Uncategorized

Ketika Pengabdian Kemanusiaan Dibalas Peluru di Papua, Sandiang Kaya Ndapa Namung Desak Pelaku Ditangkap dan Dihukum

Kupang —http://Burusergapinfo.my.id

Kematian tiga aparatur sipil negara (ASN) yang sedang menjalankan tugas pelayanan masyarakat di Distrik Muliama, Kabupaten Jayawijaya, Papua Pegunungan, dalam aksi penembakan pada Rabu (9/9/2026), kembali menggugah keprihatinan publik.

Mereka datang bukan untuk berperang. Mereka datang membawa tugas, pelayanan, dan tanggung jawab negara kepada masyarakat.

Namun, pengabdian tersebut justru berakhir tragis. Tiga aparatur Dinas Pertanian Kabupaten Jayawijaya dilaporkan tewas dalam aksi penembakan.

Ketiga korban yakni Willi Mbuik, CPNS Dinas Pertanian Kabupaten Jayawijaya asal Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT); drh. Alfonsius Albinus Mehan, dokter hewan pada Dinas Pertanian Kabupaten Jayawijaya asal Maumere, Kabupaten Sikka, NTT; serta Aprida Rapi, Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan Dinas Pertanian Kabupaten Jayawijaya asal Toraja, Sulawesi Selatan.

Duka atas peristiwa tersebut turut disampaikan pemuda dan mahasiswa asal Sumba Timur, Sandiang Kaya Ndapa Namung.

Bagi Sandiang, tragedi tersebut bukan sekadar persoalan kriminalitas. Ada persoalan kemanusiaan yang jauh lebih besar ketika seseorang yang sedang menjalankan tugas pelayanan justru kehilangan nyawa.

“Mereka berangkat untuk menjalankan tugas negara. Mereka bukan membawa senjata untuk melakukan kekerasan, tetapi membawa pelayanan dan bantuan pangan bagi masyarakat. Sangat menyakitkan ketika pengabdian kemanusiaan justru dibalas dengan peluru,” kata Sandiang, Kamis (10/9/2026).

Menurutnya, kematian ketiga korban merupakan duka bagi keluarga, daerah asal, masyarakat Papua, NTT, Sulawesi Selatan, sekaligus seluruh bangsa Indonesia.

Anak Muda Tidak Boleh Diam Melihat Kekerasan

Sandiang mengatakan generasi muda harus memiliki keberanian untuk bersuara ketika terjadi kekerasan terhadap manusia.

Menurutnya, sikap kritis anak muda bukan berarti memperkeruh keadaan, melainkan mendorong negara agar tidak abai terhadap keselamatan rakyat dan para pengabdi negara.

“Sebagai anak muda, kita tidak boleh terbiasa melihat kekerasan lalu menganggapnya sebagai sesuatu yang biasa. Nyawa manusia tidak boleh kehilangan nilainya hanya karena perbedaan wilayah, kepentingan, ataupun konflik yang terjadi,” tegasnya.

Ia menilai setiap warga negara memiliki hak untuk hidup dan memperoleh perlindungan, termasuk mereka yang bertugas di daerah dengan tingkat kerawanan keamanan tinggi.

Karena itu, menurut Sandiang, negara harus mampu memastikan bahwa tugas pelayanan publik dapat berlangsung tanpa mengorbankan keselamatan para petugas.

Pelaku Harus Ditangkap, Bukan Dibiarkan

Sandiang mendesak aparat keamanan segera mengungkap secara menyeluruh kasus tersebut dan menangkap pihak-pihak yang bertanggung jawab.

Ia meminta proses hukum dilakukan secara profesional, transparan, dan berdasarkan bukti, sehingga masyarakat memperoleh kepastian bahwa kasus tersebut benar-benar ditangani.

“Kami mendesak aparat segera mengungkap kasus ini, mengejar dan menangkap pelaku, kemudian memprosesnya sesuai hukum. Jangan sampai kematian tiga orang yang sedang mengabdi kepada masyarakat hanya menjadi berita duka yang kemudian dilupakan,” ujarnya.

Ia juga menegaskan bahwa tuntutan terhadap penegakan hukum bukan berarti mengabaikan akar persoalan konflik di Papua.

Sebaliknya, menurut Sandiang, persoalan keamanan dan konflik harus diselesaikan dengan pendekatan yang menjunjung tinggi kehidupan manusia, hukum, keadilan, serta penghormatan terhadap masyarakat sipil.

“Kita boleh berbeda pandangan tentang banyak hal, tetapi tidak boleh berbeda dalam menghormati nyawa manusia. Kekerasan tidak boleh menjadi jalan keluar,” katanya.

Duka NTT untuk Aparatur Sipil Negara (ASN) Terbaik yang Mengabdi di Papua

Sandiang menyampaikan belasungkawa secara khusus kepada keluarga Willi Mbuik dan drh. Alfonsius Albinus Mehan, dua putra NTT yang sedang mengabdikan diri di Papua.

Ia mengatakan, keberadaan keduanya di Papua menjadi gambaran bahwa semangat pengabdian orang NTT tidak dibatasi oleh jarak dan batas daerah.

“Hari ini NTT kehilangan dua putra yang sedang mengabdi jauh dari tanah kelahirannya. Mereka pergi membawa semangat pelayanan. Karena itu, duka keluarga mereka adalah duka kita bersama. Dari NTT, kami menyampaikan solidaritas dan penghormatan kepada keluarga yang ditinggalkan,” tutur Sandiang.

Ia juga menyampaikan belasungkawa kepada keluarga Aprida Rapi yang berasal dari Toraja, Sulawesi Selatan.

“Tiga korban berasal dari daerah yang berbeda, tetapi mereka dipersatukan oleh satu hal: pengabdian kepada masyarakat dan negara. Mereka adalah anak bangsa. Karena itu, tidak boleh ada sekat antara NTT, Sulawesi Selatan, Papua, maupun daerah lainnya ketika kita berbicara tentang kemanusiaan,” tambahnya.

Negara Harus Hadir Melindungi Mereka yang Mengabdi

Lebih jauh, Sandiang meminta pemerintah melakukan evaluasi terhadap sistem perlindungan bagi ASN, tenaga kesehatan, tenaga pertanian, dan seluruh pekerja pelayanan publik yang bertugas di wilayah rawan konflik.

Menurutnya, pelayanan kepada masyarakat tidak boleh berjalan dengan mengorbankan keselamatan manusia.

“Negara harus hadir bukan hanya ketika terjadi tragedi, tetapi juga sebelum tragedi terjadi. Mereka yang dikirim untuk melayani masyarakat harus mendapatkan jaminan keamanan yang layak,” katanya.

Sandiang berharap tragedi tersebut menjadi momentum bagi pemerintah untuk memperkuat perlindungan terhadap masyarakat dan para pengabdi negara di Papua.

Ia juga mengajak masyarakat, khususnya generasi muda, untuk tidak menyebarkan informasi yang belum terverifikasi maupun narasi yang dapat memperkeruh suasana.

Menurutnya, kritik harus tetap disampaikan dengan kepala dingin dan berpihak pada kemanusiaan.

“Kita boleh marah atas tragedi ini, tetapi kemarahan harus diarahkan kepada penegakan hukum dan pencarian keadilan, bukan kepada kebencian terhadap kelompok atau daerah tertentu. Kita harus tetap menjadi manusia ketika menghadapi kekerasan,” tegas Sandiang.

Ia menutup pernyataannya dengan doa bagi para korban dan keluarga yang ditinggalkan.

“Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa menerima seluruh pengabdian mereka, memberikan tempat terbaik bagi mereka, serta memberikan kekuatan dan penghiburan kepada keluarga yang ditinggalkan. Jangan biarkan pengabdian mereka sia-sia. Tegakkan hukum, lindungi masyarakat, dan pastikan tragedi seperti ini tidak kembali terulang.”

“Mereka pergi untuk mengabdi. Mereka pulang dalam peti. Negara tidak boleh diam.”

Di terbitkan oleh

Burusergapinfo.my.id

MARI DUKUNG ALEXA …!!

ALEXSA LOVERS ”
GEMAKAN DUKUNGAN .
SUPORT ALEXA “,JADI JUARA .

ALEXSA LOVERS ”
GEMAKAN DUKUNGAN .
SUPORT ALEXA “,JADI JUARA .

Ciamis Buserinfo 10-9-2026

Alexa Lover Harapkan Dukungan penuh dari pihak pemerintah daerah kab Ciamis ,

Alexa asal Desa gunung cupu gunung gendis minim Dukungan ,padahal Alexa nyanyi nya bagus ,suaranya bikin merinding bagi yang mendengar nya .. tapi kenapa Nasib Alexa kurang dukungan .,,makanya kami turun kejalan demi Alexa ucap para pendukung ALEXSA .
Mari kita SUPORT ALEXSA !!!
Bagi seluruh warga Ciamis ,mohon doa dan dukungan nya buat Alexa !!
ucapnya para lovers Alexa di tengah alun alun kota Ciamis.

Menurut keterangan yang di dapat dari lover Alexa,,, Alexa besok masuk 16 besar .
Namun Alexa Lover merasa prihatin pada Alexa , Karena minim sekali dukungan nya ujarnya .
padahal itu asli anak Ciamis .

Bapa Herdiat akan siap dukung setelah Alexa masuk 10 besar ..pungkasnya.

(lebih…)

📸 BERITA: Akhir Perjalanan Panjang Kasus Penyerobotan Lahan Tanah Warga 7 Ulu Palembang

PALEMBANG —http://Burusergapinfo.my.id

Perjalanan panjang terkait kasus penyerobotan lahan tanah milik Umar, warga dari 7 Ulu, Palembang, kini membuahkan hasil yang cukup memuaskan bagi pihak pelapor.

Didampingi langsung oleh Direktur Utama Media BuruSergapinfo, Umar Selaku pemilik tanah telah melaporkan kasus penyerobotan lahan tanah milik nya yang diduga di Serobot oleh oknum:

Bernama :

– Feri King, selaku Ketua Ormas GBR
​
– Filda Malari, Pensiunan Kolonel TNI AL

Pihak Polda Sumatera Selatan telah mengirim kan surat pemanggilan kepada Feri king dan Filda Malari,

Dan adapun kedua nya telah memenuhi panggilan Polda Sumatera Selatan,

Panggilan kedua kepada Filda Malari, dan perwakilan dari pihaknya telah hadir memenuhi panggilan tersebut di Polda Sumsel.

Setelah proses yang panjang, akhirnya tercatat adanya etikat baik dari pihak terlapor — Feri King dan Filda Malari — yang menyampaikan keinginan amerekan untuk membeli lahan tanah yang telah mereka serobot,

Ulasan disampaikan melalui masing-masing perwakilan.

✅ Kami segenap awak Media BuruSergapinfo, sangat bangga atas kinerja Polda Sumsel yang bekerja giat sebagaimana mestinya.

“Yang benar tetaplah benar, yang salah tak dapat dibenarkan.”

— Polda Sumatera Selatan — The Best

Di terbitkan Oleh.

Kantor redaksi BurusergapInfo.

Editor TB Hendy yustana

Kasus Kekerasan Seksual 14 Murid SD di Sumba Barat, Sandiang Kaya Ndapa Namung Desak Pelaku Dihukum Maksimal

SUMBA BARAT —http://Burusergapinfo.my.id

Kasus dugaan kekerasan seksual yang menimpa 14 murid Sekolah Dasar Katolik (SDK) di Kabupaten Sumba Barat, Nusa Tenggara Timur (NTT), menjadi persoalan serius yang tidak boleh dipandang hanya sebagai kasus kriminal biasa.

Perkara tersebut menyangkut keselamatan anak, masa depan generasi muda, sekaligus tanggung jawab besar institusi pendidikan dalam memastikan lingkungan sekolah benar-benar menjadi ruang yang aman bagi setiap peserta didik.

Perkembangan terbaru menyebutkan bahwa jumlah korban yang terdata telah mencapai 14 anak. Sementara itu, tersangka berinisial MM (31), yang diketahui merupakan seorang guru honorer, telah ditahan oleh Satreskrim Polres Sumba Barat untuk menjalani proses hukum lebih lanjut.

Pemuda, mahasiswa, dan penggiat sosial asal Sumba Timur di Kupang, Sandiang Kaya Ndapa Namung, menilai kasus tersebut harus menjadi alarm keras bagi seluruh pemangku kepentingan, terutama pemerintah daerah, aparat penegak hukum, satuan pendidikan, serta masyarakat.

“Ketika yang menjadi korban adalah anak-anak di lingkungan sekolah, maka persoalannya bukan hanya tentang siapa pelakunya. Kita juga harus bertanya, bagaimana sistem perlindungan anak di sekolah bekerja, bagaimana pengawasan dilakukan, dan mengapa potensi kekerasan seksual bisa terjadi terhadap begitu banyak anak,” ujar Sandiang.

Menurutnya, sekolah seharusnya menjadi tempat anak memperoleh pendidikan, perlindungan, pembentukan karakter, dan rasa aman. Karena itu, apabila dugaan kekerasan seksual terjadi di lingkungan pendidikan, evaluasi terhadap sistem pengawasan harus dilakukan secara serius dan menyeluruh.

Pelaku Harus Dijerat Pasal yang Tepat dan Dihukum Seberat-beratnya

Sandiang meminta aparat penegak hukum mengusut perkara tersebut secara profesional dan menerapkan pasal yang sesuai dengan fakta hukum yang terbukti dalam proses penyidikan hingga persidangan.

Menurutnya, apabila unsur tindak pidana persetubuhan terhadap anak terbukti, aparat dapat menerapkan ketentuan Pasal 76D jo. Pasal 81 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU Perlindungan Anak sebagaimana telah beberapa kali diubah, termasuk melalui UU Nomor 17 Tahun 2016, sesuai dengan fakta dan unsur pidana yang terbukti.

Sementara apabila perbuatan yang terbukti merupakan perbuatan cabul terhadap anak, ketentuan Pasal 76E jo. Pasal 82 UU Perlindungan Anak dapat menjadi dasar penjeratan sesuai dengan unsur perbuatannya.

Lebih jauh, apabila terbukti bahwa pelaku merupakan pendidik atau tenaga kependidikan, Sandiang meminta penyidik dan penuntut umum memperhatikan ketentuan pemberatan pidana yang berlaku terhadap pelaku dengan kedudukan tersebut.

“Kalau seluruh unsur pidananya terbukti di pengadilan, saya meminta pelaku dijerat dengan ketentuan hukum yang paling tepat dan dijatuhi hukuman seberat-beratnya sesuai peraturan perundang-undangan. Apalagi jika benar pelakunya adalah seorang pendidik yang seharusnya menjadi orang yang melindungi dan mendidik anak,” tegas Sandiang.

Ia menekankan bahwa tuntutan hukuman berat bukanlah bentuk penghakiman sepihak, melainkan dorongan agar proses hukum berjalan maksimal berdasarkan bukti dan ketentuan hukum yang berlaku.

“Kita harus tetap menghormati asas praduga tak bersalah. Tetapi jika pengadilan nantinya menyatakan pelaku terbukti bersalah, jangan sampai hukuman yang dijatuhkan tidak mencerminkan beratnya penderitaan dan dampak yang dialami anak-anak korban,” katanya.

Jangan Berhenti pada Penahanan Tersangka

Sandiang mengapresiasi langkah aparat kepolisian yang telah menangani perkara tersebut dan melakukan penahanan terhadap tersangka. Namun, ia mengingatkan bahwa proses penegakan hukum tidak boleh berhenti pada penetapan maupun penahanan tersangka.

Menurutnya, negara harus memastikan seluruh korban memperoleh pendampingan yang memadai, baik secara psikologis, sosial, pendidikan, maupun hukum.

“Anak-anak korban jangan sampai mengalami kekerasan untuk kedua kalinya karena proses penanganan yang tidak sensitif terhadap kondisi mereka. Identitas dan privasi korban harus benar-benar dilindungi. Jangan sampai pemberitaan atau penyebaran informasi justru membuat mereka semakin mengalami trauma,” tegasnya.

Ia juga meminta agar proses pemeriksaan dilakukan dengan mengedepankan kepentingan terbaik bagi anak. Korban tidak boleh diposisikan sebagai pihak yang harus menanggung beban pembuktian secara berlebihan.

Pemerintah dan Sekolah Harus Evaluasi Total

Sandiang menilai pemerintah daerah bersama pihak sekolah dan lembaga terkait perlu melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem perlindungan anak di lingkungan pendidikan.

Evaluasi tersebut, menurut dia, harus mencakup mekanisme pengawasan tenaga pendidik, sistem pengaduan siswa, pendidikan pencegahan kekerasan seksual, serta keberadaan mekanisme respons cepat apabila terdapat laporan atau indikasi kekerasan terhadap anak.

“Kita tidak boleh menunggu muncul korban berikutnya baru kemudian memperbaiki sistem. Kasus ini harus menjadi momentum untuk membangun sistem perlindungan anak yang benar-benar berjalan, bukan sekadar aturan yang tertulis di atas kertas,” katanya.

Ia juga mendorong agar pemerintah dan sekolah memastikan setiap anak mengetahui kepada siapa mereka dapat mengadu ketika mengalami tindakan yang membuat mereka tidak aman atau tidak nyaman.

Jangan Lindungi Institusi dengan Mengorbankan Anak

Lebih jauh, Sandiang mengingatkan seluruh pihak agar tidak membangun budaya diam demi menjaga nama baik sekolah atau institusi.

Menurutnya, reputasi lembaga pendidikan tidak boleh ditempatkan lebih tinggi daripada keselamatan dan masa depan anak.

“Nama baik institusi penting, tetapi keselamatan anak jauh lebih penting. Jangan sampai demi menjaga citra sekolah, suara korban justru diredam. Institusi pendidikan harus berani membuka ruang evaluasi dan bertanggung jawab apabila memang ditemukan kelemahan dalam sistem perlindungannya,” ungkapnya.

Ia menegaskan bahwa kritik terhadap sistem bukan berarti menghakimi seluruh tenaga pendidik. Sebaliknya, evaluasi diperlukan agar mayoritas guru yang bekerja dengan penuh dedikasi juga tidak dirugikan oleh perilaku oknum.

Penegakan Hukum Harus Tegas, Transparan, dan Berpihak pada Korban

Sandiang meminta aparat penegak hukum menangani perkara tersebut secara profesional, transparan, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan tetap menghormati asas praduga tak bersalah terhadap tersangka.

Pada saat yang sama, kepentingan dan perlindungan terhadap anak-anak korban harus menjadi prioritas.

Ia berharap proses hukum dapat mengungkap perkara tersebut secara terang sehingga tidak menimbulkan ruang spekulasi di tengah masyarakat.

“Kita ingin hukum bekerja secara tegas, tetapi juga manusiawi. Jika pelaku terbukti bersalah, maka pertanggungjawaban pidana harus diberikan secara maksimal sesuai hukum. Jangan ada perlakuan istimewa hanya karena pelaku berada dalam lingkungan pendidikan,” tutur Sandiang.

Menurutnya, negara juga harus memastikan korban memperoleh hak atas pemulihan dan perlindungan sebagaimana dijamin oleh peraturan perundang-undangan.

“Hukuman terhadap pelaku memang penting, tetapi pemulihan korban juga tidak boleh dilupakan. Anak-anak tersebut harus mendapatkan pendampingan psikologis, perlindungan, hak pendidikan, dan jaminan agar mereka dapat kembali menjalani kehidupan secara aman,” tambah Sandiang.

Sandiang menegaskan bahwa kasus 14 murid tersebut harus menjadi pelajaran penting bagi NTT bahwa perlindungan anak bukan hanya tanggung jawab keluarga, melainkan tanggung jawab bersama.

“Anak-anak adalah masa depan daerah ini. Jangan biarkan sekolah yang seharusnya menjadi tempat mereka bermimpi justru menjadi tempat yang meninggalkan luka. Jika pelaku terbukti bersalah, berikan hukuman seberat-beratnya sesuai hukum yang berlaku. Pada saat yang sama, negara wajib memastikan seluruh korban mendapatkan perlindungan dan pemulihan. Pemerintah, sekolah, keluarga, masyarakat, dan aparat penegak hukum harus berdiri bersama untuk memastikan tidak ada lagi anak yang menjadi korban kekerasan seksual,” pungkas Sandiang.

Sumatera Selatan http://Buserinfo.co.id

📰 Siaran Pers / Pengantar Media
✨ Kini Hadir — Media Terbaru dari Keluarga BURU SERGAP INFO

MEDIA BUSERINFO.CO.ID

Resmi hadir di jagat pers Indonesia, membawa semangat baru untuk menghadirkan informasi yang akurat, berimbang, dan terpercaya bagi masyarakat luas.

Media BUSERINFO.CO.ID lahir sebagai terbitan terbaru di bawah naungan BURU SERGAP INFO, dengan tekad kuat menyajikan berita yang objektif, mendalam, dan bertanggung jawab.

📌 Di bawah kepemimpinan Bapak TUBAGUS HENDY YUSTANA, media ini berdiri tegak dengan semangat jurnalistik yang bersih, independen, dan mengedepankan kebenaran.

Kami berharap kehadiran BUSERINFO.CO.ID dapat melengkapi dan menyeimbangkan ruang informasi bersama media-media yang lebih dulu berkibar, serta senantiasa menjadi mitra terpercaya masyarakat dalam memperoleh berita yang jujur dan akurat.

Semoga langkah ini senantiasa dalam lindungan dan dukungan kita semua. Semangat baru untuk jurnalisme yang lebih baik! 🙏

Diterbitkan oleh

Burusergapinfo.Asia

TB Hendy yustana

Polda Aceh Musnahkan 2.538 Pcs Cartridge Vape Mengandung Etomidate

Banda Aceh —http://Burusergapinfo my id

Direktorat Reserse Narkoba (Ditresnarkoba) Polda Aceh melaksanakan pemusnahan barang bukti narkotika berupa 2.538 pcs cartridge vape getar mengandung etomidate, hasil pengungkapan kasus pada bulan Juli sampai dengan Agustus 2026.

“Selain cartridge vape, Polda Aceh juga memusnahkan 569,65 gram sabu, 3.827 mililiter liquid etomidate, dan 49.627 butir pil ekstasi/MDMA. Barang bukti tersebut merupakan hasil pengungkapan kasus oleh Ditresnarkoba Polda Aceh dan telah memperoleh penetapan status barang sitaan dari kejaksaan negeri yang menangani perkara,” kata Kapolda Aceh Irjen Pol. Ruddi Setiawan melalui Wakapolda Brigjen Pol. Ari Wahyu Widodo, dalam sambutannya pada konferensi pers, Selasa, 8 September 2026.

Ari Wahyu Widodo mengatakan bahwa pemusnahan dilakukan sesuai prosedur dan ketentuan hukum yang berlaku. Barang bukti sabu dan ekstasi akan dimusnahkan dengan cara dilarutkan ke dalam tong berisi air panas, sedangkan cartridge vape dan liquid etomidate akan dimusnahkan menggunakan mini atau baby roller.

Pemusnahan ini dilaksanakan secara terbuka dan disaksikan oleh pihak-pihak terkait, termasuk insan pers, sebagai bagian dari jaminan transparansi dalam penanganan barang bukti.

“Pemusnahan ini bukan sekadar kegiatan seremonial, tsrapi pesan tegas kepada jaringan pengedar dan pelaku kejahatan narkotika bahwa Polda Aceh tidak akan memberi ruang bagi peredaran gelap narkotika di wilayah Aceh,” ujar abituren Akabri 1995 itu.

Ia juga menyebut bahwa keberhasilan dalam memberantas narkotika tidak dapat hanya diukur dari banyaknya barang bukti yang disita atau dimusnahkan, tetapi kemampuan kita menutup ruang gerak jaringan, melindungi masyarakat dari penyalahgunaan narkoba, dan menyelamatkan generasi muda Aceh.

“Keberhasilan ini bukan soal jumlah barang bukti yang kita musnahkan, tetapi komitmen dan upaya kita untuk terus mengungkap dan menutup ruang gerak jaringan narkoba,” demikian, pungkas Ari Wahyu Widodo.

-Mj Eric Karno | GBI Wilayah Aceh

Diterbitkan oleh Burusergapinfo