Oktober 13, 2026
Beranda » Arsip untuk Waka Perwil

Waka Perwil

INVESTASI JANGAN DI ATAS AIR MATA WARGA! Aliansi Teluk Bakau Surati Ditpam BP Batam Minta Evaluasi SP3, Bongkar Video Kunci 27 Agustus & Surat Tebas 1963
3 min read

INVESTASI JANGAN DI ATAS AIR MATA WARGA! Aliansi Teluk Bakau Surati Ditpam BP Batam Minta Evaluasi SP3, Bongkar Video Kunci 27 Agustus & Surat Tebas 1963

Waka Perwil Oktober 9, 2026

BATAM, burusergapinfo.my.id – Sehari setelah aksi penolakan Surat Peringatan ke-3 (SP3) yang sempat memanas, Aliansi Masyarakat Teluk Bakau, Batu Besar, Nongsa, resmi mengambil jalur hukum.

Pada hari ini, Kamis 9 Oktober 2026, Aliansi secara resmi menyurati Direktur Pengamanan Aset dan Kawasan BP Batam untuk meminta evaluasi dan perpanjangan masa SP3. Surat Nomor: 004/AM-Tlbk/X/2026 dengan 9 berkas lampiran tersebut telah diterima resmi oleh Ditpam BP Batam.

Tembusan surat juga dikirim ke Kepala BP Batam, Ketua DPRD Kota Batam, Kapolresta Barelang, Camat Nongsa, Kapolsek Nongsa, Danramil 03 Nongsa, Lurah Batu Besar, dan Ombudsman RI Perwakilan Kepri.

Langkah hukum ini diambil setelah warga melalui Lembaga Bantuan Hukum (LBH) dan sehari sebelumnya mendapatkan mediasi humanis dari Polsek Nongsa.

Mediasi Humanis Kapolsek Nongsa Kapten E. Candra di Tengah Penyerahan SP3

Pada Rabu 8 Oktober 2026, saat personel Ditpam BP Batam datang ke Kampung Teluk Bakau untuk menyerahkan SP3, suasana sempat tegang.

Di tengah ketegangan tersebut, Kapolsek Nongsa Kapten E. Candra hadir di lokasi dan mencoba memediasi antara warga dan pihak perusahaan.

Dengan pendekatan humanis, Kapolsek Nongsa memberikan arahan agar warga tetap menjaga keamanan, kondusifitas, dan tidak melanggar norma hukum. Mediasi tersebut berjalan baik.

“Terima kasih Pak Kapolsek E. Candra. Kami sangat berharap Pak Kapolsek bisa mengupayakan ruang terbuka oleh perusahaan tersebut untuk duduk bersama. Kami hanya minta diperhatikan sekali lagi, jangan langsung eksekusi,” ujar warga dengan haru di lokasi.

Berkat mediasi Kapolsek Nongsa Kapten E. Candra, penyerahan SP3 pada 8 Oktober 2026 berjalan aman, kondusif, tanpa bentrokan. SP3 ditolak warga secara terhormat, dan tim Ditpam balik kanan.

Isi Surat 9 Oktober 2026: Investasi Tidak Boleh di Atas Air Mata, Belajar dari Setokok

Dalam suratnya, Aliansi Masyarakat Teluk Bakau menegaskan prinsip: Investasi tidak boleh dibangun di atas air mata dan bentrokan sesama anak bangsa, belajar dari tragedi bentrok Setokok.

Untuk bahan evaluasi Ditpam BP Batam, Aliansi membeberkan kronologi lengkap:

  1. Pertemuan 28 November 2023 di Mako Ditpam BP Batam. Berdasarkan Undangan Nomor B-5527/A3.4/PG.00.02/11/2023, telah ada kesepakatan mengikat antara PT Sarana Bangun Sejati (PT SBS) dan Warga Teluk Bakau yang dimediasi langsung oleh BP Batam.

  2. PT SBS Diduga Ingkar Janji dan Lakukan Intimidasi. Setelah pertemuan tersebut, PT SBS bergerilya ke rumah warga menawarkan ganti rugi versi mereka dengan ancaman: “LEBIH BAIK AMBIL SAJA DARIPADA TURUN TIM TERPADU DAN TIDAK DAPAT APA-APA”.

  3. Pertemuan 29 Mei 2026. Warga secara resmi meminta ganti rugi Rp80 Juta (Rincian: Rp40 Juta harga kavling legal + Rp40 Juta biaya pindah / tapak) dan meminta waktu relokasi 6 bulan hingga 1 tahun.

  4. Balasan PT SBS 4 Juni 2026. PT SBS tetap pada pendirian Rp10 Juta, Rp15 Juta, Rp20 Juta dengan alasan mengacu pada 500 rumah di RT.001, 002, 004, 005 / RW.016 yang tahun 1986 pernah menerima sagu hati dari BP Batam.

  5. Bantahan Telak Aliansi. Aliansi mempertanyakan bukti klaim 1986 tersebut. Warga justru memiliki bukti otentik Surat Tebas Tahun 1963 atas nama Bernardus, jauh sebelum BP Batam ada. Bahkan Biro Hukum BP Batam sendiri pernah menyatakan bahwa PT SBS harus bertanggung jawab penuh atas tanah, tanam tumbuh, bangunan, dan wajib merelokasi warga.

  6. VIDEO KUNCI 27 AGUSTUS 2026 DI MAKO DITPAM. Dalam video yang disaksikan semua instansi, perwakilan PT SBS sendiri yang menyuruh warga bersurat resmi: “Coba kalian mupakati berapa angka yang kalian mau, jangan bolak-balik. Buat surat resmi menyurati pihak perusahaan, agar ada yang bisa aku pegang.” Warga sudah mematuhi arahan tersebut dan bersurat, namun hingga SP3 dilayangkan, surat tersebut belum dibalas. Video kunci tersebut sudah diamankan Aliansi dan akan ditunjukan jika diperlukan.

Musyawarah Warga 5 September 2026. Menindaklanjuti arahan PT SBS dalam video tersebut, warga bermusyawarah dan sepakat menurunkan permintaan menjadi Rp60 Juta (Rp40 Juta harga kavling + Rp20 Juta biaya pindah). Ini menjadi bukti warga sudah sangat mengalah.

NaraSumber: (Teaminvestigasi)

Diduga Kebal Hukum, PT SBS Batam Abaikan Hasil RDP DPRD 2 Oktober 2026, Ditpam Tetap Layangkan SP3 – Warga Teluk Bakau Ngamuk Pertanyakan Keadilan
3 min read

Diduga Kebal Hukum, PT SBS Batam Abaikan Hasil RDP DPRD 2 Oktober 2026, Ditpam Tetap Layangkan SP3 – Warga Teluk Bakau Ngamuk Pertanyakan Keadilan

Waka Perwil Oktober 8, 2026


BATAM, burusergapinfo.my.id – Konflik lahan di Teluk Bakau, Kelurahan Batu Besar, Kecamatan Nongsa, Kota Batam, kembali memanas. Warga menyebut PT Sarana Bangun Sejati (PT SBS) diduga bertindak sebagai “raja” di Teluk Bakau yang mampu mengabaikan hasil Rapat Dengar Pendapat (RDP) DPRD.

Pasalnya, pada tanggal 2 Oktober 2026 lalu, DPRD Kota Batam telah menggelar RDP resmi terkait konflik lahan antara warga Teluk Bakau dan PT SBS. Namun anehnya, pasca RDP tersebut, pada 8 Oktober 2026, Ditpam BP Batam tetap melayangkan Surat Peringatan ke-3 (SP3) kepada warga.

“RDP sudah dilakukan, kesepakatan sudah dibahas di DPRD, tapi kenapa hasilnya tidak diindahkan? SP3 sepihak ini diduga murni keputusan PT SBS,” teriak warga di lokasi kepada Tim Jurnalis Rajawali Nusantara (JRN).

Salvius Nong, SH Pimpin Warga Tolak SP3

Di tengah ketegangan, sosok Bapak Salvius Nong, SH tampil sebagai Koordinator Lapangan sekaligus Ketua Aliansi Masyarakat Teluk Bakau yang dipercaya penuh oleh warga. Ia memimpin penolakan tegas terhadap SP3 yang dibawa Ditpam BP Batam yang didampingi Camat, Kepolisian, dan Tni

Menurut warga, SP3 tersebut tidak sesuai dengan notulen kesepakatan bersama yang pernah ditandatangani. Saat warga meminta kejelasan dalam sosialisasi, manajemen PT SBS justru tidak hadir.

“PT SBS hilang saat sosialisasi, diduga bersembunyi di balik seragam aparat dan mengadu domba warga dengan pemerintah,” ujar Salvius Nong, SH.

Setelah adu argumentasi yang cukup alot, akhirnya Ditpam BP Batam balik kanan. SP3 tersebut ditolak dan tidak diterima oleh warga Teluk Bakau.

RT/RW Diduga Ingkari Janji, Terima Kompensasi Lebih Dulu

Di awal perjuangan, oknum RT/RW tersebut berjanji akan berjuang bersama warga menolak relokasi sepihak. Namun di tengah jalan, oknum tersebut diduga telah menerima kompensasi atau ganti rugi dari PT SBS lebih dulu, namun hingga kini masih menempati rumahnya

Sementara warga lain yang mengaku belum menerima sepeser pun ganti rugi, justru rumahnya sudah dieksekusi dan di-SP3.

“Warga sangat menyesal, kenapa pemimpin kami malah lari dari pasukan. Dia yang ajak berjuang bersama, dia pula yang duluan menerima uang,” kata warga berinisial R yang tak mau disebutkan namanya kepada Tim JRN. Ini sesuai Pasal 7 Kode Etik Jurnalis tentang Hak Tolak.

Warga Minta Izin Bongkar Rumah RT/RW Dalam 1×24 Jam

Karena kekecewaan tersebut, warga secara resmi meminta izin dengan hormat kepada Babinsa dan Bhabinkamtibmas yang hadir di lokasi untuk menegur oknum RT/RW tersebut demi rasa keadilan.

“Jangan-jangan dia provokator dari perusahaan! Kalau warga lain sudah digusur, jangan pula rumahnya dibiarkan ditempati!” sorak warga di lapangan.Warga memohon agar rumah oknum perangkat tersebut dibongkar dalam waktu 1×24 jam. Berdasarkan pantauan Tim Investigasi Jurnalis Rajawali Nusantara (JRN) di lapangan, pihak aparat menyetujui aspirasi warga tersebut untuk ditindaklanjuti sesuai prosedur.

Tiga Pertanyaan Warga Untuk Pemerintah:
1.Siapa sebenarnya pemilik PT SBS sampai pemerintah terkesan tak sanggup memanggilnya hadir dalam RDP dan sosialisasi?

2.Mengapa Ditpam BP Batam seolah mengabaikan hasil RDP DPRD 2 Oktober 2026 dan tetap menjadi perpanjangan tangan perusahaan?

3.Apakah penegakan hukum sudah berjalan berkeadilan dalam kasus ini?

“Kami tidak meminta lebih. Kami hanya menagih janji yang telah disepakati di atas kertas. Itu saja. PT SBS keluarlah hadapi warga, jangan sembunyi di balik seragam. Hukum milik rakyat dan negara, bukan milik perusahaan,” tutup Salvius Nong, SH.

Hingga berita ini diterbitkan, manajemen PT Sarana Bangun Sejati (PT SBS), Ditpam BP Batam terkait SP3 pasca RDP, dan Ketua DPRD Kota Batam terkait tindak lanjut hasil RDP, masih dalam upaya konfirmasi.

Redaksi burusergapinfo.my.id membuka ruang hak jawab dan hak koreksi seluas-luasnya sesuai amanat UU Pers No. 40 Tahun 1999.

Penulis: Tim Investigasi Jurnalis Rajawali Nusantara (JRN) / burusergapinfo.my.id

Diduga Arena Judi Berkedok Gelper di City Game Zone Ruko Cahaya Garden Sadai Bengkong Ramai, Ratusan Motor Terparkir – Jurnalis Rajawali Nusantara (JRN) Soroti Ketegasan Polsek Bengkong
2 min read

Diduga Arena Judi Berkedok Gelper di City Game Zone Ruko Cahaya Garden Sadai Bengkong Ramai, Ratusan Motor Terparkir – Jurnalis Rajawali Nusantara (JRN) Soroti Ketegasan Polsek Bengkong

Waka Perwil Oktober 7, 2026


BATAM, burusergapinfo.my.id – Arena permainan yang mengatasnamakan City Game Zone (CG) yang berlokasi di Ruko Cahaya Garden, Kelurahan Sadai, Kecamatan Bengkong, Kota Batam, kembali menjadi sorotan tajam publik.

Pantauan Tim Jurnalis Rajawali Nusantara (JRN) di lokasi pada Rabu (07/10/2026) sore sekitar pukul 17.30 WIB, terlihat pemandangan yang mencolok. Ratusan sepeda motor terparkir memenuhi area depan ruko yang tertutup rapat dengan banner besar bertuliskan CG CITY GAME ZONE.

Informasi yang dihimpun di lapangan oleh Jurnalis Rajawali Nusantara (JRN), arena tersebut diduga kuat menjalankan praktik perjudian berkedok gelanggang permainan (Gelper) dengan modus game ketangkasan tembak ikan dan sejenisnya.

Kondisi ini menimbulkan pertanyaan besar di tengah masyarakat. Pasalnya, belum lama ini Mabes Polri gencar melakukan penangkapan dan penutupan sejumlah lokasi Gelper yang diduga mengandung unsur perjudian di Kota Batam.

“Masa yang ditangkap Mabes Polri kemarin tutup, sekarang buka lagi di Bengkong dengan nama baru City Game Zone. Ada apa ini? Kenapa bisa beroperasi terang-terangan? Apakah Polsek Bengkong tidak punya nyali untuk menertibkan?” ujar salah seorang warga Sadai dengan nada kesal kepada Tim JRN.

Warga menilai ada kesan pembiaran. Padahal, Polsek Bengkong berada tidak jauh dari lokasi tersebut.

Menanggapi hal tersebut, Tim Jurnalis Rajawali Nusantara (JRN) menegaskan akan terus memantau dan melakukan investigasi mendalam untuk mengungkap siapa sosok pengusaha atau aktor di balik beroperasinya City Game Zone di Cahaya Garden tersebut.

“Kami dari Jurnalis Rajawali Nusantara (JRN) akan telusuri izinnya, siapa pemiliknya, dan setoran ke mana. Jangan sampai Batam kembali jadi surga Gelper berkedok game. Kami akan laporkan temuan ini ke Mabes Polri jika Polsek Bengkong tutup mata,” tegas Tim JRN di lokasi.

Hingga berita ini diterbitkan, pihak pengelola City Game Zone Cahaya Garden Sadai belum berhasil dikonfirmasi.

Kapolsek Bengkong dan Kasat Reskrim Polresta Barelang juga masih dalam upaya konfirmasi oleh redaksi guna perimbangan pemberitaan.

Redaksi burusergapinfo.my.id membuka ruang hak jawab dan hak koreksi kepada semua pihak terkait sesuai amanat UU Pers No. 40 Tahun 1999.

NaraSumber:(TeamInvestigasi)

Rokok Ilegal Merek Lenox Bebas Beredar di Batam, Negara Rugi Miliaran – Warga Desak Bea Cukai Bertindak
1 min read

Rokok Ilegal Merek Lenox Bebas Beredar di Batam, Negara Rugi Miliaran – Warga Desak Bea Cukai Bertindak

Waka Perwil Oktober 6, 2026

BATAM, burusergapinfo.my.id– Peredaran rokok ilegal tanpa pita cukai merek “Lenox” di Kota Batam kian marak dan bebas diperjualbelikan hingga ke warung-warung kecil. Kondisi ini menuai sorotan tajam masyarakat karena merugikan keuangan negara hingga miliaran rupiah.

Berdasarkan pantauan tim di lapangan, Senin (6/10/2026), rokok merek Lenox dijual dengan harga jauh lebih murah dibanding rokok legal berpita cukai resmi. Murahnya harga membuat peredarannya semakin luas dan cepat.

Kondisi tersebut dikeluhkan pelaku usaha legal karena menciptakan persaingan tidak sehat, sekaligus menggerus pendapatan negara dari sektor cukai.

Masyarakat menilai lemahnya pengawasan dari instansi terkait menjadi pemicu suburnya rokok ilegal di Batam.

“Negara benar-benar dirugikan. Rokok ilegal seperti Lenox terus berkembang biak, distribusinya sudah merambah ke luar Batam,” ujar seorang warga Batam yang enggan disebutkan namanya, Selasa (6/10).

Warga mendesak Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai (KPU BC) Tipe B Batam dan Aparat Penegak Hukum (APH) untuk tidak tinggal diam dan segera melakukan penindakan tegas, terukur, dan transparan terhadap cukong di balik peredaran rokok ilegal sesuai UU Cukai.

Hingga berita ini diterbitkan, redaksi masih berupaya melakukan konfirmasi resmi kepada pihak Bea Cukai Batam guna menjaga prinsip keberimbangan informasi.

NaraSumber:(Wakaperwil)

Warga Teluk Bakau Tagih Janji Alokasi Kavling: Jangan Buat Keputusan di Atas Air Mata Rakyat
2 min read

Warga Teluk Bakau Tagih Janji Alokasi Kavling: Jangan Buat Keputusan di Atas Air Mata Rakyat

Waka Perwil Oktober 2, 2026


BATAM, burusergapinfo.my.id – Aliansi Masyarakat Teluk Bakau, Batu Besar, Nongsa menegaskan komitmennya untuk patuh pada prosedur sejak awal, namun menolak keras segala bentuk keputusan yang dibuat di atas penderitaan dan air mata masyarakat.

Penegasan itu disampaikan Koordinator Aliansi, Salvius Nong, S.H., dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Komisi I DPRD Kota Batam, Jumat (2/10/2026). RDP tersebut dipimpin langsung oleh Muhamad Fadil, S.E.

Dalam RDP, Salvius yang mewakili warga RW 09 dan RW 16, menagih janji resmi yang tertuang dalam Notulen Rapat Mako Ditpam BP Batam Nomor: B-5527/A3.4/PG.00.02/11/2023 tertanggal 28 November 2023 tentang alokasi kavling ukuran 6×10 meter untuk warga.

Ironisnya, perwakilan Ditpam BP Batam yang hadir berdalih bahwa pihak yang menjanjikan alokasi tersebut sudah pensiun, sehingga belum bisa memberikan kejelasan. Alasan itu dinilai warga janggal, karena yang ditagih adalah komitmen institusi negara, bukan janji personal.

Kejanggalan lain, Lurah Batu Besar, perangkat RT/RW, dan pihak perusahaan PT Sarana Bangun Sejati (SBS) tidak hadir dalam RDP tersebut, padahal mereka adalah pihak yang paling mengetahui kondisi lapangan.

4 SIKAP RESMI ALIANSI MASYARAKAT TELUK BAKAU:

1. Komitmen Patuh Prosedur Sejak Awal
Warga Teluk Bakau sejak awal patuh prosedur, hadir saat dipanggil ke Mako Ditpam tahun 2023 dan mengikuti RDP DPRD. Kami adalah warga sah, KTP/KK Batu Besar, hak pilih aktif, taat pajak, dan telah mendiami kampung lebih dari setengah abad sebelum Otorita Batam ada.

2. Tolak SP1 & SP2 Ditpam BP Batam
Menolak dan mendesak pembatalan SP1 dan SP2 yang dilayangkan Ditpam BP Batam karena dinilai menyalahi prosedur dan mengabaikan Notulen Mako 28 November 2023.

3. Tolak Keputusan di Atas Air Mata Masyarakat
Masyarakat mendukung investasi di Batam, tapi jangan buat satu keputusan pun di atas penderitaan dan air mata masyarakat. Pembangunan tanpa keadilan hanya akan melahirkan luka.

4. Tolak Segala Bentuk Intimidasi
Menolak segala bentuk intimidasi baik fisik, verbal, sosial maupun siber terhadap warga RW 09 dan RW 16.

Salvius menegaskan, tuntutan warga sangat realistis dan manusiawi.

“Permintaan kami bukan harus ngotot minta lahan. Tapi tolong diperhitungkan kondisi hari ini. Pak Dewan tahu sendiri harga kavling di Batam sekarang berapa? Sudah Rp40 juta. Dari situ seharusnya bisa membuat satu keputusan terbaik yang adil dan manusiawi untuk warga RW 09 & RW 16,” tegas Salvius Nong, S.H.

Sementara itu, Pimpinan Rapat Komisi I DPRD Kota Batam, Muhamad Fadil, S.E., menegaskan bahwa Notulen Mako Ditpam adalah produk institusi negara yang harus dijalankan dan tidak gugur karena personelnya pensiun. Ia meminta BP Batam segera memberikan jawaban tertulis kepada pimpinan tertinggi serta memanggil PT SBS dalam RDP lanjutan.

Ia menegaskan roda pemerintahan harus tetap berjalan di koridor hukum dan mengedepankan rasa keadilan.

NaraSumber:(burusergapinfo.my.id)

DITPAM BALIK KANAN! WARGA RW 09 DAN RW 16 TELUK BAKAU TOLAK SP2, KECEWA DINILAI MENYALAHI PROSEDUR
2 min read

DITPAM BALIK KANAN! WARGA RW 09 DAN RW 16 TELUK BAKAU TOLAK SP2, KECEWA DINILAI MENYALAHI PROSEDUR

Waka Perwil September 30, 2026

Batam, burusergapinfo.my.id Petugas Direktorat Pengamanan (Ditpam) BP Batam harus balik kanan dengan tangan hampa usai mendapat penolakan tegas dari warga Teluk Bakau, Kelurahan Batu Besar, Kecamatan Nongsa, Selasa (30/09/2026) siang.

Penolakan yang dilakukan warga RW 09 dan RW 16 tersebut dikoordinir oleh Aliansi Masyarakat Teluk Bakau yang dipimpin Salvius Nong, SH.

Pantauan tim investigasi burusergapinfo.my.id di lapangan, pengantaran SP2 Nomor B-7636/A6.1/PG.00.02/9/2026 tertanggal 28 September 2026 itu dikawal Trantib Kecamatan, Bhabinkamtibmas dan Babinsa.

Personel Ditpam yang memimpin di lapangan, Pandapotan Simangunsong, menyatakan akan menyampaikan tuntutan warga kepada pimpinan.

“Semua tuntutan warga nanti kita sampaikan sama pimpinan, kami hanya menjalankan prosedur,” ujar Pandapotan.

Ketua Aliansi Masyarakat, Salvius Nong, SH., menegaskan penolakan bukan karena melawan negara, melainkan karena kecewa dengan cara kerja yang dinilai tidak kondusif dan menyalahi prosedur.

Ada dua poin yang menjadi keberatan Aliansi dan warga:

Pertama, SP1 diduga tidak sesuai SOP. Warga mengaku SP1 tidak diantar langsung dengan Berita Acara resmi, hanya dititipkan kepada RT dan diduga hanya berupa fotokopi.

“SP1 saja fotokopian titip RT, mana ada negara begini kerjanya? Tidak kondusif!” teriak perwakilan warga RW 09.

Kedua, dinilai lompat prosedur. “SP1 saja tidak dijalankan, kok tiba-tiba turun SP2 suruh kosongkan 29 September – 7 Oktober?” tambah warga RW 16.

Atas dasar itu, Aliansi Masyarakat bersama warga RW 09 dan RW 16 menyatakan menolak tegas SP2 sampai prosedur diperbaiki.

Meski kecewa, Aliansi dan warga mengapresiasi Pandapotan Simangunsong, Trantib, Bhabinkamtibmas dan Babinsa yang tetap humanis dan mundur secara kondusif.

Warga meminta BP Batam menghentikan penertiban dan menunggu Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang diundur menjadi Jumat, 2 Oktober 2026 di DPRD Kota Batam.

NaraSumber:(Wakaperwil)

SP2 DINILAI TIDAK PROSEDURAL, WARGA TELUK BAKAU TOLAK DAN DITPAM BALIK KANAN
2 min read

SP2 DINILAI TIDAK PROSEDURAL, WARGA TELUK BAKAU TOLAK DAN DITPAM BALIK KANAN

Waka Perwil September 30, 2026


Batam, burusergapinfo.my.id– Upaya penyampaian Surat Peringatan Kedua (SP2) oleh Direktorat Pengamanan (Ditpam) BP Batam di kawasan Teluk Bakau, RT 03/RW 016, Kelurahan Batu Besar, Kecamatan Nongsa, Selasa (30/09/2026), berakhir dengan penolakan warga. Petugas Ditpam akhirnya balik kanan dengan kondusif.

Penolakan tersebut terjadi karena warga menilai SP2 Nomor B-7636/A6.1/PG.00.02/9/2026 tertanggal 28 September 2026 dinilai tidak prosedural.

Menurut warga, Surat Peringatan Pertama (SP1) sebelumnya hanya dikirimkan melalui pesan WhatsApp tanpa pengantaran fisik dan tanpa berita acara resmi. Selain itu, SP2 yang memerintahkan pengosongan 29 September sampai 7 Oktober 2026 diterbitkan di tengah proses mediasi yang sudah diajukan warga sejak 16 September 2026 dan menjelang Rapat Dengar Pendapat (RDP) di DPRD Kota Batam.

Pengantaran SP2 tersebut didampingi oleh Trantib Kecamatan, Bhabinkamtibmas, dan Babinsa

Di lokasi, personel Ditpam yang diketahui bernama Pandapotan menyampaikan bahwa tugas mereka di lapangan hanya menjalankan prosedur dan semua tuntutan warga akan disampaikan kepada pimpinan.

“Semua tuntutan warga nanti kita sampaikan sama pimpinan, kita dari pemerintahan Ditpam, dan pada saat nanti RDP mudah-mudahan harapan semua warga bisa mendapat titik terang, kalau untuk mengenai SP2 ini memang kami hanya menjalankan prosedur,” ujar Pandapotan yang ditirukan warga di lokasi.

Warga RT 03/RW 016 Teluk Bakau menyampaikan apresiasi kepada personel Ditpam, Trantib Kecamatan, Bhabinkamtibmas, dan Babinsa yang telah mengedepankan pendekatan humanis dan tidak melakukan pemaksaan saat penolakan terjadi.

RDP terkait sengketa lahan Teluk Bakau yang semula dijadwalkan 30 September 2026 dikonfirmasi diundur menjadi Jumat, 2 Oktober 2026 di DPRD Kota Batam.

Warga berharap RDP tersebut menjadi titik terang penyelesaian sengketa lahan yang diklaim memiliki alas hak Surat Tebas tahun 1963. Hingga RDP selesai, warga meminta adanya jaminan status quo agar tidak ada tindakan penertiban.

NaraSumber:(Wakaperwil)

TERKUAK! PAGAR SENG JADI SAKSI BISU DOSA PT BINTANG HUSADA TIMBUN MANGROVE LEWAT PL, JANJI REHABILITASI KE KEHUTANAN KEPRI CUMA MODUS HINDARI BUI
2 min read

TERKUAK! PAGAR SENG JADI SAKSI BISU DOSA PT BINTANG HUSADA TIMBUN MANGROVE LEWAT PL, JANJI REHABILITASI KE KEHUTANAN KEPRI CUMA MODUS HINDARI BUI

Waka Perwil September 28, 2026

Batam, burusergapinfo.my.id – Sandiwara PT Bintang Husada tamat. Pagar seng yang mereka dirikan di belakang Perumahan Bukit Raya, Belian, Batam Kota, adalah pengakuan dosa paling bodoh dan paling telanjang.

Kenapa harus dipagar kalau tidak merasa bersalah? Pagar seng baru itu sengaja dipasang untuk menutupi kejahatan lingkungan: menimbun hutan mangrove hidup-hidup dan sengaja melewati batas Penetapan Lokasi (PL) resmi dari BP Batam.

Bukti lapangan yang dikantongi burusergapinfo.my.id pada Minggu 28/09/2026 Pukul 10:43 WIB, di koordinat Lat 1.136522° Long 104.092788° tidak bisa dibantah. Foto GPS Map Camera merekam jelas tanah merah urukan mengubur akar mangrove yang membusuk. Bau lumpur mati menyengat di lokasi yang kini dipagar seng rapat-rapat.

DI-BAP KEHUTANAN, JANJI TINGGAL JANJI
setelah diberitakan 3 kali dan dipanggil untuk di-BAP oleh Dinas Kehutanan Provinsi Kepri, bos lapangan yang disebut Aseng itu mengumbar janji akan merehabilitasi total lokasi timbunan.
Namun faktanya hingga hari ini, sudah lebih dari 2 minggu, janji itu adalah KEBOHONGAN PUBLIK.

Hasil pantauan terbaru: Jangankan mencabut timbunan tanah merah, menanam satu bibit mangrove pun TIDAK. Lokasi dibiarkan kering kerontang di balik pagar seng.Ini jelas akal-akalan licik untuk meredam kasus dan menghindari proses pidana.
Mereka pikir dengan janji tanam kembali, kasus bisa tutup?

CATAT, JANGAN BODOHI RAKYAT! REHABILITASI TIDAK MENGHAPUS PIDANA!
Hukum lingkungan tidak se-murah itu.

Pasal 54 UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dengan tegas menyatakan: Kewajiban memulihkan lingkungan TIDAK MENGHAPUS tuntutan pidana.

PT Bintang Husada tetap harus dipenjarakan:
1. 10 TAHUN PENJARA + DENDA Rp10 MILIAR (Pasal 98 UU 32/2009) – Karena dengan sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan perusakan lingkungan.
2. 10 TAHUN PENJARA + DENDA Rp10 MILIAR (Pasal 73 UU Pesisir No.1/2014) – Karena merusak ekosistem mangrove di kawasan pesisir.
3. CABUT PL OLEH BP BATAM – Karena terbukti menimbun di luar batas PL yang diberikan negara.
Pertanyaannya sekarang: Sampai kapan aparat diam? Sudah ada bukti GPS, sudah ada pengakuan lewat pagar seng, sudah ada BAP Kehutanan, sudah ada janji bohong yang diingkari, tapi penegakan hukum NIHIL.

Apakah hukum di Batam hanya berlaku untuk nelayan kecil pencari kepiting, tapi mandul ketika berhadapan dengan PT Bintang Husada?

Redaksi burusergapinfo.my.id masih menunggu klarifikasi resmi PT Bintang Husada, BP Batam dan Dinas Kehutanan Kepri. Jika tidak ada rehabilitasi dan penegakan hukum dalam 3×24 jam, kami akan laporkan kasus ini ke KLHK dan Mabes Polri.

NaraSumber:(TeamInvestigasi)

NASIB 271 KK TELUK BAKAU DITANGAN AMSAKAR – LI CLAUDIA
2 min read

NASIB 271 KK TELUK BAKAU DITANGAN AMSAKAR – LI CLAUDIA

Waka Perwil September 26, 2026

Batam, burusergapinfo.my.id – Nasib 271 Kepala Keluarga (KK) di Teluk Bakau, Batu Besar, Nongsa, kini sepenuhnya berada di tangan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Batam, Amsakar Achmad dan Li Claudia Chandra.

Jelang Rapat Dengar Pendapat (RDP) di DPRD Kota Batam pada 30 September 2026, ratusan warga yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Teluk Bakau hanya meminta satu hal: dimanusiakan.

Hal itu disampaikan langsung oleh Ketua Aliansi Masyarakat Teluk Bakau, Salvius Nong.

Kami 7 Generasi, Bukan Penyerobot

Kami bukan penyerobot. Kami 7 generasi Teluk bakau. Kami pegang Surat Tebas tahun 1963, BP Batam baru ada 1973,” tegas Salvius Nong S.H, Jumat (26/09/2026).

Salvius membeberkan bukti negara mengakui keberadaan mereka, yakni adanya layanan PLN resmi IDPEL 151001070713 dan Air ATB yang masih aktif dibayar hingga September 2026.

Tagih Janji KSB di Mako Ditpam
Warga menagih janji negara yang tertuang dalam Notulen Resmi Mako Ditpam BP Batam pada 28 November 2023. Dalam notulen itu, warga dijanjikan relokasi ke Kavling Siap Bangun (KSB) ukuran 6×10.

“Kami tidak anti investasi. Kami hanya menagih janji itu,” ujar Salvius.

Tolak Rp20 Juta, Minta Rp60 Juta Harga Kemanusiaan

Kekecewaan memuncak saat PT Sarana Bangun Sejati menawarkan sagu hati Rp10-20 Juta pada 4 Juni 2026. Warga menolak.

“Kandang ternak saja diganti Rp25 Juta, masa rumah manusia ditawar Rp20 Juta. Itu tidak manusiawi,” kata Salvius.

Dari musyawarah 271 KK, lahir angka Rp60 Juta sebagai harga kemanusiaan. Rinciannya Rp40 Juta untuk beli kavling dan Rp20 Juta untuk biaya bongkar, pindah dan bangun awal.

Warga juga menyoroti dugaan ketidakadilan, dimana ada oknum perangkat RT diduga sudah menerima Rp40 Juta namun masih tetap tinggal, sementara warga kecil sudah diteror SP1 pada 24 September 2026 padahal RDP belum digelar.

Atas dasar itu, Aliansi melayangkan surat resmi No. 003/AM-Tlbk/IX/2026 ke 8 instansi.

Harapan Terakhir

“Pak Amsakar, Bu Li Claudia, kami pendukung militan bapak dan ibu. Kami tidak menolak pembangunan, kami hanya minta dimanusiakan. Jika ini terpenuhi, kami akan jaga investasi Nongsa dengan sepenuh hati,” pungkas Salvius Nong S.H.

RDP 30 September 2026 akan menjadi penentu keadilan bagi 271 KK Teluk Bakau.

Redaksi burusergapinfo.my.id membuka hak jawab kepada BP Batam dan PT Sarana Bangun Sejati sesuai UU Pers No 40/1999.

Laporan: Tim 10 Media Gabungan
Narasumber: (Salvius Nong S.H.)

DITPAM BP BATAM DIPERTANYAKAN: TERBITKAN SP 1 SAAT NEGOSIASI PT SBS DI TELUK BAKAU MASIH BERJALAN
2 min read

DITPAM BP BATAM DIPERTANYAKAN: TERBITKAN SP 1 SAAT NEGOSIASI PT SBS DI TELUK BAKAU MASIH BERJALAN

Waka Perwil September 24, 2026

Batam, burusergapinfo.my.id – Eskalasi konflik agraria di Teluk Bakau, Kelurahan Batu Besar, Kecamatan Nongsa kembali memanas. Puluhan warga yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Teluk Bakau mendatangi Kantor Direktorat Pengamanan (Ditpam) BP Batam, Rabu (24/9/2026).

Kedatangan warga ini untuk menuntut kejelasan dan transparansi terkait rencana pengosongan lahan pemukiman mereka oleh PT Sarana Bangun Sejahtera (PT SBS), pemegang SPPT No. 6277/A3.5/L/7/2022.

Pemicu aksi tersebut adalah beredarnya Surat Peringatan Pertama (SP 1) yang dikeluarkan oleh PT SBS dan diantarkan langsung oleh personel Ditpam BP Batam kepada pengurus RT setempat. Warga menilai hal itu sebagai bentuk tekanan di tengah proses negosiasi sagu hati yang belum menemui kesepakatan.

Tolak Pendekatan Sepihak

Perwakilan warga Teluk Bakau, Savius Nong, menegaskan warga menolak keras upaya pendekatan sepihak yang dilakukan perusahaan.

PT SBS jelas-jelas telah mengabaikan komitmen bersama. Seharusnya mengacu pada notulen rapat perdana tanggal 28 November 2023 yang dimediasi melalui RDP DPRD Kota Batam dan BP Batam. Mereka justru melakukan pendekatan sepihak door-to-door ke rumah warga. Ini yang kami protes,” tegas Savius Nong di lokasi.

Menurutnya, warga tetap berpegang pada hasil kesepakatan awal dan menolak intimidasi. Warga juga mempertanyakan dasar Ditpam mengeluarkan SP 1 sementara negosiasi masih berjalan.

Pimpinan Ditpam Tidak di Tempat
Sayangnya, aspirasi puluhan warga tersebut belum dapat diakomodasi langsung oleh pimpinan Ditpam BP Batam.

Anggota Ditpam yang menemui warga, Simangunsong, menjelaskan bahwa pimpinan dan seluruh kepala bidang sedang tidak berada di tempat karena menghadiri agenda kedinasan program Sekolah Rakyat di kawasan Jembatan 3 Barelang.

Pihaknya berjanji akan menjadwalkan ulang pertemuan resmi yang melibatkan Aliansi Masyarakat Teluk Bakau, manajemen PT SBS, dan pimpinan Ditpam BP Batam agar ada solusi yang berkeadilan.

Tuntut Kavling dan Sagu Hati Layak
Di akhir aksi, Aliansi Masyarakat Teluk Bakau berharap Wali Kota Batam sekaligus ex-officio Kepala BP Batam segera turun tangan mengintervensi persoalan ini.

“Kami tidak anti investasi. Tapi kami minta dimanusiakan. Permintaan kami sangat mendasar jika rumah kami digusur, kami meminta kepastian lahan kavling siap bangun dan uang sagu hati yang layak serta transparan terkait tanam tumbuh yang sudah bertahun-tahun kami tanam,” pungkas Savius Nong.

Hingga berita ini diterbitkan, manajemen PT SBS belum memberikan keterangan resmi.

NaraSumber:(TEAM INVESTIGASI)

KEMENINIPAS KANWIL DITJEN IMIGRASI KEPRI LANTIK 205 ASN BARU DI BATAM, KAKANWIL GUNTUR SAHAT TEKANKAN INTEGRITAS.
1 min read

KEMENINIPAS KANWIL DITJEN IMIGRASI KEPRI LANTIK 205 ASN BARU DI BATAM, KAKANWIL GUNTUR SAHAT TEKANKAN INTEGRITAS.

Waka Perwil September 21, 2026


BATAM, BuruSergap.my.id – Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Kepulauan Riau (Kanwil Ditjen Imigrasi Kepri) di bawah Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemenimipas) resmi melantik dan mengambil sumpah 205 Aparatur Sipil Negara (ASN) baru.

Pelantikan berlangsung khidmat di Aston Batam Hotel & Residence, Jalan Sriwijaya Nomor 1, Kampung Pelita, Nagoya, Batam, pada Sabtu (19/09/2026) malam pukul 19.00 WIB.

Pelantikan ini berdasarkan Surat Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Kepulauan Riau Nomor WIM.32-SA.03.02-222 tanggal 17 September 2026.

Ratusan ASN yang dilantik tersebut berasal dari 9 satuan kerja keimigrasian se-Kepulauan Riau, meliputi:

1. Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Batam
2. Rumah Detensi Imigrasi (Rudenim) Pusat Tanjungpinang
3. Kanim Kelas I TPI Tanjungpinang
4. Kanim Kelas II TPI Bintan
5. Kanim Kelas II TPI Karimun
6. Kanim Kelas II TPI Belakang Padang
7. Kanim Kelas II TPI Natuna
8. Kanim Kelas II TPI Kepulauan Anambas
9. Kanim Kelas II Non TPI Lingga

Bertindak sebagai Inspektur Upacara, Kepala Kantor Wilayah Ditjen Imigrasi Kepri, Guntur Sahat Hamonangan.

Dalam amanatnya, Guntur Sahat Hamonangan menegaskan bahwa pelantikan ini bukan sekadar seremonial, melainkan pengukuhan tanggung jawab negara.

“Para ASN yang baru dilantik harus menjaga integritas dan profesionalitas dalam menjalankan tugas, terutama di tengah era digital dan tantangan pengawasan keimigrasian di wilayah perbatasan seperti Kepri yang semakin berat,” tegas Guntur.

Ia juga mengingatkan agar seluruh jajaran Imigrasi Kepri bersih dari praktik pungli dan calo, serta fokus pada pelayanan publik yang humanis dan penegakan hukum yang tegas.

Pelantikan ini diharapkan menjadi momentum penyegaran organisasi Imigrasi di Kepulauan Riau untuk memperkuat pengawasan orang asing dan pelayanan paspor bagi masyarakat.

NaraSumber:(Wakaperwil)

GUNUNG SINABUNG MELETUS, KOLOM ABU 3.500 METER, 615 WARGA MENGUNGSI
1 min read

GUNUNG SINABUNG MELETUS, KOLOM ABU 3.500 METER, 615 WARGA MENGUNGSI

Waka Perwil September 18, 2026

Batam, burusergapinfo.my.id – Gunung Sinabung di Kabupaten Karo, Sumatera Utara, kembali erupsi besar pada 31 Agustus dan 2 September 2026.

Berdasarkan laporan PVMBG, erupsi pertama pada Senin (31/08/2026) pukul 10.17 WIB memuntahkan kolom abu setinggi 3.500 meter di atas puncak atau 5.960 mdpl. Kolom abu berwarna hitam tebal mengarah ke timur dan tenggara.

Erupsi susulan terjadi Rabu (02/09/2026) pukul 07.20 WIB dengan kolom abu setinggi 1.000 meter yang masih berlangsung.

Akibatnya status gunung naik dari Level II Waspada menjadi Level III Siaga. BNPB mencatat sebanyak 615 jiwa dari Desa Kuta Tengah telah diungsikan ke Posko Desa Sukatepu.

PVMBG mengimbau warga tidak beraktivitas dalam radius 3 KM dari puncak dan sektoral 6 KM arah selatan-timur, serta waspada lahar dan memakai masker karena abu sudah sampai Berastagi.

Sumber: PVMBG / BNPB

PEMILIK LAHAN PENIMBUN HUTAN LINDUNG DIDUGA TERKUAK, BUKAN PT PUTRA GAUTAMA JAYA TAPI PT BINTANG HUSADA
2 min read

PEMILIK LAHAN PENIMBUN HUTAN LINDUNG DIDUGA TERKUAK, BUKAN PT PUTRA GAUTAMA JAYA TAPI PT BINTANG HUSADA

Waka Perwil September 17, 2026


Batam, burusergapinfo.com – Fakta baru terkuak di balik aktivitas penimbunan hutan lindung di belakang Perumahan Bukit Raya, Kota Batam.

Berdasarkan investigasi Tim 10 Media Gabungan yang tergabung dalam Jurnalistik Rajawali Nusantara (JRN), lahan yang ditimbun tersebut diduga milik PT BINTANG HUSADA, bukan hanya PT Putra Gautama Jaya. Modus ganti bendera perusahaan ini diduga untuk mengaburkan pertanggungjawaban hukum.

Saat tim JRN mencoba klarifikasi sesuai Kode Etik Jurnalistik kepada Pengurus Lahan (PL) bernama Pak Mulyadi, nomor beberapa wartawan diduga diblokir untuk menghindari klarifikasi.

“Ini jelas pelanggaran berat. Sudah rusak hutan lindung, rusak mangrove, abaikan teguran Dinas Kehutanan, sekarang blokir pers. Ini sudah tidak bisa ditolerir, jelas menghindar karena merasa salah,” tegas Jaliuddin, Pimpinan Jurnalistik Rajawali Nusantara (JRN), Rabu (17/09/2026).

Lokasi penimbunan berada di titik koordinat 1.135680, 104.029274 yang berdasarkan SK MenLHK masuk kawasan hutan lindung. Di lokasi, alat berat jenis Wheel Loader masih terlihat beroperasi.

2 PIDANA YANG DIDUGA DILANGGAR:
1. Pidana Lingkungan & Kehutanan (Diduga PT BINTANG HUSADA)UU No.18/2013 Pasal 12 jo 82 tentang P3H: Penggunaan kawasan hutan lindung tanpa izin.
Ancaman 15 tahun penjara & denda Rp 100 Miliar.UU No.32/2009 Pasal 98: Perusakan mangrove & hutan lindung. Ancaman 10 tahun & denda Rp 10 Miliar + wajib pulihkan lingkungan.

2. Pidana Pers (Diduga Oknum Pengurus Lahan Mulyadi)

UU Pers No.40 Tahun 1999 Pasal 18 Ayat (1): Setiap orang yang dengan sengaja menghambat atau menghalangi pelaksanaan tugas jurnalistik dapat dipidana 2 tahun penjara atau denda Rp 500 Juta.

Memblokir nomor wartawan yang hendak klarifikasi merupakan bentuk menghalangi kerja pers.

Kerusakan mangrove sangat merugikan negara dan nelayan. Hutan lindung adalah paru-paru Batam, bukan untuk ditimbun jadi kavling.

TUNTUTAN TEGAS JRN – TIM 10 MEDIA GABUNGAN:
1.) Gakkum KLHK Sumatera & KPHL II Batam segera segel lokasi dan sita Wheel Loader yang masih beroperasi.

2.) Panggil paksa Direksi PT BINTANG HUSADA dan Sdr. Mulyadi untuk diperiksa.

3.) Polda Kepri & Kejati Kepri usut dugaan korporasi bayangan PT Putra Gautama Jaya & PT Bintang Husada.

4.) Dewan Pers diminta turun karena ada dugaan penghalangan kerja jurnalistik berupa pemblokiran nomor wartawan.

Narasumber:(Wakaperwil)

DIDUGA RUSAK EKOSISTEM, PT PUTRA GAUTAMA JAYA TIMBUN LAHAN BAKAU DI BELAKANG PERUMAHAN BUKIT RAYA BELIAN
2 min read

DIDUGA RUSAK EKOSISTEM, PT PUTRA GAUTAMA JAYA TIMBUN LAHAN BAKAU DI BELAKANG PERUMAHAN BUKIT RAYA BELIAN

Waka Perwil September 14, 2026

Batam, burusergapinfo.my.id Aktivitas penimbunan tanah jenis cut and fill diduga masih berlangsung di belakang Perumahan Bukit Raya, Kelurahan Belian, Kecamatan Batam Kota. Kegiatan tersebut diduga dilakukan oleh PT. Putra Gautama Jaya dan berpotensi merusak ekosistem hutan bakau. Senin 14/09/2026

Berdasarkan pantauan di lapangan dan rekaman video yang diterima redaksi, terlihat 1 unit alat berat jenis wheel loader beroperasi di atas timbunan tanah merah. Lokasi penimbunan berada di titik koordinat Lat. 1.136887, Long 104.092775 dan berbatasan langsung dengan area hutan/pohon bakau yang menjadi penyangga abrasi.

Diduga Abaikan Imbauan BP Batam Kegiatan ini diduga dikerjakan tanpa mengantongi legalitas lengkap. Padahal sebelumnya Wakil BP Batam,
Li Claudia Chandra telah menyampaikan agar setiap perusahaan wajib mengurus perizinan terlebih dahulu sebelum melakukan pekerjaan.”Yang ada cuman plang angkatan laut itu kan,”  ujar salah satu suara dalam rekaman video.

Warga menduga penimbunan ini juga telah menutup dan merusak sebagian vegetasi bakau di lokasi. Padahal hutan bakau memiliki fungsi penting sebagai pelindung pantai dan habitat biota laut.

Diduga Langgar Beberapa Aturan

Aktivitas penimbunan yang dilakukan diduga kuat melanggar beberapa peraturan, antara lain:

1.) UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang
Setiap pemanfaatan ruang wajib sesuai dengan RTRW dan memiliki izin pemanfaatan ruang.

2.) UU No. 32 Tahun 2009 tentang PPLH Pasal 109
Setiap orang yang melakukan usaha tanpa memiliki izin lingkungan dipidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 3 tahun serta denda paling banyak Rp3 miliar.

3.) UU No. 27 Tahun 2007 jo UU No. 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
Diduga merusak ekosistem mangrove/bakau yang merupakan kawasan lindung. Setiap orang dilarang melakukan penimbunan yang merusak ekosistem pesisir.

4.) Peraturan BP Batam
Mengabaikan imbauan resmi dari pimpinan BP Batam terkait kewajiban pengurusan legalitas sebelum memulai pekerjaan.

Tuntut Penegakan Hukum dan Rehabilitasi
Masyarakat meminta BP Batam, Pemko Batam, DLH, Gakkum KLHK, dan Aparat Penegak Hukum segera menghentikan aktivitas, melakukan sidak, dan menindak tegas perusahaan yang diduga beroperasi tanpa izin serta merusak lingkungan.

Jika terbukti ada kerusakan bakau, perusahaan juga wajib melakukan rehabilitasi sesuai asas pencemar membayar. Hingga berita ini diturunkan, pihak PT. Putra Gautama Jaya belum dapat dikonfirmasi untuk dimintai keterangan.

Redaksi burusergapinfo.my.id membuka ruang seluas-luasnya bagi PT. Putra Gautama Jaya dan pihak terkait untuk memberikan klarifikasi.

NaraSumber:(wakaperwil)

DIDUGA 22 PROYEK KMP BATAM BELUM TUNTAS, TIM 10 MEDIA GABUNGAN TEMUKAN MASALAH UPAH
2 min read

DIDUGA 22 PROYEK KMP BATAM BELUM TUNTAS, TIM 10 MEDIA GABUNGAN TEMUKAN MASALAH UPAH

Waka Perwil September 12, 2026

BATAM, burusergapinfo.my.id – TIM 10 MEDIA GABUNGAN menyoroti pelaksanaan proyek Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KMP) di Kota Batam. Berdasarkan penelusuran TIM 10 MEDIA GABUNGAN, dari total 40 titik proyek KMP di Batam, diduga 18 titik sudah selesai dikerjakan.

Sementara diduga sisanya masih dalam tahap pengerjaan dan diduga terkendala permasalahan lahan yang belum jelas.Diduga informasi awal menyebutkan target proyek ini direncanakan rampung pada bulan Agustus. Namun hingga saat ini diduga target tersebut belum tercapai di sejumlah lokasi, menurut temuan TIM 10 MEDIA GABUNGAN.

Dalam investigasi lapangan, TIM 10 MEDIA GABUNGAN mencari informasi terkait dugaan permasalahan proyek KMP di beberapa titik. Dari keterangan sejumlah pekerja, diduga ada pekerja yang belum menerima pembayaran upah.

Selain itu beredar dugaan yang dihimpun TIM 10 MEDIA GABUNGAN bahwa diduga ada pekerja yang mengambil uang berlebihan dan lari sehingga pekerjaan proyek menjadi terhambat.

TIM 10 MEDIA GABUNGAN juga menyoroti peran tim pengawas dari Kodim. Diduga muncul pertanyaan dari masyarakat terkait fungsi pengawasan. “Diduga ada apa dengan pengawas dari Kodim? Apakah ada dugaan kelalaian dalam pengawasan proyek ini?”

demikian salah satu pertanyaan yang diduga mengemuka di lapangan dan menjadi catatan TIM 10 MEDIA GABUNGAN.Dari informasi beberapa pekerja yang tidak bersedia disebutkan namanya, diduga salah satu penanggung jawab proyek berinisial M alias H meninggal dunia di RS Awal Bros Batam.

Berdasarkan keterangan warga yang dihimpun TIM 10 MEDIA GABUNGAN, almarhum diduga drop karena memikirkan gaji pekerja yang diduga belum cair. Jenazah kemudian diduga dipulangkan ke kampung halamannya di Tanjungpinang.

Pihak keluarga almarhum diduga meminta agar permasalahan ini dibawa ke ranah hukum agar publik mengetahui secara jelas apa yang sebenarnya terjadi pada proyek KMP di Kota Batam yang berada di bawah pengawasan Kodim.

TIM 10 MEDIA GABUNGAN menyatakan akan terus mencari informasi dari masyarakat agar permasalahan KMP ini diduga dapat diselesaikan dengan koordinasi yang baik dan pemberitaan dilakukan berdasarkan fakta, bukan opini.

Pemberitaan ini disusun oleh TIM 10 MEDIA GABUNGAN berdasarkan fakta lapangan, keterangan masyarakat, dan dugaan sementara.

Sesuai UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers, media membuka ruang hak jawab dan hak koreksi seluas-luasnya bagi pihak terkait.Hingga berita ini diturunkan, upaya konfirmasi masih dilakukan TIM 10 MEDIA GABUNGAN kepada Dinas Koperasi dan Kodim 0316/Batam sebagai pihak pengawas proyek.

TIM 10 MEDIA GABUNGAN
NARASUMBER: (TEAMINVESTIGASI)

DIDUGA TANPA PAPAN PROYEK & GAJI NUNGGAK, KMP BATAM DISOROT WARGA
1 min read

DIDUGA TANPA PAPAN PROYEK & GAJI NUNGGAK, KMP BATAM DISOROT WARGA

Waka Perwil September 11, 2026

BATAM, burusergapinfo.my.id – Proyek pembangunan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KMP) di Kota Batam masih menjadi sorotan. Dari total 40 titik proyek, diduga baru 18 titik yang sudah siap. Sementara sisanya masih dalam tahap pengerjaan dan diduga sebagian terkendala lahan yang belum tersedia.

Tim 10 Media Gabungan yang melakukan penelusuran di lapangan menduga tidak ditemukan papan informasi proyek di sejumlah lokasi. Padahal papan proyek merupakan bentuk transparansi anggaran dan penanggung jawab kegiatan yang dananya bersumber dari negara.

Selain itu, beredar dugaan dari masyarakat bahwa sebagian pembayaran kepada pemborong atau penanggung jawab proyek belum dibayarkan. Kondisi ini juga diduga berdampak kepada pekerja. Beberapa pekerja diduga tidak mau melanjutkan pekerjaan sebelum ada kejelasan pembayaran.

Informasi lain yang beredar menyebutkan salah satu penanggung jawab proyek berinisial H meninggal dunia di RS Awal Bros Batam. Diduga almarhum mengalami drop dan pecah pembuluh darah. Hingga berita ini diturunkan, Tim 10 Media Gabungan masih berupaya mengkonfirmasi kebenaran informasi tersebut ke pihak keluarga dan rumah sakit.

Melihat kondisi di lapangan, masyarakat meminta agar proyek KMP di Batam diaudit kembali agar pelaksanaannya transparan dan tidak ditutupi pihak manapun, baik dari Dinas Koperasi dan UMKM Kota Batam maupun Kodim 0316/Batam yang disebut sebagai pihak pengawas.

 

Tim 10 Media Gabungan menegaskan pemberitaan ini disusun tanpa opini dan berupaya berimbang sesuai dengan UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers. Pihak media juga membuka ruang hak jawab dan hak koreksi kepada semua pihak terkait.

Hingga berita ini diterbitkan, konfirmasi masih diupayakan kepada Dinas Koperasi dan UMKM Kota Batam dan Kodim 0316/Batam terkait temuan di lapangan tersebut.

NARASUMBER: (TEAMINVESTIGASI)

 

Nongsa & Sekupang Selesai, 22 Titik Koperasi Merah Putih Masih Terkendala.
2 min read

Nongsa & Sekupang Selesai, 22 Titik Koperasi Merah Putih Masih Terkendala.

Waka Perwil September 9, 2026

BATAM,09/09/2026. burusergapinfo.my.id – Program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih di Kota Batam terhambat. Dari 40 koperasi yang ditargetkan, diduga baru 18 koperasi yang sudah terealisasi. Sisanya 22 titik masih dalam tahap pengerjaan.

Berdasarkan informasi di lapangan, untuk Kecamatan Nongsa dan Sekupang pembangunan koperasi sudah selesai 100% dan tinggal menunggu peresmian. Sementara untuk kecamatan lain, progresnya masih beragam dan sebagian terkendala.

Salah satu kendala utama adalah belum tersedianya lahan di beberapa lokasi dari 40 titik koperasi tersebut. Padahal sesuai rencana, seluruh pembangunan ditargetkan selesai pada bulan Agustus 2026.

Kodim 0316/Batam ditunjuk sebagai pengawas di lapangan untuk program Koperasi Merah Putih ini. Namun hingga saat ini belum ada langkah konkret dari pihak pengawas terkait keterlambatan dan persoalan yang muncul di lapangan.

Selain masalah lahan, muncul dugaan tunggakan gaji pekerja. Sejumlah pekerja proyek mengaku sebagian gaji belum dibayarkan, sehingga sebagian memilih berhenti bekerja sementara. Akibatnya sejumlah titik proyek terhambat dan aktivitas di lapangan berkurang.

“Gaji kami belum dibayar semua. Makanya kami berhenti kerja dulu sampai ada kejelasan,” ujar salah seorang pekerja di lokasi proyek, Selasa (9/9/2026).

Tragisnya, menurut informasi yang beredar di kalangan pekerja, salah satu pemborong yang juga penanggung jawab pekerja bernama Heri meninggal dunia di RS Awal Bros Batam. Almarhum diduga mengalami drop kesehatan karena memikirkan tunggakan upah para pekerjanya.

Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari pihak keluarga almarhum, RS Awal Bros Batam, Dinas Koperasi dan UMKM Kota Batam, maupun Kodim 0316/Batam terkait kejadian tersebut dan bentuk tanggung jawab sebagai pengawas.

Warga dan pekerja berharap Kodim 0316/Batam segera turun tangan, mengevaluasi 22 titik yang molor, menyelesaikan persoalan lahan, dan memastikan hak pekerja dibayarkan agar kejadian serupa tidak terulang.

NaraSumber:[TeamInvestigasi]

 

PT PUTRA GAUTAMA JAYA DIDUGA LAKUKAN PERLUASAN LEBIH KURANG 1 HEKTAR SECARA DIAM-DIAM, WARGA DESAK HENTIKAN DAN PROSES HUKUM
2 min read

PT PUTRA GAUTAMA JAYA DIDUGA LAKUKAN PERLUASAN LEBIH KURANG 1 HEKTAR SECARA DIAM-DIAM, WARGA DESAK HENTIKAN DAN PROSES HUKUM

Waka Perwil September 3, 2026

BATAM,Burusergapinfo.my.id 03/09/2026,Kegiatan penimbunan lahan di wilayah pesisir Batam diduga masih terus berlangsung. Kali ini temuan mengarah ke aktivitas PT PUTRA GAUTAMA JAYA di kawasan Botania Road, Kelurahan Belian, Kecamatan Batam Kota.

Padahal sebelumnya, Ibu Claudia Candra selaku Wakil Kepala BP Batam telah turun langsung ke lokasi dan menginstruksikan penghentian sementara kegiatan tersebut, sambil menunggu proses pengurusan legalitas selesai.

TEMUAN DI LAPANGAN
Berdasarkan investigasi Team Cyber Rajawali – Atas Nama Warga pada akhir Agustus 2026, aktivitas penimbunan masih terpantau.

WAKTU: Sabtu, 29/08/2026 & Minggu, 30/08/2026
LOKASI: Botania Road, Kel. Belian, Kec. Batam Kota
TITIK KOORDINAT: 1°13’54,4″ LU – 104°5’36,1″ BT
BUKTI: Jejak alat berat, tumpukan tanah merah, dan indikasi penambahan luas area dari batas yang semula disepakati.

Hasil pengecekan ke Dinas Kehutanan Prov. Kepri memperkuat dugaan bahwa lokasi tersebut berada di Kawasan Hutan Lindung dengan perkiraan luasan terdampak sekitar 1 Hektare.

DAMPAK LINGKUNGAN
Warga dan pemerhati lingkungan menyatakan keprihatinan. Kerusakan mangrove di kawasan pesisir berdampak jangka panjang:
1. ABRASI PANTAI
2. BANJIR ROB
3. HILANGNYA HABITAT IKAN, KEPITING DAN BIOTA LAUT

SANKSI HUKUM YANG MENGINTAI
Apabila terbukti melakukan kegiatan di kawasan hutan lindung tanpa izin yang sesuai, maka dapat dijerat:

1. UU NO. 41/1999 TTG KEHUTAN JO UU NO. 18/2013 PASAL 78 AYAT 5
Ancaman: Pidana 10 Tahun Penjara dan Denda Rp5 Miliar
2. UU NO. 32/2009 TTG PPLH PASAL 98 AYAT 1
Ancaman: Pidana 10 Tahun Penjara dan Denda Rp10 Miliar
3. PP NO. 24/2021
Sanksi Administratif: Pencabutan Izin, Paksa Pemerintah, dan Kewajiban Pemulihan Lingkungan
4. PASAL 263 KUHP
Jika ditemukan unsur pemalsuan atau penyalahgunaan dokumen legalitas

 

AJAKAN DIALOG DARI WARGA
Team Cyber Rajawali berharap penyelesaian tidak hanya menempuh jalur hukum. Kami mengajak PT Putra Gautama Jaya untuk duduk bersama mencari solusi:

1. KOORDINASI dengan BP Batam, DLHK, dan instansi terkait agar semua kegiatan sesuai koridor hukum
2. PEMBEKUAN SEMENTARA di area yang berada di luar batas persetujuan
3. PELURUSAN BATAS jika memang terjadi kesalahan penetapan, melalui mekanisme resmi
4. KOMITMEN REHABILITASI MANGROVE sebagai tanggung jawab lingkungan, baik mandiri maupun kolaborasi

“Kami sangat menghargai langkah cepat Ibu Claudia Candra yang sudah turun ke lapangan. Tapi mari kita jaga bersama. Batam butuh investasi, tapi juga butuh alam yang lestari. Kami mengundang PT Putra Gautama Jaya untuk mencari solusi yang bertanggung jawab, sebelum semuanya berujung pada konsekuensi hukum yang merugikan semua pihak,” ujar Koordinator Team Cyber Rajawali.

Hingga berita ini diterbitkan, belum ada tanggapan resmi dari pihak BP Batam maupun PT Putra Gautama Jaya terkait temuan terbaru ini .
Narasumber:(L, g)

 

Sikap Tegas Ketua Tim 10 Siber Rajawali Kepri Jalaludin: Jangan Ada Intimidasi ke Media di Batam
1 min read

Sikap Tegas Ketua Tim 10 Siber Rajawali Kepri Jalaludin: Jangan Ada Intimidasi ke Media di Batam

Waka Perwil Agustus 30, 2026


BATAM,burusergapinfo.my.id —Ketua Tim 10 Cyber Rajawali Kepri Jaliludin angkat bicara terkait pernyataan Wakil Wali Kota Batam Li Claudia Chandra yang dianggap melukai hati insan pers.

Jaliuddin menilai, setiap pejabat publik harus siap dikritisi dan diberitakan oleh media. Tindakan yang mengarah pada intimidasi hanya akan mencoreng nama baik Kota Batam.

“Media itu mitra pemerintah. Kalau ada pemberitaan yang kurang berkenan, duduk bareng, klarifikasi. Bukan malah menekan. Itu bukan cara yang baik di negara demokrasi,” kata Jaliuddin di Batam, Sabtu 30 Agustus 2026.

Ia menambahkan, Tim 10 Cyber Rajawali Kepri berdiri untuk mengawal keterbukaan informasi dan melawan segala bentuk pembungkaman terhadap pers, baik di dunia nyata maupun dunia Cyber.

“Kami tidak anti kritik ke pemerintah. Tapi kami juga tidak akan diam kalau ada rekan-rekan jurnalis yang diintimidasi. Kebebasan pers harga mati,” tegasnya.

Jaliluddin berharap ke depan komunikasi antara pemerintah Kota Batam dengan media bisa lebih cair dan profesional. Ia juga mengajak seluruh wartawan di Kepri tetap bekerja sesuai kode etik jurnalistik.

Sampai saat ini belum ada penjelasan resmi dari pihak Wakil Wali Kota Batam terkait pernyataannya yang memicu reaksi tersebut.

NaraSumber:(WakaPerwil).
Editor:(G.G)

Program TORA Tapal Batas di Batu Besar, Ketua RT Sujatmo: Kami Butuh Solusi Hukum
2 min read

Program TORA Tapal Batas di Batu Besar, Ketua RT Sujatmo: Kami Butuh Solusi Hukum

Waka Perwil Agustus 27, 2026

BATAM, burusegapinfo.my.id Warga Taman Yasmin Kebun Minta Solusi ke Pemerintah Terkait Program TORA Tapal BatasProgram Tanah Objek Reforma Agraria / TORA Tapal Batas yang berlangsung di Taman Yasmin Kebun, RT 03 RW 014, Kelurahan Batu Besar, Kecamatan Nongsa, Batam menjadi harapan besar warga.

Ketua RT 03, Sujatmo, bersama masyarakat setempat meminta perhatian serius dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah agar segera memberikan solusi dan kepastian hukum atas tanah yang mereka garap puluhan tahun.

“Intinya kami warga Taman Yasmin Kebun ini sudah lama menempati dan mengelola lahan. Dengan adanya program TORA Tapal Batas dari BPKH ini kami sangat bersyukur. Tapi kami juga minta ke pemerintah pusat dan daerah untuk memberikan solusi yang jelas, supaya warga di sini punya kepastian sertifikat,” ujar Sujatmo saat ditemui di lokasi, Rabu (27/8/2026).

Menurut Sujatmo, kegiatan pengukuran dan pemasangan tapal batas sudah dilakukan bersama tim dari BPN Kota Batam, perangkat RT/RW, dan warga pemilik lahan berbatasan. Pemasangan patok ini menjadi syarat penting agar proses sertifikasi redistribusi TORA bisa berjalan.

Warga berharap setelah tahap tapal batas selesai, tidak ada lagi kendala administrasi maupun tumpang tindih lahan. Mereka ingin segera memiliki sertifikat resmi agar bisa tenang dalam mengelola kebun dan membangun tempat tinggal.
“Kami tidak minta muluk-muluk. Kami hanya minta keadilan dan kepastian. Tolong pemerintah bantu kami agar program TORA ini tuntas sampai terbit sertifikat.

” tambah salah satu warga.Hingga berita ini diturunkan, warga RT 03 RW 014 Taman Yasmin Kebun masih menunggu tindak lanjut dari instansi terkait.

Mereka berharap program Reforma Agraria ini benar-benar berpihak kepada masyarakat kecil di Kota Batam.

Reporter: [G]
Editor: burusegapinfo.my.id

Breaking News Nasional

Diduga Abaikan Rekomtek Sungai dan Dokling, Operasional Galian C CV Tiga Putra di Meko Resmi Dihentikan Sementara, APH Diminta Segera Bertindak
3 min read

Diduga Abaikan Rekomtek Sungai dan Dokling, Operasional Galian C CV Tiga Putra di Meko Resmi Dihentikan Sementara, APH Diminta Segera Bertindak

Oktober 13, 2026
Estafet Jubir Kejati Sulteng: Muhammad Fikri Resmi Jabat Kasipenkum Gantikan Laode Abdul Sofian
2 min read

Estafet Jubir Kejati Sulteng: Muhammad Fikri Resmi Jabat Kasipenkum Gantikan Laode Abdul Sofian

Oktober 13, 2026
Aty Landoala Pertimbangkan Lapor ke Polda Sulteng Jika Kasus Fitnah Rp 2 Miliar di Polres Morut Mandeg
1 min read

Aty Landoala Pertimbangkan Lapor ke Polda Sulteng Jika Kasus Fitnah Rp 2 Miliar di Polres Morut Mandeg

Oktober 13, 2026
KABUT ASAP MAKIN PARAH, DISDIKBUD BUNGO PERPANJANG PJJ 12–14 OKTOBER 2026
2 min read

KABUT ASAP MAKIN PARAH, DISDIKBUD BUNGO PERPANJANG PJJ 12–14 OKTOBER 2026

Oktober 11, 2026