September 11, 2026
Beranda » Berita Daerah

Berita Daerah

LPPHI Pusat Sorot Dugaan Jual Beli Jabatan Kepala Sekolah di Disdik Makassar, Minta Menteri Pendidikan Turun Tangan & Tuntas Sampai ke Akar-Akarnya
2 min read

LPPHI Pusat Sorot Dugaan Jual Beli Jabatan Kepala Sekolah di Disdik Makassar, Minta Menteri Pendidikan Turun Tangan & Tuntas Sampai ke Akar-Akarnya

Roma Wartawan September 11, 2026

MAKASSAR-Burusergapinfo.my.id, //10 SEPTEMBER 2026// Dugaan praktik jual beli jabatan serta penyimpangan serius dalam proses seleksi dan pengangkatan kepala sekolah di lingkungan Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Makassar tahun 2025 kini menjadi sorotan tajam masyarakat luas. Lembaga Pemantau Proses Hukum Indonesia (LPPHI) Pusat menegaskan akan mengawal kasus ini sampai tuntas, sekaligus mendesak Menteri Pendidikan, aparat penegak hukum, dan pihak berwenang bertindak transparan, profesional, dan tanpa pandang bulu.

Kekhawatiran ini muncul setelah ditemukan beragam data dan fakta yang mengindikasikan ketidakberesan mencolok selama proses berlangsung. Antara lain, adanya dugaan peserta yang tidak mengikuti seluruh tahapan seleksi maupun Uji Kompetensi (Ukom), namun tetap dilantik dan memperoleh Surat Keputusan (SK) jabatan. Tak hanya itu, terungkap pula ada calon kepala sekolah yang usianya sudah melewati batas maksimal yang diatur peraturan, namun tetap ditugaskan menjabat.

Kasus ini dinilai sangat krusial karena menyangkut tata kelola pemerintahan, kebersihan birokrasi, hingga masa depan mutu pendidikan di Kota Makassar. LPPHI Pusat menegaskan, penempatan pemimpin sekolah wajib berjalan sesuai aturan dan mekanisme baku, bukan didasari kepentingan pribadi maupun praktik yang melanggar prinsip keadilan dan keterbukaan.

Berdasarkan informasi yang berkembang, pejabat yang membidangi Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) di Disdik Makassar telah dinonjobkan, sementara Kejaksaan Negeri Makassar diketahui mulai melakukan pemeriksaan terkait dugaan penyimpangan tersebut. Meski demikian, LPPHI mengingatkan seluruh proses harus tetap berpegang pada asas praduga tak bersalah, dan penetapan status hukum seseorang sepenuhnya kewenangan aparat berdasar alat bukti sah.

LPPHI Pusat menuntut seluruh dokumen dan tahapan proses pengangkatan dibuka secara transparan kepada publik — mulai dari pendataan kebutuhan jabatan, pengusulan calon, pelaksanaan seleksi, pelatihan, hingga penerbitan SK dan pelantikan.

“Jangan sampai guru yang sudah berjuang memenuhi syarat dan mengikuti seluruh prosedur justru tersisih, sementara pihak lain yang diduga tak memenuhi ketentuan malah menjabat. Kalau ada pelanggaran, harus ada pertanggungjawaban hukum dan administrasi yang tegas,” tegas Ketua Umum LPPHI Pusat yang ditemui awak media di Makassar.

Seluruh proses ini seharusnya berpedoman pada Permendikdasmen Nomor 7 Tahun 2025 tentang Penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah, yang berlaku sejak 14 Mei 2025. Aturan ini mengatur secara rinci syarat kualifikasi pendidikan, sertifikasi, pangkat, kinerja, pengalaman, hingga batas usia maksimal 56 tahun saat penugasan. Mekanisme seleksi pun wajib berjalan lewat sistem informasi terpadu milik Kementerian.

Merespons berbagai kejanggalan yang ditemukan, LPPHI Pusat mengajukan sejumlah pertanyaan mendasar yang wajib dijawab dengan data resmi:

1. Apakah semua peserta sudah lengkap syarat administrasi?

2. Apakah seluruh calon benar-benar mengikuti setiap tahap seleksi?

3. Apakah batas usia dipatuhi sesuai ketentuan?

4. Apakah proses berjalan lewat sistem dan jalur resmi?

5. Atas dasar apa SK diterbitkan?

6. Siapa saja pejabat yang terlibat dalam setiap tahap pengambilan keputusan?

LPPHI Pusat meminta Kejaksaan Negeri Makassar dan aparat penegak hukum lainnya menindaklanjuti setiap laporan dan petunjuk dugaan pelanggaran yang ada. Jika terbukti ada pelanggaran administrasi, maka SK yang diterbitkan oleh Pemerintah Kota Makassar harus dievaluasi dan dibetulkan sesuai ketentuan.

Pihak LPPHI juga menekankan pentingnya keterlibatan Kementerian Pendidikan demi memastikan standar nasional dipatuhi dan kerusakan sistem perizinan tidak berulang di masa mendatang. Masyarakat berharap kasus ini tidak berhenti sekadar di pemeriksaan, melainkan tuntas sampai ke akar-akarnya agar kepercayaan publik terhadap dunia pendidikan kembali pulih.Tutupnya(*)

((((Robby R))))

Investigasi:Mengurai Benang Kusut Drainase Pasar Simpong Luwuk Yang Kerap Tergenang
2 min read

Investigasi:Mengurai Benang Kusut Drainase Pasar Simpong Luwuk Yang Kerap Tergenang

Anton Nius September 10, 2026
SULTENG (BANGGAI) Kamis 10 September 2026 — Proyek penataan Pasar Simpong di Kecamatan Luwuk Selatan yang menelan anggaran daerah hingga miliaran rupiah terus menuai sorotan tajam. Di tengah upaya modernisasi fisik pasar, problem mendasar berupa saluran air yang tersumbat dan genangan air yang meluap ke area jalan masih menjadi keluhan utama para pedagang serta pengunjung.

Kondisi infrastruktur sanitasi yang tidak optimal ini memicu pertanyaan publik mengenai efektivitas perencanaan awal pembangunan kawasan tersebut.

Keluhan Pedagang dan Kondisi Lapangan

Pantauan di sejumlah titik, salah satunya di simpang tiga akses masuk pasar, menunjukkan genangan air selokan yang keruh. Menurut beberapa pedagang lokal, masalah luapan air ini mengganggu kenyamanan transaksi dan menurunkan minat pembeli untuk berbelanja ke dalam pasar.Sumbatan material padat, lumpur, dan sampah dituding menjadi penyebab utama tersumbatnya saluran eksisting yang berukuran sempit.

Sorotan Publik: Desakan Evaluasi Total kepada Bupati

Masyarakat dan para pengguna pasar mendesak agar penanganan genangan tidak ditunda-tunda karena berdampak langsung pada roda ekonomi masyarakat. Publik menilai, pembiayaan besar dari uang rakyat seharusnya berbanding lurus dengan kenyamanan fasilitas dasar seperti drainase, bukan justru menyisakan kubangan air di area publik.

Ketidaktersambungan jalur pembuangan utama ke arah pantai memicu dugaan di tengah publik bahwa proyek ini direncanakan secara asal-asalan tanpa melihat aspek dampak ke belakang. Munculnya genangan parah di tengah proses pembangunan membuat sebagian kalangan menilai hal ini dapat dikatakan sebagai kegagalan pada perencanaan awal. Oleh karena itu, publik mendesak Bupati untuk segera melakukan evaluasi total terhadap bidang teknis yang menangani proyek tersebut agar ketidakmatangan perencanaan serupa tidak terulang kembali pada proyek daerah lainnya.

Solusi Permanen melalui Tender Lanjutan Rp1,5 Miliar

Guna mengatasi persoalan ini secara jangka panjang, langkah perbaikan sistem drainase dialokasikan terpisah melalui pembiayaan APBD daerah sebesar Rp1,49 miliar. Berdasarkan data LPSE Kabupaten Banggai, proyek bertajuk Pembangunan Saluran Drainase Pasar Simpong Kec. Luwuk Selatan (Lanjutan) kini telah dilelang untuk dikerjakan.

Proyek infrastruktur ini menerapkan teknologi beton pracetak tipe U-Ditch sepanjang 150 meter. Saluran baru tersebut rencananya akan dipasang mulai dari pertigaan Jalan Pulau Banggai–Jalan Pulau Labobo dan ditarik lurus memotong langsung menuju pesisir pantai agar debit air pasar dapat dibuang maksimal tanpa hambatan.

Masyarakat kini berharap pengerjaan fisik drainase baru ini dapat dikebut dan diselesaikan tepat waktu agar genangan banjir musiman di dalam kawasan Pasar Simpong tidak terus berulang.(Red)

(AWP)
DPC PJS Banggai Kunjungi BPSK, Bahas Perlindungan Konsumen di Wilayah Banggai Bersaudara
2 min read

DPC PJS Banggai Kunjungi BPSK, Bahas Perlindungan Konsumen di Wilayah Banggai Bersaudara

Roma Wartawan September 9, 2026

Banggai-Burusergapinfo.my.id – Pengurus Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Pro Jurnalis Media Siber (PJS) Kabupaten Banggai melaksanakan kunjungan kerja ke sekretariat Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah. Kunjungan ini bertujuan untuk bersilaturahmi dan membahas strategi peningkatan perlindungan konsumen di wilayah “Banggai Bersaudara”.

Dalam pertemuan tersebut jajaran pengurus DPC PJS Banggai, yaitu Jhony W. Lintang (Dewan Penasehat), Abdul Muis Tunekon (Ketua), Roten Marontoh (Sekretaris), dan Reynold Sitorus (Anggota).

Dalam diskusi, kedua belah pihak menyoroti pentingnya sinergi antara media dan lembaga perlindungan konsumen. Mengingat lingkup pelayanan komisioner BPSK Kabupaten Banggai mencakup tiga wilayah sekaligus—yaitu Kabupaten Banggai, Banggai Kepulauan, dan Banggai Laut—koordinasi yang kuat menjadi kunci untuk menjangkau masyarakat secara efektif.

Menanggapi kunjungan tersebut, Ketua BPSK Kabupaten Banggai, Cian Lin, S.Sos., didampingi anggota Albert Bago, menyampaikan apresiasi dan mengajak masyarakat untuk lebih proaktif dalam melindungi hak-haknya.

Cian Lin menegaskan bahwa masyarakat yang merasa dirugikan dalam transaksi barang maupun jasa memiliki hak penuh untuk memperoleh perlindungan dan penyelesaian sengketa sesuai peraturan perundang-undangan, khususnya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

“BPSK hadir untuk membantu masyarakat mendapatkan keadilan ketika mengalami kerugian sebagai konsumen. Karena itu, masyarakat tidak perlu takut untuk melapor apabila memiliki bukti dan merasa haknya dirugikan,” ujar Cian Lin saat dikonfirmasi awak media, Senin (7/9/2026).

Lebih lanjut, Cian Lin menjelaskan bahwa BPSK memiliki tugas dan kewenangan strategis, meliputi:

* Memberikan konsultasi kepada konsumen dan pelaku usaha.

* Menerima pengaduan dari konsumen.

* Mengawasi pencantuman klausula baku (syarat standar) dalam perjanjian yang berpotensi merugikan konsumen.

* Menyelesaikan sengketa konsumen di luar pengadilan (mediasi, konsiliasi, atau arbitrase).

“Hak konsumen dilindungi oleh undang-undang. Jika merasa dirugikan, jangan takut melapor. Simpan bukti transaksi dan manfaatkan keberadaan BPSK sebagai sarana penyelesaian sengketa yang adil dan profesional,” tegasnya.

Kunjungan DPC PJS Banggai ini diharapkan dapat membuka saluran komunikasi yang lebih luas, sehingga peran media dalam mengedukasi masyarakat tentang hak konsumen dapat berjalan beriringan dengan fungsi BPSK sebagai pelindung hukum.

Reporter  : Marontoh

Biarkan Aparat Bekerja : Ari Ratda, SH Minta Masyarakat Tidak Langsung Menilai Kinerja Penegak Hukum di Tengah Konflik Desa Seba-Seba
2 min read

Biarkan Aparat Bekerja : Ari Ratda, SH Minta Masyarakat Tidak Langsung Menilai Kinerja Penegak Hukum di Tengah Konflik Desa Seba-Seba

Roma Wartawan September 9, 2026

 

LUWU-Burusergapinfo.my.id, -Konflik yang berujung pada perang antar dusun di Desa Seba-Seba, Kecamatan Walenrang Timur, Kabupaten Luwu, beberapa hari terakhir ini memicu berbagai reaksi di tengah masyarakat. Menyikapi situasi tersebut, Advokat Tanah Luwu, Ari Ratda, SH, angkat bicara meminta seluruh elemen masyarakat untuk memberi ruang bagi aparat penegak hukum untuk bekerja secara optimal dalam meredam ketegangan tersebut.

“Biarkan aparat bekerja. Mengenai konflik yang terjadi, saya melihat dari pihak kepolisian — utamanya Polres Luwu dan Polsek Walenrang — langsung bergerak ke lokasi. Bahkan setelah saya konfirmasi kepada Kanit Reskrim Polsek Walenrang, ternyata anggota Polres Luwu sudah menempatkan pos Tim UKL yang dibentuk khusus di Desa Seba-Seba untuk meredam konflik tersebut,” ungkap Ari Ratda, SH, Selasa (9/9/2026).

Ia menegaskan, masyarakat tidak boleh terburu-buru menyatakan aparat tidak bertindak tegas, apalagi langsung menilai Kapolres Luwu dianggap gagal menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayahnya. Terlebih lagi, Kapolres Luwu baru saja menjabat beberapa hari, sehingga belum pantas kinerjanya dinilai dalam waktu yang sangat singkat.

“Kita tidak bisa langsung mengatakan bahwa aparat penegak hukum tidak bekerja, apalagi Kapolres Luwu baru berapa hari menjabat. Kita tidak bisa langsung menilai kinerja hanya dalam waktu singkat. Justru diharapkan kepada semua elemen masyarakat, utamanya yang ada di Desa Seba-Seba dan seluruh unsur di Kecamatan Walenrang Timur, untuk segera melakukan mediasi kepada pihak yang bertikai,” tambahnya.

Ia berharap dengan adanya upaya mediasi dan kerja aparat yang berjalan, situasi di Desa Seba-Seba dapat segera kembali normal dan masyarakat dapat merasa tenang kembali. Selama ini konflik-konflik di wilayah Walenrang Timur memang sudah beberapa kali dimediasi, namun hingga saat ini belum jelas penyebab pasti meletusnya kembali konflik beberapa hari terakhir ini.

 

Sumber : Pernyataan Ari Ratda, SH (Advokat Tanah Luwu)

Penulis : (Robby.R)

GAIB 212 Maja-Lebak Berduka, Ki Raksa Buana Kenang KH Ahmad Fudholi sebagai Suri Tauladan Umat.
2 min read

GAIB 212 Maja-Lebak Berduka, Ki Raksa Buana Kenang KH Ahmad Fudholi sebagai Suri Tauladan Umat.

Roma Wartawan September 8, 2026

LEBAK-Burusergapinfo.my.id, Senin 07 September 2026. Kepergian KH Ahmad Fudholi meninggalkan duka mendalam bagi keluarga, santri, jemaah dan masyarakat Banten. Sosok ulama yang dikenal aktif berdakwah itu dikenang sebagai guru sekaligus teladan bagi umat.

Ungkapan belasungkawa datang dari keluarga besar GAIB 212 Maja-Lebak Banten yang diwakili Ketua DPAC GAIB 212 Maja, TB Abdurrohman, yang akrab disapa Ki Raksa Buana. Senin,(7/9/2026).

Atas nama keluarga besar GAIB 212 Maja-Lebak, Ki Raksa Buana menyampaikan penghormatan dan rasa kehilangan atas wafatnya KH Ahmad Fudholi.

Menurutnya, sosok KH Ahmad Fudholi tidak hanya dikenal melalui tausiyah dan aktivitas dakwahnya, tetapi juga melalui lantunan sholawat yang menjadi salah satu kenangan bagi para jemaah.

“Beliau adalah suri teladan umat. Sholawat merdu yang dilantunkan almarhum akan selalu terdengar syahdu dan menjadi kenangan bagi seluruh umat.”

Ki Raksa Buana mengajak masyarakat untuk tidak hanya mengenang almarhum, tetapi juga meneruskan nilai-nilai kebaikan dan semangat dakwah yang telah ditanamkan KH Ahmad Fudholi semasa hidup.

“Mari kita lanjutkan terus bersholawat. Semoga apa yang telah beliau ajarkan dan perjuangkan menjadi amal jariyah serta terus memberikan manfaat bagi umat,” ungkapnya.

Sebelumnya, KH Ahmad Fudholi diketahui mengalami kecelakaan di ruas Tol Tangerang-Merak, tepatnya di wilayah Kabupaten Serang, Banten, pada Jumat (4/9/2026). Setelah menjalani perawatan medis, kabar wafatnya beliau pada Senin (7/9/2026) membawa duka bagi masyarakat Banten.

Bagi keluarga besar GAIB 212 Maja-Lebak, wafatnya KH Ahmad Fudholi menjadi kehilangan besar. Namun, keteladanan, dakwah dan lantunan sholawat yang pernah beliau ajarkan diharapkan tetap hidup di tengah masyarakat.

Innalillahi wa inna ilaihi raji’un.

Semoga Allah SWT mengampuni segala kekhilafan almarhum, menerima amal ibadahnya, melapangkan kuburnya dan menempatkan KH Ahmad Fudholi di tempat terbaik di sisi-Nya. Semoga keluarga yang ditinggalkan diberikan kekuatan dan ketabahan

Hkz/jul

((((Robby.R))))

Hanguskan 2 rumah,Polisi masih menyelidiki penyebab kebakaran yang terjadi di kawasan padat penduduk Kelurahan Maccini Sombala
1 min read

Hanguskan 2 rumah,Polisi masih menyelidiki penyebab kebakaran yang terjadi di kawasan padat penduduk Kelurahan Maccini Sombala

Roma Wartawan September 8, 2026

Makassar-Burusergapinfo.my.id, Kebakaran hebat menghanguskan 2 (dua) rumah semi permanan warga di Jl. Manunggal 31 RT:03, RW:07, kelurahan Maccini Sombala, Kecamatan Tamalate kota Makassar, Selasa pagi (08/09/2026).

Kapolsek Tamalate Kompol Muhamad Idris.,S.H.,M.H bersama anggotanya bergerak cepat setelah mendapat laporan warga, memastikan api bisa dipadamkan dengan bantuan enam belas unit mobil pemadam kebakaran.ungkap kompol idris kepada wartawan

Kapolsek Tamalate mengatakan Peristiwa kebakaran terjadi sekitar pukul 06.30 Wita dari kronologis kejadian yang kita dapat di TKP ‘menurut keterangan pemilik rumah kebakaran pertama, Budi Ahmad (75) Thn saat itu Ia berada dalam rumahnya tiba-tiba melihat percikan Api di atas Plafon, lalu bergegas mematikan KWH listrik, lalu berusaha mematikan Api dengan menggunakan Air seadahnya, akan tetapi api semakin membesar menjalar ke rumah Rikal (31) tahun, lalu meminta pertolongan warga,”Ujarnya

“Peristiwa kejadian tersebut pemilik rumah awal munculnya percikan Api, Budi Ahmad mengalami luka pada bagian lengan sebelah kanan akibat runtuhan balok Plafon dalam insiden ini dan sementara kerugian belum bisa di taksir”

Lanjut Kapolsek tamalate menegaskan pihaknya bersama tim mengamankan TKP dan melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP) untuk mencari tahu penyebab pasti kebakaran.”tegas Kompol Muhamad Idris.

Ia menghimbau warga sekitar agar lebih berhati-hati dalam menangani peralatan elektronik, terutama di dekat bahan yang mudah terbakar, untuk mencegah kebakaran serupa di masa mendatang.”Pungkas kapolsek.

((((Robby.R))))

Formabes Sulteng Angkat Bicara: Jangan Tekan APH,Kasus CSR Ganda-Ganda Baru Praduga Tak Bersalah!
2 min read

Formabes Sulteng Angkat Bicara: Jangan Tekan APH,Kasus CSR Ganda-Ganda Baru Praduga Tak Bersalah!

Anton Nius September 8, 2026
SULTENG (MORUT) Selasa 8 September 2026 – Kasus dugaan penyimpangan dana Corporate Social Responsibility (CSR) di Desa Ganda-Ganda, Kecamatan Petasia, kini bergeser menjadi ujian kedewasaan hukum bagi masyarakat. Di tengah upaya Kejaksaan Negeri (Kejari) Morowali Utara mengusut perkara yang kini resmi bergulir di ranah Tindak Pidana Khusus (Pidsus), muncul desakan agresif dari sebagian kelompok warga yang menuntut aparat untuk instan menetapkan tersangka.

Di tengah penyidikan muncul desakan masifi dari sekelompok masyarakat,hal ini justru dinilai sebagai bentuk intervensi murahan yang mencederai prinsip keadilan. Menetapkan status hukum seseorang tidak semudah membalikkan telapak tangan atau sekadar memuaskan syahwat amarah kelompok tertentu.

Hukum di Indonesia berdiri tegak di atas asas praduga tak bersalah (presumption of innocence). Menghakimi seseorang telah bersalah sebelum adanya putusan pengadilan, apalagi mendesak APH menetapkan tersangka tanpa alat bukti yang otentik dan sah, adalah tindakan gegabah yang menabrak koridor hukum.

Aparat penegak hukum bukanlah alat pemuas opini publik. Penyidik Kejari Morut bekerja berbasis fakta, dokumen, dan alat bukti yang valid bukan berdasarkan desakan massal, asumsi sepihak, apalagi pesanan kepentingan tertentu. Memaksa kejaksaan terburu-buru menetapkan tersangka hanya akan merusak independensi dan berpotensi memicu salah tangkap (miscarriage of justice) yang justru merugikan pencarian kebenaran materiil.

Terkait polemik ini, Sekretaris DPW Formabes Sulteng, Ariyanto secara tegas mengingatkan semua pihak untuk menahan diri.

“Jangan diintervensi atau ditekan, biarkan proses berjalan dengan semestinya. Ini kan baru praduga tak bersalah, jangan lantas menghakimi seseorang itu telah bersalah di mata hukum,” ujar sang Ketua

Masyarakat harus paham bahwa pelaporan kasus sudah menjadi bukti bahwa aspirasi mereka didengar. Kini, tugas warga adalah mengawal, bukan mendikte. Biarkan tim penyidik bekerja secara profesional, objektif, dan tanpa tekanan.

Memaksakan kehendak agar status tersangka segera disematkan secara instan hanya memperlihatkan lemahnya pemahaman hukum dan ego sektoral yang justru memperkeruh suasana di Desa Ganda-Ganda.(Red)

(APW) (AWP)
Kepala UPT Samsat Banggai Laut Minta Maaf, Jelaskan Kendala Lokasi Razia
2 min read

Kepala UPT Samsat Banggai Laut Minta Maaf, Jelaskan Kendala Lokasi Razia

Roma Wartawan September 7, 2026

Banggai Laut–Burusergapinfo.my.id, Kepala UPT Samsat Wilayah 13 Banggai Laut, Ahmad Rio, secara resmi menyampaikan permintaan maaf kepada masyarakat atas ketidaknyamanan yang timbul akibat pelaksanaan razia pajak kendaraan pada Rabu (3/9/2026). Permintaan maaf ini merespons keluhan sebagian masyarakat dan pelaku usaha yang merasa terganggu dengan lokasi razia yang berada di dekat SPBU.

Penjelasan Waktu dan Kehadiran Petugas. Ahmad Rio mengklarifikasi bahwa kegiatan razia tidak berlangsung seharian penuh. Menurutnya, jadwal operasional biasanya dibagi menjadi dua sesi :

1. Pagi Hari: Pukul 09.00 – 11.00 atau maksimal hingga 12.00 WITA.

2. Sore Hari: Di Simpang 3 Carabela, dengan durasi maksimal 1 jam.

Terkait ketidakhadirannya saat ada pertanyaan dari rekan media di lokasi, Ahmad Rio menjelaskan bahwa ia sebenarnya sudah menuju ke lokasi namun harus berbalik arah karena adanya urusan mendesak di kantor PDAM yang masih satu jalur. Ia menegaskan komitmennya untuk memberikan penjelasan langsung kepada publik melalui media sebagai bentuk transparansi.

Menanggapi kritik mengenai pemilihan lokasi di dekat SPBU, Ahmad Rio menyoroti keterbatasan infrastruktur di Kabupaten Banggai Laut. Berbeda dengan kota besar yang memiliki jalan lebar atau area khusus, Banggai Laut memiliki opsi lokasi yang sangat terbatas untuk melakukan penertiban kendaraan roda empat.

“Kalau bukan jalan dekat SPBU atau jalan Bobolon, di mana lagi? Kami tidak punya tempat luas seperti di kabupaten lain,” ujarnya. Ia mengakui adanya dampak terhadap aktivitas usaha di sekitar, namun menekankan bahwa hal tersebut dilakukan karena minimnya alternatif lokasi yang strategis dan ramai dilalui kendaraan.

Insiden ini memicu diskusi di media sosial. Salah satu warganet, Udyn Karo Karo, memberikan pandangan yang menyeimbangkan antara keluhan masyarakat dan kewajiban hukum:

Ia memahami adanya kelompok masyarakat yang merasa terganggu, baik dari sisi perjalanan maupun aktivitas usaha.

Udyn mengingatkan bahwa pajak kendaraan merupakan sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD). Ia mempertanyakan apakah aturan pajak dianggap ilegal oleh pengkritik, serta menyoroti potensi ketidakadilan jika petugas dianggap “pilih kasih” sehingga wajib pajak yang taat merasa dirugikan.

Ia menyarankan agar kritik lebih ditujukan pada substansi produk hukumnya, bukan pada eksekusi lapangan selama masih sesuai prosedur. Menurutnya, membiarkan Samsat bekerja sesuai aturan lebih baik dari pada menciptakan polemik yang dapat merusak kepercayaan publik terhadap penegakan hukum pajak.

Kasus ini menyoroti tantangan penegakan hukum di daerah dengan infrastruktur terbatas. Di satu sisi, aparat berusaha menjalankan tugas untuk meningkatkan PAD dan ketaatan pajak ; di sisi lain, mereka harus berhadapan dengan realitas geografis dan dampak sosial terhadap masyarakat setempat. Transparansi dan komunikasi yang baik dari pimpinan instansi, seperti yang dilakukan oleh Ahmad Rio, menjadi kunci untuk meredam tensi dan mencari solusi terbaik ke depannya.

Sumber : Irwan Kumala

Klarifikasi Telak ATy Landoala: “Uang Dicuci Ya Robek! Kalau Mau Jadi Auditor,Sekolah Dulu Yang Tinggi!”
3 min read

Klarifikasi Telak ATy Landoala: “Uang Dicuci Ya Robek! Kalau Mau Jadi Auditor,Sekolah Dulu Yang Tinggi!”

Anton Nius September 7, 2026
SULTENG (MORUT) Selasa 7 September 2026 — Wakil Komite Pengurus Dana Corporate Social Responsibility (CSR) Desa Ganda-ganda, Aty Landoala, akhirnya angkat bicara [komite pengurus dana CSR]. Ia membantah keras tudingan miring yang dialamatkan kepada dirinya terkait dugaan keterlibatan dalam praktik pencucian uang pengelolaan dana CSR.

Dengan nada bicara yang memadukan humor satir dan sindiran menohok, Aty balik menyerang para pengkritik yang dinilainya hanya bermodal rumor tanpa dasar data.

“Uang apa yang saya cuci? Kalau uang dicuci tentunya robek, seperti mulut orang yang memberikan tuduhan kepada saya,” ujar Aty Landoala saat memberikan keterangan media melalui WhatsApp Selasa (7/9/2026) menanggapi isu yang telanjur menggelinding liar di tengah masyarakat.

Gugat Logika Pengkritik, Beberkan Rekam Jejak 10 Tahun

Aty meradang ketika harta kekayaan pribadinya mulai dari kepemilikan bisnis kos-kosan hingga unit mobil dikait-kaitkan dengan jabatan yang diembannya saat ini. Ia menegaskan bahwa seluruh aset tersebut merupakan murni hasil keringatnya jauh sebelum ia menyentuh kursi Wakil Komite CSR.

“Apa mereka tahu beban hidup saya selama ini, dengan seenaknya berbicara begitu kepada saya? Perlu digarisbawahi, semua ini saya dapatkan sebelum saya ditunjuk sebagai wakil komite,” tegasnya merinci multi-profesi yang digelutinya.

Ia membeberkan rekam jejak pekerjaannya yang panjang di wilayah Morowali Utara:

* Hampir 10 tahun bekerja di PT COR.
Lebih dari 10 tahun dipercaya sebagai Bendahara TKBM.

* Aktif bergerak sebagai kontraktor dengan beberapa proyek yang berhasil didapatkan.

“Jadi bukan cuma satu pekerjaan yang saya jalani. Apa yang saya dapatkan saat ini merupakan murni hasil jerih payah saya selama ini. Lantas kenapa dituduhkan seperti itu? Ingat, jika tuduhan ini tidak benar, ada konsekuensi serius,” jelas Aty mengingatkan pihak penuduh mengenai implikasi hukum jika tidak mampu membuktikan tuduhannya secara sah.

Sindir Kompetensi “Auditor Jalanan” dan Tegaskan Hak Prerogatif Kades

Tidak berhenti di situ, Aty melayangkan kritik tajam terhadap metode penilaian publik yang hanya berbasis pada asumsi dan kabar burung. Menurutnya, tata kelola dana CSR Desa Ganda-ganda dijalankan dengan prinsip administrasi yang ketat dan transparan.

“Dana CSR Desa Ganda-ganda itu diurus pakai laporan tertulis, bukan pakai laporan ‘katanya si A’ atau ‘menurut si B’. Kalau mau jadi auditor, sekolah dulu yang tinggi, jangan cuma modal bibir luwes,” cetus Aty dengan kalimat yang sangat menohok.

Ia juga menambahkan bahwa posisi administratif yang ia duduki saat ini adalah bukti nyata dari kepercayaan penuh otoritas tertinggi desa. Jika kinerjanya bermasalah atau menyalahi aturan, aturan birokrasi sudah pasti mendepaknya dari jabatan tersebut.

“Kalau memang saya bekerja tidak bagus sebagai wakil komite, tentu saya sudah lama diberhentikan oleh Kades. Karena hal ini merupakan prerogatif Pak Kades,” tambahnya.

Serukan Persatuan Warga: Jangan Biarkan Orang Luar Mengatur Kedamaian
Ganda-ganda

Menutup pernyataannya, Aty Landoala memberikan pesan mendalam sekaligus ajakan kepada seluruh masyarakat Desa Ganda-ganda agar tidak mudah terprovokasi oleh isu-isu yang diembuskan oleh pihak luar demi kepentingan tertentu.

“Setiap kali ada isu miring yang masuk ke desa kita, tanyakan pada diri kita apakah ini akan membangun desa kita atau justru merusaknya? Seringkali, orang luar hanya ingin melihat kita gaduh tanpa memberikan solusi apa pun bagi kemajuan Ganda-ganda,” imbaunya.

Aty juga meminta warga untuk mengedepankan asas klarifikasi (tabayun) agar keharmonisan internal desa tetap terjaga dengan baik.

“Oleh karena itu, mari kita saring setiap informasi dengan bijak dan tabayun. Mari kita kembali bersatu mendukung jalannya roda pemerintahan desa demi kesejahteraan kita bersama. Jangan biarkan orang luar mengatur kedamaian di rumah kita sendiri,” pungkas Aty menutup pembelaannya. (Red)

(Antonius W Palunsu)
Fakta Vs Asumsi: Di Balik Megahnya Kantor Desa Ganda-Ganda 2 Lantai Yang Dibiayai CSR Murni
2 min read

Fakta Vs Asumsi: Di Balik Megahnya Kantor Desa Ganda-Ganda 2 Lantai Yang Dibiayai CSR Murni

Anton Nius September 7, 2026
MOROWALI UTARA, Buserinfo.My.Id.Selasa 7 September 2026 — Berdiri megah dengan desain modern dua lantai dan pagar yang representatif, Kantor Desa Ganda-ganda, Kecamatan Petasia, Kabupaten Morowali Utara (Morut), menjadi bukti nyata sebuah transformasi. Tidak tanggung-tanggung, bukan cuma gedung kantor desa, melainkan pagar pembatas kantor desa pun dibangun secara terintegrasi menggunakan anggaran dana CSR murni. Fasilitas pelayanan publik senilai Rp1,8 miliar ini merupakan simbol keberhasilan kepemimpinan desa dalam mengoptimalkan potensi lingkar industri tambang demi kemajuan daerah.

Keterpilihan kembali petahana Haeruddin Azis pada Pilkades bulan Juli lalu menjadi penegasan dari masyarakat. Kemenangan dua periode tersebut lahir dari penilaian objektif warga yang melihat langsung bukti kerja nyata (tangible result), memisahkan antara fakta pembangunan yang sudah rampung dengan asumsi-asumsi sepihak yang kerap berkembang.

Fakta Pembangunan Fisik dan Asas Manfaat

Secara de facto, keseluruhan kompleks bangunan kantor beserta pagar desa 2 lantai ini adalah aset berharga yang kini dinikmati oleh seluruh masyarakat Ganda-ganda. Langkah strategis pemerintah desa dalam mengalihkan seluruh pendanaan infrastruktur utama termasuk pagar pengaman ke dana CSR murni dinilai sebagai langkah cerdas.

Diplomasi anggaran ini berhasil menyelamatkan pos APBDes reguler dari beban pembangunan fisik besar. Efeknya, anggaran dari negara tetap utuh dan dapat dialokasikan secara maksimal untuk program pemberdayaan ekonomi serta kesejahteraan warga.

Keberhasilan Sang Kades dalam Diplomasi Lingkar Tambang

Pencapaian ini menempatkan Haeruddin Azis sebagai sosok pemimpin yang memiliki daya tawar dan kemampuan lobi tinggi. Tidak semua kepala desa mampu mendesak pihak swasta untuk mengucurkan dana CSR secara murni guna membiayai fasilitas publik dan perimeter pagar skala besar tanpa menyentuh anggaran negara sedikit pun.

Keberhasilan ini mencerminkan adanya tata kelola hubungan kemitraan yang kuat, sehat, dan dipercaya oleh perusahaan-perusahaan besar yang beroperasi di wilayah tersebut.
Di bawah kepemimpinannya, pengelolaan dana komite CSR diarahkan pada pembangunan yang memiliki asas manfaat jangka panjang. Kantor desa beserta pagar yang megah ini tidak hanya meningkatkan kualitas pelayanan administrasi publik agar lebih cepat dan nyaman, tetapi juga menjadi pusat kemajuan yang menaikkan marwah pemerintahan desa di tingkat kabupaten.

Jiwa Besar Menghadapi Realitas Politik

Menanggapi dinamika opini dan riak-riak pasca-Pilkades yang berkembang, Haeruddin Azis menunjukkan sikap berjiwa besar khas seorang pemimpin matang. Kepada awak media, beliau secara jujur merefleksikan diri namun tetap memahami bahwa riak tersebut adalah konsekuensi dari posisi yang diembannya.

“Makanya saya kembali bertanya ke diri saya, apa yang salah selama ini yang saya perbuat. Tapi saya pahami karena saya jabatan politik, Pak,” ungkap Kades Azis secara terbuka.

Pernyataan ini menegaskan bahwa beliau menyadari sepenuhnya bahwa setiap kebijakan dalam jabatan politik akan selalu melahirkan dinamika. Namun bagi beliau, fokus utama tetaplah bekerja dan memberikan kontribusi nyata yang akuntabel di dalam struktur APBDes demi kesejahteraan warga.

Gedung kantor desa beserta komplek pagarnya yang megah adalah fakta kemajuan yang tak terbantahkan, sekaligus menjadi legasi kuat dari kepemimpinan Haeruddin Azis yang membawa Desa Ganda-ganda melangkah lebih modern di bumi Morowali Utara. (Red)

Antonius W Palunsu
EKSLUSIF: Dibalik Riak Pasca Pilkades Ganda-Ganda,Ini Penjelasan Resmi Kades Soal Kolaborasi Anggaran dan Pengawasan Melekat BPD
4 min read

EKSLUSIF: Dibalik Riak Pasca Pilkades Ganda-Ganda,Ini Penjelasan Resmi Kades Soal Kolaborasi Anggaran dan Pengawasan Melekat BPD

Anton Nius September 7, 2026
MOROWALI UTARA (Burusergap.Info.My.Id) Senin 7 Agustus 2026 – Jagat maya dan ruang publik digital belakangan ini sengaja diguncang oleh narasi bombastis yang menyudutkan Kepala Desa Ganda-ganda, Haeruddin Azis, serta Wakil Ketua Komite CSR, Aty Landoala. Tudingan miring ditiupkan secara masif: mulai dari isu kepengurusan dinasti, dugaan pengelolaan CSR yang “gelap”, hingga aksi hitung-hitungan harta kekayaan pribadi di media sosial.

Namun, hasil investigasi mendalam redaksi langsung ke pusaran konflik justru menguak fakta yang berbanding terbalik. Tuduhan-tuduhan tersebut tampak rapuh, prematur, dan terindikasi kuat sengaja digoreng oleh oknum luar sebagai riak politik pasca-Pilkades serentak demi merusak stabilitas desa.

Berikut adalah fakta keras dan menohok yang berhasil dihimpun redaksi untuk menguliti habis opini liar tersebut:

* Babak Baru di APH: Kades Kooperatif, Buktikan Tak Ada yang Disembunyikan!

Pihak-pihak yang menggoreng isu pelaporan ke Aparat Penegak Hukum (APH) tampaknya harus gigit jari. Kasus ini memang telah resmi bergulir dan kini tengah ditangani secara serius oleh Tim Penyidik Pidana Khusus (Pidsus) Kejaksaan Negeri Morowali Utara (Kejari Morut). Namun, alih-alih menghindar, Kades Haeruddin Azis justru menunjukkan kelasnya sebagai pemimpin yang taat hukum.

Kades tercatat sudah dua kali memenuhi panggilan penyidik Pidsus Kejari Morut dengan sikap yang sangat kooperatif. Langkah berani Kades ini menjadi tamparan keras bagi para penebar fitnah: proses di Kejaksaan justru menjadi panggung resmi bagi pemerintah desa untuk membuka data dan membuktikan secara transparan bahwa tidak ada sepeser pun dana publik yang digelapkan!

* Catatan Redaksi: Aty Landoala Belum Dikonfirmasi Media

Hingga berita eksklusif ini diturunkan, Wakil Ketua Komite CSR, Aty Landoala, belum berhasil dikonfirmasi oleh awak media untuk memberikan tanggapan langsung terkait polemik yang menyerang dirinya maupun tudingan seputar lonjakan harta kekayaannya di media sosial. Redaksi masih terus berupaya membuka ruang komunikasi guna mendapatkan perimbangan informasi langsung dari yang bersangkutan.

Meski demikian, pembelaan dan pelurusan fakta terkait rekam jejaknya justru mengalir deras dari kesaksian warga lapangan serta klarifikasi resmi dari Kepala Desa.3. Mandat Rakyat Itu.

* Mandat Rakyat Itu Nyata, Bukan Hasil Kongkalikong Jabatan Kades!

Tudingan bahwa penunjukan Aty Landoala di komite CSR merupakan bentuk intervensi sepihak atau “titipan” Kades langsung runtuh oleh fakta administrasi. Melalui konfirmasi via WhatsApp, Kades membongkar bahwa proses pengangkatan menggunakan mekanisme bottom-up alias murni dari bawah.

Sebelum SK diterbitkan, nama-nama calon pengurus dilempar ke masing-masing dusun. Nama Aty Landoala melejit sebagai kandidat terkuat karena murni diusulkan oleh masyarakat di tiap dusun, bukan atas kehendak subjektif Kades.

Logika berpikir para pengkritik medsos pun langsung dipatahkan oleh hasil Pilkades bulan Juli 2026 kemarin. Jika benar kepemimpinan Kades bermasalah, mengapa mayoritas mutlak masyarakat asli Ganda-ganda justru kembali mencoblos dan memenangkan beliau? Legitimasi ini membuktikan: kepercayaan rakyat di bilik suara jauh lebih berkuasa daripada ketikan akun anonim di kolom komentar.

* Menguliti Asal-Usul Kekayaan: Sukses dari Keringat, Bukan Modal “Potong Kompas”

Upaya pembunuhan karakter yang menyerang lonjakan aset pribadi Aty Landoala terkesan sangat dipaksakan dan cenderung bermotif iri dengki. Publik sengaja dibutakan dari rekam jejak mentereng sang wakil komite sebelum ia memangku jabatan sosial ini.

Berdasarkan informasi terpercaya dari seorang warga setempat yang namanya tidak ingin disebutkan, latar belakang finansial Aty Landoala diketahui sudah terbentuk dari kerja kerasnya jauh sebelum dirinya aktif di kepengurusan komite desa. Warga tersebut memaparkan bahwa Aty Landoala merupakan mantan karyawan perusahaan pertambangan nikel, pernah menjadi pengurus di Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM), serta biasa dan pernah mendapatkan pengerjaan proyek fisik resmi dari Pemerintah Daerah. Sumber warga ini mengimbau agar publik melihat rekam jejak nyata tersebut secara objektif dan tidak terburu-buru menghakimi status aset pribadinya.

* Anggaran Dikepung Pengawasan Berlapis: BPD Bukan Pajangan Desa!

Narasi seolah-olah anggaran kolaborasi antara Dana Desa (DD) dan CSR bisa “dimainkan” dengan mudah adalah bentuk pembodohan publik. Kades menegaskan, alur pembiayaan pembangunan desa digodok ketat mulai dari Musyawarah Dusun (Musdus) hingga disahkan di Musrenbangdes.

Seluruh proses pemanfaatan dana tersebut diawasi secara melekat dan super ketat oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai perwakilan resmi masyarakat. Menuduh adanya permainan anggaran sama saja dengan menghina integritas lembaga BPD yang mengawal desa setiap hari. Ketidakpuasan segelintir orang di medsos nyata-nyata lahir dari kurangnya pemahaman terhadap ketatnya alur birokrasi pemerintahan desa.

* Pemanfaatan Riil Dana CSR: Pembangunan Fisik Tanggul Lapangan Bola Senilai Rp882 Juta Terus Dipacu.

Di tengah dinamika kritik yang berkembang di ruang publik, pemerintah desa bersama komite CSR tetap fokus merealisasikan pembangunan fasilitas di lapangan.

Bantahan paling telak atas isu ketidaktransparanan anggaran ini terpampang nyata lewat megaproyek tanggul penahan longsor di lapangan sepak bola desa senilai Rp882 juta. Proyek infrastruktur raksasa yang telah berjalan sejak Juni 2026 ini hingga kini terus dikejar progres fisik penyelesaiannya. Alokasi anggaran ratusan juta tersebut murni bersumber dari dana CSR yang ditransformasikan menjadi infrastruktur beton kokoh demi mengamankan serta meningkatkan fasilitas olahraga publik milik warga Desa Ganda-ganda.

* Menjaga Kondusivitas Desa dan Mendukung Keberlanjutan Pembangunan

“Orang sudah berbuat baik saja masih diobok-obok, apalagi kalau tidak bekerja maksimal,” cetus Kades Haeruddin dengan nada getir namun penuh ketegasan.

Kini, kedewasaan politik masyarakat asli Desa Ganda-ganda menjadi kunci utama. Warga diimbau untuk tidak mudah terpengaruh oleh isu-isu sepihak yang berkembang di media sosial tanpa adanya bukti otentik, melainkan tetap menjaga persatuan demi mendukung program pembangunan desa yang sedang berjalan. Biarkan seluruh proses hukum di Pidsus Kejari Morut berjalan membuktikan kebenaran secara objektif, sementara masyarakat dan jajaran pemerintahan desa fokus melanjutkan agenda kemajuan wilayah demi kesejahteraan bersama.(Redaksi)
AMBA SULTRA Terbitkan Bumi Anoa Nusantara Institute, Dorong Pengembangan SDM Ekonomi Kreatif Berbasis Budaya
2 min read

AMBA SULTRA Terbitkan Bumi Anoa Nusantara Institute, Dorong Pengembangan SDM Ekonomi Kreatif Berbasis Budaya

Roma Wartawan September 7, 2026

KENDARI-Burusergapinfo.my.id, -Senin,07 September 2026//Angkatan Muda Bumi Anoa Sulawesi Tenggara (AMBA SULTRA INDONESIA) secara resmi mencanangkan program strategis pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) di bidang ekonomi kreatif. Langkah ini ditandai dengan pembentukan lembaga taktis penelitian dan pelatihan bernama Bumi Anoa Nusantara Institute.

Secara struktural, Bumi Anoa Nusantara Institute beroperasi penuh di bawah naungan Yayasan Angkatan Muda Bumi Anoa Sulawesi Tenggara. Lembaga ini dirancang khusus untuk menjadi wadah pengkajian, riset, serta peningkatan kualitas SDM, utamanya pada sektor ekonomi kreatif yang berakar kuat pada nilai-nilai kebudayaan dan potensi pariwisata Sulawesi Tenggara.

Ketua Umum AMBA SULTRA sekaligus Founder Bumi Anoa Nusantara Institute, Stenly Diover, S.T., menegaskan bahwa lembaga ini hadir untuk menjawab tantangan pengembangan kapasitas generasi muda dan pelaku seni di daerah.

“Bumi Anoa Nusantara Institute dirancang sebagai pusat pelatihan seni dan budaya melalui kolaborasi aktif bersama sanggar-sanggar seni di Sulawesi Tenggara. Kami juga siap mengawal serta menjadi bagian integral dari promosi budaya melalui flagship event Bumi Anoa Nusantara Festival yang telah masuk dalam agenda pelaksanaan di berbagai wilayah Sulawesi hingga luar daerah,” ujar Stenly Diover, S.T.

Perluas Jejaring Internasional dan ASEAN

Untuk memperkuat pijakan dan relevansi program, AMBA SULTRA menggandeng jajaran tokoh daerah Sulawesi Tenggara serta membangun kemitraan lintas negara. Lembaga ini menjalin sinergi dengan sejumlah organisasi kebudayaan regional yang tergabung dalam International Nusantara Cultural Forum (INCaF), termasuk beberapa lembaga kebudayaan terkemuka di Malaysia.

Langkah ini menjadi kelanjutan logis dari rekam jejak kesuksesan promosi budaya yang digalang AMBA SULTRA. Setelah berhasil melangsungkan promosi kebudayaan di Malaysia pada tahun 2025, AMBA SULTRA kembali sukses menggelar Bumi Anoa Nusantara Festival: Mangkasara’ Molulo di Kota Makassar pada Agustus 2026.

Target Operasional Awal 2027

Berbekal konsistensi tersebut, Bumi Anoa Nusantara Institute ditargetkan mulai beroperasi penuh pada awal tahun 2027. Lembaga ini akan menggalang berbagai kegiatan operasional seperti seminar ilmiah, pelatihan teknis, hingga pengkajian strategis.

Melalui sinergi berkelanjutan bersama para pegiat seni, lembaga adat, komunitas budaya, dan sektor pariwisata, Bumi Anoa Nusantara Institute optimistis mampu meletakkan pondasi utama bagi lahirnya ekosistem ekonomi kreatif yang berdaya saing di Sulawesi Tenggara.

((((Robby.R))))

Sinergi Kawal Integritas,Kadis Dikbud Morowali Utara Beri Ucapan Selamat Hari Lahir Kejaksaan RI Ke-81 Tahun
2 min read

Sinergi Kawal Integritas,Kadis Dikbud Morowali Utara Beri Ucapan Selamat Hari Lahir Kejaksaan RI Ke-81 Tahun

Anton Nius September 4, 2026
MOROWALI UTAR,(Buserinfo.my.id) Jumat 4 September 2026 – Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Daerah Kabupaten Morowali Utara memberikan apresiasi tinggi terhadap dedikasi dan kiprah penegakan hukum di tanah air. Momentum berharga ini bertepatan dengan peringatan Hari Lahir Kejaksaan Republik Indonesia yang ke-81 yang jatuh pada tanggal 2 September.

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah Kabupaten Morowali Utara, Muh. Ridwan Dg. Malureng, S.Ag., secara khusus menyampaikan ucapan selamat dan rasa hormatnya kepada seluruh korps Adhyaksa, khususnya yang bertugas di wilayah hukum Bumi Tepo Asa Aroa.

“Atas nama pribadi dan seluruh keluarga besar Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Morowali Utara, kami mengucapkan Selamat Hari Lahir ke-81 Kejaksaan Republik Indonesia. Apresiasi setinggi-tingginya kami sembahkan kepada insan Adhyaksa yang terus teguh menjadi garda terdepan dalam menjaga keadilan dan hukum di Indonesia,” ujar Muh. Ridwan Dg. Malureng di Kolonodale.


Komitmen Sinergi demi Tata Kelola Pendidikan yang Bersih


Lebih lanjut, Muh. Ridwan menekankan pentingnya sinergi yang kuat antara instansi pendidikan dan lembaga hukum. Menurutnya, pendampingan hukum dan edukasi kesadaran hukum dari pihak Kejaksaan sangat krusial dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel di lingkungan sekolah maupun kedinasan.

“Dunia pendidikan tidak bisa berjalan sendiri. Kami sangat merasakan dampak positif dari program-program Kejaksaan, seperti program Jaksa Masuk Sekolah (JMS) yang memberikan edukasi hukum sejak dini kepada generasi muda kita. Ini adalah fondasi penting untuk membangun karakter bangsa yang taat hukum,” tambahnya.

Melalui momentum Hari Lahir ke-81 ini, Dinas Dikbud Morowali Utara berharap Kejaksaan Agung hingga ke tingkat daerah di Cabang Kejaksaan Negeri (Cabjari) Kolonodale dapat terus bertransformasi menjadi lembaga hukum yang semakin modern, profesional, dan berorientasi pada humanisme.

“Semoga Kejaksaan RI semakin jaya, selalu dicintai masyarakat, dan terus mengawal pembangunan nasional, khususnya di Kabupaten Morowali Utara, demi mewujudkan masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera,” pungkas Kadis Dikbud Morowali Utara. (Red)

(AWP)
Ujian Akuntabilitas di Banggai Laut: Publik Soroti Alokasi APBD-P 2026 dan Fungsi Pengawasan Anggaran
3 min read

Ujian Akuntabilitas di Banggai Laut: Publik Soroti Alokasi APBD-P 2026 dan Fungsi Pengawasan Anggaran

Anton Nius September 4, 2026
BANGGAI LAUT, Buserinfo.my.id,Jumat 4 September 2026 — Tata kelola keuangan Pemerintah Kabupaten Banggai Laut kini tengah mendapat sorotan kritis dari berbagai kalangan. Isu mengenai dugaan penyalahgunaan pinjaman daerah yang ditengarai dimanfaatkan untuk kepentingan non-prosedural, lalu dialokasikan penyelesaiannya melalui APBD Perubahan (APBD-P) tahun anggaran 2026, dinilai memerlukan pengawasan ketat dan pembuktian transparan agar tidak menjadi polemik yang berlarut-larut.

Sebagaimana dikutip dari media Berantas Tipikor, praktik pergeseran anggaran yang dipaksakan demi menutupi celah finansial bermasalah tersebut dinilai para pengamat sebagai bentuk budgetary malpractice (malapraktik anggaran). Jika indikasi ini benar terjadi, hal tersebut dapat menciptakan ilusi keseimbangan fiskal yang semu di atas kertas, sementara potensi kerugian keuangan daerah yang nyata justru mengintai di balik rapinya angka-angka dokumen Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Perubahan.

Formabes Sulteng Angkat Bicara: Jangan Jadikan APBD-P Tameng Pelanggaran

Merespons polemik yang kian menggelinding ini, Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Forum Masyarakat Banggai Bersatu (DPW Formabes) Sulteng turut angkat bicara memberikan tanggapan keras. Pihaknya menegaskan bahwa instrumen APBD Perubahan memiliki khittah konstitusional untuk kepentingan mendesak rakyat, bukan sarana legitimasi atas kebijakan yang menyimpang.

“Kami mengingatkan dengan tegas kepada pihak eksekutif maupun legislatif di Banggai Laut, APBD Perubahan itu instrumen fiskal untuk merespons dinamika daerah dan kepentingan masyarakat, bukan ruang kompromi politik untuk memutihkan atau menutupi rekam jejak pinjaman yang tidak prosedural.Jika ruang penganggaran ini diakali, maka ini adalah bentuk pengkhianatan nyata terhadap hak-hak konstitusional warga Banggai Laut,” ujar Ketua DPW Formabes Sulteng dalam keterangannya.

Formabes Sulteng juga mendesak agar seluruh elemen pengawas tidak menutup mata dan meminta komitmen moral dari para pemangku kebijakan lokal agar mengedepankan prinsip keterbukaan informasi publik.


Fungsi Kontrol DPRD Dipertanyakan


Melihat indikasi pos anggaran yang dinilai tidak rasional ke dalam dokumen APBD-P memicu pertanyaan publik terkait efektivitas fungsi pengawasan legislatif. Lembaga DPRD Banggai Laut yang memegang mandat konstitusional sebagai benteng pertahanan anggaran rakyat sepatutnya menguji setiap perubahan alokasi secara kritis dan mendalam.

Berdasarkan informasi yang dihimpun, publik kini mempertanyakan apakah dinamika dalam ruang sidang pembahasan antara Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan Badan Anggaran (Banggar) sudah berjalan optimal, ataukah ada keterbatasan evaluasi teknis yang membuat potensi ketidaksesuaian prosedur ini luput dari pengawasan. Ketika fungsi checks and balances tidak berjalan maksimal, risiko hukum dan beban keuangan daerah dipastikan akan menumpuk di kemudian hari.


Dampak Nyata pada Hak Masyarakat


Di balik kalkulasi anggaran tersebut, masyarakat Banggai Laut menjadi pihak yang paling menanggung risiko kehilangan opportunity cost. Setiap rupiah dana daerah yang diduga dialokasikan secara tidak sah atau disimpangkan dari peruntukan utamanya merupakan pengurangan atas hak-hak publik.Anggaran daerah yang seharusnya difokuskan untuk percepatan pembangunan infrastruktur jalan antar. desa, peningkatan fasilitas kesehatan dasar, serta pembenahan layanan pendidikan, terancam dikorbankan demi menutupi kewajiban transaksi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.


Desakan Audit Investigatif dan Konfirmasi Pihak Terkait


Guna menjamin kepastian hukum, Aparat Penegak Hukum (APH) bersama Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) didesak untuk melakukan audit investigatif secara menyeluruh dari hulu ke hilir—mulai dari menelusuri legalitas asal-usul pinjaman hingga mekanisme pengesahannya dalam APBD-P.

Hingga berita ini ditayangkan, redaksi terus berupaya melakukan konfirmasi resmi kepada pihak Pemerintah Kabupaten Banggai Laut melalui Sekretaris Daerah (Sekda) selaku Ketua TAPD, serta jajaran Pimpinan DPRD Banggai Laut terkait kejelasan dinamika penyusunan anggaran perubahan ini.Elemen masyarakat sipil, akademisi, dan media massa menegaskan akan terus mengawal transparansi isu ini secara konsisten berbasis data demi menyelamatkan keuangan daerah dan menegakkan prinsip Good Governance.(Tim Redaksi)

Penulis: AWP
Anggota DPRD Morut Muklis DG Mamala Ucapan Selamat Hari Lahir Kejaksaan RI Ke-81
2 min read

Anggota DPRD Morut Muklis DG Mamala Ucapan Selamat Hari Lahir Kejaksaan RI Ke-81

Anton Nius September 3, 2026
SULTENG (MORUT) Kamis 3 September 2026 – Momentum peringatan Hari Lahir Kejaksaan Republik Indonesia (RI) ke-81 yang jatuh pada tanggal 2 September 2026 mendapat apresiasi mendalam dari jajaran legislatif di daerah. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Morowali Utara (Morut), Muklis DG Mamala, menyampaikan ucapan selamat sekaligus menaruh harapan besar terhadap penguatan hukum di tanah air, khususnya di Bumi Tepo Asa Aroa.

Saat dikonfirmasi oleh awak media, Muklis DG Mamala mengungkapkan rasa hormat dan apresiasinya atas dedikasi panjang Korps Adhyaksa yang telah mengawal keadilan di Indonesia selama 81 tahun sejak resmi berdiri secara institusional pada tahun 1945.

“Saya atas nama pribadi dan sebagai Anggota DPRD Kabupaten Morowali Utara mengucapkan selamat memperingati Hari Lahir Kejaksaan RI yang ke-81 kepada segenap jajaran Korps Adhyaksa, khususnya yang bertugas di Kejaksaan Negeri Morowali Utara,” ujar Muklis, Kamis (3/9/2026).

Politisi Morowali Utara ini juga menegaskan pentingnya menyelaraskan semangat perayaan tahun ini dengan komitmen penegakan hukum yang transparan dan berkeadilan. Menurut Muklis, penegakan hukum tidak sekadar berbicara tentang pemberian sanksi, melainkan bagaimana menghadirkan rasa keadilan yang nyata dan menyentuh seluruh lapisan masyarakat kecil.

“Di usia yang ke-81 ini, kita berharap Kejaksaan RI senantiasa jaya, semakin profesional, berintegritas, dan menggunakan hati nurani dalam mengawal hukum. Sinergi yang baik antara lembaga penegak hukum dan pemerintah daerah, termasuk DPRD, menjadi kunci utama dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih serta berwibawa menuju Indonesia Emas,” tambahnya.

Di akhir penyampaiannya, Muklis mengajak seluruh komponen masyarakat Morowali Utara untuk terus mendukung kinerja Kejaksaan Negeri setempat dalam melakukan fungsi pengawasan dan penegakan supremasi hukum demi kemajuan daerah.”Semoga Korps Adhyaksa tetap jaya selalu dan terus menjadi pilar keadilan tepercaya penopang bangsa,” pungkasnya. (Red)

Penulis: AWP
Tuntut Konsistensi Gubernur Anwar Hafid, Aktivis Desak Eksavator Galian C di Jembatan Meko Ditertibkan
3 min read

Tuntut Konsistensi Gubernur Anwar Hafid, Aktivis Desak Eksavator Galian C di Jembatan Meko Ditertibkan

Anton Nius September 3, 2026
SULTENG (POSO),Kamis 3 September 2026 – Janji manis dan komitmen penegakan hukum lingkungan di Sulawesi Tengah kembali menghadapi ujian riil di lapangan. Hingga hari ini, Kamis, 3 September 2026, aktivitas alat berat eksavator milik Jamlek, seorang warga Desa Meko, dilaporkan masih masif mengeruk material galian C di area yang sangat dekat dengan struktur Jembatan Desa Meko, Kecamatan Pamona Barat.

Aktivitas destruktif ini melenggang bebas seakan kebal hukum, menantang wibawa pemerintah daerah dan aparat penegak hukum (APH) yang dinilai publik mendadak terkesan pasif dan menutup mata.

Padahal, Dinas Lingkungan Hidup (DLH) serta Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Sulawesi Tengah sudah secara eksplisit menyatakan bahwa operasional penambangan di lokasi tersebut belum memiliki dokumen perizinan yang lengkap. Sementara itu, pimpinan CV Tiga Putra saat dikonfirmasi beberapa waktu lalu juga mengakui bahwa pihaknya baru mengantongi SIPB (Surat Izin Penambangan Batuan).

Secara hukum, selembar SIPB bukanlah “surat sakti” atau cek kosong bagi pengusaha untuk langsung melakukan pengerukan komersial sebelum mengantongi Persetujuan Lingkungan (UKL-UPL) dan persetujuan RKAB teknis. Namun di lapangan, aturan tersebut tampak hancur seperti macan kertas yang tidak memiliki taji sama sekali.

Kepala Desa Diam Membisu Demi Retribusi, Jamlek Abaikan Kontrol Sosial

Sorotan tajam kini tidak hanya tertuju pada pengusaha, melainkan juga pada otoritas pemerintahan tingkat tapak. Di tengah ancaman kerusakan lingkungan yang nyata, Kepala Desa Meko dinilai hanya diam membisu. Sikap permisif dari pihak pemerintah desa ini memicu dugaan miring dari warga sekitar. Pihak Pemdes diduga sengaja menutup mata hanya demi mengejar setoran retribusi lokal, hingga tega mengorbankan keamanan infrastruktur desa serta mengabaikan dampak kebencanaan ekologis yang mengintai masyarakat di masa depan.

Pertanyaan besar pun muncul dari kalangan publik: Apakah aktivitas galian C yang status izin operasionalnya belum lengkap dan baru mengantongi SIPB ini dibenarkan menarik keuntungan dan menyetor pajak ke negara? Secara regulasi keuangan daerah, setiap eksploitasi MBLB memang dibebani pajak produksi. Namun, memungut retribusi dari aktivitas tambang yang melanggar zonasi jarak aman jembatan dan belum melengkapi dokumen UKL-UPL dari DLH dinilai warga sebagai bentuk “melegalisasi pelanggaran hukum” demi rupiah semata.

Ironisnya, pembangkangan hukum terbuka (contempt of law) ini kian mulus karena Jamlek selaku pemilik armada alat berat juga memilih mengabaikan kontrol sosial media. Upaya persuasif yang telah dilakukan oleh awak media untuk meminta penarikan eksavator demi mencegah hancurnya sempadan sungai sama sekali tidak digubris. Jamlek seakan ikut menutup mata dan telinga, mengabaikan peringatan dini atas ancaman keselamatan tanah kelahirannya sendiri demi meraup keuntungan pribadi sepihak.


Janji Gubernur Jangan Cuma Jadi Jargon Politik.

Jembatan Desa Meko merupakan urat nadi transportasi vital lintas wilayah dan aset negara yang dibiayai oleh uang rakyat. Jika pengerukan di bawah radius aman infrastruktur ini terus dibiarkan tanpa ada tindakan represif, maka ambruknya jembatan tersebut tinggal menunggu waktu.

“Di Tipo dan Sigi pemerintah bisa bertindak tegas menutup tambang secara permanen, kenapa di Jembatan Meko mendadak sunyi? Kami mendesak pihak eksekutif untuk segera menerapkan asas konsistensi hukum,” kecam salah seorang aktivis lingkungan lokal dengan nada geram. “Jangan sampai tunggu jembatannya ambruk baru pemprov sibuk turun lapangan. Janji Gubernur untuk membersihkan tambang nakal jangan cuma jadi jargon politik usang!”

Desakan Aksi Nyata Penertiban dan Penyegelan Lapangan

Diamnya Kepala Desa, otoritas pengawas, serta aparat penegak hukum setempat di tengah deru eksavator Jamlek wajar jika diartikan publik sebagai bentuk pembiaran administratif yang permisif dan mengarah pada pelanggaran jabatan.

Masyarakat dan koalisi sipil kini menuntut langkah nyata dan instan dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah beserta aparat penegak hukum terkait: Turunkan tim investigasi gabungan, sita alat berat eksavator milik Jamlek, periksa aliran dana retribusi desa, dan segel lokasi penambangan sekarang juga.Jika negara tetap memilih memelihara keheningan dan membiarkan keserakahan tambang menabrak aturan, maka masyarakat bersama gerakan sipil menegaskan siap turun ke jalan guna menghentikan paksa operasional tersebut demi keselamatan ruang hidup mereka. (Tim Redaksi)

(AWP)

Skandal’ Hak Nakes:Jaspel Dipangkas 10 Persen,Oknum Kapus di Banggai Diduga “Begal” Uang Insentif Belasan Juta Sebulan!
3 min read

Skandal’ Hak Nakes:Jaspel Dipangkas 10 Persen,Oknum Kapus di Banggai Diduga “Begal” Uang Insentif Belasan Juta Sebulan!

Anton Nius September 2, 2026
SULTENG (BANGGAI),Kamis 3 September 2026 — Di tengah jerit lelah pelayanan kesehatan masyarakat, sebuah skandal memuakkan justru mengoyak internal Dinas Kesehatan Kabupaten Banggai. Hak-hak finansial para tenaga kesehatan (nakes) yang saban hari bertaruh nyawa di garis depan pelayanan diduga kuat telah menjadi ladang pembegalan terstruktur oleh oknum pejabatnya sendiri.

Berdasarkan informasi yang dihimpun dari beberapa media lokal membongkar praktik culas dugaan pemotongan dana Jasa Pelayanan (Jaspel), honor, hingga insentif nakes sebesar 10 persen. Ironisnya, aksi sepihak ini diduga diotaki langsung oleh oknum Kepala Puskesmas (Kapus) yang menggunakan tameng jabatan untuk menindas bawahan.

Modus Operandi: Potong Langsung, Kantongi Belasan Juta per Bulan

Borok ini meledak setelah sejumlah nakes yang sudah tidak tahan lagi atas tekanan memilih “bernyanyi”. Mereka mendatangi langsung Ruang Fraksi Partai Golkar DPRD Kabupaten Banggai untuk mengadukan nasib dan membawa bukti-bukti mencengangkan.

Tenaga Ahli (TA) Fraksi Golkar DPRD Banggai, Muhammad Ramdan, secara gamblang membeberkan kronologi dan modus operandi dugaan penyelewengan dana kesehatan tersebut. Setiap kali anggaran Jaspel atau insentif nakes cair, dana tersebut diduga langsung dipotong sepihak sebesar 10 persen sebelum masuk ke kantong para nakes.

Dari rincian akumulasi yang dibeberkan, nilai uang yang ditilep dari jerih payah para nakes ini tidak main-main. Oknum Kapus tersebut ditaksir berhasil meraup keuntungan pribadi hingga Rp10 juta sampai Rp15 juta setiap bulannya.

Komisi I DPRD Banggai Bereaksi Keras, Agendakan Pemanggilan Kadinkes dan Kepala Puskesmas

Menanggapi laporan yang menyayat rasa keadilan ini, Komisi I DPRD Kabupaten Banggai langsung pasang badan. Parlemen menolak keras jika keringat nakes dikorbankan untuk memuaskan keserakahan oknum pejabat.

Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Banggai, Lisa Sundari, menegaskan bahwa pihaknya menganggap ini sebagai persoalan serius dan tidak akan tinggal diam. Sebagai langkah konkret, Komisi I kini tengah mengagendakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) untuk melayangkan panggilan resmi kepada Kepala Puskesmas se-Kabupaten Banggai serta Kepala Dinas Kesehatan guna membongkar tuntas skandal ini.

Tuntutan Tegas: APH Harus Periksa Semua Kapus, Jangan Tunggu Laporan!

Melihat bobroknya pengelolaan dana kesehatan ini, publik mendesak Aparat Penegak Hukum (APH) bertindak progresif. Polresta Banggai maupun Kejaksaan Negeri (Kejari) Banggai dituntut segera memeriksa seluruh Kepala Puskesmas di bawah naungan Dinas Kesehatan Banggai tanpa harus pasif menunggu laporan resmi di atas meja.

Secara hukum pidana, praktik pemotongan sepihak oleh pejabat publik merupakan tindak pidana korupsi yang diancam pasal berlapis:

* Pasal 12 huruf e UU No. 20 Tahun 2001 (UU Tipikor): Mengatur tentang Pemerasan dalam Jabatan. Pejabat yang memaksa pegawai memberikan sesuatu atau menerima pembayaran dengan potongan, diancam pidana penjara seumur hidup atau paling singkat 4 tahun hingga 20 tahun, serta denda minimal Rp200 juta.

* Pasal 423 KUHP: Menyasar pejabat yang menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum dengan menyalahgunakan kekuasaan untuk memotong pembayaran pegawai, dengan ancaman pidana penjara maksimal 6 tahun.

Jika dalam penyelidikan nanti ditemukan bukti kuat adanya aliran dana ilegal dari pemotongan hak nakes, siapa pun oknum Kapus yang terbukti melakukan pungutan liar (pungli) wajib diproses hukum dan diseret ke meja hijau!

Bupati Harus Perintahkan Inspektorat, Tegakkan Sanksi Pemecatan ASN

Di sisi lain, ketegasan Pemerintah Daerah kini benar-benar diuji. Bupati Banggai Amirudin Tamoreka didesak segera menerbitkan instruksi tertulis kepada Inspektorat Daerah untuk turun melakukan audit investigatif secara menyeluruh ke setiap puskesmas.
Jika audit membuktikan adanya praktik lancung pemotongan hak nakes tersebut, aturan disiplin kepegawaian harus ditegakkan tanpa kompromi:

* Pasal 5 huruf g Peraturan Pemerintah (PP) No. 94 Tahun 2021 tentang Disiplin PNS: Melarang keras PNS melakukan pungutan di luar ketentuan (pungli) dalam bentuk apa pun.

* Sanksi Disiplin Berat (Pasal 8 PP 94/2021): Pelanggaran pungli wajib dijatuhi hukuman berat, mulai dari pencopotan dari jabatan (pembebasan tugas) selama 12 bulan, hingga pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri (pemecatan sebagai PNS).

* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN: Menegaskan bahwa ASN yang dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (inkrah) karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan/korupsi, wajib diberhentikan tidak dengan hormat.

Skandal ini menjadi ujian maut bagi komitmen antikorupsi Pemkab Banggai. Jika DPRD, Pemda, dan aparat penegak hukum lambat bertindak, dikhawatirkan pelayanan kesehatan di puskesmas-puskesmas Banggai dapat terganggu akibat mosi tidak percaya dari para nakes yang dikhianati haknya.(Red)

(AW)
Begini Nasib Mamiek Soeharto, Anak Bungsu Presiden Soeharto, Yang Jarang Tersorot.
1 min read

Begini Nasib Mamiek Soeharto, Anak Bungsu Presiden Soeharto, Yang Jarang Tersorot.

Fak Rozi September 2, 2026

Begini Nasib Mamiek Soeharto, Anak Bungsu Presiden Soeharto, Yang Jarang Tersorot.

Jakarta : http://Burusergapinfo.asia

Mamiek soeharto lebih banyak menghabiskan waktunya di bidang perkebunan dan pelestarian alam, ia dikenal sebagai pemilik taman buah mekar sari di cileungsi bogor.

Berbeda dengan anggota keluarga cendana lainnya yang aktif di dunia politik, mamiek lebih memilih menjaga privasinya, dan tidak terlibat langsung dengan dunia politik.

Diketahui mamiek soeharto pernah menikah dengan pratikno singgih pada tahun 1988, tetapi hubungan mereka berakhir dengan perceraian.

Dari pernikahannya mamiek memiliki satu orang anak, yang bernama wiratama hadi rachmanto.

 

Di terbitkan oleh

BurusergapINFOm.asia

Rutan Dumai Gelar Sidang TPP Usulan Integrasi Warga Binaan
1 min read

Rutan Dumai Gelar Sidang TPP Usulan Integrasi Warga Binaan

Zailani Aceh September 1, 2026

Rutan Dumai Gelar Sidang TPP Usulan Integrasi Warga Binaan

Dumai –http://Burusergapinfo.my.id

Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas IIB Dumai melaksanakan Kegiatan Sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP) dalam rangka pembahasan usulan program integrasi bagi 32 orang warga binaan yang telah memenuhi persyaratan administratif dan substantif. Kegiatan ini dilaksanakan secara virtual melalui Zoom Meeting bersama Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Riau.

Sidang membahas usulan program integrasi berupa Pembebasan Bersyarat (PB) dan Cuti Bersyarat (CB). Dari total 32 orang narapidana yang diusulkan, terdiri atas 10 orang usulan Pembebasan Bersyarat (PB) dan 22 orang usulan Cuti Bersyarat (CB).

Kegiatan diikuti secara virtual oleh Kepala Bidang Perawatan, Pengamanan dan Patnal Kanwil Ditjen Pas Riau bersama Anggota Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP) Kanwil Ditjenpas Riau melalui Zoom Meeting. Sementara dari Rutan Kelas IIB Dumai, kegiatan dihadiri oleh Pejabat Struktural Rutan Kelas IIB Dumai, Bapas Dumai, Anggota TPP Rutan Kelas IIB Dumai, serta Pembimbing Kemasyarakatan (PK) Bapas Dumai.

Dalam pelaksanaan sidang, setiap usulan integrasi dibahas secara komprehensif berdasarkan Laporan Penelitian Kemasyarakatan (Litmas) yang disusun oleh Pembimbing Kemasyarakatan Bapas Dumai, serta mempertimbangkan masukan dari seluruh anggota Tim Pengamat Pemasyarakatan, baik dari Kanwil Ditjenpas Riau, Rutan Kelas IIB Dumai, maupun Balai Pemasyarakatan Dumai.

Program integrasi merupakan salah satu bentuk pembinaan lanjutan yang bertujuan mempersiapkan warga binaan untuk kembali dan beradaptasi di tengah masyarakat secara bertanggung jawab, dengan tetap berada dalam pembimbingan dan pengawasan Balai Pemasyarakatan.(DS)

 

Diterbitkan oleh KAntor pusat Burusergapinfo.my.id

Plt Kasi Intel Kejari Poso: Laporan Dana Kapitasi Sedang Berproses,Kaban BKAD Besok Dipanggil Kejari Poso Terkait Dana Duka
3 min read

Plt Kasi Intel Kejari Poso: Laporan Dana Kapitasi Sedang Berproses,Kaban BKAD Besok Dipanggil Kejari Poso Terkait Dana Duka

Anton Nius Agustus 31, 2026 
  • SULTENG (POSO)– Kejaksaan Negeri (Kejari) Poso mulai membongkar teka-teki pengelolaan keuangan daerah yang diduga sarat penyimpangan. Tidak tanggung-tanggung, dua sektor anggaran yang menyentuh hak dasar masyarakat yakni Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Dinas Kesehatan dan Bantuan Dana Duka pada Dinas Sosial Kabupaten Poso kini resmi masuk dalam radar bidikan korps adhyaksa.

    Ketegasan kejaksaan ini terkonfirmasi langsung pada Senin, 31 Agustus 2026. Saat dihubungi awak media melalui pesan tertulis WhatsApp, Pelaksana Tugas (Plt) Kasi Intel Kejari Poso, Reza Torio Kamba, S.H., menjelaskan perkembangan penyelidikan dan memastikan bahwa hukum tidak akan berkompromi dengan birokrasi yang bermain-main dengan hak rakyat.

    Dana Kapitasi Dinkes Poso: Sempat Tertunda Transisi Jabatan, Kini Mulai Ditelaah

    Laporan resmi yang dilayangkan oleh Forum Pembela Masyarakat Cinta Damai (FPMCD) Kabupaten Poso terkait dugaan penyelewengan Dana Kapitasi JKN di Dinas Kesehatan dipastikan terus menggelinding.
    Reza Torio Kamba tidak menampik bahwa proses hukum sempat berjalan lambat akibat adanya dinamika internal kejaksaan.

    Namun, ia menegaskan bahwa estafet penanganan kasus kini telah berjalan kembali di bawah komando Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Poso.

    “Untuk laporan dana kapitasi Dinas Kesehatan Poso saat ini sementara berproses dalam telaah, berhubung Kasi Intel sebelumnya pindah tugas dan Pak Kajari baru menunjuk saya sebagai PLT Kasi Intel,” ujar Reza secara terbuka kepada media.

    Sinyal ini menjadi peringatan keras bagi internal Dinas Kesehatan Poso bahwa pergantian pejabat di tubuh Kejari tidak akan menghapus atau memeti-eskan laporan dugaan korupsi yang sudah masuk.

    Usut Transparansi Dana Duka, Kejari Poso Jadwalkan Pemeriksaan Kaban BKAD

    Jika kasus Dana Kapitasi baru memasuki babak telaah materi, maka dugaan penyimpangan Bantuan Dana Duka pada Dinas Sosial Poso justru bergerak jauh lebih agresif. Penyidik Kejari Poso tampaknya tidak mau terkecoh oleh laporan di atas kertas dan memilih melakukan strategi

    Verifikasi silang terhadap alur data lintas sektor.Kejari Poso bergerak senyap dengan menyisir data hulu dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) untuk mengantongi daftar riil warga yang meninggal dunia.
    Langkah ini disinkronkan dengan Dinas Sosial selaku verifikator tunggal yang menentukan layak atau tidaknya ahli waris menerima santunan.

    “Kami sudah melakukan koordinasi dengan Dinas Catatan Sipil dan kita sudah dapat data beberapa orang yang berhak menerima uang duka. Kemudian kita juga sudah koordinasi dengan Dinas Sosial selaku verifikator yang memastikan bahwasanya layak atau tidak sang penerima mendapatkan bantuan santunan duka. Jadi datanya sudah kita dapat, termasuk ahli waris juga kita dapat,” urai Plt Kasi Intel dengan nada tegas.

    Kini, bidikan penyidik mengarah pada muara pencairan anggaran, yakni Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Poso. Karena sistem pengeluaran uang daerah menggunakan metode transfer langsung dari kas daerah ke rekening ahli waris, kejaksaan mencium adanya celah yang harus dibuktikan secara empiris.

    Untuk memastikan apakah uang tersebut benar-benar utuh mendarat di rekening rakyat miskin yang berhak, atau justru menguap di tengah jalan, Kejari Poso mengambil tindakan ofensif dengan menjadwalkan pemanggilan resmi terhadap Kepala Badan (Kaban) BKAD Poso pada Selasa, 1 September 2026.

    “Dananya tersebut ditransfer langsung oleh Badan Keuangan Daerah Poso. Untuk memastikan dana tersebut sudah disalurkan kepada ahli waris yang sudah ditetapkan oleh Dinas Sosial, makanya kami memanggil Kepala Badan BKAD Poso untuk dimintai keterangan,” tegas Reza, menutup keterangannya.

    Kepala BKAD Poso Belum Dapat Dikonfirmasi

    Upaya konfirmasi dan perimbangan berita telah dilakukan oleh awak media menjelang agenda pemanggilan oleh penyidik kejaksaan. Namun hingga berita ini ditayangkan, Kepala BKAD Poso belum dapat dikonfirmasi sebab nomor kontak awak media masih diblokir oleh Kaban BKAD

    Harapan Publik terhadap Penegakan Hukum di Poso

    Langkah awal yang di ambil Kejari Poso di akhir Agustus 2026 ini menaruh harapan besar di tengah masyarakat Kabupaten Poso yang mendambakan transparansi penuh atas pengelolaan dana publik.

    Agenda pemeriksaan terhadap Kepala BKAD esok hari dipandang sebagai basis penting kejaksaan untuk mencocokkan validitas data lapangan dengan administrasi keuangan daerah.

    Masyarakat kini terus mengawal jalannya proses hukum ini untuk memastikan seluruh bantuan sosial dan anggaran kedinasan benar-benar tersalurkan secara akuntabel, tepat sasaran, serta bersih dari praktik penyelewengan.

    Satu hal yang pasti kejari Poso sudah memegang ‘kartu as’ berupa data autentik dari Dukcapil dan Dinsos. Jika besok ditemukan ketidaksesuaian (disparitas) dengan bukti transfer dari BKAD, maka dapat dipastikan badai hukum akan segera mengguncang pusat pemerintahan Kabupaten Poso.(Red)

    (Antonius W Palunsu)

Breaking News Nasional

LPPHI Pusat Sorot Dugaan Jual Beli Jabatan Kepala Sekolah di Disdik Makassar, Minta Menteri Pendidikan Turun Tangan & Tuntas Sampai ke Akar-Akarnya
2 min read

LPPHI Pusat Sorot Dugaan Jual Beli Jabatan Kepala Sekolah di Disdik Makassar, Minta Menteri Pendidikan Turun Tangan & Tuntas Sampai ke Akar-Akarnya

September 11, 2026
Polresta Banggai Tangkap 2 Pemuda di Luwuk Pengedar Narkoba, 36 Paket Sabu Disita
1 min read

Polresta Banggai Tangkap 2 Pemuda di Luwuk Pengedar Narkoba, 36 Paket Sabu Disita

September 11, 2026
DIDUGA TANPA PAPAN PROYEK & GAJI NUNGGAK, KMP BATAM DISOROT WARGA
1 min read

DIDUGA TANPA PAPAN PROYEK & GAJI NUNGGAK, KMP BATAM DISOROT WARGA

September 11, 2026
Antrean BBM Mengular di Poros Gowa-Takalar, Bontonompo Macet dan Warga Mulai Resah
2 min read

Antrean BBM Mengular di Poros Gowa-Takalar, Bontonompo Macet dan Warga Mulai Resah

September 11, 2026