Sulawesi

SULTENG (PALU) — Integritas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) di Kabupaten Morowali Utara kini menjadi sorotan tajam. Dikutip dari laporan media online Berita Morut, Forum Masyarakat untuk Kedaulatan Rakyat Desa Ensa telah resmi melaporkan dugaan tindak pidana korupsi terkait pengelolaan pemerintahan Desa Ensa ke Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah (Kejati Sulteng) pada Senin (24/8/2026). Laporan tersebut tidak hanya membeberkan indikasi penyalahgunaan anggaran desa, tetapi juga menyoroti dugaan keterlibatan oknum Inspektur Pembantu (Irban) Inspektorat Morowali Utara berinisial YG dalam penyusunan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) keuangan desa.

Kejati Sulteng Pelajari Dokumen, Tindak Lanjut Jadi Kewajiban APH

Kedatangan forum warga yang dipimpin oleh Ferry Siombo sebagai ketua dan Wilson Konduwes sebagai sekretaris ke Kejati Sulteng langsung direspons oleh pihak kejaksaan, Kasi Penkum Kejati Sulteng, Laode Abdul Sofian, S.H., M.H., menegaskan bahwa laporan tersebut telah diterima dan akan segera diteruskan ke pimpinan.

“Ini laporan sudah masuk, nanti naik ke pimpinan. Pimpinan pelajari dulu dan akan didisposisi, apakah ditangani sendiri oleh Kejaksaan Tinggi atau didisposisi ke bawah, ke Kejaksaan Negeri Morowali Utara,” ujar Laode seperti dilansir dari Berita Morut. Ia juga menegaskan bahwa menindaklanjuti pengaduan masyarakat ini adalah kewajiban mutlak Aparat Penegak Hukum (APH).

Menyoroti Fungsi Pengawasan: Mengapa Oknum Irban Diduga Ikut Menyusun LPJ?

Fokus utama yang paling disorot dalam laporan ini adalah posisi YG, oknum Irban yang membawahi wilayah Lembo, Mori Atas, dan Mori Utara. Sebagai unsur pengawas internal pemerintah daerah, Inspektorat seharusnya berdiri independen guna menilai dan memeriksa kepatuhan pengelolaan keuangan desa.
Namun, mengutip data yang dirilis Berita Morut dari dokumen pengaduan warga, terdapat indikasi bahwa YG terlibat aktif dalam proses pembuatan dokumen LPJ keuangan Kepala Desa Ensa. Jika dugaan ini terbukti dalam proses hukum, maka fungsi pengawasan internal di Morowali Utara terindikasi mengalami benturan kepentingan (conflict of interest) yang serius.

Publik kini mempertanyakan bagaimana objektivitas pengawasan dapat terjaga jika oknum pengawas diduga kuat ikut merancang dokumen yang seharusnya ia periksa sendiri.

Indikasi Anggaran Ganda: Dana APBD Desa vs Fasilitas CSR Swasta

Selain masalah keterlibatan oknum Inspektorat,data konkret yang disodorkan warga mengenai dugaan modus anggaran ganda (double budgeting) yang melibatkan dana Corporate Social Responsibility (CSR) dari pihak swasta:

* Tahun Anggaran 2025: Pembangunan jalan lingkungan di RT 3, 4, dan 5 Desa Ensa tercatat memiliki alokasi anggaran APBD Desa sebesar Rp181.822.000. Namun, proyek fisik tersebut diduga mendapatkan dukungan penggunaan alat berat dari dana CSR PT Timur Jaya Indomakmur senilai Rp29,54 juta.

* Temuan Tahun 2024: Modus serupa diduga telah terjadi pada tahun sebelumnya dengan nilai penggunaan fasilitas CSR mencapai sekitar Rp54,71 juta.

Total Potensi Kerugian: Jika kedua nilai tersebut digabungkan, terdapat sekitar Rp84,26 juta pembiayaan CSR yang berkaitan langsung dengan proyek yang diklaim telah dianggarkan penuh oleh pemerintah desa. Alokasi tumpang tindih inilah yang kini dituntut warga untuk diusut tuntas aliran dananya.

Ketidakjelasan Pengelolaan Aset Kebun Sawit Desa

Sektor pendapatan desa juga tidak luput dari pengawasan masyarakat.sebab adanya tata kelola yang dinilai tidak transparan pada kebun sawit milik desa seluas kurang lebih lima hektare yang berisi sekitar 634 pohon.

Berdasarkan estimasi komoditas produktif, kebun tersebut diperkirakan mampu menghasilkan pendapatan sekitar Rp 4 juta per bulan atau mencapai Rp48 juta per tahun. Namun, realisasi dan pertanggungjawaban dari hasil perputaran aset desa tersebut dinilai belum transparan dan kini menjadi materi penelusuran pihak Kejaksaan.

Belum Ada Pernyataan Resmi dari Pihak Inspektorat

Hingga berita ini ditayangkan, oknum YG maupun Inspektur Inspektorat Morowali Utara belum dapat dikonfirmasi untuk memberikan pernyataan resmi mereka terkait tudingan tersebut. Upaya klarifikasi masih terus dilakukan guna memberikan ruang berimbang bagi pihak terlapor untuk memberikan penjelasan dari versi mereka.

Sebagaimana ditekankan sebelumnya, seluruh poin dalam laporan ini masih berstatus sebagai materi pengaduan masyarakat dan belum menjadi sebuah kesimpulan hukum tetap. Berdasarkan asas praduga tak bersalah, klarifikasi dari pihak internal Inspektorat sangat dinantikan oleh publik.

Satu hal yang pasti, bergulirnya kasus Desa Ensa ini seolah mengonfirmasi kekhawatiran publik mengenai rapuhnya integritas sistem pengawasan di tingkat daerah. Jika Kejati Sulteng membiarkan dugaan pelanggaran oknum Inspektorat ini lolos begitu saja tanpa penegakan hukum yang transparan, maka jargon “pemerintahan yang bersih dan akuntabel” di Morowali Utara dikhawatirkan hanya menjadi narasi kosong di atas beban penderitaan masyarakat.

Rakyat kini menanti pembuktian dari aparat penegak hukum: siapakah yang nantinya akan terbukti bersalah dan mengenakan rompi oranye terlebih dahulu? Apakah pihak Kepala Desa, atau sang oknum Irban? (Red)

(Antonius W Palunsu)

SULTENG (POSO)- Kekecewaan yang sangat mendalam dan kemarahan publik di Desa Watuawu, Kecamatan Lage, Kabupaten Poso, kini berada di titik nadir. Proyek miliaran rupiah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Pusat untuk pembangunan Dinding Penahan Tanah (DPT) di Jalan Nasional Trans Sulawesi kini berubah wujud menjadi “jebakan maut” yang mengancam nyawa saban hari.

Merespons penanganan kasus yang dinilai jalan di tempat, Forum Pembela Masyarakat Cinta Damai (FPMCD), Forum Masyarakat Bersatu (Formabes) Sulteng, dan Aliansi Masyarakat Watuawu resmi melayangkan ultimatum keras kepada Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Sulawesi Tengah dan Kejaksaan Negeri (Kejari) Poso.

Dua Kali Dibangun, Dua Kali Amblas: Pusaran Proyek Menahun 2023 dan 2024

Skandal infrastruktur ini menuai sorotan tajam lantaran rekam jejak pengerjaan fisik DPT Watuawu yang dilaksanakan berturut-turut pada tahun anggaran 2023 dan 2024, seluruhnya berakhir amblas dan roboh total. Pengerjaan menahun yang berulang kali hancur ini disuntik oleh anggaran khusus sebesar Rp 16 miliar pada tahun 2024, yang melekat di dalam paket kontrak besar preservasi jalan dengan total pagu APBN mencapai Rp66,9 miliar.

Fakta bahwa proyek yang dikerjakan oleh kontraktor pelaksana PT Tunggal Mandiri Jaya di bawah kendali Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Sulawesi Tengah sejak tahun 2023 hingga 2024 ini hancur dua kali berturut-turut menjadi tamparan keras. Bagi masyarakat, rentetan kegagalan dari tahun ke tahun ini adalah bukti konkrit adanya indikasi gagal konstruksi total, kelemahan fatal dalam perencanaan teknis, serta longgarnya pengawasan di lapangan.

Dampaknya sangat fatal; jalur vital logistik lintas provinsi Trans Sulawesi kini amblas parah dan terus mengancam keselamatan berkendara.Tokoh Masyarakat Watuawu: “Jangan Tunggu Korban Jiwa!”Suara perlawanan paling menyengat datang langsung dari jantung wilayah terdampak. Cristal Otniel Puadjole,salah satu tokoh masyarakat Watuawu kepada awak media,Senin (24/8/2026) menegaskan bahwa kesabaran warga telah habis melihat lambannya birokrasi penegakan hukum dalam mengeksekusi perkara ini.

“Kami masyarakat Watuawu yang menanggung langsung dampak dari proyek gagal ini! Pengerjaan dari tahun 2023 dan 2024 sudah dua kali dilakukan dan semuanya tetap amblas. Saat ini baru kendaraan yang rusak dan menjadi korban fisik. Apa harus menunggu ada nyawa manusia yang melayang baru pemerintah mau bergerak dan sadar? Tolong segera perbaiki jalan tersebut dan seret para mafia proyek yang bertanggung jawab ke jeruji besi untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya!” tegas Cristal Otniel dengan nada geram.

Ultimatum Massa: Sorot Tajam Potensi ‘Kongkalikong’ di Bawah Meja

Aliansi masyarakat sipil mengendus adanya ketidakwajaran di balik lambatnya penetapan tersangka. Meskipun status penanganan kasus DPT Watuawu ini sudah dinaikkan ke tahap penyidikan oleh Kejari Poso selama hampir satu tahun lebih, hingga saat ini belum ada satu pun aktor utama yang diseret secara resmi.

Massa secara terbuka mempertanyakan profesionalisme dan integritas BPKP Sulteng. Mereka memperingatkan dengan tegas agar lambannya proses audit perhitungan kerugian keuangan negara jangan sampai memunculkan spekulasi publik terkait adanya “kesepakatan di bawah meja” (kongkalikong) antara oknum auditor dengan pihak-pihak berperkara dari BPJN Sulteng maupun kontraktor. Bagi aliansi, bukti fisik kerusakan proyek sejak tahun 2023 yang berlanjut di anggaran 2024 senilai Rapat Rp 16 miliar ini sudah sangat kasat mata sehingga tidak masuk akal jika proses perhitungan memakan waktu hingga berbulan-bulan.

Peringatan Terakhir: Siap Gelar Aksi di Kejari Poso dan BPKP Sulteng

Sikap penegak hukum yang dinilai tumpul dan jalan di tempat memicu eskalasi gerakan di lapangan. Gabungan aliansi aktivis antikorupsi dan aliansi masyarakat memberikan peringatan tertulis terakhir yang tidak main-main. Jika dalam waktu dekat ini tetap tidak ada kejelasan mengenai penetapan tersangka, mereka memastikan siap menggelar aksi di depan Kantor Kejari Poso dan Kantor BPKP Perwakilan Sulteng di Kota Palu secara besar-besaran.

Massa menegaskan tidak akan lagi menolerir alasan penundaan birokrasi yang terkesan sengaja mengulur waktu demi menyelamatkan oknum birokrat maupun pihak swasta yang terlibat dalam pusaran kasus ini.

Tuntutan Harga Mati Gerakan Rakyat

Melalui manifesto gerakannya, FPMCD, Formabes, dan warga Watuawu menuntut dua poin utama yang tidak bisa ditawar:

* Perbaikan Fisik Segera: BPJN Sulteng wajib segera menurunkan alat berat untuk melakukan perbaikan fisik permanen dan aman di lokasi amblas demi menjamin keselamatan pengguna jalan nasional.

* Penegakan Hukum Tanpa Pandang Bulu: Kejari Poso harus bertindak berani dengan segera melimpahkan berkas perkara dan menyeret pejabat BPJN serta jajaran direksi kontraktor yang terlibat ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor).

Jika BPKP dan Kejari Poso tetap memilih bermain aman dan memperlambat penanganan perkara ini, aliansi masyarakat sipil menyatakan siap menggelar aksi di Kejari Poso dan BPKP Sulteng, serta meneruskan laporan mosi tidak percaya langsung ke Kejaksaan Agung (Kejagung) dan BPKP Pusat di Jakarta.(Red)

(Antonius W Palunsu)

SULTENG (POSO),Senin 24 Agustus 2026 – Kekecewaan mendalam dan kemarahan publik di Desa Watuawu, Kecamatan Lage, Kabupaten Poso, kini berada di titik nadir. Proyek miliaran rupiah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Pusat untuk pembangunan Dinding Penahan Tanah (DPT) di Jalan Nasional Trans Sulawesi kini berubah wujud menjadi “jebakan maut” yang mengancam nyawa saban hari.Merespons penanganan kasus yang dinilai jalan di tempat, Forum Pembela Masyarakat Cinta Damai (FPMCD), Forum Masyarakat Bersatu (Formabes) Sulteng, dan Aliansi Masyarakat Watuawu resmi melayangkan ultimatum keras kepada Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Sulawesi Tengah dan Kejaksaan Negeri (Kejari) Poso.

Dua Kali Dibangun, Dua Kali Amblas: Pusaran Proyek Menahun 2023 dan 2024

Skandal infrastruktur ini menuai sorotan tajam lantaran rekam jejak pengerjaan fisik DPT Watuawu yang dilaksanakan berturut-turut pada tahun anggaran 2023 dan 2024, seluruhnya berakhir amblas dan roboh total. Pengerjaan menahun yang berulang kali hancur ini disuntik oleh anggaran khusus sebesar Rp16 miliar pada tahun 2024, yang melekat di dalam paket kontrak besar preservasi jalan dengan total pagu APBN mencapai Rp66,9 miliar.

Fakta bahwa proyek yang dikerjakan oleh kontraktor pelaksana PT Tunggal Mandiri Jaya di bawah kendali Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Sulawesi Tengah sejak tahun 2023 hingga 2024 ini hancur dua kali berturut-turut menjadi tamparan keras. Bagi masyarakat, rentetan kegagalan dari tahun ke tahun ini adalah bukti konkrit adanya indikasi gagal konstruksi total, kelemahan fatal dalam perencanaan teknis, serta longgarnya pengawasan di lapangan.

Dampaknya sangat fatal; jalur vital logistik lintas provinsi Trans Sulawesi kini amblas parah dan terus mengancam keselamatan berkendara.Tokoh Masyarakat Watuawu: “Jangan Tunggu Korban Jiwa!”Suara perlawanan paling menyengat datang langsung dari jantung wilayah terdampak. Cristal Otniel Puadjole, salah satu tokoh masyarakat Watuawu, menegaskan bahwa kesabaran warga telah habis melihat lambannya birokrasi penegakan hukum dalam mengeksekusi perkara ini.

“Kami masyarakat Watuawu yang menanggung langsung dampak dari proyek gagal ini! Pengerjaan dari tahun 2023 dan 2024 sudah dua kali dilakukan dan semuanya tetap amblas. Saat ini baru kendaraan yang rusak dan menjadi korban fisik. Apa harus menunggu ada nyawa manusia yang melayang baru pemerintah mau bergerak dan sadar? Tolong segera perbaiki jalan tersebut dan seret para mafia proyek yang bertanggung jawab ke jeruji besi untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya!” tegas Cristal dengan nada geram.

Ultimatum Massa: Sorot Tajam Potensi ‘Kongkalikong’ di Bawah Meja

Aliansi masyarakat sipil mengendus adanya ketidakwajaran di balik lambatnya penetapan tersangka. Meskipun status penanganan kasus DPT Watuawu ini sudah dinaikkan ke tahap penyidikan oleh Kejari Poso selama hampir satu tahun lebih, hingga saat ini belum ada satu pun aktor utama yang diseret secara resmi.Massa secara terbuka mempertanyakan profesionalisme dan integritas BPKP Sulteng. Mereka memperingatkan dengan tegas agar lambannya proses audit perhitungan kerugian keuangan negara jangan sampai memunculkan spekulasi publik terkait adanya “kesepakatan di bawah meja” (kongkalikong) antara oknum auditor dengan pihak-pihak berperkara dari BPJN Sulteng maupun kontraktor. Bagi aliansi, bukti fisik kerusakan proyek sejak tahun 2023 yang berlanjut di anggaran 2024 senilai Rapat Rp 16 miliar ini sudah sangat kasat mata sehingga tidak masuk akal jika proses perhitungan memakan waktu hingga berbulan-bulan.

Peringatan Terakhir: Siap Gelar Aksi di Kejari Poso dan BPKP Sulteng

Sikap penegak hukum yang dinilai tumpul dan jalan di tempat memicu eskalasi gerakan di lapangan. Gabungan aliansi aktivis antikorupsi dan aliansi masyarakat  memberikan peringatan tertulis terakhir yang tidak main-main. Jika dalam waktu dekat ini tetap tidak ada kejelasan mengenai penetapan tersangka, mereka memastikan siap menggelar aksi di depan Kantor Kejari Poso dan Kantor BPKP Perwakilan Sulteng di Kota Palu secara besar-besaran.

Massa menegaskan tidak akan lagi menolerir alasan penundaan birokrasi yang terkesan sengaja mengulur waktu demi menyelamatkan oknum birokrat maupun pihak swasta yang terlibat dalam pusaran kasus ini.

Tuntutan Harga Mati Gerakan Rakyat

Melalui manifesto gerakannya, FPMCD, Formabes, dan warga Watuawu menuntut dua poin utama yang tidak bisa ditawar:

* Perbaikan Fisik Segera: BPJN Sulteng wajib segera menurunkan alat berat untuk melakukan perbaikan fisik permanen dan aman di lokasi amblas demi menjamin keselamatan pengguna jalan nasional.

* Penegakan Hukum Tanpa Pandang Bulu: Kejari Poso harus bertindak berani dengan segera melimpahkan berkas perkara dan menyeret pejabat BPJN serta jajaran direksi kontraktor yang terlibat ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor).

Jika BPKP dan Kejari Poso tetap memilih bermain aman dan memperlambat penanganan perkara ini, aliansi masyarakat sipil menyatakan siap menggelar aksi di Kejari Poso dan BPKP Sulteng, serta meneruskan laporan mosi tidak percaya langsung ke Kejaksaan Agung (Kejagung) dan BPKP Pusat di Jakarta.(Red)

(Antonius W Palunsu)