Provinsi jambi Arsip - Breaking News

15 Tahun Janji Tak Terealisasi, H Karma Acu Tagih Komitmen Sekda Jambi Dr Sudirman SH MH Soal Bagi Hasil Lahan 70-30

2 min read

15 Tahun Janji Tak Terealisasi, H Karma Acu Tagih Komitmen Sekda Jambi Dr Sudirman SH MH Soal Bagi Hasil Lahan 70-30

Direktur utama Mei 10, 2026

Minggu, 10 Mei 2026

Jambi,Tanjung Jabung Timur | hppts_//Burusergapinfo my.id

Ketua Kelompok Tani sekaligus Ketua DPW Apresiasi Lingkungan Hidup dan Hutan Indonesia Provinsi Jambi, Drs H Karma Acu, kembali mempertanyakan komitmen Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur dan Sekretaris Daerah Provinsi Jambi

Dr Sudirman SH MH. Pasalnya, perjanjian bagi hasil 70% untuk H Karma Acu yang disepakati sejak 21 Desember 2011 hingga kini belum direalisasikan.

Dalam keterangan tertulisnya di Jambi, 22 Desember 2023, H Karma Acu membeberkan kronologi panjang sengketa lahan yang melibatkan SK Bupati Tanjabtim No 380/2005. Melalui surat bernomor 107/DPW.ALUN/2025, ia merinci tiga keputusan penting terkait SK tersebut.

Tiga Putusan Nyatakan SK 380/2005 Palsu dan Tidak Berlaku

1. Putusan Pengadilan Negeri Tungkal

Pengadilan Negeri Tungkal melalui Putusan No 205/2006 telah menyatakan bahwa SK Bupati Tanjabtim No 380/2005 palsu.

2. Hasil Mediasi Ombudsman RI 10 Desember 2008

Dalam mediasi antara Pemkab Tanjabtim dengan Drs H Karna Acu, Pemkab Tanjabtim menyatakan tidak akan memakai SK 380/2005.

3. SK Konflik Lahan DPRD Provinsi Jambi No 12 Tahun 2022

DPRD Provinsi Jambi pada 25 April 2022 menegaskan bahwa Pemkab Tanjabtim harus melaksanakan Amar Putusan Pengadilan Negeri.

Ditangkap Saat Mediasi, Dijanjikan Bagi Hasil 70-30

H Karma Acu mengungkap bahwa dirinya pernah ditangkap Polda saat menjalani mediasi II dan dipenjara 5 bulan. Setelah bebas, Pemkab Tanjabtim melalui Asisten I Dr Sudirman SH MH justru mengundangnya untuk membahas pemberian penghasilan.

Pertemuan itu tertuang dalam

Berita Acara 20 Desember 2011 dan pertemuan lanjutan 21 Desember 2011 di ruang Asisten I Muara Tanjabtim. Hadir dalam pertemuan tersebut: Ramli Dahlan, Asmuni, H Karma Acu, Harzal, dan Dr Sudirman SH MH.

“Dalam surat tertulis, Dr Sudirman SH MH membagi 70% – 30% untuk H Karma Acu,” tegas Karma Acu. Namun, ia menyebut sudah berjalan 15 tahun, tepatnya hingga 10 Mei 2026, perjanjian itu tidak dilaksanakan Sudirman.

Desak Ketegasan Gubernur Jambi

H Karma Acu kini meminta ketegasan

Dr H Al Haris S Sos M.H Gubernur Jambi atas perjanjian yang dibuat Dr Sudirman SH MH, yang saat ini menjabat Sekretaris Daerah Provinsi Jambi. Ia menegaskan bahwa surat tulisan tangan tertanggal 21 Desember 2011 sampai dengan 10 Mei 2026 menjadi bukti komitmen tersebut.

“Fakta di lapangan tidak pernah diberikan hasil 70%,” tutup Karma Acu.

Data Pokok Perkara

1. SK Bermasalah : SK Bupati No 380/2005 dan SK Bupati No 124/2004

2. Putusan Pengadilan : PN Tungkal No 205/2006 nyatakan SK 380/2005 palsu

3. Mediasi Ombudsman : 10 Desember 2008, Pemkab Tanjabtim setuju tak pakai SK 380/2005

4. SK DPRD Jambi : No 12 Tahun 2022 wajibkan Pemkab laksanakan putusan PN

5. Perjanjian 70-30 : Dibuat Dr Sudirman SH MH, 21 Desember 2011, belum realisasi hingga 10 Mei 2026

Hingga berita ini diturunkan, belum ada tanggapan resmi dari pihak Pemkab Tanjabtim maupun Dr Sudirman SH MH selaku Sekda Provinsi Jambi terkait tuntutan tersebut.

Reporter : Subandi

BPN Muaro Jambi Diduga Libatkan Preman

2 min read

BPN Muaro Jambi Diduga Libatkan Preman

Direktur utama Mei 8, 2026

Jambi, 8 April 2026

http_//Burusergapinfo my id

Drs. Karna Acu resmi melayangkan surat pengaduan kepada Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia dan Pengacara Negara terkait serangkaian persoalan pengurusan sertifikat tanah untuk masjid dan madrasah di Kabupaten Muaro Jambi. Surat bernomor 85/OPW. Akun/V 2026 tertanggal 6 April 2026 itu turut melampirkan 1 berkas bukti pendukung.

Dalam suratnya, Karma Acu memaparkan kronologi yang disebutnya sebagai “musibah” saat mengurus sertifikat untuk masjid dan madrasah yang telah memiliki IMB sejak 2012. Ia menilai persoalan berawal dari surat Dirjen Penataan dan Pendaftaran Tanah Nomor HM.03/1068.400.18/V/2025 tanggal 19 Mei 2025, dengan Nomor Agenda BPN RI 2000/AG.1005/K.II/2025.

Karna Acu menuding BPN Kabupaten Muaro Jambi tidak memahami atau tidak mengerti Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Lebih jauh, ia menyebut adanya oknum di BPN Kab. Muaro Jambi yang bekerja sama dengan mafia tanah dalam pengurusan sertifikat. Berita terkait hal ini disebut telah dilampirkan dalam berkas aduan.

Poin yang paling disorot adalah tindakan pengukuran tanah milik yayasan. Menurut Karna Acu, BPN Kab. Muaro Jambi melakukan pengukuran dengan membawa 10 orang preman yang bersenjatakan golok. “Atas dasar hukum apa?” tegas Karna Acu dalam pernyataannya.

Ia membeberkan bahwa Yayasan H. Karna Acu telah membayar Pajak Bumi dan Bangunan selama 26 tahun sebagai bukti penguasaan fisik. Karna Acu juga merujuk pada PP No. 24 Tahun 1997 tentang penyaksian keberadaan tanah, yang menurutnya tidak dijalankan semestinya oleh BPN.

Dalam surat tersebut, ia menyatakan BPN Kab. Muaro Jambi tidak membaca dokumen yang telah ada, yaitu:

A. Sporadik H. Karna Acu dan Akta tahun 2007

B. Asal usul tanah

Karna Acu menambahkan, foto-foto pihak yang mengukur tanah juga telah dilampirkan sebagai bukti. Ia mempertanyakan legalitas tindakan BPN yang membawa preman bersenjata tajam saat pengukuran. “Asal usul tanah dari mana, tutup Karma Acu,” demikian kutipan akhir dalam surat pengaduannya.

Hingga berita ini disusun, belum ada tanggapan resmi dari BPN Kabupaten Muaro Jambi maupun BPN RI terkait surat pengaduan tersebut. Dokumen dan foto yang disebut sebagai lampiran masih dalam proses verifikasi pihak terkait.

Reporter : Subandi

Harga BBM Non-Subsidi di Jambi Melambung Tinggi

2 min read

Harga BBM Non-Subsidi di Jambi Melambung Tinggi

Direktur utama April 19, 2026

Harga BBM Non-Subsidi di Jambi Melambung Tinggi, Polda Jambi Pastikan Stok Aman

BuserInfo-JAMBI (19/4/2026) – Penyesuaian harga bahan bakar minyak (BBM) non-subsidi secara nasional per akhir pekan ini memberikan dampak langsung bagi warga Jambi. Selain lonjakan harga yang cukup tajam pada jenis diesel, perhatian kini tertuju pada ketersediaan stok di SPBU guna mencegah terjadinya kelangkaan akibat kepanikan konsumen.

Berdasarkan pantauan di sejumlah titik pada Minggu (19/4/2026), harga Dexlite kini menyentuh Rp24.150 per liter dan Pertamina Dex di angka Rp24.450 per liter. Sementara Pertamax Turbo berada di level Rp19.850 per liter.

Keluhan dari SPBU Telanaipura

Kondisi di lapangan menunjukkan reaksi beragam dari masyarakat. Di SPBU Telanaipura, Kota Jambi, beberapa pengendara mengaku terkejut dengan lonjakan harga yang dirasa tiba-tiba. Syarif (42), seorang pengusaha jasa angkutan, mengungkapkan kekhawatirannya akan biaya operasional.

“Jujur kaget sekali lihat angka di mesin pompa. Naik sekitar 9 ribu itu berat buat kami yang operasionalnya harian. Kalau Dexlite naik setinggi ini, biaya angkut mau tidak mau harus kami tinjau ulang,” keluh Syarif saat ditemui di lokasi.

Hal senada disampaikan oleh Linda (28), pengguna mobil pribadi yang rutin menggunakan Pertamax Turbo. Ia mengaku mulai mempertimbangkan untuk beralih ke jenis BBM lain yang lebih terjangkau.

“Biasanya isi penuh tidak sampai se-mahal ini. Dengan harga hampir 20 ribu per liter, mungkin setelah ini saya coba pakai Pertamax biasa dulu saja untuk sementara waktu sampai harga stabil lagi,” ujarnya.

Polda Jambi Perketat Pengawasan

Menyikapi kenaikan harga yang signifikan ini, jajaran Polda Jambi langsung bergerak cepat melakukan pengecekan ke sejumlah SPBU untuk memastikan stabilitas keamanan dan ketersediaan pasokan.

Pihak kepolisian menegaskan bahwa meskipun terjadi penyesuaian harga pada BBM non-subsidi, stok untuk wilayah Jambi dipastikan masih mencukupi. Personel di lapangan juga dikerahkan untuk memantau agar tidak terjadi praktik penimbunan atau antrean panjang yang dapat mengganggu ketertiban umum.

“Kami mengimbau masyarakat untuk tidak panik. Fokus kami adalah memastikan penyaluran BBM tetap lancar dan tepat sasaran, serta memastikan stok di setiap SPBU tetap tersedia memenuhi kebutuhan warga,” ujar perwakilan Polda Jambi dalam keterangan resminya.

Dampak Ekonomi dan Stabilitas Harga

Kenaikan harga jenis Dexlite dan Pertamina Dex diprediksi akan menekan biaya logistik, mengingat Jambi merupakan jalur vital angkutan komoditas. Meski demikian, masyarakat sedikit terbantu dengan harga BBM bersubsidi yang tidak mengalami perubahan; Pertalite tetap di angka Rp10.000 dan BioSolar di Rp6.800 per liter.

Pihak Pertamina menyatakan bahwa penyesuaian ini mengikuti fluktuasi harga minyak mentah dunia, namun pihaknya akan terus berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan aparat keamanan untuk menjaga ekosistem distribusi energi di Jambi tetap berjalan normal.

(Red-Kaperwil)