ini belum diketahui apakah proses pengemasan ulang tersebut telah sesuai dengan ketentuan dan mengantongi izin dari BPOM serta Dinas Perdagangan Kota Batam.

Keberadaan gudang supplier di tengah kawasan perumahan juga memicu keresahan warga terkait keluar masuknya kendaraan pengangkut barang.

TIM 10 Gabungan Media SYBER RAJAWALI akan terus berkoordinasi dengan instansi terkait untuk mengusut persoalan ini lebih lanjut dan mendapatkan informasi yang berimbang.

NaraSumber: (Tim Investigasi)