September 8, 2026
Beranda » Arsip untuk Anton Nius

Anton Nius

Klarifikasi Telak ATy Landoala: “Uang Dicuci Ya Robek! Kalau Mau Jadi Auditor,Sekolah Dulu Yang Tinggi!”
3 min read

Klarifikasi Telak ATy Landoala: “Uang Dicuci Ya Robek! Kalau Mau Jadi Auditor,Sekolah Dulu Yang Tinggi!”

Anton Nius September 7, 2026
SULTENG (MORUT) Selasa 7 September 2026 — Wakil Komite Pengurus Dana Corporate Social Responsibility (CSR) Desa Ganda-ganda, Aty Landoala, akhirnya angkat bicara [komite pengurus dana CSR]. Ia membantah keras tudingan miring yang dialamatkan kepada dirinya terkait dugaan keterlibatan dalam praktik pencucian uang pengelolaan dana CSR.

Dengan nada bicara yang memadukan humor satir dan sindiran menohok, Aty balik menyerang para pengkritik yang dinilainya hanya bermodal rumor tanpa dasar data.

“Uang apa yang saya cuci? Kalau uang dicuci tentunya robek, seperti mulut orang yang memberikan tuduhan kepada saya,” ujar Aty Landoala saat memberikan keterangan media melalui WhatsApp Selasa (7/9/2026) menanggapi isu yang telanjur menggelinding liar di tengah masyarakat.

Gugat Logika Pengkritik, Beberkan Rekam Jejak 10 Tahun

Aty meradang ketika harta kekayaan pribadinya mulai dari kepemilikan bisnis kos-kosan hingga unit mobil dikait-kaitkan dengan jabatan yang diembannya saat ini. Ia menegaskan bahwa seluruh aset tersebut merupakan murni hasil keringatnya jauh sebelum ia menyentuh kursi Wakil Komite CSR.

“Apa mereka tahu beban hidup saya selama ini, dengan seenaknya berbicara begitu kepada saya? Perlu digarisbawahi, semua ini saya dapatkan sebelum saya ditunjuk sebagai wakil komite,” tegasnya merinci multi-profesi yang digelutinya.

Ia membeberkan rekam jejak pekerjaannya yang panjang di wilayah Morowali Utara:

* Hampir 10 tahun bekerja di PT COR.
Lebih dari 10 tahun dipercaya sebagai Bendahara TKBM.

* Aktif bergerak sebagai kontraktor dengan beberapa proyek yang berhasil didapatkan.

“Jadi bukan cuma satu pekerjaan yang saya jalani. Apa yang saya dapatkan saat ini merupakan murni hasil jerih payah saya selama ini. Lantas kenapa dituduhkan seperti itu? Ingat, jika tuduhan ini tidak benar, ada konsekuensi serius,” jelas Aty mengingatkan pihak penuduh mengenai implikasi hukum jika tidak mampu membuktikan tuduhannya secara sah.

Sindir Kompetensi “Auditor Jalanan” dan Tegaskan Hak Prerogatif Kades

Tidak berhenti di situ, Aty melayangkan kritik tajam terhadap metode penilaian publik yang hanya berbasis pada asumsi dan kabar burung. Menurutnya, tata kelola dana CSR Desa Ganda-ganda dijalankan dengan prinsip administrasi yang ketat dan transparan.

“Dana CSR Desa Ganda-ganda itu diurus pakai laporan tertulis, bukan pakai laporan ‘katanya si A’ atau ‘menurut si B’. Kalau mau jadi auditor, sekolah dulu yang tinggi, jangan cuma modal bibir luwes,” cetus Aty dengan kalimat yang sangat menohok.

Ia juga menambahkan bahwa posisi administratif yang ia duduki saat ini adalah bukti nyata dari kepercayaan penuh otoritas tertinggi desa. Jika kinerjanya bermasalah atau menyalahi aturan, aturan birokrasi sudah pasti mendepaknya dari jabatan tersebut.

“Kalau memang saya bekerja tidak bagus sebagai wakil komite, tentu saya sudah lama diberhentikan oleh Kades. Karena hal ini merupakan prerogatif Pak Kades,” tambahnya.

Serukan Persatuan Warga: Jangan Biarkan Orang Luar Mengatur Kedamaian
Ganda-ganda

Menutup pernyataannya, Aty Landoala memberikan pesan mendalam sekaligus ajakan kepada seluruh masyarakat Desa Ganda-ganda agar tidak mudah terprovokasi oleh isu-isu yang diembuskan oleh pihak luar demi kepentingan tertentu.

“Setiap kali ada isu miring yang masuk ke desa kita, tanyakan pada diri kita apakah ini akan membangun desa kita atau justru merusaknya? Seringkali, orang luar hanya ingin melihat kita gaduh tanpa memberikan solusi apa pun bagi kemajuan Ganda-ganda,” imbaunya.

Aty juga meminta warga untuk mengedepankan asas klarifikasi (tabayun) agar keharmonisan internal desa tetap terjaga dengan baik.

“Oleh karena itu, mari kita saring setiap informasi dengan bijak dan tabayun. Mari kita kembali bersatu mendukung jalannya roda pemerintahan desa demi kesejahteraan kita bersama. Jangan biarkan orang luar mengatur kedamaian di rumah kita sendiri,” pungkas Aty menutup pembelaannya. (Red)

(Antonius W Palunsu)
Fakta Vs Asumsi: Di Balik Megahnya Kantor Desa Ganda-Ganda 2 Lantai Yang Dibiayai CSR Murni
2 min read

Fakta Vs Asumsi: Di Balik Megahnya Kantor Desa Ganda-Ganda 2 Lantai Yang Dibiayai CSR Murni

Anton Nius September 7, 2026
MOROWALI UTARA, Buserinfo.My.Id.Selasa 7 September 2026 — Berdiri megah dengan desain modern dua lantai dan pagar yang representatif, Kantor Desa Ganda-ganda, Kecamatan Petasia, Kabupaten Morowali Utara (Morut), menjadi bukti nyata sebuah transformasi. Tidak tanggung-tanggung, bukan cuma gedung kantor desa, melainkan pagar pembatas kantor desa pun dibangun secara terintegrasi menggunakan anggaran dana CSR murni. Fasilitas pelayanan publik senilai Rp1,8 miliar ini merupakan simbol keberhasilan kepemimpinan desa dalam mengoptimalkan potensi lingkar industri tambang demi kemajuan daerah.

Keterpilihan kembali petahana Haeruddin Azis pada Pilkades bulan Juli lalu menjadi penegasan dari masyarakat. Kemenangan dua periode tersebut lahir dari penilaian objektif warga yang melihat langsung bukti kerja nyata (tangible result), memisahkan antara fakta pembangunan yang sudah rampung dengan asumsi-asumsi sepihak yang kerap berkembang.

Fakta Pembangunan Fisik dan Asas Manfaat

Secara de facto, keseluruhan kompleks bangunan kantor beserta pagar desa 2 lantai ini adalah aset berharga yang kini dinikmati oleh seluruh masyarakat Ganda-ganda. Langkah strategis pemerintah desa dalam mengalihkan seluruh pendanaan infrastruktur utama termasuk pagar pengaman ke dana CSR murni dinilai sebagai langkah cerdas.

Diplomasi anggaran ini berhasil menyelamatkan pos APBDes reguler dari beban pembangunan fisik besar. Efeknya, anggaran dari negara tetap utuh dan dapat dialokasikan secara maksimal untuk program pemberdayaan ekonomi serta kesejahteraan warga.

Keberhasilan Sang Kades dalam Diplomasi Lingkar Tambang

Pencapaian ini menempatkan Haeruddin Azis sebagai sosok pemimpin yang memiliki daya tawar dan kemampuan lobi tinggi. Tidak semua kepala desa mampu mendesak pihak swasta untuk mengucurkan dana CSR secara murni guna membiayai fasilitas publik dan perimeter pagar skala besar tanpa menyentuh anggaran negara sedikit pun.

Keberhasilan ini mencerminkan adanya tata kelola hubungan kemitraan yang kuat, sehat, dan dipercaya oleh perusahaan-perusahaan besar yang beroperasi di wilayah tersebut.
Di bawah kepemimpinannya, pengelolaan dana komite CSR diarahkan pada pembangunan yang memiliki asas manfaat jangka panjang. Kantor desa beserta pagar yang megah ini tidak hanya meningkatkan kualitas pelayanan administrasi publik agar lebih cepat dan nyaman, tetapi juga menjadi pusat kemajuan yang menaikkan marwah pemerintahan desa di tingkat kabupaten.

Jiwa Besar Menghadapi Realitas Politik

Menanggapi dinamika opini dan riak-riak pasca-Pilkades yang berkembang, Haeruddin Azis menunjukkan sikap berjiwa besar khas seorang pemimpin matang. Kepada awak media, beliau secara jujur merefleksikan diri namun tetap memahami bahwa riak tersebut adalah konsekuensi dari posisi yang diembannya.

“Makanya saya kembali bertanya ke diri saya, apa yang salah selama ini yang saya perbuat. Tapi saya pahami karena saya jabatan politik, Pak,” ungkap Kades Azis secara terbuka.

Pernyataan ini menegaskan bahwa beliau menyadari sepenuhnya bahwa setiap kebijakan dalam jabatan politik akan selalu melahirkan dinamika. Namun bagi beliau, fokus utama tetaplah bekerja dan memberikan kontribusi nyata yang akuntabel di dalam struktur APBDes demi kesejahteraan warga.

Gedung kantor desa beserta komplek pagarnya yang megah adalah fakta kemajuan yang tak terbantahkan, sekaligus menjadi legasi kuat dari kepemimpinan Haeruddin Azis yang membawa Desa Ganda-ganda melangkah lebih modern di bumi Morowali Utara. (Red)

Antonius W Palunsu
EKSLUSIF: Dibalik Riak Pasca Pilkades Ganda-Ganda,Ini Penjelasan Resmi Kades Soal Kolaborasi Anggaran dan Pengawasan Melekat BPD
4 min read

EKSLUSIF: Dibalik Riak Pasca Pilkades Ganda-Ganda,Ini Penjelasan Resmi Kades Soal Kolaborasi Anggaran dan Pengawasan Melekat BPD

Anton Nius September 7, 2026
MOROWALI UTARA (Burusergap.Info.My.Id) Senin 7 Agustus 2026 – Jagat maya dan ruang publik digital belakangan ini sengaja diguncang oleh narasi bombastis yang menyudutkan Kepala Desa Ganda-ganda, Haeruddin Azis, serta Wakil Ketua Komite CSR, Aty Landoala. Tudingan miring ditiupkan secara masif: mulai dari isu kepengurusan dinasti, dugaan pengelolaan CSR yang “gelap”, hingga aksi hitung-hitungan harta kekayaan pribadi di media sosial.

Namun, hasil investigasi mendalam redaksi langsung ke pusaran konflik justru menguak fakta yang berbanding terbalik. Tuduhan-tuduhan tersebut tampak rapuh, prematur, dan terindikasi kuat sengaja digoreng oleh oknum luar sebagai riak politik pasca-Pilkades serentak demi merusak stabilitas desa.

Berikut adalah fakta keras dan menohok yang berhasil dihimpun redaksi untuk menguliti habis opini liar tersebut:

* Babak Baru di APH: Kades Kooperatif, Buktikan Tak Ada yang Disembunyikan!

Pihak-pihak yang menggoreng isu pelaporan ke Aparat Penegak Hukum (APH) tampaknya harus gigit jari. Kasus ini memang telah resmi bergulir dan kini tengah ditangani secara serius oleh Tim Penyidik Pidana Khusus (Pidsus) Kejaksaan Negeri Morowali Utara (Kejari Morut). Namun, alih-alih menghindar, Kades Haeruddin Azis justru menunjukkan kelasnya sebagai pemimpin yang taat hukum.

Kades tercatat sudah dua kali memenuhi panggilan penyidik Pidsus Kejari Morut dengan sikap yang sangat kooperatif. Langkah berani Kades ini menjadi tamparan keras bagi para penebar fitnah: proses di Kejaksaan justru menjadi panggung resmi bagi pemerintah desa untuk membuka data dan membuktikan secara transparan bahwa tidak ada sepeser pun dana publik yang digelapkan!

* Catatan Redaksi: Aty Landoala Belum Dikonfirmasi Media

Hingga berita eksklusif ini diturunkan, Wakil Ketua Komite CSR, Aty Landoala, belum berhasil dikonfirmasi oleh awak media untuk memberikan tanggapan langsung terkait polemik yang menyerang dirinya maupun tudingan seputar lonjakan harta kekayaannya di media sosial. Redaksi masih terus berupaya membuka ruang komunikasi guna mendapatkan perimbangan informasi langsung dari yang bersangkutan.

Meski demikian, pembelaan dan pelurusan fakta terkait rekam jejaknya justru mengalir deras dari kesaksian warga lapangan serta klarifikasi resmi dari Kepala Desa.3. Mandat Rakyat Itu.

* Mandat Rakyat Itu Nyata, Bukan Hasil Kongkalikong Jabatan Kades!

Tudingan bahwa penunjukan Aty Landoala di komite CSR merupakan bentuk intervensi sepihak atau “titipan” Kades langsung runtuh oleh fakta administrasi. Melalui konfirmasi via WhatsApp, Kades membongkar bahwa proses pengangkatan menggunakan mekanisme bottom-up alias murni dari bawah.

Sebelum SK diterbitkan, nama-nama calon pengurus dilempar ke masing-masing dusun. Nama Aty Landoala melejit sebagai kandidat terkuat karena murni diusulkan oleh masyarakat di tiap dusun, bukan atas kehendak subjektif Kades.

Logika berpikir para pengkritik medsos pun langsung dipatahkan oleh hasil Pilkades bulan Juli 2026 kemarin. Jika benar kepemimpinan Kades bermasalah, mengapa mayoritas mutlak masyarakat asli Ganda-ganda justru kembali mencoblos dan memenangkan beliau? Legitimasi ini membuktikan: kepercayaan rakyat di bilik suara jauh lebih berkuasa daripada ketikan akun anonim di kolom komentar.

* Menguliti Asal-Usul Kekayaan: Sukses dari Keringat, Bukan Modal “Potong Kompas”

Upaya pembunuhan karakter yang menyerang lonjakan aset pribadi Aty Landoala terkesan sangat dipaksakan dan cenderung bermotif iri dengki. Publik sengaja dibutakan dari rekam jejak mentereng sang wakil komite sebelum ia memangku jabatan sosial ini.

Berdasarkan informasi terpercaya dari seorang warga setempat yang namanya tidak ingin disebutkan, latar belakang finansial Aty Landoala diketahui sudah terbentuk dari kerja kerasnya jauh sebelum dirinya aktif di kepengurusan komite desa. Warga tersebut memaparkan bahwa Aty Landoala merupakan mantan karyawan perusahaan pertambangan nikel, pernah menjadi pengurus di Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM), serta biasa dan pernah mendapatkan pengerjaan proyek fisik resmi dari Pemerintah Daerah. Sumber warga ini mengimbau agar publik melihat rekam jejak nyata tersebut secara objektif dan tidak terburu-buru menghakimi status aset pribadinya.

* Anggaran Dikepung Pengawasan Berlapis: BPD Bukan Pajangan Desa!

Narasi seolah-olah anggaran kolaborasi antara Dana Desa (DD) dan CSR bisa “dimainkan” dengan mudah adalah bentuk pembodohan publik. Kades menegaskan, alur pembiayaan pembangunan desa digodok ketat mulai dari Musyawarah Dusun (Musdus) hingga disahkan di Musrenbangdes.

Seluruh proses pemanfaatan dana tersebut diawasi secara melekat dan super ketat oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai perwakilan resmi masyarakat. Menuduh adanya permainan anggaran sama saja dengan menghina integritas lembaga BPD yang mengawal desa setiap hari. Ketidakpuasan segelintir orang di medsos nyata-nyata lahir dari kurangnya pemahaman terhadap ketatnya alur birokrasi pemerintahan desa.

* Pemanfaatan Riil Dana CSR: Pembangunan Fisik Tanggul Lapangan Bola Senilai Rp882 Juta Terus Dipacu.

Di tengah dinamika kritik yang berkembang di ruang publik, pemerintah desa bersama komite CSR tetap fokus merealisasikan pembangunan fasilitas di lapangan.

Bantahan paling telak atas isu ketidaktransparanan anggaran ini terpampang nyata lewat megaproyek tanggul penahan longsor di lapangan sepak bola desa senilai Rp882 juta. Proyek infrastruktur raksasa yang telah berjalan sejak Juni 2026 ini hingga kini terus dikejar progres fisik penyelesaiannya. Alokasi anggaran ratusan juta tersebut murni bersumber dari dana CSR yang ditransformasikan menjadi infrastruktur beton kokoh demi mengamankan serta meningkatkan fasilitas olahraga publik milik warga Desa Ganda-ganda.

* Menjaga Kondusivitas Desa dan Mendukung Keberlanjutan Pembangunan

“Orang sudah berbuat baik saja masih diobok-obok, apalagi kalau tidak bekerja maksimal,” cetus Kades Haeruddin dengan nada getir namun penuh ketegasan.

Kini, kedewasaan politik masyarakat asli Desa Ganda-ganda menjadi kunci utama. Warga diimbau untuk tidak mudah terpengaruh oleh isu-isu sepihak yang berkembang di media sosial tanpa adanya bukti otentik, melainkan tetap menjaga persatuan demi mendukung program pembangunan desa yang sedang berjalan. Biarkan seluruh proses hukum di Pidsus Kejari Morut berjalan membuktikan kebenaran secara objektif, sementara masyarakat dan jajaran pemerintahan desa fokus melanjutkan agenda kemajuan wilayah demi kesejahteraan bersama.(Redaksi)
Sinergi Kawal Integritas,Kadis Dikbud Morowali Utara Beri Ucapan Selamat Hari Lahir Kejaksaan RI Ke-81 Tahun
2 min read

Sinergi Kawal Integritas,Kadis Dikbud Morowali Utara Beri Ucapan Selamat Hari Lahir Kejaksaan RI Ke-81 Tahun

Anton Nius September 4, 2026
MOROWALI UTAR,(Buserinfo.my.id) Jumat 4 September 2026 – Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Daerah Kabupaten Morowali Utara memberikan apresiasi tinggi terhadap dedikasi dan kiprah penegakan hukum di tanah air. Momentum berharga ini bertepatan dengan peringatan Hari Lahir Kejaksaan Republik Indonesia yang ke-81 yang jatuh pada tanggal 2 September.

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah Kabupaten Morowali Utara, Muh. Ridwan Dg. Malureng, S.Ag., secara khusus menyampaikan ucapan selamat dan rasa hormatnya kepada seluruh korps Adhyaksa, khususnya yang bertugas di wilayah hukum Bumi Tepo Asa Aroa.

“Atas nama pribadi dan seluruh keluarga besar Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Morowali Utara, kami mengucapkan Selamat Hari Lahir ke-81 Kejaksaan Republik Indonesia. Apresiasi setinggi-tingginya kami sembahkan kepada insan Adhyaksa yang terus teguh menjadi garda terdepan dalam menjaga keadilan dan hukum di Indonesia,” ujar Muh. Ridwan Dg. Malureng di Kolonodale.


Komitmen Sinergi demi Tata Kelola Pendidikan yang Bersih


Lebih lanjut, Muh. Ridwan menekankan pentingnya sinergi yang kuat antara instansi pendidikan dan lembaga hukum. Menurutnya, pendampingan hukum dan edukasi kesadaran hukum dari pihak Kejaksaan sangat krusial dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel di lingkungan sekolah maupun kedinasan.

“Dunia pendidikan tidak bisa berjalan sendiri. Kami sangat merasakan dampak positif dari program-program Kejaksaan, seperti program Jaksa Masuk Sekolah (JMS) yang memberikan edukasi hukum sejak dini kepada generasi muda kita. Ini adalah fondasi penting untuk membangun karakter bangsa yang taat hukum,” tambahnya.

Melalui momentum Hari Lahir ke-81 ini, Dinas Dikbud Morowali Utara berharap Kejaksaan Agung hingga ke tingkat daerah di Cabang Kejaksaan Negeri (Cabjari) Kolonodale dapat terus bertransformasi menjadi lembaga hukum yang semakin modern, profesional, dan berorientasi pada humanisme.

“Semoga Kejaksaan RI semakin jaya, selalu dicintai masyarakat, dan terus mengawal pembangunan nasional, khususnya di Kabupaten Morowali Utara, demi mewujudkan masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera,” pungkas Kadis Dikbud Morowali Utara. (Red)

(AWP)
Ujian Akuntabilitas di Banggai Laut: Publik Soroti Alokasi APBD-P 2026 dan Fungsi Pengawasan Anggaran
3 min read

Ujian Akuntabilitas di Banggai Laut: Publik Soroti Alokasi APBD-P 2026 dan Fungsi Pengawasan Anggaran

Anton Nius September 4, 2026
BANGGAI LAUT, Buserinfo.my.id,Jumat 4 September 2026 — Tata kelola keuangan Pemerintah Kabupaten Banggai Laut kini tengah mendapat sorotan kritis dari berbagai kalangan. Isu mengenai dugaan penyalahgunaan pinjaman daerah yang ditengarai dimanfaatkan untuk kepentingan non-prosedural, lalu dialokasikan penyelesaiannya melalui APBD Perubahan (APBD-P) tahun anggaran 2026, dinilai memerlukan pengawasan ketat dan pembuktian transparan agar tidak menjadi polemik yang berlarut-larut.

Sebagaimana dikutip dari media Berantas Tipikor, praktik pergeseran anggaran yang dipaksakan demi menutupi celah finansial bermasalah tersebut dinilai para pengamat sebagai bentuk budgetary malpractice (malapraktik anggaran). Jika indikasi ini benar terjadi, hal tersebut dapat menciptakan ilusi keseimbangan fiskal yang semu di atas kertas, sementara potensi kerugian keuangan daerah yang nyata justru mengintai di balik rapinya angka-angka dokumen Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Perubahan.

Formabes Sulteng Angkat Bicara: Jangan Jadikan APBD-P Tameng Pelanggaran

Merespons polemik yang kian menggelinding ini, Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Forum Masyarakat Banggai Bersatu (DPW Formabes) Sulteng turut angkat bicara memberikan tanggapan keras. Pihaknya menegaskan bahwa instrumen APBD Perubahan memiliki khittah konstitusional untuk kepentingan mendesak rakyat, bukan sarana legitimasi atas kebijakan yang menyimpang.

“Kami mengingatkan dengan tegas kepada pihak eksekutif maupun legislatif di Banggai Laut, APBD Perubahan itu instrumen fiskal untuk merespons dinamika daerah dan kepentingan masyarakat, bukan ruang kompromi politik untuk memutihkan atau menutupi rekam jejak pinjaman yang tidak prosedural.Jika ruang penganggaran ini diakali, maka ini adalah bentuk pengkhianatan nyata terhadap hak-hak konstitusional warga Banggai Laut,” ujar Ketua DPW Formabes Sulteng dalam keterangannya.

Formabes Sulteng juga mendesak agar seluruh elemen pengawas tidak menutup mata dan meminta komitmen moral dari para pemangku kebijakan lokal agar mengedepankan prinsip keterbukaan informasi publik.


Fungsi Kontrol DPRD Dipertanyakan


Melihat indikasi pos anggaran yang dinilai tidak rasional ke dalam dokumen APBD-P memicu pertanyaan publik terkait efektivitas fungsi pengawasan legislatif. Lembaga DPRD Banggai Laut yang memegang mandat konstitusional sebagai benteng pertahanan anggaran rakyat sepatutnya menguji setiap perubahan alokasi secara kritis dan mendalam.

Berdasarkan informasi yang dihimpun, publik kini mempertanyakan apakah dinamika dalam ruang sidang pembahasan antara Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan Badan Anggaran (Banggar) sudah berjalan optimal, ataukah ada keterbatasan evaluasi teknis yang membuat potensi ketidaksesuaian prosedur ini luput dari pengawasan. Ketika fungsi checks and balances tidak berjalan maksimal, risiko hukum dan beban keuangan daerah dipastikan akan menumpuk di kemudian hari.


Dampak Nyata pada Hak Masyarakat


Di balik kalkulasi anggaran tersebut, masyarakat Banggai Laut menjadi pihak yang paling menanggung risiko kehilangan opportunity cost. Setiap rupiah dana daerah yang diduga dialokasikan secara tidak sah atau disimpangkan dari peruntukan utamanya merupakan pengurangan atas hak-hak publik.Anggaran daerah yang seharusnya difokuskan untuk percepatan pembangunan infrastruktur jalan antar. desa, peningkatan fasilitas kesehatan dasar, serta pembenahan layanan pendidikan, terancam dikorbankan demi menutupi kewajiban transaksi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.


Desakan Audit Investigatif dan Konfirmasi Pihak Terkait


Guna menjamin kepastian hukum, Aparat Penegak Hukum (APH) bersama Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) didesak untuk melakukan audit investigatif secara menyeluruh dari hulu ke hilir—mulai dari menelusuri legalitas asal-usul pinjaman hingga mekanisme pengesahannya dalam APBD-P.

Hingga berita ini ditayangkan, redaksi terus berupaya melakukan konfirmasi resmi kepada pihak Pemerintah Kabupaten Banggai Laut melalui Sekretaris Daerah (Sekda) selaku Ketua TAPD, serta jajaran Pimpinan DPRD Banggai Laut terkait kejelasan dinamika penyusunan anggaran perubahan ini.Elemen masyarakat sipil, akademisi, dan media massa menegaskan akan terus mengawal transparansi isu ini secara konsisten berbasis data demi menyelamatkan keuangan daerah dan menegakkan prinsip Good Governance.(Tim Redaksi)

Penulis: AWP
Audit Kerugian Negara Sengaja Diulur? Publik Minta Kejari Poso Seret Auditor BPKP Sulteng Ke Pusaran Kasus DPT Watuawu!
3 min read

Audit Kerugian Negara Sengaja Diulur? Publik Minta Kejari Poso Seret Auditor BPKP Sulteng Ke Pusaran Kasus DPT Watuawu!

Anton Nius September 4, 2026
SULTENG (POSO),Jumat 4 September 2026 – Jeritan dan amarah publik Sulawesi Tengah tampaknya dinilai angin lalu oleh para pemangku kebijakan. Jalur vital logistik nasional Trans Sulawesi di Desa Watuawu, Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah kini resmi menjadi monumen kegagalan infrastruktur sekaligus lambang matinya kepekaan sosial dari aparatur negara. Bagaimana tidak? Dinding Penahan Tanah (DPT) Watuawu yang dibiayai uang rakyat belasan miliar rupiah sudah hancur lebur sejak tahun 2024, namun Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Sulteng dengan santainya baru mengusulkan penanganan permanen pada Tahun Anggaran 2027.

Jeda waktu tiga tahun ini bukan sekadar angka di atas kertas birokrasi, melainkan pertaruhan nyawa masyarakat. Saban hari, para pengguna jalan harus bertaruh nyawa melewati kubangan jalan amblas, menanjak di atas puing-puing material darurat, hingga menyaksikan truk-truk logistik terbalik akibat amblasnya jalan yang tak kunjung diperbaiki secara permanen.


Anggaran DPT Rp16 Miliar Jadi “Monumen Gagal Konstruksi” PT TMJ


Publik tidak lupa bahwa khusus untuk proyek pembangunan DPT Watuawu ini telah menelan anggaran yang fantastis, yakni sebesar Rp16 miliar. Ironisnya, struktur beton bertulang dengan fondasi bored pile yang digadang-gadang kokoh dengan dana belasan miliar yang dikerjakan oleh kontraktor PT TMJ tersebut justru langsung ambruk dalam waktu sekejap setelah selesai dibangun.

Alih-alih mengakui adanya potensi kegagalan konstruksi atau kongkalikong busuk di balik pengerjaan fisik, BPJN Sulteng selalu berlindung di balik tameng klasik, bencana alam dan cuaca ekstrem. Publik menilai dalih ini sangat menohok akal sehat; anggaran sebesar Rp16 miliar seharusnya mampu menghasilkan infrastruktur yang adaptif terhadap geografi setempat, bukan proyek instan garapan PT TMJ yang hancur disapu air hujan pertama.


BPKP Sulteng Lambat, Kejari Poso Didesak Panggil Paksa!


Mandeknya kepastian hukum dalam kasus ini juga memicu kritik pedas yang mengarah pada Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Sulteng. Sudah setahun lamanya kasus dugaan korupsi proyek Watuawu ini dinaikkan ke tahap penyidikan oleh Kejaksaan Negeri (Kejari) Poso, namun hingga kini belum ada satu pun tersangka yang dijebloskan ke penjara.

Alasannya klise: Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN) dari BPKP Sulteng belum kunjung rampung. Lambatnya kinerja auditor BPKP ini membuat publik mendesak agar tim penyidik Kejari Poso segera menggunakan kewenangan hukumnya berdasarkan Pasal 112 ayat (2) KUHAP untuk melakukan panggilan paksa terhadap auditor BPKP Sulteng.

“Kehati-hatian” yang berlarut-larut dari BPKP dan Kejari Poso kini dicurigai publik sebagai bentuk pembiaran yang sengaja mengulur waktu agar kasus ini meredup dan menguap begitu saja. Selama audit keuangan tidak keluar, para pejabat korup dan kroni kontraktor PT TMJ yang merampok hak jalan rakyat atas anggaran Rp16 miliar tersebut terkesan masih bisa tidur nyenyak.


Estafet Kepemimpinan Mandul: Dari Dadi Muradi ke Bambang S. Razak


Kemarahan publik yang sempat memuncak dengan desakan pencopotan Kepala Balai terdahulu, Dadi Muradi, sebenarnya telah direspons Kementerian PU dengan merotasi jabatan kepada Bambang S. Razak, S.T., M.T. Namun, pergantian kursi empuk nomor satu di BPJN Sulteng ini terbukti mandul dan belum membawa perubahan taktis di lapangan.

Gaya kepemimpinan yang lamban dan kompromistis terhadap birokrasi darurat dinilai masih melekat erat. Alasan klasik mengenai penyusunan ulang desain (Review Design) dan koordinasi lintas instansi dengan Balai Wilayah Sungai (BWS) terkesan menjadi skenario penundaan massal untuk melempar tanggung jawab dari satu meja ke meja lainnya, sementara rakyat di lapangan terus memungut korban kecelakaan.


Menanti Ketegasan Menteri PU

Di tingkat pusat, Menteri PU Dody Hanggodo tengah gencar melakukan aksi bersih-bersih dengan mencopot pejabat eselon dan kepala balai yang berkinerja buruk atau tersandung skandal hukum. Kasus DPT Watuawu merupakan ujian nyata bagi kementerian.Apakah mereka akan membiarkan jajarannya di Sulteng terus bekerja dengan ritme “siput” hingga tahun 2027, atau melakukan intervensi radikal demi menyelamatkan urat nadi perekonomian Sulawesi?

Satu hal yang pasti, rakyat Sulawesi Tengah sudah kenyang dengan janji penanganan fungsional. Yang dibutuhkan hari ini adalah hancurnya tembok birokrasi yang lamban, rampungnya audit kerugian negara, dan penyeretan para pelaku gagal konstruksi ke balik jeruji besi. Jalur Watuawu tidak butuh kertas usulan anggaran 2027—jalur Watuawu butuh keadilan dan perbaikan sekarang juga.(Red)

(AWP)
Anggota DPRD Morut Muklis DG Mamala Ucapan Selamat Hari Lahir Kejaksaan RI Ke-81
2 min read

Anggota DPRD Morut Muklis DG Mamala Ucapan Selamat Hari Lahir Kejaksaan RI Ke-81

Anton Nius September 3, 2026
SULTENG (MORUT) Kamis 3 September 2026 – Momentum peringatan Hari Lahir Kejaksaan Republik Indonesia (RI) ke-81 yang jatuh pada tanggal 2 September 2026 mendapat apresiasi mendalam dari jajaran legislatif di daerah. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Morowali Utara (Morut), Muklis DG Mamala, menyampaikan ucapan selamat sekaligus menaruh harapan besar terhadap penguatan hukum di tanah air, khususnya di Bumi Tepo Asa Aroa.

Saat dikonfirmasi oleh awak media, Muklis DG Mamala mengungkapkan rasa hormat dan apresiasinya atas dedikasi panjang Korps Adhyaksa yang telah mengawal keadilan di Indonesia selama 81 tahun sejak resmi berdiri secara institusional pada tahun 1945.

“Saya atas nama pribadi dan sebagai Anggota DPRD Kabupaten Morowali Utara mengucapkan selamat memperingati Hari Lahir Kejaksaan RI yang ke-81 kepada segenap jajaran Korps Adhyaksa, khususnya yang bertugas di Kejaksaan Negeri Morowali Utara,” ujar Muklis, Kamis (3/9/2026).

Politisi Morowali Utara ini juga menegaskan pentingnya menyelaraskan semangat perayaan tahun ini dengan komitmen penegakan hukum yang transparan dan berkeadilan. Menurut Muklis, penegakan hukum tidak sekadar berbicara tentang pemberian sanksi, melainkan bagaimana menghadirkan rasa keadilan yang nyata dan menyentuh seluruh lapisan masyarakat kecil.

“Di usia yang ke-81 ini, kita berharap Kejaksaan RI senantiasa jaya, semakin profesional, berintegritas, dan menggunakan hati nurani dalam mengawal hukum. Sinergi yang baik antara lembaga penegak hukum dan pemerintah daerah, termasuk DPRD, menjadi kunci utama dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih serta berwibawa menuju Indonesia Emas,” tambahnya.

Di akhir penyampaiannya, Muklis mengajak seluruh komponen masyarakat Morowali Utara untuk terus mendukung kinerja Kejaksaan Negeri setempat dalam melakukan fungsi pengawasan dan penegakan supremasi hukum demi kemajuan daerah.”Semoga Korps Adhyaksa tetap jaya selalu dan terus menjadi pilar keadilan tepercaya penopang bangsa,” pungkasnya. (Red)

Penulis: AWP
Tuntut Konsistensi Gubernur Anwar Hafid, Aktivis Desak Eksavator Galian C di Jembatan Meko Ditertibkan
3 min read

Tuntut Konsistensi Gubernur Anwar Hafid, Aktivis Desak Eksavator Galian C di Jembatan Meko Ditertibkan

Anton Nius September 3, 2026
SULTENG (POSO),Kamis 3 September 2026 – Janji manis dan komitmen penegakan hukum lingkungan di Sulawesi Tengah kembali menghadapi ujian riil di lapangan. Hingga hari ini, Kamis, 3 September 2026, aktivitas alat berat eksavator milik Jamlek, seorang warga Desa Meko, dilaporkan masih masif mengeruk material galian C di area yang sangat dekat dengan struktur Jembatan Desa Meko, Kecamatan Pamona Barat.

Aktivitas destruktif ini melenggang bebas seakan kebal hukum, menantang wibawa pemerintah daerah dan aparat penegak hukum (APH) yang dinilai publik mendadak terkesan pasif dan menutup mata.

Padahal, Dinas Lingkungan Hidup (DLH) serta Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Sulawesi Tengah sudah secara eksplisit menyatakan bahwa operasional penambangan di lokasi tersebut belum memiliki dokumen perizinan yang lengkap. Sementara itu, pimpinan CV Tiga Putra saat dikonfirmasi beberapa waktu lalu juga mengakui bahwa pihaknya baru mengantongi SIPB (Surat Izin Penambangan Batuan).

Secara hukum, selembar SIPB bukanlah “surat sakti” atau cek kosong bagi pengusaha untuk langsung melakukan pengerukan komersial sebelum mengantongi Persetujuan Lingkungan (UKL-UPL) dan persetujuan RKAB teknis. Namun di lapangan, aturan tersebut tampak hancur seperti macan kertas yang tidak memiliki taji sama sekali.

Kepala Desa Diam Membisu Demi Retribusi, Jamlek Abaikan Kontrol Sosial

Sorotan tajam kini tidak hanya tertuju pada pengusaha, melainkan juga pada otoritas pemerintahan tingkat tapak. Di tengah ancaman kerusakan lingkungan yang nyata, Kepala Desa Meko dinilai hanya diam membisu. Sikap permisif dari pihak pemerintah desa ini memicu dugaan miring dari warga sekitar. Pihak Pemdes diduga sengaja menutup mata hanya demi mengejar setoran retribusi lokal, hingga tega mengorbankan keamanan infrastruktur desa serta mengabaikan dampak kebencanaan ekologis yang mengintai masyarakat di masa depan.

Pertanyaan besar pun muncul dari kalangan publik: Apakah aktivitas galian C yang status izin operasionalnya belum lengkap dan baru mengantongi SIPB ini dibenarkan menarik keuntungan dan menyetor pajak ke negara? Secara regulasi keuangan daerah, setiap eksploitasi MBLB memang dibebani pajak produksi. Namun, memungut retribusi dari aktivitas tambang yang melanggar zonasi jarak aman jembatan dan belum melengkapi dokumen UKL-UPL dari DLH dinilai warga sebagai bentuk “melegalisasi pelanggaran hukum” demi rupiah semata.

Ironisnya, pembangkangan hukum terbuka (contempt of law) ini kian mulus karena Jamlek selaku pemilik armada alat berat juga memilih mengabaikan kontrol sosial media. Upaya persuasif yang telah dilakukan oleh awak media untuk meminta penarikan eksavator demi mencegah hancurnya sempadan sungai sama sekali tidak digubris. Jamlek seakan ikut menutup mata dan telinga, mengabaikan peringatan dini atas ancaman keselamatan tanah kelahirannya sendiri demi meraup keuntungan pribadi sepihak.


Janji Gubernur Jangan Cuma Jadi Jargon Politik.

Jembatan Desa Meko merupakan urat nadi transportasi vital lintas wilayah dan aset negara yang dibiayai oleh uang rakyat. Jika pengerukan di bawah radius aman infrastruktur ini terus dibiarkan tanpa ada tindakan represif, maka ambruknya jembatan tersebut tinggal menunggu waktu.

“Di Tipo dan Sigi pemerintah bisa bertindak tegas menutup tambang secara permanen, kenapa di Jembatan Meko mendadak sunyi? Kami mendesak pihak eksekutif untuk segera menerapkan asas konsistensi hukum,” kecam salah seorang aktivis lingkungan lokal dengan nada geram. “Jangan sampai tunggu jembatannya ambruk baru pemprov sibuk turun lapangan. Janji Gubernur untuk membersihkan tambang nakal jangan cuma jadi jargon politik usang!”

Desakan Aksi Nyata Penertiban dan Penyegelan Lapangan

Diamnya Kepala Desa, otoritas pengawas, serta aparat penegak hukum setempat di tengah deru eksavator Jamlek wajar jika diartikan publik sebagai bentuk pembiaran administratif yang permisif dan mengarah pada pelanggaran jabatan.

Masyarakat dan koalisi sipil kini menuntut langkah nyata dan instan dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah beserta aparat penegak hukum terkait: Turunkan tim investigasi gabungan, sita alat berat eksavator milik Jamlek, periksa aliran dana retribusi desa, dan segel lokasi penambangan sekarang juga.Jika negara tetap memilih memelihara keheningan dan membiarkan keserakahan tambang menabrak aturan, maka masyarakat bersama gerakan sipil menegaskan siap turun ke jalan guna menghentikan paksa operasional tersebut demi keselamatan ruang hidup mereka. (Tim Redaksi)

(AWP)

Skandal’ Hak Nakes:Jaspel Dipangkas 10 Persen,Oknum Kapus di Banggai Diduga “Begal” Uang Insentif Belasan Juta Sebulan!
3 min read

Skandal’ Hak Nakes:Jaspel Dipangkas 10 Persen,Oknum Kapus di Banggai Diduga “Begal” Uang Insentif Belasan Juta Sebulan!

Anton Nius September 2, 2026
SULTENG (BANGGAI),Kamis 3 September 2026 — Di tengah jerit lelah pelayanan kesehatan masyarakat, sebuah skandal memuakkan justru mengoyak internal Dinas Kesehatan Kabupaten Banggai. Hak-hak finansial para tenaga kesehatan (nakes) yang saban hari bertaruh nyawa di garis depan pelayanan diduga kuat telah menjadi ladang pembegalan terstruktur oleh oknum pejabatnya sendiri.

Berdasarkan informasi yang dihimpun dari beberapa media lokal membongkar praktik culas dugaan pemotongan dana Jasa Pelayanan (Jaspel), honor, hingga insentif nakes sebesar 10 persen. Ironisnya, aksi sepihak ini diduga diotaki langsung oleh oknum Kepala Puskesmas (Kapus) yang menggunakan tameng jabatan untuk menindas bawahan.

Modus Operandi: Potong Langsung, Kantongi Belasan Juta per Bulan

Borok ini meledak setelah sejumlah nakes yang sudah tidak tahan lagi atas tekanan memilih “bernyanyi”. Mereka mendatangi langsung Ruang Fraksi Partai Golkar DPRD Kabupaten Banggai untuk mengadukan nasib dan membawa bukti-bukti mencengangkan.

Tenaga Ahli (TA) Fraksi Golkar DPRD Banggai, Muhammad Ramdan, secara gamblang membeberkan kronologi dan modus operandi dugaan penyelewengan dana kesehatan tersebut. Setiap kali anggaran Jaspel atau insentif nakes cair, dana tersebut diduga langsung dipotong sepihak sebesar 10 persen sebelum masuk ke kantong para nakes.

Dari rincian akumulasi yang dibeberkan, nilai uang yang ditilep dari jerih payah para nakes ini tidak main-main. Oknum Kapus tersebut ditaksir berhasil meraup keuntungan pribadi hingga Rp10 juta sampai Rp15 juta setiap bulannya.

Komisi I DPRD Banggai Bereaksi Keras, Agendakan Pemanggilan Kadinkes dan Kepala Puskesmas

Menanggapi laporan yang menyayat rasa keadilan ini, Komisi I DPRD Kabupaten Banggai langsung pasang badan. Parlemen menolak keras jika keringat nakes dikorbankan untuk memuaskan keserakahan oknum pejabat.

Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Banggai, Lisa Sundari, menegaskan bahwa pihaknya menganggap ini sebagai persoalan serius dan tidak akan tinggal diam. Sebagai langkah konkret, Komisi I kini tengah mengagendakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) untuk melayangkan panggilan resmi kepada Kepala Puskesmas se-Kabupaten Banggai serta Kepala Dinas Kesehatan guna membongkar tuntas skandal ini.

Tuntutan Tegas: APH Harus Periksa Semua Kapus, Jangan Tunggu Laporan!

Melihat bobroknya pengelolaan dana kesehatan ini, publik mendesak Aparat Penegak Hukum (APH) bertindak progresif. Polresta Banggai maupun Kejaksaan Negeri (Kejari) Banggai dituntut segera memeriksa seluruh Kepala Puskesmas di bawah naungan Dinas Kesehatan Banggai tanpa harus pasif menunggu laporan resmi di atas meja.

Secara hukum pidana, praktik pemotongan sepihak oleh pejabat publik merupakan tindak pidana korupsi yang diancam pasal berlapis:

* Pasal 12 huruf e UU No. 20 Tahun 2001 (UU Tipikor): Mengatur tentang Pemerasan dalam Jabatan. Pejabat yang memaksa pegawai memberikan sesuatu atau menerima pembayaran dengan potongan, diancam pidana penjara seumur hidup atau paling singkat 4 tahun hingga 20 tahun, serta denda minimal Rp200 juta.

* Pasal 423 KUHP: Menyasar pejabat yang menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum dengan menyalahgunakan kekuasaan untuk memotong pembayaran pegawai, dengan ancaman pidana penjara maksimal 6 tahun.

Jika dalam penyelidikan nanti ditemukan bukti kuat adanya aliran dana ilegal dari pemotongan hak nakes, siapa pun oknum Kapus yang terbukti melakukan pungutan liar (pungli) wajib diproses hukum dan diseret ke meja hijau!

Bupati Harus Perintahkan Inspektorat, Tegakkan Sanksi Pemecatan ASN

Di sisi lain, ketegasan Pemerintah Daerah kini benar-benar diuji. Bupati Banggai Amirudin Tamoreka didesak segera menerbitkan instruksi tertulis kepada Inspektorat Daerah untuk turun melakukan audit investigatif secara menyeluruh ke setiap puskesmas.
Jika audit membuktikan adanya praktik lancung pemotongan hak nakes tersebut, aturan disiplin kepegawaian harus ditegakkan tanpa kompromi:

* Pasal 5 huruf g Peraturan Pemerintah (PP) No. 94 Tahun 2021 tentang Disiplin PNS: Melarang keras PNS melakukan pungutan di luar ketentuan (pungli) dalam bentuk apa pun.

* Sanksi Disiplin Berat (Pasal 8 PP 94/2021): Pelanggaran pungli wajib dijatuhi hukuman berat, mulai dari pencopotan dari jabatan (pembebasan tugas) selama 12 bulan, hingga pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri (pemecatan sebagai PNS).

* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN: Menegaskan bahwa ASN yang dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (inkrah) karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan/korupsi, wajib diberhentikan tidak dengan hormat.

Skandal ini menjadi ujian maut bagi komitmen antikorupsi Pemkab Banggai. Jika DPRD, Pemda, dan aparat penegak hukum lambat bertindak, dikhawatirkan pelayanan kesehatan di puskesmas-puskesmas Banggai dapat terganggu akibat mosi tidak percaya dari para nakes yang dikhianati haknya.(Red)

(AW)
Sinergi Kawal Pembangunan,Dinas PUPR Poso Ucapakan Dirgahayu Kejaksaan RI Ke-81
2 min read

Sinergi Kawal Pembangunan,Dinas PUPR Poso Ucapakan Dirgahayu Kejaksaan RI Ke-81

Anton Nius September 2, 2026
SULTENG (POSO) Rabu 2 September 2026 – Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Poso, Mappatunru Usman,S.T., menyampaikan ucapan selamat Hari Ulang Tahun (HUT) Kejaksaan Republik Indonesia ke-81 yang jatuh pada hari Rabu, 2 September 2026. Ucapan ini disampaikan sebagai wujud apresiasi atas dedikasi Korps Adhyaksa dalam menegakkan hukum di Indonesia, khususnya dalam mengawal program pembangunan di daerah.

Mappatunru Usman menegaskan bahwa sinergi yang kuat antara jajaran Dinas PUPR dan institusi Kejaksaan merupakan salah satu kunci utama keberhasilan pembangunan daerah. Kolaborasi yang baik memastikan seluruh proyek infrastruktur dapat berjalan sesuai koridor hukum yang berlaku.

“Keluarga besar Dinas PUPR Kabupaten Poso mengucapkan Selamat Hari Ulang Tahun Kejaksaan Republik Indonesia ke-81.Sinergi yang kuat antara PUPR dan Kejaksaan adalah kunci lahirnya infrastruktur yang transparan, akuntabel, dan taat hukum,” ujar Mappatunru Usman.

Kawal Proyek Strategis Daerah

Dalam momentum eksklusif ini, Kepala Dinas PUPR Poso juga memberikan pernyataan khusus mengenai pentingnya pendampingan hukum oleh Kejaksaan terhadap sejumlah proyek strategis daerah tahun anggaran 2026. Menurutnya, pengawalan dari Korps Adhyaksa sangat krusial agar pelaksanaan fisik di lapangan tidak mengalami kendala administrasi maupun hukum.

“Pada tahun anggaran 2026 ini, Kabupaten Poso tengah memacu beberapa program pembangunan infrastruktur berbasis kewilayahan serta penataan kawasan strategis. Kami sangat mengapresiasi peran aktif Kejaksaan dalam memberikan legal assistance (pendampingan hukum) sejak tahap perencanaan hingga pelaksanaan,” jelas Mappatunru.

Ia menambahkan, keterlibatan Kejaksaan dalam mengawasi proyek-proyek penting termasuk proyek fasilitas publik yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat—menjadi benteng utama dalam mencegah terjadinya penyimpangan. Pengawasan ini memastikan setiap rupiah anggaran negara digunakan secara tepat sasaran, efektif, dan efisien.

“Dengan adanya pengawalan hukum yang ketat dan profesional dari Kejaksaan, kami optimistis seluruh target pembangunan infrastruktur di Poso dapat rampung tepat waktu, dengan kualitas optimal, serta memenuhi prinsip akuntabilitas,” lanjutnya.

Di akhir penyampaiannya, Mappatunru berharap kemitraan strategis ini terus terjaga demi keberlanjutan roda pembangunan di Bumi Sintuwu Maroso.
“Mari terus melangkah bersama demi mewujudkan pembangunan Poso yang maju dan berkeadilan. Korps Adhyaksa Jaya!” pungkasnya.(Red)

(ATN)
Hari Lahir Kejaksaan RI Ke-81: Dobrak Mitos Hukum Kaku Lewat Restorative Justice dan Pemburuan Aset
2 min read

Hari Lahir Kejaksaan RI Ke-81: Dobrak Mitos Hukum Kaku Lewat Restorative Justice dan Pemburuan Aset

Anton Nius September 2, 2026
BURUSERGAP INFO.My.Id — Hari ini, Rabu (2/9/2026), Korps Adhyaksa memperingati Hari Lahir Kejaksaan Republik Indonesia yang ke-81.

Bukan sekadar perayaan seremonial, momentum yang bersandar pada pelantikan Mr. R. Gatot Taroenamihardja sebagai Jaksa Agung pertama pada 2 September 1945 silam ini menjadi refleksi besar bagi penegakan hukum di tanah air.

Di usia yang hampir menembus satu abad, Kejaksaan RI kini tengah berada di bawah sorotan tajam publik yang menuntut perubahan radikal. Bagaimana institusi ini menjawabnya?

Mematahkan Stigma “Tajam ke Bawah”

Selama puluhan tahun, hukum di Indonesia kerap dikritik karena dianggap hanya tajam menyasar masyarakat kecil. Namun, beberapa tahun terakhir, Kejaksaan RI melakukan gebrakan yang membalikkan narasi tersebut secara total.

Lewat penerapan Keadilan Restoratif (Restorative Justice), Kejaksaan membuktikan bahwa hukum tidak harus selalu berujung di jeruji besi jika hati nurani bisa dikedepankan.

Kasus-kasus pidana ringan yang menimpa rakyat kecil kini diselesaikan lewat jalur perdamaian dan pemulihan sosial. Langkah humanis ini berhasil menyentuh rasa keadilan sejati yang selama ini dirindukan masyarakat bawah.

Perang Total Melawan Korupsi Kakap

Sebaliknya, taring Kejaksaan justru kian meruncing saat berhadapan dengan para perampok uang negara. Strategi penanganan korupsi kini tidak lagi sekadar memenjarakan badan pelaku, melainkan berfokus pada pemburuan aset secara agresif (follow the money).

Kejaksaan RI secara konsisten membongkar kasus-kasus megakorupsi (mega corruption) yang merugikan keuangan negara hingga triliunan rupiah. Senjata memiskinkan koruptor kini menjadi prioritas utama guna mengembalikan hak-hak ekonomi rakyat yang dirampas.

Tentu saja, jalan ini penuh dengan ranjau. Mulai dari perlawanan balik para koruptor (corruptors fight back) hingga intervensi kepentingan tertentu menjadi tantangan nyata yang harus dihadapi para jaksa di lapangan.

Menatap Tantangan Era Digital

Memasuki usia ke-81, medan pertempuran hukum telah bergeser ke ruang siber. Kejahatan lintas batas (cybercrime) dan pencucian uang berbasis aset digital seperti kripto menuntut jaksa masa kini untuk bertransformasi.

Kejaksaan RI kini terus menggenjot digitalisasi sistem penanganan perkara guna menjamin transparansi publik yang lebih aksesibel.Hari Lahir Kejaksaan ke-81 ini menjadi pengingat abadi bagi setiap insan Adhyaksa di seluruh pelosok Nusantara.

Bahwa di tengah dinamika zaman, posisi mereka adalah benteng terakhir keadilan pidana yang harus tetap berdiri tegak, independen, dan berpihak pada kebenaran.(Red)

(Antonius W Palunsu)
Plt Kasi Intel Kejari Poso: Laporan Dana Kapitasi Sedang Berproses,Kaban BKAD Besok Dipanggil Kejari Poso Terkait Dana Duka
3 min read

Plt Kasi Intel Kejari Poso: Laporan Dana Kapitasi Sedang Berproses,Kaban BKAD Besok Dipanggil Kejari Poso Terkait Dana Duka

Anton Nius Agustus 31, 2026 
  • SULTENG (POSO)– Kejaksaan Negeri (Kejari) Poso mulai membongkar teka-teki pengelolaan keuangan daerah yang diduga sarat penyimpangan. Tidak tanggung-tanggung, dua sektor anggaran yang menyentuh hak dasar masyarakat yakni Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Dinas Kesehatan dan Bantuan Dana Duka pada Dinas Sosial Kabupaten Poso kini resmi masuk dalam radar bidikan korps adhyaksa.

    Ketegasan kejaksaan ini terkonfirmasi langsung pada Senin, 31 Agustus 2026. Saat dihubungi awak media melalui pesan tertulis WhatsApp, Pelaksana Tugas (Plt) Kasi Intel Kejari Poso, Reza Torio Kamba, S.H., menjelaskan perkembangan penyelidikan dan memastikan bahwa hukum tidak akan berkompromi dengan birokrasi yang bermain-main dengan hak rakyat.

    Dana Kapitasi Dinkes Poso: Sempat Tertunda Transisi Jabatan, Kini Mulai Ditelaah

    Laporan resmi yang dilayangkan oleh Forum Pembela Masyarakat Cinta Damai (FPMCD) Kabupaten Poso terkait dugaan penyelewengan Dana Kapitasi JKN di Dinas Kesehatan dipastikan terus menggelinding.
    Reza Torio Kamba tidak menampik bahwa proses hukum sempat berjalan lambat akibat adanya dinamika internal kejaksaan.

    Namun, ia menegaskan bahwa estafet penanganan kasus kini telah berjalan kembali di bawah komando Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Poso.

    “Untuk laporan dana kapitasi Dinas Kesehatan Poso saat ini sementara berproses dalam telaah, berhubung Kasi Intel sebelumnya pindah tugas dan Pak Kajari baru menunjuk saya sebagai PLT Kasi Intel,” ujar Reza secara terbuka kepada media.

    Sinyal ini menjadi peringatan keras bagi internal Dinas Kesehatan Poso bahwa pergantian pejabat di tubuh Kejari tidak akan menghapus atau memeti-eskan laporan dugaan korupsi yang sudah masuk.

    Usut Transparansi Dana Duka, Kejari Poso Jadwalkan Pemeriksaan Kaban BKAD

    Jika kasus Dana Kapitasi baru memasuki babak telaah materi, maka dugaan penyimpangan Bantuan Dana Duka pada Dinas Sosial Poso justru bergerak jauh lebih agresif. Penyidik Kejari Poso tampaknya tidak mau terkecoh oleh laporan di atas kertas dan memilih melakukan strategi

    Verifikasi silang terhadap alur data lintas sektor.Kejari Poso bergerak senyap dengan menyisir data hulu dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) untuk mengantongi daftar riil warga yang meninggal dunia.
    Langkah ini disinkronkan dengan Dinas Sosial selaku verifikator tunggal yang menentukan layak atau tidaknya ahli waris menerima santunan.

    “Kami sudah melakukan koordinasi dengan Dinas Catatan Sipil dan kita sudah dapat data beberapa orang yang berhak menerima uang duka. Kemudian kita juga sudah koordinasi dengan Dinas Sosial selaku verifikator yang memastikan bahwasanya layak atau tidak sang penerima mendapatkan bantuan santunan duka. Jadi datanya sudah kita dapat, termasuk ahli waris juga kita dapat,” urai Plt Kasi Intel dengan nada tegas.

    Kini, bidikan penyidik mengarah pada muara pencairan anggaran, yakni Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Poso. Karena sistem pengeluaran uang daerah menggunakan metode transfer langsung dari kas daerah ke rekening ahli waris, kejaksaan mencium adanya celah yang harus dibuktikan secara empiris.

    Untuk memastikan apakah uang tersebut benar-benar utuh mendarat di rekening rakyat miskin yang berhak, atau justru menguap di tengah jalan, Kejari Poso mengambil tindakan ofensif dengan menjadwalkan pemanggilan resmi terhadap Kepala Badan (Kaban) BKAD Poso pada Selasa, 1 September 2026.

    “Dananya tersebut ditransfer langsung oleh Badan Keuangan Daerah Poso. Untuk memastikan dana tersebut sudah disalurkan kepada ahli waris yang sudah ditetapkan oleh Dinas Sosial, makanya kami memanggil Kepala Badan BKAD Poso untuk dimintai keterangan,” tegas Reza, menutup keterangannya.

    Kepala BKAD Poso Belum Dapat Dikonfirmasi

    Upaya konfirmasi dan perimbangan berita telah dilakukan oleh awak media menjelang agenda pemanggilan oleh penyidik kejaksaan. Namun hingga berita ini ditayangkan, Kepala BKAD Poso belum dapat dikonfirmasi sebab nomor kontak awak media masih diblokir oleh Kaban BKAD

    Harapan Publik terhadap Penegakan Hukum di Poso

    Langkah awal yang di ambil Kejari Poso di akhir Agustus 2026 ini menaruh harapan besar di tengah masyarakat Kabupaten Poso yang mendambakan transparansi penuh atas pengelolaan dana publik.

    Agenda pemeriksaan terhadap Kepala BKAD esok hari dipandang sebagai basis penting kejaksaan untuk mencocokkan validitas data lapangan dengan administrasi keuangan daerah.

    Masyarakat kini terus mengawal jalannya proses hukum ini untuk memastikan seluruh bantuan sosial dan anggaran kedinasan benar-benar tersalurkan secara akuntabel, tepat sasaran, serta bersih dari praktik penyelewengan.

    Satu hal yang pasti kejari Poso sudah memegang ‘kartu as’ berupa data autentik dari Dukcapil dan Dinsos. Jika besok ditemukan ketidaksesuaian (disparitas) dengan bukti transfer dari BKAD, maka dapat dipastikan badai hukum akan segera mengguncang pusat pemerintahan Kabupaten Poso.(Red)

    (Antonius W Palunsu)
Skandal Galian C Desa Meko: Ancaman Jembatan Ambruk dan Proyek Jalan APBD PT TMJ,Publik Tagih Ketegasan Nyata Gubenur Anwar Hafid!
4 min read

Skandal Galian C Desa Meko: Ancaman Jembatan Ambruk dan Proyek Jalan APBD PT TMJ,Publik Tagih Ketegasan Nyata Gubenur Anwar Hafid!

Anton Nius Agustus 31, 2026

SULTENG (POSO), 31 AGUSTUS 2026 — Tabir dugaan praktik lancung tata kelola pertambangan batuan di Kabupaten Poso akhirnya terkuak ke hadapan publik. Sebuah investigasi kolaboratif di lapangan mengonfirmasi adanya ancaman katastrofe lingkungan dan infrastruktur di Kecamatan Pamona Barat. Urat nadi transportasi berupa Jembatan Desa Meko berada dalam bayang-bayang kritis akibat aktivitas pengerukan galian C secara ugal-ugalan oleh CV Tiga Putra.

Ironisnya, alur pasokan material dari zona bahaya ini terendus mengalir deras ke rantai produksi proyek pengaspalan jalan nasional/provinsi yang didanai oleh uang rakyat melalui APBD Provinsi Sulawesi Tengah. Proyek tersebut dikerjakan oleh PT Tunggal Mandiri Jaya (PT TMJ) raksasa kontraktor lokal yang saat ini tengah menjadi sorotan utama menyusul skandal ambruknya Dinding Penahan Tanah (DPT) Watuawu.

Konfirmasi Dinas ESDM: Kantongi Nomor SIPB, Tapi Tanpa Rencana Penambangan Resmi
 
Otoritas Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Sulawesi Tengah saat dikonfirmasi membenarkan bahwa pihaknya telah menerbitkan Surat Izin Penambangan Batuan (SIPB) kepada CV Tiga Putra. Berdasarkan data resmi, izin tersebut tercatat dengan Nomor 22102402921920002 tertanggal 15 Januari 2025, dengan masa izin berlaku selama tiga tahun dan dijadwalkan berakhir pada 15 Januari 2028.
 
Namun, Dinas ESDM Sulteng membongkar fakta administratif yang fatal. Pihak CV Tiga Putra Meko ternyata belum mendapatkan persetujuan dokumen rencana penambangan. Akibat tidak adanya dokumen teknis yang disetujui ini, kapasitas produksi tahunan, batasan volume keruk, hingga metode teknis operasional mereka di lapangan sama sekali tidak diketahui dan tidak terukur oleh instansi pengawas.
 
Pakar hukum pertambangan menilai ada tiga alasan hukum utama mengapa fakta administratif dari Dinas ESDM ini sangat membahayakan posisi CV Tiga Putra :
 
1.Memiliki SIPB Bukan Berarti Boleh Langsung Mengeruk
 
Berdasarkan regulasi turunan UU Minerba No. 3 Tahun 2020, kepemilikan SIPB hanyalah tahap awal legalitas hak wilayah. Untuk bisa melakukan aktivitas penambangan fisik (pengerukan) di lapangan, pemegang SIPB wajib menyusun dan mendapatkan persetujuan atas Dokumen Rencana Penambangan dari Dinas ESDM. Konsekuensinya: Karena dokumen rencana tersebut belum disetujui, maka aktivitas alat berat mereka di dekat Jembatan Meko dikategorikan sebagai aktivitas penambangan tanpa izin operasional yang sah.
 
2.Berisiko Tinggi Pencabutan SIPB Secara Permanen:
 
Fakta bahwa kapasitas produksi, batasan volume keruk, dan metode teknis mereka tidak diketahui oleh pengawas adalah pelanggaran berat terhadap asas Good Mining Practice (Kaidah Teknik Pertambangan yang Baik). Berdasarkan aturan sanksi Minerba, Dinas ESDM memiliki wewenang penuh untuk langsung mengeluarkan Surat Penghentian Sementara Operasi. Jika dalam waktu yang ditentukan mereka tetap menambang tanpa dokumen teknis dan tanpa izin lingkungan (AMDAL/UKL-UPL), Gubernur bisa langsung mencabut Nomor SIPB 22102402921920002 tersebut secara permanen
 
3.Masuk Ranah Tindak Pidana Pertambangan (PETI):
 
Karena tidak ada batasan kuota produksi dan metode teknis yang disetujui, setiap kubik material galian C yang mereka keruk dan jual ke proyek pengaspalan PT TMJ dapat dijerat sebagai tindak pidana Pertambangan Tanpa Izin (PETI). Pengurus CV Tiga Putra bisa dijerat hukum pidana kurungan dan denda finansial yang sangat besar karena melakukan eksploitasi secara liar.

 

DLH Sulteng Bersuara: Operasional CV Tiga Putra Bodong Izin Lingkungan!

Klaim legalitas pertambangan yang selama ini dijadikan perisai operasional oleh CV Tiga Putra resmi runtuh. Berdasarkan konfirmasi eksklusif otoritas Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Provinsi Sulawesi Tengah kepada media ini pada Senin, 31 Agustus 2026, terungkap fakta mengejutkan bahwa CV Tiga Putra belum mengantongi Persetujuan Lingkungan, baik berupa dokumen AMDAL maupun UKL-UPL untuk lokasi tersebut.

Bahkan, otoritas DLH Provinsi menambahkan keterangan yang lebih fatal, jangankan memiliki izin, dokumen permohonan persetujuan lingkungan dari CV Tiga Putra pun sama sekali belum masuk atau terdaftar di meja Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Tengah.

Lebih jauh, DLH Provinsi Sulteng membongkar data bahwa untuk wilayah Desa Meko, satu-satunya entitas korporasi yang memiliki dokumen persetujuan pengelolaan lingkungan hidup yang sah, lengkap, dan terdaftar hanyalah CV Harapan Meko Sejahtera (HMS).

Temuan silang dokumen ini sekaligus mematahkan kekuatan Surat Izin Penambangan Batuan (SIPB) yang diduga dipegang oleh CV Tiga Putra. Berdasarkan UU Minerba Nomor 3 Tahun 2020 [3] dan Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021, SIPB bukanlah izin mutlak yang memberikan hak eksploitasi tanpa batas. Tanpa adanya persetujuan lingkungan dan kepatuhan terhadap kaidah perlindungan fasilitas publik, aktivitas pengerukan di dekat Jembatan Meko tersebut adalah tindakan ilegal dan melawan hukum.

Kelengahan Pengawas dan Jerat Pidana Penadahan PT TMJ

Di tingkat tapak,publik dan aktivis pencinta lingkungan hidup menyuarakan mosi tidak percaya terhadap sistem pengawasan vertikal. Inspektur Tambang wilayah kabupaten Poso dituding mandul dan melakukan pembiaran secara struktural, membuat ekskavator perusahaan bebas mengeruk isi sungai tepat di zona merah jembatan tanpa adanya sanksi evaluasi koordinat.

“Kami melihat ada pembiaran yang kasat mata. DLH sudah menyatakan perusahaan ini tidak punya izin lingkungan, bahkan mengajukan permohonan saja belum pernah. Tetapi mereka tetap bebas merusak bentang alam di bawah hidung pengawas lapangan,” kecam salah seorang tokoh adat Pamona Barat yang meminta identitasnya dirahasiakan.

Keterlibatan PT TMJ sebagai penyerap material dari Desa Meko kian memperberat sanksi hukum yang mengintai. Di tengah beban investigasi dugaan kegagalan konstruksi proyek DPT Watuawu, PT TMJ kini terancam dijerat Pasal 161 UU Nomor 3 Tahun 2020 tentang Minerba terkait penadahan atau pemanfaatan hasil tambang ilegal, dengan ancaman pidana penjara hingga 5 tahun dan denda maksimal Rp100 miliar.

Pihak PT TMJ Memilih Bungkam

Hingga berita ini ditayangkan pada Senin (31/8) siang, pihak manajemen PT Tunggal Mandiri Jaya (PT TMJ) belum bisa dihubungi untuk dimintai klarifikasi. Upaya konfirmasi resmi yang dilayangkan jurnalis melalui saluran komunikasi telepon maupun pesan tertulis terkait pasokan material dari Desa Meko ini tidak mendapatkan respons atau jawaban dari pihak korporasi.

 
Konsistensi Kebijakan dan Pembuktian Janji Anwar Hafid


Skandal Meko-Watuawu ini kini bergulir menjadi bola panas yang mengarah langsung ke meja kerja Gubernur Sulawesi Tengah, Anwar Hafid. Publik menilai kasus ini merupakan tantangan besar terhadap konsistensi kebijakan sang Gubernur yang baru saja mengampanyekan penyelamatan ekosistem air Danau Poso di forum internasional.

Masyarakat Poso dan aliansi sipil kini menolak segala bentuk retorika politik atau cerita pembentukan tim satgas yang lamban. Publik menanti ketegasan nyata dari Gubernur Anwar Hafid untuk segera memerintahkan Dinas ESDM Provinsi Sulawesi Tengah mencabut SIPB PT Tiga Putra, memerintahkan Satpol PP menyegel alat berat di lokasi, serta menginstruksikan Dinas Pekerjaan Umum (PU) untuk melakukan pemutusan kontrak sepihak dan blacklist (daftar hitam) massal terhadap PT TMJ.

Negara tidak boleh kalah oleh keserakahan korporasi tambang tanpa izin lingkungan dan kontraktor pencari keuntungan tidak wajar sebelum Jembatan Meko patah dan menelan korban jiwa rakyat. (RED)

(Antonius W Palunsu)

Berkedok Izin SIPB,CV Tiga Putra Keruk Galian C Dekat Jembatan Meko-Aktivis Desak Kapolres Poso Tangkap Pimpinan Perusahaan dan Sita Alat Eksavator Dilokasi
4 min read

Berkedok Izin SIPB,CV Tiga Putra Keruk Galian C Dekat Jembatan Meko-Aktivis Desak Kapolres Poso Tangkap Pimpinan Perusahaan dan Sita Alat Eksavator Dilokasi

Anton Nius Agustus 30, 2026

SULTENG (POSO),Minggu 30 Agustus 2026 – Praktik pertambangan galian C di Desa Meko,Kecamatan Pamona Barat,Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah kian telanjang mempertontonkan keserakahan korporasi dan mandulnya fungsi pengawasan benteng Aktivitas Penggerukan material sungai yang digawangi oleh CV Tiga Putra kini berada di titik nadir pelanggaran hukum yang sangat fatal tanpa mempedulikan keselamatan publik.Perusahan ini dengan berani mengoperasikan alat berat jenis eksavator untuk mengeruk material galian C di area yang sangat dekat dengan jembatan di Desa Meko.

Aktivitas destruktif ini memicu gelombang kemarahan besar publik maupun para aktivis pencinta lingkungan hidup di kabupaten Poso.Jembatan Meko,yang merupakan infrastruktur viral dan urat nadi transparansi utama masyarakat,kini berada dalam bayang-bayang ancaman.Getaran konstan dari Eksavator dan penggerukan pasir dan kerikil secara masif didekatnya secara instan dapat memicu abrasi liar,menggerus tebing sungai dan meronrong stabilitas struktur tanah yang menopang pondasi jembatan.

Memicu Gelombang Kemarahan Publik dan Pecinta Lingkungan Hidup

Pembiaran yang terkesan disengaja oleh otoritas berwenang ini dipastikan bisa memicu gelombang kemarahan publik dan pecinta lingkungan hidup yang lebih luas.Koalisi masyarakat sipil dan berbagai organisasi lingkungan kini mulai merapatkan barisan.Mereka menilai, penghancuran sistematis terhadap ekosistem sungai meko dan ancaman terhadap fasilitas publik ini adalah pembangkangan hukum yang tidak bisa lagi di toleransi dengan sekadar mediasi atau teguran di atas kertas.

Aktivis lingkungan hidup,indra kepada media ini,minggu (30/8) dengan lantang mengecam keras Pembiaran yang dilakukan oleh otoritas terkait.Indra meminta agar Kapolres Poso, AKBP Alowisius Londar,S.I.K.,untuk segera mengambil tindakan represif tanpa pandang bulu di lapangan sebelum ekskalasi kemarahan massa tak lagi terbendung.

“Kami mendesak Kapolres Poso untuk menurunkan personel,dan menutup total penambangan tersebut,dan memproses pimpinan CV Tiga Putra sesuai hukum yang berlaku di negara ini.Tidak ada kompromi bagi perusak fasilitas publik.Seluruh alat berat berupa Eksavator yang berada dilokasi saat ini harus disita sebagai barang bukti tindak pidana kejahatan lingkungan dan infrastruktur,tegas Indra dengan nada menohok.

Akuntabilitas Kades Meko Dipertanyakan, Aktivis Desak Polisi Telusuri Potensi Gratifikasi.

Selain mendesak aparat kepolisian, sorotan tajam juga diarahkan langsung kepada pemangku kebijakan tertinggi di tingkat desa.Kepala Desa Meko dinilai harus bertanggungjawab penuh atas pembiaran lingkungan di wilayahnya.
kades Meko diduga melakukan Pembiaran secara sadar terhadap aktivitas CV Tiga Putra yang menggeruk material di area dekat jembatan tanpa memperhatikan dampak buruk bagi keselamatan warga sekitar.

“Sangat tidak masuk akal jika seorang Kepala Desa tidak mengakui ada alat berat yang mengobrak -abrik wilayah dekat jembatan desanya sendiri.Untuk itu kami juga meminta Unit Tipidkor Polres Poso untuk memeriksa Kepala Desa Meko guna mendalami apakah ada dugaan Penyalahgunaan wewenang atau indikasi praktik pungutan tidak sah dibalik Pembiaran masalah ini.ujar Indra secara blak-blakan.

Sampai berita ini ditanyakan redaksi masih berusaha mencoba menghubungi Kepala Desa Meko untuk dimintai konfirmasi lebih lanjut terkait hal ini.

Pengakuan Korporasi Mengantongi SIPB Justru Tegaskan Status Ilegal Menurut UU Minerba.

Saat dikonfirmasi awak media,Jumat (29/8) pimpinan CV Tiga Putra mengaku bahwa aktivitas operasional mereka saat ini hanya mengantongi Surat Izin Penambangan Batuan (SIPB).

Namun pengakuan tersebut justru dinilai para aktivis hukum sebagai bumerang yang menegaskan bahwa aktivitas mereka didekat jembatan Desa Meko adalah ilegal.Berdasarkan UU Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Minerba.Izin SIPB terikat pada koordinat Wilayah Surat Izin Penambangan Batuan (WISIPB) yang sah.

Mengingat Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai melarang keras penambangan dalam jarak minimal 500 meter dari hulu jembatan, maka titik pengerukan di dekat Jembatan Meko dipastikan berada di luar koordinat izin sah mereka. Menambang di luar koordinat izin, menurut Pasal 158 UU Minerba, adalah Tindak Pidana Penambangan Tanpa Izin (Ilegal) dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara dan denda Rp100 Miliar.

Aroma Busuk Skandal Penadah Material Ilegal Proyek APBD

Konflik di Desa Meko ini disinyalir tidak berdiri sendiri. Indra mengungkap adanya dugaan kuat aliran material dari CV Tiga Putra yang mengalir subur untuk menyuplai proyek pemerintah. Dua perusahaan kontraktor yang saat ini memegang proyek dari anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) Provinsi Sulawesi Tengah diduga kuat mengambil material galian C dari lokasi bermasalah tersebut.

“Ini ironi yang memuakkan. Uang rakyat dari APBD Provinsi digunakan untuk mendanai proyek, tetapi materialnya dibeli dari lokasi penambangan dekat jembatan yang merusak infrastruktur rakyat sendiri!

Kami meminta penegak hukum dan Kejaksaan untuk segera memanggil dan memeriksa pimpinan kedua perusahaan kontraktor proyek APBD tersebut. Berdasarkan Pasal 161 UU Nomor 3 Tahun 2020 tentang Minerba, menampung atau memanfaatkan material tambang dari hasil pengerukan yang tidak sah adalah tindak pidana murni,” tambah Indra.

Kadis Bina Marga Provinsi Didesak Beri Teguran Keras

Lebih lanjut, Indra juga menyoroti tanggung jawab moral dan struktural instansi jajaran Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah yang membawahi pengerjaan infrastruktur daerah. Ia meminta ketegasan dari pucuk pimpinan dinas terkait agar tidak ikut menutup mata terhadap skandal ini.

“Kami mendesak Kepala Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Sulawesi Tengah,Dr.Ir.Faidul Keteng,S.T.,M.Si.,M.T.,IPU.,untuk segera memberikan teguran keras kepada kedua perusahaan kontraktor tersebut.

Dinas Bina Marga tidak boleh membiarkan rekanan proyeknya menjadi penadah material yang bersumber dari pelanggaran ruang, apalagi sampai merusak aset jembatan yang seharusnya dilindungi oleh negara,” cetus Indra secara gamblang.

Tindakan nekat CV Tiga Putra di dekat Jembatan Meko juga menantang UU Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan atas UU Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan. Jika pengerukan di dekat jembatan ini sampai menyebabkan Jembatan Meko runtuh atau putus akibat pergeseran tanah, ancaman pidana bagi aktor intelektual korporasi melonjak drastis hingga 15 tahun penjara dan denda maksimal Rp 15 Miliar.

Publik kini menunggu keberanian Kapolres Poso, jajaran Ditreskrimsus Polda Sulteng, dan ketegasan Kadis Bina Marga Provinsi. Apakah hukum akan ditegakkan dengan menyita ekskavator, memeriksa Kades Meko, serta mem-black list kontraktor nakal tersebut? Ataukah kasus ini dibiarkan menguap sementara Jembatan Meko dibiarkan roboh perlahan? Kemarahan publik kini berada di ujung tanduk.(Red)

(Antonius W Palunsu)

Tuduhan Jembatan Mangkrak Kabose Adalah Salah Besar : Otoritas Bongkar Fakta Dokumen APBD dan Restrukturisasi Pejabat
2 min read

Tuduhan Jembatan Mangkrak Kabose Adalah Salah Besar : Otoritas Bongkar Fakta Dokumen APBD dan Restrukturisasi Pejabat

Anton Nius Agustus 30, 2026

SULTENG (POSO),Minggu 30 Agustus 2026 – Spekulasi liar dan suara sumbang yang menggelinding bebas di media sosial terkait dugaan mangkraknya proyek jembatan Kayamanya–Bonesompe (Kabose) Poso akhirnya dipatahkan secara telak oleh otoritas terkait.Pihak Internal PUPR Kabupaten Poso menegaskan bahwa proyek jembatan fiktif atau mangkrak yang digembar-gemborkan selama ini adalah salah besar, lantaran dokumen perencanaan anggaran memang sama sekali tidak memuat item pembangunan fisik jembatan penghubung tersebut.

Berdasarkan data otentik yang dihimpun, proyek Kabose murni merupakan pengerjaan dan peningkatan kapasitas ruas jalan darat dalam Kota Poso. Langkah meluruskan bias informasi ini dinilai krusial agar tidak dimanfaatkan oleh oknum tidak bertanggung jawab untuk memperkeruh situasi keamanan dan memicu konflik sosial di Bumi Poso.

Dokumen Perencanaan: Bersih dari Anggaran Jembatan

Pihak otoritas secara detail menjelaskan kepada awak media bahwa dalam 3 kali masa penganggaran yang telah berjalan, pos anggaran yang dialokasikan seluruhnya diperuntukkan bagi infrastruktur jalan kota yang menghubungkan wilayah Kayamanya dan Bonesompe.

“Masyarakat harus paham bahwa apa yang digembar-gemborkan di luar sana mengenai jembatan ditiadakan itu keliru total. Memang pembangunan jembatan belum ada dan tidak pernah masuk skema. Yang tertera di dalam dokumen anggaran dan peta spasial adalah pembangunan salah satu ruas jalan darat utama dalam kota, yang secara populis disebut jalur Kabose,” tegas pihak otoritas.

Kekeliruan publik dinilai terjadi akibat framing opini sepihak yang menyebarkan narasi keliru. Ketika masyarakat tidak melihat adanya struktur fisik jembatan di lapangan, isu tersebut langsung digoreng menjadi kasus kegagalan proyek atau indikasi tindak korupsi, padahal realisasi fisik di lapangan wajib tunduk pada perencanaan hitam di atas putih.

Fakta Administratif: Pergantian 4 PPK Picu Hambatan Teknis

Selain masalah salah persepsi proyek, dinamika internal birokrasi turut andil dalam lambatnya akselerasi penyelesaian administrasi di lapangan. Tercatat, dalam rentang waktu 3 kali masa penganggaran tersebut, posisi Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) telah mengalami pergantian hingga hampir 4 kali.

Pintu Informasi Terbuka: Stop Percaya Isu Sumbang

Menyikapi polemik yang rentan memicu bias di ruang publik ini, otoritas meminta masyarakat Poso untuk bersikap kritis, dewasa, dan tidak menelan mentah-mentah rumor yang beredar di grup-grup percakapan digital maupun media sosial.
Masyarakat yang membutuhkan kejelasan informasi dihimbau untuk datang langsung ke kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Poso.

Pihak dinas menyatakan pintu transparansi terbuka lebar bagi siapa saja yang ingin mencocokkan isu lapangan dengan data dokumen APBD dan rencana tata ruang yang sah.
Langkah konfirmasi langsung ke Dinas PUPR Poso ini ditegaskan sebagai satu-satunya cara valid untuk menyaring informasi, sekaligus menjaga semangat perdamaian Sintuwu Maroso dari ronggongan hoaks yang sengaja dihembuskan pihak luar.(Red)

(Antonius W Palunsu)

Jeritan Rakyat Kecil RSUD Luwuk:Biaya Parkir Mencekik, Empati Bupati Amirudin dan DPRD Banggai Dipertanyakan!
3 min read

Jeritan Rakyat Kecil RSUD Luwuk:Biaya Parkir Mencekik, Empati Bupati Amirudin dan DPRD Banggai Dipertanyakan!

Anton Nius Agustus 30, 2026

SULTENG (BANGGAI),Minggu 30 Agustus 2026 – RSUD Luwuk kini bukan lagi sekadar tempat mencari kesembuhan, melainkan menjelma menjadi beban finansial yang mencekik berkedok retribusi parkir yang mencekik leher rakyat kecil. Gelombang protes warga miskin di media sosial kian memuncak, mengirimkan tamparan keras bagi jalannya roda Pemerintahan Kabupaten Banggai. Warga mengecam keras sikap abai Bupati Amirudin Tamoraka dan para anggota DPRD Kabupaten Banggai yang dinilai menutup mata dan telinga dari penderitaan rakyat yang memilih mereka.

“Kami ke rumah sakit karena terpaksa, keluarga kami sakit, bukan mau rekreasi! Ongkos parkir yang mahal membuat kami tidak bisa menjenguk, bahkan harus menahan lapar demi membayar parkir,” tulis salah satu netizen dalam postingan yang viral baru-baru ini.

Ketegasan tuntutan masyarakat bukan tanpa bukti konkret. Di lapangan, amarah publik telah bertransformasi menjadi kesaksian-kesaksian memilukan yang langsung membongkar fakta di gerbang RSUD Luwuk. Kepada awak media pada Kamis, 27 Agustus 2026, salah seorang pengunjung mengungkapkan rasa penyesalan sekaligus tagihan janji politik yang selama ini diabaikan oleh sang penguasa daerah.

“Saat pemilihan kemarin, kami masih memilih Pak Amirudin karena kami menaruh harapan besar beliau dapat mensejahterakan masyarakat kecil,” ujar pengunjung tersebut dengan nada kecewa mendalam. “Akan tetapi, apa yang terjadi saat ini? Kami kadang takut ke rumah sakit untuk sekadar melihat keluarga yang sakit, karena ongkos parkir yang cukup terasa mahal bagi kami. Apalagi kalau kendaraan kami sampai bermalam, harganya sudah lain lagi dan melambung tinggi.

“Ia menambahkan, di tengah kepasrahan rakyat atas ketidakadilan tarif ini, mereka tidak tahu lagi harus mengadu ke mana selain ke meja sang bupati. “Untuk itu, ke mana lagi kami mengadu kalau bukan kepada Bapak Bupati sebagai pemegang kebijakan tertinggi di daerah ini?” cetusnya retoris.

Ironi ini terasa sangat menyakitkan dan menohok rasa keadilan publik. Di tengah himpitan ekonomi yang kian sulit, masyarakat kecil dipaksa membayar tarif parkir yang mahal. Sementara itu, berdasarkan hasil rapat evaluasi Komisi III DPRD Banggai, terungkap fakta memuakkan: setoran pengelola parkir RSUD Luwuk ke Pendapatan Asli Daerah (PAD) diduga hanya berkisar Rp1 juta hingga Rp1,5 juta per bulan.

Angka setoran yang sangat mini dan tidak rasional ini memicu kecurigaan publik akan adanya skandal kebocoran anggaran atau pungutan liar berskala besar. Logika publik pun dipertanyakan: ke mana larinya uang ratusan ribu kendaraan berkunjung setiap harinya jika setoran ke daerah seminim itu? Mengapa rakyat kecil yang harus diperas, sementara ada pihak-pihak di lingkaran kekuasaan yang diduga kenyang menikmati hasilnya?

Kesaksian ini menjadi bukti tak terbantahkan bahwa tarif parkir RSUD Luwuk bukan sekadar masalah administrasi atau retribusi daerah semata, melainkan penghalang nyata bagi akses kesehatan masyarakat miskin. Sangat ironis ketika sebuah rumah sakit yang dibangun dengan uang rakyat justru menjadi tempat yang menakutkan bagi warga miskin untuk menjenguk saudaranya yang sedang bertaruh nyawa, hanya karena dihantui oleh tarif parkir kendaraan yang mencekik.


Kini, bola panas berada sepenuhnya di tangan Bupati Amirudin Tamoraka. Pilihan berada di tangan beliau: membuktikan bahwa dirinya adalah pemimpin yang mendengarkan jeritan rakyat yang memilihnya, atau membiarkan rasa tidak percaya masyarakat kian mengkristal dan menjadi noda hitam dalam catatan kepemimpinannya. Warga tidak butuh alasan retorika birokrasi; yang mereka butuhkan adalah tindakan nyata untuk segera menurunkan dan merasionalisasi biaya parkir hari ini juga. Jika bupati dan para anggota dewan tetap menyepelekan “jeritan” ini dan menolak melakukan hearing serta evaluasi total, jangan heran jika rahim ketidakpercayaan rakyat akan melahirkan mosi tidak percaya total pada pemilu mendatang.


Rakyat membayar pajak, rakyat juga yang menggaji para anggota dewan dan bupati. Sudah sepatutnya kekuasaan itu digunakan untuk melindungi yang lemah, bukan justru membiarkan mereka menderita di gerbang rumah sakit milik daerah sendiri. Evaluasi tarif parkir RSUD Luwuk bukan lagi sekadar opsi, melainkan harga mati yang harus segera dituntaskan sebelum kemarahan rakyat tak lagi terbendung.(Red)


(Anton W Palunsu)

 

 

 

 

Galian C Desa Meko Diduga Ilegal,CV Tiga Putra Akui Hanya Kantongi SIPB dan Pasok Material Ke PT TMJ
2 min read

Galian C Desa Meko Diduga Ilegal,CV Tiga Putra Akui Hanya Kantongi SIPB dan Pasok Material Ke PT TMJ

Anton Nius Agustus 29, 2026

SULTENG (POSO)– Dugaan aktivitas galian C ilegal yang beroperasi di aliran sungai Desa Meko, Kecamatan Pamona Barat, Kabupaten Poso,Sulawesi Tengah akhirnya menemui titik terang. Saat dikonfirmasi oleh awak media melalui sambungan telepon pada Sabtu (29/8/2026), pimpinan CV Tiga Putra secara terbuka mengakui bahwa perusahaannya saat ini baru sebatas mengantongi dokumen Surat Izin Pertambangan Batuan (SIPB).

Pengakuan ini menjadi sorotan tajam para aktivis lingkungan di Kabupaten Poso. Sesuai regulasi UU No. 3 Tahun 2020 tentang Minerba, dokumen SIPB hanyalah izin prinsip dasar. Pemegang SIPB dilarang melakukan aktivitas pengerukan dan pengangkutan material di lapangan jika belum mengantongi dokumen teknis operasional berupa persetujuan Rencana Kerja Anggaran Biaya (RKAB) dari Dinas ESDM Provinsi dan dokumen kelayakan lingkungan (UKL-UPL).

Tidak hanya itu, pimpinan CV Tiga Putra juga membeberkan bahwa material hasil pengerukan sungai Desa Meko tersebut saat ini diambil oleh dua perusahaan, di mana salah satunya adalah kontraktor besar, PT TMJ.Menanggapi pengakuan tersebut, Aktivis Lingkungan Hidup Kabupaten Poso, Randy, mendesak Gubernur Sulawesi Tengah, Anwar Hafid, untuk segera mengambil tindakan nyata.

“Kami meminta Gubernur untuk segera memerintahkan dinas terkait menindak tegas dan menutup galian C CV Tiga Putra ini. Jangan menunda-nunda waktu, jangan nanti sudah terjadi bencana ekologis dan merugikan masyarakat Desa Meko baru pemerintah bergerak,” tegas Randy.

Berdasarkan aturan hukum yang berlaku, pihak penampung atau pembeli material dari tambang yang belum lengkap izin operasionalnya (seperti PT TMJ) juga dapat dijerat sanksi pidana penadahan sesuai Pasal 161 UU Minerba dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara dan denda maksimal Rp100 miliar.

Warga bersama aktivis lingkungan menegaskan akan segera membawa bukti pengakuan lisan ini ke aparat penegak hukum jika aktivitas alat berat di Desa Meko tidak dihentikan total hari ini.

Sementara itu, Kapolsek Pamona Barat saat dihubungi oleh awak media melalui sambungan telepon guna dimintai konfirmasi terkait penegakan hukum di wilayahnya, hingga berita ini diturunkan belum mengangkat telepon.

Redaksi Burusergap Info.My.Id berkomitmen penuh untuk terus mengawal, menginvestigasi, dan menyuarakan dugaan aktivitas galian C ilegal di Desa Meko ini secara konsisten. Pemberitaan akan terus diproduksi dan disebarluaskan hingga Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah serta Aparat Penegak Hukum (APH) mengambil tindakan nyata untuk menutup total aktivitas tambang yang membahayakan keselamatan warga tersebut.(Red)

(Antonius W Palunsu)

Guncang Poros Politik Poso 2029: Muhaimin Yunus Hadi,Sang “Singa Parlemen” Siap Turun Gunung Bela Rakyat Kecil!
4 min read

Guncang Poros Politik Poso 2029: Muhaimin Yunus Hadi,Sang “Singa Parlemen” Siap Turun Gunung Bela Rakyat Kecil!

Anton Nius Agustus 29, 2026

SULTENG (POSO),Sabtu 29 Agustus 2026 – Peta politik menjelang Pilkada Poso 2029 mendadak berguncang hebat akibat gempa politik yang tak terbendung! Nama Muhaimin Yunus Hadi, S.E., atau yang akrab disapa Mimin, kini melesat bak meteor yang siap membelah langit politik, menjadi figur paling fenomenal, kontroversial, sekaligus magnet suara terbesar untuk menduduki takhta kepemimpinan, baik sebagai Bupati maupun Wakil Bupati Poso mendatang.

Walaupun pesta demokrasi Pilkada Poso maupun Pilgub Sulteng 2029 masih menyisakan beberapa tahun lagi, genderang perang politik sudah bertalu-talu dan gelombang pergerakan bawah tanah telah membakar mesin pemenangan dari sekarang! Mantan Anggota DPRD Kabupaten Poso dan DPRD Provinsi Sulawesi Tengah ini dinilai memegang “kunci takdir” dan memiliki nyali baja sekeras karang yang dibutuhkan untuk melahirkan fajar baru di Bumi Sintuwu Maroso melalui 3 Pilar Program Kerja Revolusioner yang siap menggebrak ketimpangan sistemik.

Singa Parlemen yang Menjelma Jadi Panglima Rakyat: Mengguncang Arus Utama

Rekam jejak Muhaimin di panggung politik Sulawesi Tengah tidak sekadar berjalan, melainkan menorehkan tinta emas penuh keberanian yang mencengangkan. Setelah menuntaskan pengabdiannya di kursi legislatif, Mimin menolak untuk tunduk pada zona nyaman. Ia justru memilih turun gunung ke garis depan pertempuran jalanan, membakar semangat massa, dan menahkodai Forum Pemuda Masyarakat Cinta Damai (FPMCD) Poso.

Di bawah komando besi sang panglima, FPMCD menjelma menjadi kekuatan pembebas yang mendobrak tembok keangkuhan para pemangku kebijakan. Aksi-aksi heroik berskala masif yang dipimpinnya sukses menghentak kesadaran publik: mulai dari menggebrak dan menduduki ruang sidang DPRD Poso demi menyelamatkan nasib ratusan pedagang pasar hingga memicu heroisme massa, sampai aksi mengepung dan melumpuhkan Depot Pertamina demi membela urat nadi puluhan sopir truk yang tercekik kelangkaan solar subsidi!

MANIFESTO REVOLUSI POSO 2029: 3 PILAR PERUBAHAN TOTAL

Untuk mewujudkan keadilan hakiki, Muhaimin Yunus Hadi secara spektakuler merumuskan cetak biru (blueprint) masa depan Poso melalui tiga poros gerakan radikal:

PILAR 1: REVOLUSI EKONOMI KERAKYATAN & KEDAULATAN SINTUWU MAROSO Slogan: “Rakyat Berdaulat, Perut Kenyang, Dompet Tebal!”Program ini mendobrak monopoli pasar dan memberikan proteksi penuh kepada pedagang kecil, petani, nelayan, serta kaum pekerja di Poso melalui tiga langkah konkret:

* Perlindungan Pedagang Tradisional & UMKM: Menjamin stabilitas tarif sewa lapak/pertokoan yang pro-rakyat kecil dan menghentikan penggusuran sewenang-wenang. Pemerintah hadir sebagai perisai, bukan beban bagi pedagang.

* Satgas Kedaulatan Energi & Subsidi: Menjamin ketersediaan solar subsidi bagi sopir truk/angkutan, pupuk bagi petani, dan BBM bagi nelayan dengan pengawasan super ketat untuk memberantas mafia penimbun.

* Hilirisasi Hasil Bumi Lokal: Membangun pusat pengolahan hasil pertanian (kakao, cengkeh) dan perikanan berbasis komunitas di Poso, agar nilai tambah ekonomi dinikmati langsung oleh masyarakat lokal.

PILAR 2: REVOLUSI KEADILAN SOSIAL & PERISAI HAK SIPIL

Slogan: “Hukum Tajam ke Atas, Menjadi Perisai bagi Rakyat Kecil!”Menghapus trauma masa lalu dan memastikan negara hadir untuk melindungi, menghormati, serta menjamin hak-hak asasi setiap warga sipil Poso tanpa pandang bulu:

* Bantuan Hukum Gratis & Pembelaan Hak Sipil: Menyediakan posko perlindungan hukum di setiap kecamatan untuk membela warga sipil yang menghadapi diskriminasi, kriminalisasi, atau menjadi korban salah sasaran dalam kebijakan keamanan.

* Penyelesaian Akar Konflik & Rekonsiliasi Total: Mengubah pendekatan keamanan dari militeristik menjadi pendekatan kesejahteraan, keadilan sosial, dan dialog terbuka guna mengikis habis akar radikalisme secara permanen.

* Sintuwu Maroso Integrity System: Membuka posko pengaduan masyarakat langsung yang terhubung ke meja pimpinan daerah untuk memberantas pungutan liar (pungli) dan korupsi di tingkat birokrasi.


Penyelesaian Akar Konflik & Rekonsiliasi Total: Mengubah pendekatan keamanan dari militeristik menjadi pendekatan kesejahteraan, keadilan sosial, dan dialog terbuka guna mengikis habis akar radikalisme secara permanen.Sintuwu Maroso Integrity System: Membuka posko pengaduan masyarakat langsung yang terhubung ke meja pimpinan daerah untuk memberantas pungutan liar (pungli) dan korupsi di tingkat birokrasi.

PILAR 3: REVOLUSI PEMUDA BERDAYA & INFRASTRUKTUR BERKEADILAN

Slogan: “Anak Muda Memimpin, Desa Membangun!”Menggerakkan potensi pemuda (fokus utama FPMCD) sebagai motor penggerak pembangunan dari desa ke kota secara merata:

* Poso Youth Creative & Entrepreneur Hub: Membangun pusat pelatihan digital, keterampilan teknis, dan permodalan khusus anak muda Poso di setiap wilayah (termasuk Poso Pesisir, Lore, Pamona, dan Tojo) agar lahir pengusaha-pengusaha baru.

* Beasiswa Pemuda Pejuang Poso: Jaminan beasiswa kuliah hingga tuntas bagi anak-anak berprestasi dari keluarga kurang mampu, petani, dan nelayan untuk mencetak generasi teknokrat masa depan Poso.

* Infrastruktur Logistik Berkeadilan: Mempercepat konektivitas jalan kantong produksi di wilayah-wilayah terisolasi agar distribusi barang lancar, harga komoditas stabil, dan tidak ada lagi ketimpangan pembangunan antarwilayah di Poso.

Manuver Kontestasi Spektakuler Jangka Panjang: Runtuhnya Poros Kekuasaan Lama!

Meski hari pemungutan suara masih berada di cakrawala tahun 2029, investasi sosial, gelombang dukungan fanatik dari arus bawah, serta pemaparan visi yang sangat taktis ini telah menciptakan efek domino yang mematikan bagi para rival politiknya.

Pengamat politik papan atas menilai, Poso masa depan tidak lagi butuh pemimpin salon yang hanya duduk manis di balik meja, melainkan butuh “Singa Petarung” sejati seperti Mimin,tokoh legendaris yang siap berdarah-darah di garis depan bersama rakyatnya!

Apakah Muhaimin Yunus Hadi akan menghentak sejarah dengan maju sebagai Bupati sang penentu takdir arah kebijakan, atau menjadi Wakil Bupati eksekutor lapangan yang super agresif dan tak tertandingi?

Satu hal yang mutlak,manuver politik jangka panjang sang Ketua FPMCD ini dipastikan akan memporak-porandakan dominasi elite politik usang, tidak hanya di Poso, melainkan akan merombak total konstelasi politik di tingkat Provinsi Sulawesi Tengah.(Red)

(Antonius W Palunsu)

Kejari Poso Siap “On The Track”,BPKP Sulteng Justru Pilih Bungkam Diminta Konfirmasi , Formabes Ultimatum Kirim Surat Terbuka Ke Presiden
4 min read

Kejari Poso Siap “On The Track”,BPKP Sulteng Justru Pilih Bungkam Diminta Konfirmasi , Formabes Ultimatum Kirim Surat Terbuka Ke Presiden

Anton Nius Agustus 29, 2026

SULTENG (POSO)-Ketidakpastian hukum atas lambatnya perhitungan kerugian keuangan negara pada proyek Dinding Penahan Tanah (DPT) Watuawu memicu gelombang kemarahan publik. Proyek bernilai puluhan miliaran rupiah dari anggaran negara yang berujung gagal konstruksi tersebut hingga kini menyandera kepastian hukum. Penyidikan di Kejaksaan Negeri (Kejari) Poso yang telah bergulir nyaris setahun lebih seolah menabrak tembok besar akibat lambannya “kalkulator” Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Sulawesi Tengah.

Kondisi di lapangan menunjukkan kerusakan kasatmata yang setiap hari mengancam keselamatan jiwa pengguna jalan Trans Sulawesi. Ironisnya, lambatnya kinerja penegakan hukum ini dinilai berbanding terbalik dengan penderitaan warga Desa Watuawu yang dipaksa mengisap debu dan polusi akibat sisa-sisa proyek yang telantar. Bungkamnya otoritas terkait memicu tudingan miring di tengah masyarakat: apakah ada intervensi politik luar biasa di balik mandeknya angka kerugian negara?

Kejari Poso Mengaku ‘On The Track’,Bola Panas Kini Ditangan BPKP Sulteng

Di tengah sorotan tajam publik, Kejaksaan Negeri Poso akhirnya angkat bicara mengenai mandeknya kasus ini. Saat dihubungi awak media pada Jumat, 28 Agustus 2026, Plt. Kasi Intel Kejari Poso menjelaskan bahwa melalui Bidang Tindak Pidana Khusus (Pidsus), pihaknya selalu aktif berkoordinasi dan mengikuti petunjuk BPKP Sulteng. Bidang Pidsus diklaim terus berkomunikasi aktif melengkapi dokumen pendukung yang dibutuhkan atau yang diminta oleh auditor.

“Belum terbitnya hasil PKN (Penghitungan Kerugian Negara) tentunya Pidsus menunggu hasil PKN BPKP. Pastinya BPKP juga karena prinsip kehati-hatian, di mana auditor mungkin saja masih memerlukan pendalaman atau klarifikasi tambahan terkait dokumen dan hasil validasi lapangan agar perhitungannya akurat secara hukum,” ujar Plt. Kasi Intel Kejari Poso.

Pihak Kejaksaan menegaskan bahwa Laporan PKN ini merupakan alat bukti krusial untuk mengukur kerugian negara secara valid. Oleh karena itu, Bidang Pidsus mengedepankan asas kecermatan. Status hukum selanjutnya dijanjikan akan segera diumumkan begitu hasil perhitungan final serta gelar perkara selesai dilakukan. Kejari Poso memastikan perkara ini tetap berjalan on the track secara profesional.

Formabes Apresiasi Kejari Poso: Masalah Murni di Meja BPKP Sulteng

Merespons penjelasan tersebut, Ketua DPW Forum Masyarakat Bersatu (Formabes) Sulawesi Tengah memberikan apresiasi terhadap kinerja Kejaksaan Negeri Poso. Langkah objektif ini menegaskan bahwa dari sisi penegak hukum, berkas perkara dan pemeriksaan saksi-saksi sebenarnya sudah berjalan optimal. Kendala utama penuntasan kasus ini dinilai memang murni berada di meja BPKP Perwakilan Sulteng.

Secara hukum, Kejaksaan memang tidak boleh gegabah menetapkan seseorang menjadi tersangka korupsi tanpa adanya unsur “Kerugian Keuangan Negara yang Nyata dan Pasti” sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 25/PUU-XIV/2016. Hasil audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN) dari BPKP merupakan alat bukti surat utama yang wajib dipegang jaksa sebelum mengumumkan tersangka ke publik. Tanpa adanya audit resmi BPKP, penetapan tersangka sangat rawan digugat oleh pihak pengacara melalui jalur Praperadilan yang bisa membatalkan status hukum tersebut.

Apresiasi dari Formabes ke pihak Kejaksaan ini sekaligus menjadi strategi melokalisir masalah. Hal ini membuktikan bahwa komitmen pemberantasan korupsi di daerah Poso tidak mandek di kejaksaan, melainkan tertahan akibat lambatnya birokrasi perhitungan di BPKP Sulteng. Kondisi ini memberikan tekanan moral yang kuat kepada auditor BPKP Sulteng agar segera merampungkan ekspose (gelar perkara) bersama penyidik kejaksaan dan mengeluarkan angka kerugian riil proyek tersebut.

Ultimatum Aksi Massa dan Surat Terbuka ke Presiden RI

Kendati memahami posisi hukum Kejaksaan, Formabes bersama tokoh masyarakat Watuawu tetap melayangkan ultimatum keras demi memperjuangkan hak-hak warga. Jika dalam waktu dekat BPKP Sulteng tidak kunjung mengeluarkan angka pasti kerugian negara, mereka siap bergerak bersama aktivis antikorupsi lainnya untuk menggelar aksi demonstrasi besar-besaran di depan Kantor Kejari Poso dan BPKP.

Tidak main-main, Formabes juga menegaskan akan membawa persoalan ini langsung ke tingkat tertinggi pemerintahan. Mengingat kedudukan BPKP yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Negara, Formabes dalam waktu dekat segera mengirimkan Surat Terbuka kepada Presiden RI Prabowo Subianto jika belum ada hasil konkret. Langkah ini diambil guna melaporkan buruknya kinerja pengawasan anggaran di daerah yang dinilai menyandera komitmen pemberantasan korupsi nasional.

Formabes menyatakan gerakan ini dibentengi oleh landasan hukum yang absolut, yakni UUD 1945, UU No. 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum, serta PP No. 43 Tahun 2018 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pemberantasan Korupsi yang menjamin hak masyarakat untuk mencari, memperoleh, memberikan informasi, serta mendapatkan respons dari penegak hukum.

Otoritas Auditor BPKP Masih Memilih Bungkam

Kontras dengan penjelasan Kejari Poso yang mengaku agresif melengkapi berkas dan pengawalan ketat dari Formabes, pihak BPKP Sulteng justru menunjukkan sikap sebaliknya. Upaya konfirmasi yang dilakukan awak media kepada Ketua Tim Auditor BPKP Sulteng melalui sambungan telepon maupun pesan tertulis WhatsApp,Sabtu (29/8/2026) hingga berita ini diterbitkan tidak mendapatkan respons sama sekali.

Sikap diam dan terkesan menghindari kejaran jurnalis ini semakin mempertebal kekecewaan publik. Masyarakat Poso dan para aktivis kini menanti, apakah BPKP Sulteng akan bergerak cepat menyelesaikan kalkulasinya, atau membiarkan institusi mereka terus dicap lambat berlindung di balik dinding birokrasi, sementara warga bertaruh nyawa di jalan raya yang rusak.(Red)

(Tim Redaksi)

Duet Maut Bupati dan Ketua DPRD Morut! Tendangan Simbolis Delis – Warda Bakar Semangat Liga Pelajar ASKAB PSSI Morut 2026
2 min read

Duet Maut Bupati dan Ketua DPRD Morut! Tendangan Simbolis Delis – Warda Bakar Semangat Liga Pelajar ASKAB PSSI Morut 2026

Anton Nius Agustus 28, 2026

SULTENG (MOROWALI UTARA),Jumat 28 Agustus 2026 — Lapangan Morokoa, Kolonodale mendadak bergemuruh! Kompetisi sepak bola paling bergengsi antar-pelajar, Liga Pelajar ASKAB PSSI Morowali Utara (Morut) 2026, resmi ditabuh pada Jumat (28/8).Kemeriahan pecah saat dua tokoh nomor satu di eksekutif dan legislatif Morut melakukan aksi simbolis yang membakar adrenalin seluruh penonton.

Ketua DPRD Morowali Utara, Warda Dg Mamala, SE, dan Bupati Morowali Utara, Delis Julkarson Hehi, menyuguhkan kolaborasi apik di tengah lapangan. Bola yang menggelinding manis dari kaki Warda langsung disambar dengan tendangan bertenaga oleh Bupati Delis.

Detik itulah yang menjadi penanda sejarah dimulainya perburuan takhta juara bagi pesepak bola muda di Bumi Tepo Asa Aroa.Turnamen akbar ini langsung dibuka dengan big match tensi tinggi yang mempertemukan SMAN 1 Lembo vs SMKN 1 Petasia.16 Tim Bertarung Gratis, Berburu Hadiah Puluhan Juta Rupiah.

Tidak tanggung-tanggung, ajang ini diikuti oleh 16 tim tangguh perwakilan sekolah dari seluruh pelosok kecamatan di Morowali Utara. Guna memberikan panggung seluas-luasnya bagi talenta lokal, ASKAB PSSI Morut menggratiskan seluruh biaya pendaftaran.Ketua ASKAB PSSI Morut yang juga anggota DPRD Morut, Arief Ibrahim, menegaskan bahwa kompetisi ini merupakan panggung murni untuk anak daerah.

“Ini khusus lokal Morowali Utara. Perwakilan sekolah dari semua kecamatan,” tegas Arief Ibrahim.Demi membakar motivasi para peserta, panitia telah menyiapkan total hadiah hingga puluhan juta rupiah. Bukan hanya trofi juara 1 sampai 4, penghargaan bergengsi untuk kategori individu seperti Top Scorer (pencetak gol terbanyak), Pemain Terbaik, dan Kiper Terbaik juga siap diperebutkan.Misi Besar Menuju Porprov X Sulteng dan Level Nasional

Bukan sekadar turnamen biasa, Liga Pelajar ASKAB Morut 2026 adalah kawah candradimuka untuk menyaring bibit emas. Momentum ini menjadi langkah awal persiapan Morut untuk mengguncang panggung Porprov X Sulawesi Tengah.

Ketua DPRD Morut, Warda Dg Mamala, yang hadir langsung memberikan dukungan penuh, menaruh harapan langit terhadap masa depan atlet muda Morut.

“Melalui Liga Pelajar ini, kita berharap anak-anak kita di Morut berprestasi dan membawa nama daerah ke tingkat yang lebih tinggi, bahkan sampai tingkat Nasional!” seru Warda dengan penuh optimisme.

Dukungan masif dari pemerintah dan legislatif ini dinilai menjadi angin segar untuk membuka ruang kreatif generasi muda, mengasah bakat, sekaligus menanamkan mental sportivitas baja sejak usia sekolah.

Acara pembukaan ini juga dihadiri oleh Kapolres Morowali Utara AKBP Junaidy Anthonius Weken,S.I.K.,Wakil Ketua ASKAB PSSI Morut, Usman Ukkas, jajaran anggota DPRD Morut, serta pejabat terkait lainnya.

Dari Lapangan Morokoa, genderang perang olahraga telah ditabuh. 16 tim siap baku hantam strategi, satu panggung suci kompetisi, dan satu mimpi besar: membawa sepak bola Morowali Utara terbang tinggi mengukir prestasi.(Red)

(Antonius W Palunsu)

Breaking News Nasional

BBM dan LPG 3 Kg Langka di Makassar, LSM PERAK Desak APH Usut Dugaan Mafia Distribusi
2 min read

BBM dan LPG 3 Kg Langka di Makassar, LSM PERAK Desak APH Usut Dugaan Mafia Distribusi

September 7, 2026
Mewakili Kapolrestabes Makassar, Kapolsek Tamalate Bersama Walikota Makassar Hadiri Pesta Rakyat Kecamatan Tamalate.
2 min read

Mewakili Kapolrestabes Makassar, Kapolsek Tamalate Bersama Walikota Makassar Hadiri Pesta Rakyat Kecamatan Tamalate.

September 7, 2026
Kepala UPT Samsat Banggai Laut Minta Maaf, Jelaskan Kendala Lokasi Razia
2 min read

Kepala UPT Samsat Banggai Laut Minta Maaf, Jelaskan Kendala Lokasi Razia

September 7, 2026
Miris !!Projek Revitalisasi SMKN 1 Rajadesa ,Di duga abaikan undang – undang keselamatan kerja /K3
2 min read

Miris !!Projek Revitalisasi SMKN 1 Rajadesa ,Di duga abaikan undang – undang keselamatan kerja /K3

September 7, 2026