Gowa, Buserinfosulsel – Suasana tegang dan penuh tanya menyelimuti Kantor Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan (Disperkimtan) Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan, pada Rabu (20/5/2026) sore.
Kantor dinas yang berlokasi di Jalan Beringin No. 8, Kelurahan Tombolo, Kecamatan Somba Opu ini menjadi pusat perhatian setelah tim khusus dari Unit Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Satreskrim Polres Gowa melakukan tindakan penggeledahan secara mendadak dan intensif di lingkungan kantor tersebut.
Kehadiran aparat kepolisian dengan perlengkapan lengkap langsung menimbulkan spekulasi luas di kalangan masyarakat maupun pemerhati kebijakan publik.
Operasi penggeledahan ini berlangsung dengan pengamanan yang sangat ketat dan tertutup. Pihak kepolisian menempatkan personel penjagaan di kedua akses pintu gerbang masuk dan keluar, sehingga membatasi pergerakan siapa pun yang hendak masuk maupun meninggalkan lokasi.
Awak media yang memantau perkembangan kejadian sejak sore hari hanya dapat melakukan pemantauan dari luar pagar pembatas kantor, dan sama sekali tidak diizinkan masuk ke area pelaksanaan penggeledahan. Langkah tertutup ini semakin mempertegas bahwa penindakan yang dilakukan memiliki bobot kasus yang serius dan strategis.
Berdasarkan informasi yang dihimpun di lokasi, tujuan utama tim penyidik mendatangi kantor dinas tersebut adalah untuk mencari dan mengamankan barang bukti yang diduga kuat berkaitan dengan tindak pidana korupsi.
Namun, hingga berita ini diturunkan, masih belum diketahui secara pasti jenis kasus apa yang sedang diselidiki, besaran kerugian negara yang ditimbulkan, maupun sektor program atau anggaran mana yang diduga menjadi sasaran penyimpangan.
Pihak kepolisian maupun jajaran pimpinan dinas yang bersangkutan hingga saat ini masih menutup rapat segala informasi terkait materi yang sedang dicari maupun dokumen yang telah disita.
Ketidaktahuan publik terhadap detail kasus ini justru memicu beragam dugaan dan pertanyaan besar. Mengingat Disperkimtan merupakan dinas teknis yang mengelola anggaran besar serta berwenang penuh dalam urusan pembangunan perumahan, pengelolaan kawasan permukiman, hingga masalah pertanahan, muncul dugaan kuat bahwa penggeledahan ini berkaitan dengan penyimpangan dalam pengadaan lahan, proyek pembangunan infrastruktur, atau pengelolaan dana bantuan perumahan sosial. Namun, seluruh asumsi tersebut belum dapat dipastikan kebenarannya karena belum ada keterangan resmi yang dikeluarkan oleh pihak berwenang.
Hingga sore ini, proses penggeledahan masih berlangsung di dalam gedung kantor. Masyarakat Kabupaten Gowa pun kini menunggu dengan penuh harap akan adanya kejelasan dari aparat penegak hukum.
Publik berhak mengetahui arah penyelidikan ini, apakah nantinya akan ada penetapan tersangka, berapa nilai kerugian negara, dan seperti apa bentuk penyimpangan yang terjadi.
Momen ini menjadi ujian transparansi penegakan hukum di Gowa, di mana kehadiran aparat di kantor dinas negara diharapkan bukan sekadar prosedur, melainkan langkah nyata untuk menegakkan keadilan dan akuntabilitas pengelolaan uang rakyat.
Tim Redaksi
Direktur utama 
