Nusa tenggara barat

FP4 Desak Evaluasi 446 Kepala Sekolah di Lombok Tengah, Dinas Pendidikan Jelaskan Proses Mutasi

LOMBOK TENGAH –http://Burusergapinfo.my.id

Forum Peduli Pembangunan dan Pelayanan Publik (FP4) mendesak Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah untuk segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelantikan 446 kepala sekolah jenjang TK, SD, dan SMP yang dilaksanakan pada 30 Januari 2026 lalu.

Dalam audiensi atau hearing yang berlangsung di kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan setempat, Kamis (18/6/2026), FP4 menilai terdapat dugaan cacat prosedur yang berpotensi menimbulkan persoalan hukum serius serta berdampak langsung pada kualitas pelayanan pendidikan.

Sekretaris sekaligus Direktur FP4, Lalu Deny Rusmin J., SH, menegaskan bahwa isu ini tidak bisa dipandang hanya sebagai masalah internal birokrasi.

“Persoalan ini telah menyentuh kepentingan siswa, guru, dan tata kelola pendidikan secara keseluruhan. Jika benar terdapat kepala sekolah yang dilantik tanpa memenuhi prosedur regulasi, maka hal itu dapat berdampak pada legalitas administrasi sekolah, penandatanganan ijazah, pengelolaan Dapodik, tunjangan profesi, hingga pengelolaan dana BOS,” ujar Lalu Deny.

Berdasarkan data yang dihimpun, FP4 menduga sebagian kepala sekolah yang dilantik tidak melalui mekanisme penugasan yang sah sebagaimana diatur dalam Sistem Informasi Manajemen Kepala Sekolah, Pengawas Sekolah dan Tenaga Kependidikan (SIM KSPSTK).

Padahal, hal itu diatur secara ketat dalam Permendikdasmen Nomor 7 Tahun 2025 yang mewajibkan pemenuhan syarat administratif dan prosedural melalui sistem tersebut.

“Apabila usulan tidak memperoleh persetujuan melalui sistem yang ditentukan namun tetap dilantik, maka tindakan tersebut diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan serta asas-asas umum pemerintahan yang baik,” tambah Ahmad Nouval Faorani.

FP4 menilai terdapat potensi pelanggaran terhadap prinsip sistem merit, asas kepastian hukum, kecermatan, serta akuntabilitas. Mereka juga mengingatkan risiko adanya indikasi intervensi non-profesional hingga praktik transaksional yang bisa berujung pada ranah hukum dan pengawasan etik ASN.

Sebagai solusi, FP4 meminta Bupati Lombok Tengah meninjau ulang seluruh proses pelantikan. Mereka menuntut agar Surat Keputusan (SK) yang diduga bermasalah segera ditinjau kembali atau dibatalkan.

“Solusi yang paling aman secara hukum adalah melakukan koreksi. Jika diperlukan, kepala sekolah yang status penugasannya belum kuat dapat dikembalikan sementara ke posisi semula sampai persoalan ini memperoleh kepastian hukum,” tegas Lalu Deny.

Sementara itu, anggota FP4, Muhadi dan Hirjan, menekankan pentingnya keterbukaan informasi.

“Kami meminta seluruh dokumen dan dasar pertimbangan pelantikan dibuka secara transparan. Keterbukaan merupakan kewajiban badan publik sebagaimana diatur dalam UU Nomor 14 Tahun 2008,” pungkasnya.

Jika tuntasan ini tidak ditindaklanjuti, FP4 mengancam akan menempuh berbagai langkah, mulai dari laporan ke Inspektorat, Ombudsman, KASN, hingga gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

Menanggapi desakan tersebut, pihak Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Lombok Tengah memaparkan kronologi dan alasan di balik pelaksanaan mutasi dan pelantikan tersebut.

Kepala Dinas Pendidikan menjelaskan bahwa mutasi dilakukan untuk mengisi kekosongan jabatan, antara lain akibat adanya kepala sekolah yang meninggal dunia maupun pertimbangan lainnya.

“Kenapa kita melakukan mutasi? Ada yang kosong, ada yang meninggal dunia, dan lain-lain. Prosesnya ada tim pengangkatan kepala sekolah yang diketuai oleh Sekda. Tim itu yang mengajukan nama-nama, dan kami telah melaporkannya kepada Wakil Bupati maupun Bupati,” jelas Kepala Dinas.

Terkait penerapan Permendikdasmen Nomor 7 Tahun 2025, pihaknya mengakui adanya dinamika dalam implementasinya.

“Awalnya banyak guru penggerak yang kita akomodir. Namun begitu kita adakan mutasi, kita terkendala dengan aturan bahwa harus memakai sistem KSPSTK,” ungkapnya.

Hal senada disampaikan Kepala Bidang (Kabid) terkait yang menegaskan bahwa pelantikan kali ini merupakan pengalaman pertama sepenuhnya menggunakan sistem digital tersebut.

“Pelantikan kepala sekolah ini baru kali ini memakai sistem KSPSTK. Awalnya ada yang tidak terbaca di sertifikasi karena harus melalui sistem tersebut. Akhirnya kami mulai berproses ketat melalui sistem, menyesuaikan sepenuhnya dengan isi Permendiknas Nomor 7, sehingga nama-nama yang sebelumnya diusulkan pun disesuaikan kembali,” jelas Kabid.

Pihak dinas menegaskan bahwa saat ini seluruh proses telah disesuaikan dengan regulasi yang berlaku demi kepatuhan administrasi.

Ali bin Ahmad

Penyunting :

Kantor redaksi Burusergapinfo

Ditek TB Hendy yustana

BREAKING NEWS:http://Burusergapinfo.my.id

Dialog Publik Samudra NTB Soroti Penindakan Kafe Ilegal di Mataram – Mengedepankan Sosialisasi Sebelum Penindakan

Mataram, NTB (6/5/2026) – Sebuah dialog publik yang diinisiasi oleh Suara Mahasiswa untuk Demokrasi Rakyat (Samudra NTB) berlangsung hangat dan lancar di Kedai Ingesh, Kota Mataram, hari ini. Mengusung tema “Bukan Sekadar Penindakan,” diskusi ini mempertemukan berbagai pihak, termasuk mahasiswa, masyarakat, dan perwakilan pemerintah, untuk membahas penertiban kafe-kafe ilegal di Mataram.

Hendrawan, Ketua Umum Samudra NTB, menegaskan bahwa sosialisasi harus menjadi prioritas utama sebelum tindakan penertiban dilakukan terhadap kafe-kafe ilegal. “Kafe-kafe ilegal harus diberikan sosialisasi terlebih dahulu sebelum penindakan, karena dari levelnya harus diatur,” ujarnya. Ia juga menyoroti kafe-kafe berlegalitas yang melanggar regulasi, terutama terkait iklan di media sosial. “Tidak boleh mengiklankan di media sosial, dalam Undang-Undang Nomor 9 sudah jelas tertuang,” tegas Hendrawan.

Perwakilan dari Dinas Perizinan Kota Mataram menjelaskan dasar hukum perizinan minuman beralkohol, merujuk pada Perda Nomor 2 Tahun 2015 dan Peraturan Walikota Tahun 2025 tentang Pengendalian Minuman Beralkohol. Proses perizinan melibatkan pengurusan izin bangunan, izin berusaha, dan restoran harus memiliki NIB (Nomor Induk Berusaha) serta OSS (Online Single Submission). “Kementerian Investasi yang membuat sistem perizinan,” jelasnya.

Lebih lanjut, ia menekankan pentingnya izin tempat untuk penjualan minuman beralkohol. Perda mengatur bahwa hanya restoran bintang tiga dan hotel bintang tiga ke atas yang diperbolehkan menjual minuman beralkohol, dengan penentuan oleh lembaga sertifikasi. “Dan juga izin peredaran, dan kita evaluasi seandainya ada pelanggaran,” tambahnya, seraya menyebutkan bahwa OPD (Organisasi Perangkat Daerah) dari tingkat kabupaten hingga desa/kelurahan telah diundang untuk menentukan sahnya izin tersebut.

Dari pihak Satpol PP Kota Mataram, disampaikan bahwa pemerintah kota menyadari kebutuhan akan investasi dan pariwisata, namun tetap akan melakukan seleksi ketat dan mengatur regulasi yang ada. “Di satu sisi kita membutuhkan orang luar dan investasi hotel dan lain-lain, tentunya pemerintah kota Mataram akan melakukan seleksi ketat dan mengatur regulasi yang ada,” ujar perwakilan Satpol PP. Pengawasan dan operasi gabungan akan terus dilakukan, menargetkan kafe-kafe atau warung-warung yang tidak memiliki izin. “Kita tidak bisa memberangus atau menghilangkan yang ada, tentunya mereka harus patuh dengan aturan,” pungkasnya.

Dialog ini diharapkan menjadi langkah awal untuk menciptakan iklim usaha yang kondusif di Mataram, di mana penegakan aturan berjalan seiring dengan pembinaan dan sosialisasi kepada para pelaku usaha.

Oleh: Ali bin ahmad

BREAKING NEWS: Dialog Publik Samudra NTB Soroti Penindakan Kafe Ilegal di Mataram – Mengedepankan Sosialisasi Sebelum Penindakan

Mataram, NTB (6/5/2026) –http://Burusergapinfo.my.id

Sebuah dialog publik yang diinisiasi oleh Suara Mahasiswa untuk Demokrasi Rakyat (Samudra NTB) berlangsung hangat dan lancar di Kedai Ingesh, Kota Mataram, hari ini. Mengusung tema “Bukan Sekadar Penindakan,” diskusi ini mempertemukan berbagai pihak, termasuk mahasiswa, masyarakat, dan perwakilan pemerintah, untuk membahas penertiban kafe-kafe ilegal di Mataram.

Hendrawan, Ketua Umum Samudra NTB, menegaskan bahwa sosialisasi harus menjadi prioritas utama sebelum tindakan penertiban dilakukan terhadap kafe-kafe ilegal. “Kafe-kafe ilegal harus diberikan sosialisasi terlebih dahulu sebelum penindakan, karena dari levelnya harus diatur,” ujarnya. Ia juga menyoroti kafe-kafe berlegalitas yang melanggar regulasi, terutama terkait iklan di media sosial. “Tidak boleh mengiklankan di media sosial, dalam Undang-Undang Nomor 9 sudah jelas tertuang,” tegas Hendrawan.

Perwakilan dari Dinas Perizinan Kota Mataram menjelaskan dasar hukum perizinan minuman beralkohol, merujuk pada Perda Nomor 2 Tahun 2015 dan Peraturan Walikota Tahun 2025 tentang Pengendalian Minuman Beralkohol. Proses perizinan melibatkan pengurusan izin bangunan, izin berusaha, dan restoran harus memiliki NIB (Nomor Induk Berusaha) serta OSS (Online Single Submission). “Kementerian Investasi yang membuat sistem perizinan,” jelasnya.

Lebih lanjut, ia menekankan pentingnya izin tempat untuk penjualan minuman beralkohol. Perda mengatur bahwa hanya restoran bintang tiga dan hotel bintang tiga ke atas yang diperbolehkan menjual minuman beralkohol, dengan penentuan oleh lembaga sertifikasi. “Dan juga izin peredaran, dan kita evaluasi seandainya ada pelanggaran,” tambahnya, seraya menyebutkan bahwa OPD (Organisasi Perangkat Daerah) dari tingkat kabupaten hingga desa/kelurahan telah diundang untuk menentukan sahnya izin tersebut.

Dari pihak Satpol PP Kota Mataram, disampaikan bahwa pemerintah kota menyadari kebutuhan akan investasi dan pariwisata, namun tetap akan melakukan seleksi ketat dan mengatur regulasi yang ada. “Di satu sisi kita membutuhkan orang luar dan investasi hotel dan lain-lain, tentunya pemerintah kota Mataram akan melakukan seleksi ketat dan mengatur regulasi yang ada,” ujar perwakilan Satpol PP. Pengawasan dan operasi gabungan akan terus dilakukan, menargetkan kafe-kafe atau warung-warung yang tidak memiliki izin. “Kita tidak bisa memberangus atau menghilangkan yang ada, tentunya mereka harus patuh dengan aturan,” pungkasnya.

Dialog ini diharapkan menjadi langkah awal untuk menciptakan iklim usaha yang kondusif di Mataram, di mana penegakan aturan berjalan seiring dengan pembinaan dan sosialisasi kepada para pelaku usaha.

Oleh:Ali bin ahmad

Penerbit kantor refaksi Burusergapinfo

Sasaka Nusantara Gelar Silaturahmi Bersama Media, Bahas Infrastruktur dan Pelayanan Pertanahan di Lombok Tengah

Lombok Tengah, NTB (7/5/2026) –http://Burusergapinfo.my.id

Suasana khidmat namun tetap meriah menyelimuti acara silaturahmi yang digelar oleh Sasaka Nusantara bersama awak media di Kafe Lina, hari ini. Kegiatan ini menjadi wadah strategis untuk mempererat hubungan silaturahmi sekaligus mendiskusikan berbagai isu aktual yang berkembang di masyarakat, khususnya di wilayah Kabupaten Lombok Tengah.

Dalam kesempatan tersebut, Ihsan, salah seorang perwakilan wartawan yang hadir, menyampaikan bahwa pertemuan ini bukan sekadar ajang kumpul kebersamaan, melainkan juga momen untuk berdiskusi konstruktif. “Acara ini sebagai simbolis mempererat tali silaturahmi serta membahas isu-isu penting di NTB, terutama di Kabupaten Lombok Tengah,” ujar Ihsan.

Lebih jauh dijelaskannya, pertemuan tersebut membahas sejumlah persoalan yang menjadi perhatian publik. Di antaranya adalah kondisi infrastruktur jalan yang memerlukan perhatian serius. “Hari ini saya kumpul bersama teman-teman wartawan dan ormas Sasaka Nusantara membahas tentang jalan-jalan yang berlubang,” tuturnya.

Selain masalah infrastruktur, topik krusial lainnya yang menjadi sorotan adalah kinerja pelayanan publik di bidang pertanahan. Ihsan menyoroti dinamika yang terjadi di Badan Pertanahan Nasional (BPN) Lombok Tengah. “Serta membahas tentang lambannya dan prosedur-prosedur yang dilakukan BPN Lombok Tengah terkait penertiban sertifikat dan lain-lain terkait pertanahan,” tambahnya.

Melalui dialog terbuka ini, diharapkan adanya sinergi yang lebih baik antara organisasi, media, dan instansi terkait guna mencari solusi terbaik atas berbagai permasalahan yang ada demi kesejahteraan masyarakat.

Sampai berita ini di terbitkan belom ada tanggapan resmi dari dinas PUPR dan BPN lombok tengah

Oleh: Ali bin ahmad

Penerbit berita kantor redaksi buserinfo