September 11, 2026
Beranda » Uncategorized » Halaman 2

Uncategorized

DI DUGA ADANYA SPJ FIKTIF DI SMKN 1 RANCAH KABUPTEN CIAMIS MENUAI PERTANYAAN : KINI MENCUAT KE PUBLIK MENUAI SOROTAN.
2 min read

DI DUGA ADANYA SPJ FIKTIF DI SMKN 1 RANCAH KABUPTEN CIAMIS MENUAI PERTANYAAN : KINI MENCUAT KE PUBLIK MENUAI SOROTAN.

Ciamis Ciamis September 7, 2026

 

 

DI DUGA ADANYA SPJ FIKTIF DI SMKN 1 RANCAH KABUPATEN CIAMIS MENUAI PERTANYAAN MENCUAT KE PUBLIK ,MENUAI SOROTAN.

Buserinfo Ciamis 7-9-2026

Sekolah SMKN untuk tahun 2025 Telah selesai peng SPJ nanya

SPJ tersebut Dapat di lihat di ospam jaga id ,
aplikasi jaga id merupakan sebuah aplikasi yang Ter hubung langsung baik ke kementrian pendidikan dan kebudayaan ,dan juga ke kementrian desa.
Setiap alokasi realisasi yang Ter up det di web site jaga id merupakan sebuah hal laporan yang di infoot datanya dari para operator baik sekolah maupun operator intansi desa .

Di tahun 2025 tahap 2 ,sekolah SMKN Rancah kab Ciamis sudah memposting SPJ sebagai bentuk pertanggungjawaban yg telah selesai di laksanakan nya .
adapun realisasinya:
Rp 1.062.400.000

Jumlah dana yang diterima sekolah

Sedang Disalurkan

Status

Jumlah Siswa Penerima
1328
Tanggal Pencairan
22 Januari 2025
Rincian Penggunaan
penerimaan Peserta Didik baru
Rp 0

pengembangan perpustakaan
Rp 100.000.000

kegiatan pembelajaran dan ekstrakurikuler
Rp 57.759.000

kegiatan asesmen/evaluasi pembelajaran
Rp 846.000

administrasi kegiatan sekolah
Rp 371.766.000

pengembangan profesi guru dan tenaga kependidikan
Rp 0

langganan daya dan jasa
Rp 109.670.000

pemeliharaan sarana dan prasarana Sekolah
Rp 169.425.000

penyediaan alat multi media pembelajaran
Rp 0

penyelenggaraan bursa kerja khusus, praktik kerja industri atau praktik kerja lapangan di dalam negeri, pemantauan kebekerjaan, pemagangan guru, dan lembaga sertifikasi profesi pihak pertama
Rp 252.610.000

penyelenggaraan kegiatan uji kompetensi keahlian, sertifikasi kompetensi keahlian dan uji kompetensi kemampuan bahasa Inggris berstandar internasional dan bahasa asing lainnya bagi kelas akhir SMK atau SMALB
Rp 0

pembayaran honor
Rp 0

Total Dana
Rp 1.062.076.000

Nampak di komponen No 2 ,terlihat jelas SPJ untuk anggaran perpustakaan Rp 100.000.000.
Namun hal tersebut mengapa tak ada di papan informasi RKAS sekolah .
jelas hal tersebut menuai pertanyaan bagi kami selaku awak media dalam melaksanakan pungsi kontrolsosial .

Tim media pada saat menemukan hal tersebut ,
Di Pertemukan dengan Wawan dan juga Ajat selaku Humas sekolah SMKN 1 Rancah .
Tim pun mempertanyakannya langsung pada Wawan di saat itu .
ijin pak ini untuk no 2
Rp 100.000.000 kemana ko gada di umum kan di papan RKAS pak ?

Wawan selaku Humas terlihat kebingungan akan hal yg di tanyakan oleh tim media .
sambil membawa sebuah leptop Wawan mencoba menjelaskan akan hal tersebut .
Namun kejelasan itu ribet ga masuk di akal.
Kami pun menyarankan agar papan nya di ganti pada pihak sekolah ,jangan pake papan pengumuman yg di tandatangani sama kepsek ,komiteu ,bendahara itu wajib pake papan informasi sesuai komponen yang mudah di mengerti oleh masarakat seluruhnya .
ijin pak jangan pake setandar isi pengumumannya biar mudah di cerna.
kalo gini bapa aja bingung kan pos nya yg mana ?tegas tim media
pake papan yg sesuai komponen pak !! ucap rekan media .

Di duga ini realisasi fiktif .
tak ada yang bisa menjelaskan Akan hal tersbut .
padahal jelas itu di poin no 2 untuk perpustakaan.
Namun di papan yang di umumkan nampak no 2 itu kosong tidak ada no minalnya
jelas kami menduga ini SPJ yg ada di kementrian pusat fiktif .

Selama kabar tersebut di atas di tayangkan ,pihak kepala sekolah belum bisa memberikan hak jawabnya guna klarifikasi hal yg sebenarnya .

(tim)

 

PWI Bungo dan Tebo Berikan Piagam Apresiasi kepada Kodim 0416/Bute atas Sinergitas Keterbukaan Informasi Publik
2 min read

PWI Bungo dan Tebo Berikan Piagam Apresiasi kepada Kodim 0416/Bute atas Sinergitas Keterbukaan Informasi Publik

Iga Utaka September 7, 2026

BUNGO, 7 September 2026 — Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kabupaten Bungo dan Tebo memberikan piagam apresiasi kepada Komando Distrik Militer (Kodim) 0416/Bute sebagai bentuk penghargaan atas sinergitas dan keterbukaan dalam publikasi berbagai kegiatan TNI kepada masyarakat.

 

Penyerahan piagam berlangsung di Makodim 0416/Bute, Senin (7/9/2026). Kegiatan diawali dengan silaturahmi sekaligus diskusi antara jajaran PWI Kabupaten Bungo dan Tebo dengan pihak Kodim 0416/Bute terkait kemitraan antara insan pers dan TNI, khususnya dalam menyampaikan informasi mengenai pelaksanaan tugas dan fungsi TNI kepada masyarakat, bangsa, dan negara.

 

Ketua PWI Kabupaten Bungo dan Tebo, Arief Budhiman (Aga), mengatakan pertemuan tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat kerja sama dan kemitraan antara PWI dengan Kodim 0416/Bute, terutama dalam mendukung penyebarluasan informasi kegiatan kepada masyarakat.

 

Menurutnya, pers memiliki peran penting dalam menyampaikan informasi yang faktual, berimbang, akurat, serta dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.

 

“Kami dari PWI Kabupaten Bungo dan Tebo datang bersilaturahmi sekaligus memberikan piagam ucapan terima kasih atas sinergitas yang selama ini berjalan dengan baik,” ujar Arief.

 

Ia menambahkan, sinergitas antara TNI dan pers merupakan bagian penting dalam membangun komunikasi publik yang sehat. Keterbukaan informasi dari jajaran Kodim membuat berbagai kegiatan yang dilaksanakan dapat diketahui masyarakat secara lebih luas.

 

Sementara itu, Dandim 0416/Bute Letkol Inf Yudi Susilo Yudhanto, S.E., M.P.A., menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih atas kunjungan serta perhatian PWI Kabupaten Bungo dan Tebo terhadap sinergitas yang telah terjalin selama ini.

 

Ia menilai keberadaan insan pers sangat membantu dalam menyampaikan berbagai kegiatan Kodim 0416/Bute kepada masyarakat.

 

“Terima kasih atas peran dan sinergitas insan jurnalis, terutama PWI Kabupaten Bungo dan Tebo, yang telah menginformasikan kegiatan Kodim 0416/Bute sehingga masyarakat luas mendapatkan informasi mengenai kegiatan kami di sini,” ungkapnya.

 

Dandim juga menyambut baik diskusi mengenai peran pers dalam membangun sinergitas bersama TNI. Menurutnya, komunikasi dan kerja sama yang baik antara TNI dan media perlu terus dijaga demi menghadirkan informasi yang bermanfaat bagi masyarakat.

 

“Terima kasih atas kunjungan ke Makodim 0416/Bute serta diskusi mengenai peran serta pers dalam membangun sinergitas bersama TNI,” ujarnya.»

 

Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan ramah tamah dan foto bersama sebagai bentuk keakraban sekaligus mempererat hubungan kemitraan antara PWI Kabupaten Bungo dan Tebo dengan Kodim 0416/Bute.

 

Sinergitas tersebut diharapkan dapat terus ditingkatkan sehingga keterbukaan informasi mengenai berbagai kegiatan TNI dapat tersampaikan kepada masyarakat secara profesional, faktual, berimbang, dan akurat.

EKSLUSIF: Dibalik Riak Pasca Pilkades Ganda-Ganda,Ini Penjelasan Resmi Kades Soal Kolaborasi Anggaran dan Pengawasan Melekat BPD
4 min read

EKSLUSIF: Dibalik Riak Pasca Pilkades Ganda-Ganda,Ini Penjelasan Resmi Kades Soal Kolaborasi Anggaran dan Pengawasan Melekat BPD

Anton Nius September 7, 2026
MOROWALI UTARA (Burusergap.Info.My.Id) Senin 7 Agustus 2026 – Jagat maya dan ruang publik digital belakangan ini sengaja diguncang oleh narasi bombastis yang menyudutkan Kepala Desa Ganda-ganda, Haeruddin Azis, serta Wakil Ketua Komite CSR, Aty Landoala. Tudingan miring ditiupkan secara masif: mulai dari isu kepengurusan dinasti, dugaan pengelolaan CSR yang “gelap”, hingga aksi hitung-hitungan harta kekayaan pribadi di media sosial.

Namun, hasil investigasi mendalam redaksi langsung ke pusaran konflik justru menguak fakta yang berbanding terbalik. Tuduhan-tuduhan tersebut tampak rapuh, prematur, dan terindikasi kuat sengaja digoreng oleh oknum luar sebagai riak politik pasca-Pilkades serentak demi merusak stabilitas desa.

Berikut adalah fakta keras dan menohok yang berhasil dihimpun redaksi untuk menguliti habis opini liar tersebut:

* Babak Baru di APH: Kades Kooperatif, Buktikan Tak Ada yang Disembunyikan!

Pihak-pihak yang menggoreng isu pelaporan ke Aparat Penegak Hukum (APH) tampaknya harus gigit jari. Kasus ini memang telah resmi bergulir dan kini tengah ditangani secara serius oleh Tim Penyidik Pidana Khusus (Pidsus) Kejaksaan Negeri Morowali Utara (Kejari Morut). Namun, alih-alih menghindar, Kades Haeruddin Azis justru menunjukkan kelasnya sebagai pemimpin yang taat hukum.

Kades tercatat sudah dua kali memenuhi panggilan penyidik Pidsus Kejari Morut dengan sikap yang sangat kooperatif. Langkah berani Kades ini menjadi tamparan keras bagi para penebar fitnah: proses di Kejaksaan justru menjadi panggung resmi bagi pemerintah desa untuk membuka data dan membuktikan secara transparan bahwa tidak ada sepeser pun dana publik yang digelapkan!

* Catatan Redaksi: Aty Landoala Belum Dikonfirmasi Media

Hingga berita eksklusif ini diturunkan, Wakil Ketua Komite CSR, Aty Landoala, belum berhasil dikonfirmasi oleh awak media untuk memberikan tanggapan langsung terkait polemik yang menyerang dirinya maupun tudingan seputar lonjakan harta kekayaannya di media sosial. Redaksi masih terus berupaya membuka ruang komunikasi guna mendapatkan perimbangan informasi langsung dari yang bersangkutan.

Meski demikian, pembelaan dan pelurusan fakta terkait rekam jejaknya justru mengalir deras dari kesaksian warga lapangan serta klarifikasi resmi dari Kepala Desa.3. Mandat Rakyat Itu.

* Mandat Rakyat Itu Nyata, Bukan Hasil Kongkalikong Jabatan Kades!

Tudingan bahwa penunjukan Aty Landoala di komite CSR merupakan bentuk intervensi sepihak atau “titipan” Kades langsung runtuh oleh fakta administrasi. Melalui konfirmasi via WhatsApp, Kades membongkar bahwa proses pengangkatan menggunakan mekanisme bottom-up alias murni dari bawah.

Sebelum SK diterbitkan, nama-nama calon pengurus dilempar ke masing-masing dusun. Nama Aty Landoala melejit sebagai kandidat terkuat karena murni diusulkan oleh masyarakat di tiap dusun, bukan atas kehendak subjektif Kades.

Logika berpikir para pengkritik medsos pun langsung dipatahkan oleh hasil Pilkades bulan Juli 2026 kemarin. Jika benar kepemimpinan Kades bermasalah, mengapa mayoritas mutlak masyarakat asli Ganda-ganda justru kembali mencoblos dan memenangkan beliau? Legitimasi ini membuktikan: kepercayaan rakyat di bilik suara jauh lebih berkuasa daripada ketikan akun anonim di kolom komentar.

* Menguliti Asal-Usul Kekayaan: Sukses dari Keringat, Bukan Modal “Potong Kompas”

Upaya pembunuhan karakter yang menyerang lonjakan aset pribadi Aty Landoala terkesan sangat dipaksakan dan cenderung bermotif iri dengki. Publik sengaja dibutakan dari rekam jejak mentereng sang wakil komite sebelum ia memangku jabatan sosial ini.

Berdasarkan informasi terpercaya dari seorang warga setempat yang namanya tidak ingin disebutkan, latar belakang finansial Aty Landoala diketahui sudah terbentuk dari kerja kerasnya jauh sebelum dirinya aktif di kepengurusan komite desa. Warga tersebut memaparkan bahwa Aty Landoala merupakan mantan karyawan perusahaan pertambangan nikel, pernah menjadi pengurus di Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM), serta biasa dan pernah mendapatkan pengerjaan proyek fisik resmi dari Pemerintah Daerah. Sumber warga ini mengimbau agar publik melihat rekam jejak nyata tersebut secara objektif dan tidak terburu-buru menghakimi status aset pribadinya.

* Anggaran Dikepung Pengawasan Berlapis: BPD Bukan Pajangan Desa!

Narasi seolah-olah anggaran kolaborasi antara Dana Desa (DD) dan CSR bisa “dimainkan” dengan mudah adalah bentuk pembodohan publik. Kades menegaskan, alur pembiayaan pembangunan desa digodok ketat mulai dari Musyawarah Dusun (Musdus) hingga disahkan di Musrenbangdes.

Seluruh proses pemanfaatan dana tersebut diawasi secara melekat dan super ketat oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai perwakilan resmi masyarakat. Menuduh adanya permainan anggaran sama saja dengan menghina integritas lembaga BPD yang mengawal desa setiap hari. Ketidakpuasan segelintir orang di medsos nyata-nyata lahir dari kurangnya pemahaman terhadap ketatnya alur birokrasi pemerintahan desa.

* Pemanfaatan Riil Dana CSR: Pembangunan Fisik Tanggul Lapangan Bola Senilai Rp882 Juta Terus Dipacu.

Di tengah dinamika kritik yang berkembang di ruang publik, pemerintah desa bersama komite CSR tetap fokus merealisasikan pembangunan fasilitas di lapangan.

Bantahan paling telak atas isu ketidaktransparanan anggaran ini terpampang nyata lewat megaproyek tanggul penahan longsor di lapangan sepak bola desa senilai Rp882 juta. Proyek infrastruktur raksasa yang telah berjalan sejak Juni 2026 ini hingga kini terus dikejar progres fisik penyelesaiannya. Alokasi anggaran ratusan juta tersebut murni bersumber dari dana CSR yang ditransformasikan menjadi infrastruktur beton kokoh demi mengamankan serta meningkatkan fasilitas olahraga publik milik warga Desa Ganda-ganda.

* Menjaga Kondusivitas Desa dan Mendukung Keberlanjutan Pembangunan

“Orang sudah berbuat baik saja masih diobok-obok, apalagi kalau tidak bekerja maksimal,” cetus Kades Haeruddin dengan nada getir namun penuh ketegasan.

Kini, kedewasaan politik masyarakat asli Desa Ganda-ganda menjadi kunci utama. Warga diimbau untuk tidak mudah terpengaruh oleh isu-isu sepihak yang berkembang di media sosial tanpa adanya bukti otentik, melainkan tetap menjaga persatuan demi mendukung program pembangunan desa yang sedang berjalan. Biarkan seluruh proses hukum di Pidsus Kejari Morut berjalan membuktikan kebenaran secara objektif, sementara masyarakat dan jajaran pemerintahan desa fokus melanjutkan agenda kemajuan wilayah demi kesejahteraan bersama.(Redaksi)
160 Becak Listrik Dari Presiden Prabowo Diserahkan kepada Pengayuh di Ciamis, Ditujukan untuk Ringankan Beban dan Tingkatkan Pendapatan
2 min read

160 Becak Listrik Dari Presiden Prabowo Diserahkan kepada Pengayuh di Ciamis, Ditujukan untuk Ringankan Beban dan Tingkatkan Pendapatan

Ciamis Ciamis September 7, 2026

 

Bantuan 160 Becak Listrik dari Presiden Prabowo Tiba di Ciamis, Bupati: Ringankan Beban Pengayu

September 6, 2026 Buserinfo ciamis

Pengayuh becak di Kabupaten Ciamis menerima bantuan becak listrik sebanyak 160 unit dari Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Penyerahan bantuan dilakukan padaMinggu, 6 September 2026.

Bantuan ini diharapkan dapat meringankan beban fisik para pengayuh becak sekaligus meningkatkan produktivitas dan pendapatan mereka sehari-hari.

Penyerahan bantuan turut dihadiri Direktur Perencanaan dan Pengembangan Usaha Yayasan GSN Mayjen TNI Purn Firman Dahlan, Bupati Ciamis Dr. H. Herdiat Sunarya, jajaran Pemkab Ciamis, serta para penerima HH h manfaat.
_Bupati Ciamis Herdiat Sunarya melepas 160 becak listrik bantuan Presiden Prabowo untuk para pengayuh becak di Ciamis._

Firman Dahlan mengatakan, program becak listrik merupakan bagian dari upaya Yayasan GSNh membantu masyarakat yang selama ini menggantungkan hidup dari tenaga fisik. Gagasan ini sudah muncul sebelum Prabowo menjabat sebagai presiden dan sudah direalisasikan di beberapa daerah seperti Jawa Timur dan Jawa Tengah.

_”Tujuannya bisa meringankan beban kepada bapak-bapak yang selama ini mengayuh becak dan meningkatkan ekonomi serta pendapatan,”_ ujar Firman.

Spesifikasi dan Nilai Bantuan
Setiap unit becak listrik yang diberikan memiliki nilai sekitar Rp22 juta. Kendaraan ini dirancang sebagai sarana usaha agar penerima bisa bekerja dengan beban fisik lebih ringan.

Dalam sekali pengisian daya selama 1-2 jam, becak listrik ini mampu menempuh jarak hingga 40 kilometer. Diharapkan mampu membantu mobilitas penerima saat mencari penumpang.

Yayasan GSN sendiri berdiri pada 24 Agustus 2024 dan memiliki 4 divisi di bidang pendidikan, pengentasan kemiskinan, kesehatan, dan kemanusiaan.

Dilarang Dijual dan Dipindahtangankan
Firman menegaskan, becak listrik ini bukan untuk diperjualbelikan. Penerima wajib merawat dan menggunakannya sesuai peruntukan.
_”Kami minta penerima tidak menjual, menyewakan, maupun memindahtangankan becak listrik kepada pihak lain. Ini sarana usaha untuk meningkatkan penghasilan, bukan aset untuk dijual,”_ tegasnya.

Hal senada juga disampaikan Bupati Ciamis Herdiat Sunarya. Ia menyambut baik bantuan tersebut dan menyampaikan terima kasih kepada Presiden Prabowo, Firman Dahlan, dan Yayasan GSN.

Herdiat bahkan sempat mencoba langsung becak listrik tersebut.
_”Alhamdulillah, kita bersyukur atas pemberian becak listrik dari Bapak Presiden. Kemarin saya mencoba, sangat mudah dan sangat ringan,”_ kata Herdiat.

Ia meminta para penerima memanfaatkan bantuan dengan sebaik-baiknya dan menjaganya sebagai sumber usaha. Herdiat juga kembali mengingatkan agar tidak menjual atau memindahtangankan.

Tambahan Sembako dan Uang Transport
Selain becak listrik, para penerima juga mendapat dukungan berupa sembako dan uang transportasi dari Bank BJB dan Baznas.

Salah satu penerima, *Elon*, menyampaikan terima kasih kepada Presiden Prabowo. Ia berharap kendaraan tersebut bisa membantu aktivitasnya mencari nafkah.

Dengan adanya bantuan becak listrik dari Presiden Prabowo Subianto ini, diharapkan dapat meringankan beban para pengayuh becak dan menjadi langkah nyata dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Ciamis.

penulis ( Yudi)

 

1 min read

Iga Utaka September 6, 2026

📰 Kabut Asap, Dinas Pendidikan Bungo Imbau Pembelajaran Daring 7–9 September 2026

BUNGO — Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bungo mengeluarkan edaran terkait pelaksanaan kegiatan belajar mengajar secara daring/online menyusul kondisi kualitas udara di wilayah Kabupaten Bungo yang masuk kategori “Tidak Sehat.”
Berdasarkan informasi dalam edaran tersebut, hasil pemantauan Indeks Kualitas Udara (IKU) menunjukkan angka 172, yang berada pada kategori Tidak Sehat. Kondisi tersebut berkaitan dengan kabut asap yang menyelimuti sejumlah wilayah.
Sebagai langkah untuk menjaga kesehatan peserta didik dan tenaga pendidik, seluruh Kepala Satuan Pendidikan tingkat TK, PAUD, SD, dan SMP di wilayah Kabupaten Bungo diimbau melaksanakan kegiatan belajar mengajar dengan sistem daring/online.
Kebijakan tersebut berlaku mulai Senin, 7 September 2026 hingga Rabu, 9 September 2026.
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bungo juga mengajak seluruh masyarakat, khususnya para siswa dan orang tua, untuk tetap menjaga kesehatan serta mengurangi aktivitas di luar ruangan selama kualitas udara masih berada pada kondisi tidak sehat.
“Tetap Sehat dan Terus Belajar, Menuju Bungo Pintar.”
Dengan penerapan pembelajaran daring ini, proses pendidikan diharapkan tetap berjalan tanpa mengabaikan keselamatan dan kesehatan para peserta didik di tengah kondisi kabut asap.
#Bungo #KabupatenBungo #KabutAsap #KualitasUdara #BelajarDaring #BungoPintar #DinasPendidikanBungo #Jambi

1 min read

Iga Utaka September 6, 2026

📰 Kabut Asap, Dinas Pendidikan Bungo Imbau Pembelajaran Daring 7–9 September 2026

BUNGO — Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bungo mengeluarkan edaran terkait pelaksanaan kegiatan belajar mengajar secara daring/online menyusul kondisi kualitas udara di wilayah Kabupaten Bungo yang masuk kategori “Tidak Sehat.”

Berdasarkan informasi dalam edaran tersebut, hasil pemantauan Indeks Kualitas Udara (IKU) menunjukkan angka 172, yang berada pada kategori Tidak Sehat. Kondisi tersebut berkaitan dengan kabut asap yang menyelimuti sejumlah wilayah.

Sebagai langkah untuk menjaga kesehatan peserta didik dan tenaga pendidik, seluruh Kepala Satuan Pendidikan tingkat TK, PAUD, SD, dan SMP di wilayah Kabupaten Bungo diimbau melaksanakan kegiatan belajar mengajar dengan sistem daring/online.

Kebijakan tersebut berlaku mulai Senin, 7 September 2026 hingga Rabu, 9 September 2026.

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bungo juga mengajak seluruh masyarakat, khususnya para siswa dan orang tua, untuk tetap menjaga kesehatan serta mengurangi aktivitas di luar ruangan selama kualitas udara masih berada pada kondisi tidak sehat.

“Tetap Sehat dan Terus Belajar, Menuju Bungo Pintar.”

Dengan penerapan pembelajaran daring ini, proses pendidikan diharapkan tetap berjalan tanpa mengabaikan keselamatan dan kesehatan para peserta didik di tengah kondisi kabut asap.

#Bungo #KabupatenBungo #KabutAsap #KualitasUdara #BelajarDaring #BungoPintar #DinasPendidikanBungo #Jambi

1 min read

Iga Utaka September 6, 2026

🏆 SHAKILA QUEENSYA UTAKA Raih Juara 1 Top Model Putra Putri Wastra Batik Indonesia Kabupaten Bungo 2026

Bungo, Jambi — Ajang Putra Putri Wastra Batik Indonesia Kabupaten Bungo 2026 yang berlangsung pada 5–6 September 2026 di Aula Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Bungo, berlangsung meriah dan penuh semangat dalam memperkenalkan serta melestarikan wastra dan batik Indonesia.

Salah satu peserta yang berhasil menorehkan prestasi membanggakan adalah SHAKILA QUEENSYA UTAKA. Dengan penampilan yang anggun, percaya diri, dan mampu membawakan busana wastra batik dengan baik, Shakila berhasil meraih Piala Juara 1 Top Model pada ajang tersebut.

Piala penghargaan diserahkan langsung oleh Sekretaris Dinas (Sekdis) Pendidikan Kabupaten Bungo kepada Shakila sebagai bentuk apresiasi atas prestasi yang diraihnya.

Prestasi ini menjadi kebanggaan tersendiri bagi keluarga sekaligus menjadi motivasi bagi generasi muda untuk terus mengembangkan bakat dan kreativitas, serta ikut berperan dalam memperkenalkan kekayaan budaya Indonesia melalui wastra dan batik.

Dengan diraihnya penghargaan tersebut, Shakila Queensya Utaka diharapkan dapat terus berprestasi dan menjadi inspirasi bagi anak-anak muda lainnya untuk berani tampil, berkarya, dan mengharumkan nama Kabupaten Bungo.

✨ Selamat dan sukses untuk SHAKILA QUEENSYA UTAKA — Juara 1 Top Model Putra Putri Wastra Batik Indonesia Kabupaten Bungo 2026! 🏆👑

#ShakilaQueensyaUtaka #Juara1TopModel #PutraPutriWastraBatikIndonesia #BatikBungo #KabupatenBungo #WastraIndonesia #Bungo2026

1 min read

Iga Utaka September 6, 2026

📰 SHAKILA QUEENSYA UTAKA Raih Juara 1 Top Model Putra Putri Wastra Batik Indonesia Kabupaten Bungo 2026

Bungo, Jambi — Ajang Putra Putri Wastra Batik Indonesia Kabupaten Bungo 2026 berlangsung meriah selama dua hari, 5–6 September 2026, bertempat di Aula Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Bungo.

Salah satu peserta yang berhasil mencuri perhatian dalam ajang tersebut adalah SHAKILA QUEENSYA UTAKA. Dengan penampilan penuh percaya diri serta mampu membawakan busana wastra batik dengan baik, Shakila berhasil meraih Piala Juara 1 Top Model pada ajang Putra Putri Wastra Batik Indonesia Kabupaten Bungo 2026.

Prestasi tersebut menjadi kebanggaan tersendiri sekaligus membuktikan bahwa generasi muda Kabupaten Bungo memiliki potensi dan kreativitas dalam memperkenalkan serta melestarikan kekayaan wastra dan batik Indonesia, khususnya batik khas daerah.

Ajang Putra Putri Wastra Batik Indonesia tidak hanya menjadi kompetisi di bidang modeling, tetapi juga menjadi wadah bagi generasi muda untuk mengenal, mencintai, dan mempromosikan budaya serta karya wastra Indonesia.

Selamat kepada SHAKILA QUEENSYA UTAKA atas prestasi sebagai Juara 1 Top Model. Semoga pencapaian ini menjadi langkah awal untuk meraih prestasi yang lebih tinggi dan terus mengharumkan nama Kabupaten Bungo.

🏆 JUARA 1 TOP MODEL

👑 SHAKILA QUEENSYA UTAKA

🎭 Putra Putri Wastra Batik Indonesia Kabupaten Bungo 2026

📍 Aula Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Bungo

📅 5–6 September 2026

SDN.1 HUJUNGTIWU BORONG jUARA 2 TINGKAT KECAMATAN :
1 min read

SDN.1 HUJUNGTIWU BORONG jUARA 2 TINGKAT KECAMATAN :

Ciamis Ciamis September 5, 2026

 

 

 

SDN 1 HUJUNG TIWU BOYONG JUARA DUA Di TINGKAT KECATAN SDN 1 HUJUNG TIWU BORONG JUARA 2 TINGKAT KECAMATAN BUSER INFO CiAMIS 5-9-2026 Rasa bangga pada peserta didik nya ter ucap dari Sri wintari selaku kepsek pada saat di wawancara awak media . kami segenap keluarga besar SDN 1 HUJUNG TIWU tentunya merasa bahagia dan bangga sekali pada para peserta didik kami yang telah berjuang keras . Mendapatkan gelar juara dua di tingkat kecamatan tentunya hal tersebut bukan perjalanan yang mudah ,dan kami pun merasa terharu dan bangga ,akan perjuangan siswa siswi kami ujarnya . Adapun kejuaran tersebut : Lomba Nulis Carpon yang di wakili Muhamad Basir Al gojali yang di bimbing ibu Ida Sedangkan untuk Lomba Dongeng putra Padli ananda bimbingan ibu Nora Normawati Adapun besar nya harapan Sri wintari selaku kepsek yang di curahkan pada awak media Sri mencurahkan harapan besar nya agar supaya segala potensi siswa yang ada di SDN 1 HUJUNG TIWU tersbut semakin muncul ,dan bisa mengharumkan nama sekolah SDN 1 HUJUNG TIWU pungkasnya ( yudi)
oppo_2

 

SDN 1 HUJUNG TIWU BORONG JUARA 2 TINGKAT KECAMATAN

BUSER INFO CiAMIS 5-9-2026

Rasa bangga pada peserta didik nya ter ucap dari Sri wintari selaku kepsek pada saat di wawancara awak media .
kami segenap keluarga besar SDN 1 HUJUNG TIWU tentunya merasa bahagia dan bangga sekali pada para peserta didik kami yang telah berjuang keras .

Mendapatkan gelar juara dua di tingkat kecamatan tentunya hal tersebut bukan perjalanan yang mudah ,dan kami pun merasa terharu dan bangga ,akan perjuangan siswa siswi kami ujarnya .

Adapun kejuaran tersebut :
Lomba Nulis Carpon yang di wakili Muhamad Basir Al gojali yang di bimbing ibu Ida
Sedangkan untuk Lomba Dongeng putra Padli ananda bimbingan ibu Nora Normawati

Adapun besar nya harapan Sri wintari selaku kepsek yang di curahkan pada awak media
Sri mencurahkan harapan besar nya agar supaya segala potensi siswa yang ada di SDN 1 HUJUNG TIWU tersbut semakin muncul ,dan bisa mengharumkan nama sekolah SDN 1 HUJUNG TIWU pungkasnya

( yudi)

Sinergi Kawal Integritas,Kadis Dikbud Morowali Utara Beri Ucapan Selamat Hari Lahir Kejaksaan RI Ke-81 Tahun
2 min read

Sinergi Kawal Integritas,Kadis Dikbud Morowali Utara Beri Ucapan Selamat Hari Lahir Kejaksaan RI Ke-81 Tahun

Anton Nius September 4, 2026
MOROWALI UTAR,(Buserinfo.my.id) Jumat 4 September 2026 – Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Daerah Kabupaten Morowali Utara memberikan apresiasi tinggi terhadap dedikasi dan kiprah penegakan hukum di tanah air. Momentum berharga ini bertepatan dengan peringatan Hari Lahir Kejaksaan Republik Indonesia yang ke-81 yang jatuh pada tanggal 2 September.

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah Kabupaten Morowali Utara, Muh. Ridwan Dg. Malureng, S.Ag., secara khusus menyampaikan ucapan selamat dan rasa hormatnya kepada seluruh korps Adhyaksa, khususnya yang bertugas di wilayah hukum Bumi Tepo Asa Aroa.

“Atas nama pribadi dan seluruh keluarga besar Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Morowali Utara, kami mengucapkan Selamat Hari Lahir ke-81 Kejaksaan Republik Indonesia. Apresiasi setinggi-tingginya kami sembahkan kepada insan Adhyaksa yang terus teguh menjadi garda terdepan dalam menjaga keadilan dan hukum di Indonesia,” ujar Muh. Ridwan Dg. Malureng di Kolonodale.


Komitmen Sinergi demi Tata Kelola Pendidikan yang Bersih


Lebih lanjut, Muh. Ridwan menekankan pentingnya sinergi yang kuat antara instansi pendidikan dan lembaga hukum. Menurutnya, pendampingan hukum dan edukasi kesadaran hukum dari pihak Kejaksaan sangat krusial dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel di lingkungan sekolah maupun kedinasan.

“Dunia pendidikan tidak bisa berjalan sendiri. Kami sangat merasakan dampak positif dari program-program Kejaksaan, seperti program Jaksa Masuk Sekolah (JMS) yang memberikan edukasi hukum sejak dini kepada generasi muda kita. Ini adalah fondasi penting untuk membangun karakter bangsa yang taat hukum,” tambahnya.

Melalui momentum Hari Lahir ke-81 ini, Dinas Dikbud Morowali Utara berharap Kejaksaan Agung hingga ke tingkat daerah di Cabang Kejaksaan Negeri (Cabjari) Kolonodale dapat terus bertransformasi menjadi lembaga hukum yang semakin modern, profesional, dan berorientasi pada humanisme.

“Semoga Kejaksaan RI semakin jaya, selalu dicintai masyarakat, dan terus mengawal pembangunan nasional, khususnya di Kabupaten Morowali Utara, demi mewujudkan masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera,” pungkas Kadis Dikbud Morowali Utara. (Red)

(AWP)
Ujian Akuntabilitas di Banggai Laut: Publik Soroti Alokasi APBD-P 2026 dan Fungsi Pengawasan Anggaran
3 min read

Ujian Akuntabilitas di Banggai Laut: Publik Soroti Alokasi APBD-P 2026 dan Fungsi Pengawasan Anggaran

Anton Nius September 4, 2026
BANGGAI LAUT, Buserinfo.my.id,Jumat 4 September 2026 — Tata kelola keuangan Pemerintah Kabupaten Banggai Laut kini tengah mendapat sorotan kritis dari berbagai kalangan. Isu mengenai dugaan penyalahgunaan pinjaman daerah yang ditengarai dimanfaatkan untuk kepentingan non-prosedural, lalu dialokasikan penyelesaiannya melalui APBD Perubahan (APBD-P) tahun anggaran 2026, dinilai memerlukan pengawasan ketat dan pembuktian transparan agar tidak menjadi polemik yang berlarut-larut.

Sebagaimana dikutip dari media Berantas Tipikor, praktik pergeseran anggaran yang dipaksakan demi menutupi celah finansial bermasalah tersebut dinilai para pengamat sebagai bentuk budgetary malpractice (malapraktik anggaran). Jika indikasi ini benar terjadi, hal tersebut dapat menciptakan ilusi keseimbangan fiskal yang semu di atas kertas, sementara potensi kerugian keuangan daerah yang nyata justru mengintai di balik rapinya angka-angka dokumen Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Perubahan.

Formabes Sulteng Angkat Bicara: Jangan Jadikan APBD-P Tameng Pelanggaran

Merespons polemik yang kian menggelinding ini, Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Forum Masyarakat Banggai Bersatu (DPW Formabes) Sulteng turut angkat bicara memberikan tanggapan keras. Pihaknya menegaskan bahwa instrumen APBD Perubahan memiliki khittah konstitusional untuk kepentingan mendesak rakyat, bukan sarana legitimasi atas kebijakan yang menyimpang.

“Kami mengingatkan dengan tegas kepada pihak eksekutif maupun legislatif di Banggai Laut, APBD Perubahan itu instrumen fiskal untuk merespons dinamika daerah dan kepentingan masyarakat, bukan ruang kompromi politik untuk memutihkan atau menutupi rekam jejak pinjaman yang tidak prosedural.Jika ruang penganggaran ini diakali, maka ini adalah bentuk pengkhianatan nyata terhadap hak-hak konstitusional warga Banggai Laut,” ujar Ketua DPW Formabes Sulteng dalam keterangannya.

Formabes Sulteng juga mendesak agar seluruh elemen pengawas tidak menutup mata dan meminta komitmen moral dari para pemangku kebijakan lokal agar mengedepankan prinsip keterbukaan informasi publik.


Fungsi Kontrol DPRD Dipertanyakan


Melihat indikasi pos anggaran yang dinilai tidak rasional ke dalam dokumen APBD-P memicu pertanyaan publik terkait efektivitas fungsi pengawasan legislatif. Lembaga DPRD Banggai Laut yang memegang mandat konstitusional sebagai benteng pertahanan anggaran rakyat sepatutnya menguji setiap perubahan alokasi secara kritis dan mendalam.

Berdasarkan informasi yang dihimpun, publik kini mempertanyakan apakah dinamika dalam ruang sidang pembahasan antara Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan Badan Anggaran (Banggar) sudah berjalan optimal, ataukah ada keterbatasan evaluasi teknis yang membuat potensi ketidaksesuaian prosedur ini luput dari pengawasan. Ketika fungsi checks and balances tidak berjalan maksimal, risiko hukum dan beban keuangan daerah dipastikan akan menumpuk di kemudian hari.


Dampak Nyata pada Hak Masyarakat


Di balik kalkulasi anggaran tersebut, masyarakat Banggai Laut menjadi pihak yang paling menanggung risiko kehilangan opportunity cost. Setiap rupiah dana daerah yang diduga dialokasikan secara tidak sah atau disimpangkan dari peruntukan utamanya merupakan pengurangan atas hak-hak publik.Anggaran daerah yang seharusnya difokuskan untuk percepatan pembangunan infrastruktur jalan antar. desa, peningkatan fasilitas kesehatan dasar, serta pembenahan layanan pendidikan, terancam dikorbankan demi menutupi kewajiban transaksi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.


Desakan Audit Investigatif dan Konfirmasi Pihak Terkait


Guna menjamin kepastian hukum, Aparat Penegak Hukum (APH) bersama Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) didesak untuk melakukan audit investigatif secara menyeluruh dari hulu ke hilir—mulai dari menelusuri legalitas asal-usul pinjaman hingga mekanisme pengesahannya dalam APBD-P.

Hingga berita ini ditayangkan, redaksi terus berupaya melakukan konfirmasi resmi kepada pihak Pemerintah Kabupaten Banggai Laut melalui Sekretaris Daerah (Sekda) selaku Ketua TAPD, serta jajaran Pimpinan DPRD Banggai Laut terkait kejelasan dinamika penyusunan anggaran perubahan ini.Elemen masyarakat sipil, akademisi, dan media massa menegaskan akan terus mengawal transparansi isu ini secara konsisten berbasis data demi menyelamatkan keuangan daerah dan menegakkan prinsip Good Governance.(Tim Redaksi)

Penulis: AWP
Audit Kerugian Negara Sengaja Diulur? Publik Minta Kejari Poso Seret Auditor BPKP Sulteng Ke Pusaran Kasus DPT Watuawu!
3 min read

Audit Kerugian Negara Sengaja Diulur? Publik Minta Kejari Poso Seret Auditor BPKP Sulteng Ke Pusaran Kasus DPT Watuawu!

Anton Nius September 4, 2026
SULTENG (POSO),Jumat 4 September 2026 – Jeritan dan amarah publik Sulawesi Tengah tampaknya dinilai angin lalu oleh para pemangku kebijakan. Jalur vital logistik nasional Trans Sulawesi di Desa Watuawu, Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah kini resmi menjadi monumen kegagalan infrastruktur sekaligus lambang matinya kepekaan sosial dari aparatur negara. Bagaimana tidak? Dinding Penahan Tanah (DPT) Watuawu yang dibiayai uang rakyat belasan miliar rupiah sudah hancur lebur sejak tahun 2024, namun Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Sulteng dengan santainya baru mengusulkan penanganan permanen pada Tahun Anggaran 2027.

Jeda waktu tiga tahun ini bukan sekadar angka di atas kertas birokrasi, melainkan pertaruhan nyawa masyarakat. Saban hari, para pengguna jalan harus bertaruh nyawa melewati kubangan jalan amblas, menanjak di atas puing-puing material darurat, hingga menyaksikan truk-truk logistik terbalik akibat amblasnya jalan yang tak kunjung diperbaiki secara permanen.


Anggaran DPT Rp16 Miliar Jadi “Monumen Gagal Konstruksi” PT TMJ


Publik tidak lupa bahwa khusus untuk proyek pembangunan DPT Watuawu ini telah menelan anggaran yang fantastis, yakni sebesar Rp16 miliar. Ironisnya, struktur beton bertulang dengan fondasi bored pile yang digadang-gadang kokoh dengan dana belasan miliar yang dikerjakan oleh kontraktor PT TMJ tersebut justru langsung ambruk dalam waktu sekejap setelah selesai dibangun.

Alih-alih mengakui adanya potensi kegagalan konstruksi atau kongkalikong busuk di balik pengerjaan fisik, BPJN Sulteng selalu berlindung di balik tameng klasik, bencana alam dan cuaca ekstrem. Publik menilai dalih ini sangat menohok akal sehat; anggaran sebesar Rp16 miliar seharusnya mampu menghasilkan infrastruktur yang adaptif terhadap geografi setempat, bukan proyek instan garapan PT TMJ yang hancur disapu air hujan pertama.


BPKP Sulteng Lambat, Kejari Poso Didesak Panggil Paksa!


Mandeknya kepastian hukum dalam kasus ini juga memicu kritik pedas yang mengarah pada Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Sulteng. Sudah setahun lamanya kasus dugaan korupsi proyek Watuawu ini dinaikkan ke tahap penyidikan oleh Kejaksaan Negeri (Kejari) Poso, namun hingga kini belum ada satu pun tersangka yang dijebloskan ke penjara.

Alasannya klise: Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN) dari BPKP Sulteng belum kunjung rampung. Lambatnya kinerja auditor BPKP ini membuat publik mendesak agar tim penyidik Kejari Poso segera menggunakan kewenangan hukumnya berdasarkan Pasal 112 ayat (2) KUHAP untuk melakukan panggilan paksa terhadap auditor BPKP Sulteng.

“Kehati-hatian” yang berlarut-larut dari BPKP dan Kejari Poso kini dicurigai publik sebagai bentuk pembiaran yang sengaja mengulur waktu agar kasus ini meredup dan menguap begitu saja. Selama audit keuangan tidak keluar, para pejabat korup dan kroni kontraktor PT TMJ yang merampok hak jalan rakyat atas anggaran Rp16 miliar tersebut terkesan masih bisa tidur nyenyak.


Estafet Kepemimpinan Mandul: Dari Dadi Muradi ke Bambang S. Razak


Kemarahan publik yang sempat memuncak dengan desakan pencopotan Kepala Balai terdahulu, Dadi Muradi, sebenarnya telah direspons Kementerian PU dengan merotasi jabatan kepada Bambang S. Razak, S.T., M.T. Namun, pergantian kursi empuk nomor satu di BPJN Sulteng ini terbukti mandul dan belum membawa perubahan taktis di lapangan.

Gaya kepemimpinan yang lamban dan kompromistis terhadap birokrasi darurat dinilai masih melekat erat. Alasan klasik mengenai penyusunan ulang desain (Review Design) dan koordinasi lintas instansi dengan Balai Wilayah Sungai (BWS) terkesan menjadi skenario penundaan massal untuk melempar tanggung jawab dari satu meja ke meja lainnya, sementara rakyat di lapangan terus memungut korban kecelakaan.


Menanti Ketegasan Menteri PU

Di tingkat pusat, Menteri PU Dody Hanggodo tengah gencar melakukan aksi bersih-bersih dengan mencopot pejabat eselon dan kepala balai yang berkinerja buruk atau tersandung skandal hukum. Kasus DPT Watuawu merupakan ujian nyata bagi kementerian.Apakah mereka akan membiarkan jajarannya di Sulteng terus bekerja dengan ritme “siput” hingga tahun 2027, atau melakukan intervensi radikal demi menyelamatkan urat nadi perekonomian Sulawesi?

Satu hal yang pasti, rakyat Sulawesi Tengah sudah kenyang dengan janji penanganan fungsional. Yang dibutuhkan hari ini adalah hancurnya tembok birokrasi yang lamban, rampungnya audit kerugian negara, dan penyeretan para pelaku gagal konstruksi ke balik jeruji besi. Jalur Watuawu tidak butuh kertas usulan anggaran 2027—jalur Watuawu butuh keadilan dan perbaikan sekarang juga.(Red)

(AWP)
Anggota DPRD Morut Muklis DG Mamala Ucapan Selamat Hari Lahir Kejaksaan RI Ke-81
2 min read

Anggota DPRD Morut Muklis DG Mamala Ucapan Selamat Hari Lahir Kejaksaan RI Ke-81

Anton Nius September 3, 2026
SULTENG (MORUT) Kamis 3 September 2026 – Momentum peringatan Hari Lahir Kejaksaan Republik Indonesia (RI) ke-81 yang jatuh pada tanggal 2 September 2026 mendapat apresiasi mendalam dari jajaran legislatif di daerah. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Morowali Utara (Morut), Muklis DG Mamala, menyampaikan ucapan selamat sekaligus menaruh harapan besar terhadap penguatan hukum di tanah air, khususnya di Bumi Tepo Asa Aroa.

Saat dikonfirmasi oleh awak media, Muklis DG Mamala mengungkapkan rasa hormat dan apresiasinya atas dedikasi panjang Korps Adhyaksa yang telah mengawal keadilan di Indonesia selama 81 tahun sejak resmi berdiri secara institusional pada tahun 1945.

“Saya atas nama pribadi dan sebagai Anggota DPRD Kabupaten Morowali Utara mengucapkan selamat memperingati Hari Lahir Kejaksaan RI yang ke-81 kepada segenap jajaran Korps Adhyaksa, khususnya yang bertugas di Kejaksaan Negeri Morowali Utara,” ujar Muklis, Kamis (3/9/2026).

Politisi Morowali Utara ini juga menegaskan pentingnya menyelaraskan semangat perayaan tahun ini dengan komitmen penegakan hukum yang transparan dan berkeadilan. Menurut Muklis, penegakan hukum tidak sekadar berbicara tentang pemberian sanksi, melainkan bagaimana menghadirkan rasa keadilan yang nyata dan menyentuh seluruh lapisan masyarakat kecil.

“Di usia yang ke-81 ini, kita berharap Kejaksaan RI senantiasa jaya, semakin profesional, berintegritas, dan menggunakan hati nurani dalam mengawal hukum. Sinergi yang baik antara lembaga penegak hukum dan pemerintah daerah, termasuk DPRD, menjadi kunci utama dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih serta berwibawa menuju Indonesia Emas,” tambahnya.

Di akhir penyampaiannya, Muklis mengajak seluruh komponen masyarakat Morowali Utara untuk terus mendukung kinerja Kejaksaan Negeri setempat dalam melakukan fungsi pengawasan dan penegakan supremasi hukum demi kemajuan daerah.”Semoga Korps Adhyaksa tetap jaya selalu dan terus menjadi pilar keadilan tepercaya penopang bangsa,” pungkasnya. (Red)

Penulis: AWP
Tuntut Konsistensi Gubernur Anwar Hafid, Aktivis Desak Eksavator Galian C di Jembatan Meko Ditertibkan
3 min read

Tuntut Konsistensi Gubernur Anwar Hafid, Aktivis Desak Eksavator Galian C di Jembatan Meko Ditertibkan

Anton Nius September 3, 2026
SULTENG (POSO),Kamis 3 September 2026 – Janji manis dan komitmen penegakan hukum lingkungan di Sulawesi Tengah kembali menghadapi ujian riil di lapangan. Hingga hari ini, Kamis, 3 September 2026, aktivitas alat berat eksavator milik Jamlek, seorang warga Desa Meko, dilaporkan masih masif mengeruk material galian C di area yang sangat dekat dengan struktur Jembatan Desa Meko, Kecamatan Pamona Barat.

Aktivitas destruktif ini melenggang bebas seakan kebal hukum, menantang wibawa pemerintah daerah dan aparat penegak hukum (APH) yang dinilai publik mendadak terkesan pasif dan menutup mata.

Padahal, Dinas Lingkungan Hidup (DLH) serta Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Sulawesi Tengah sudah secara eksplisit menyatakan bahwa operasional penambangan di lokasi tersebut belum memiliki dokumen perizinan yang lengkap. Sementara itu, pimpinan CV Tiga Putra saat dikonfirmasi beberapa waktu lalu juga mengakui bahwa pihaknya baru mengantongi SIPB (Surat Izin Penambangan Batuan).

Secara hukum, selembar SIPB bukanlah “surat sakti” atau cek kosong bagi pengusaha untuk langsung melakukan pengerukan komersial sebelum mengantongi Persetujuan Lingkungan (UKL-UPL) dan persetujuan RKAB teknis. Namun di lapangan, aturan tersebut tampak hancur seperti macan kertas yang tidak memiliki taji sama sekali.

Kepala Desa Diam Membisu Demi Retribusi, Jamlek Abaikan Kontrol Sosial

Sorotan tajam kini tidak hanya tertuju pada pengusaha, melainkan juga pada otoritas pemerintahan tingkat tapak. Di tengah ancaman kerusakan lingkungan yang nyata, Kepala Desa Meko dinilai hanya diam membisu. Sikap permisif dari pihak pemerintah desa ini memicu dugaan miring dari warga sekitar. Pihak Pemdes diduga sengaja menutup mata hanya demi mengejar setoran retribusi lokal, hingga tega mengorbankan keamanan infrastruktur desa serta mengabaikan dampak kebencanaan ekologis yang mengintai masyarakat di masa depan.

Pertanyaan besar pun muncul dari kalangan publik: Apakah aktivitas galian C yang status izin operasionalnya belum lengkap dan baru mengantongi SIPB ini dibenarkan menarik keuntungan dan menyetor pajak ke negara? Secara regulasi keuangan daerah, setiap eksploitasi MBLB memang dibebani pajak produksi. Namun, memungut retribusi dari aktivitas tambang yang melanggar zonasi jarak aman jembatan dan belum melengkapi dokumen UKL-UPL dari DLH dinilai warga sebagai bentuk “melegalisasi pelanggaran hukum” demi rupiah semata.

Ironisnya, pembangkangan hukum terbuka (contempt of law) ini kian mulus karena Jamlek selaku pemilik armada alat berat juga memilih mengabaikan kontrol sosial media. Upaya persuasif yang telah dilakukan oleh awak media untuk meminta penarikan eksavator demi mencegah hancurnya sempadan sungai sama sekali tidak digubris. Jamlek seakan ikut menutup mata dan telinga, mengabaikan peringatan dini atas ancaman keselamatan tanah kelahirannya sendiri demi meraup keuntungan pribadi sepihak.


Janji Gubernur Jangan Cuma Jadi Jargon Politik.

Jembatan Desa Meko merupakan urat nadi transportasi vital lintas wilayah dan aset negara yang dibiayai oleh uang rakyat. Jika pengerukan di bawah radius aman infrastruktur ini terus dibiarkan tanpa ada tindakan represif, maka ambruknya jembatan tersebut tinggal menunggu waktu.

“Di Tipo dan Sigi pemerintah bisa bertindak tegas menutup tambang secara permanen, kenapa di Jembatan Meko mendadak sunyi? Kami mendesak pihak eksekutif untuk segera menerapkan asas konsistensi hukum,” kecam salah seorang aktivis lingkungan lokal dengan nada geram. “Jangan sampai tunggu jembatannya ambruk baru pemprov sibuk turun lapangan. Janji Gubernur untuk membersihkan tambang nakal jangan cuma jadi jargon politik usang!”

Desakan Aksi Nyata Penertiban dan Penyegelan Lapangan

Diamnya Kepala Desa, otoritas pengawas, serta aparat penegak hukum setempat di tengah deru eksavator Jamlek wajar jika diartikan publik sebagai bentuk pembiaran administratif yang permisif dan mengarah pada pelanggaran jabatan.

Masyarakat dan koalisi sipil kini menuntut langkah nyata dan instan dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah beserta aparat penegak hukum terkait: Turunkan tim investigasi gabungan, sita alat berat eksavator milik Jamlek, periksa aliran dana retribusi desa, dan segel lokasi penambangan sekarang juga.Jika negara tetap memilih memelihara keheningan dan membiarkan keserakahan tambang menabrak aturan, maka masyarakat bersama gerakan sipil menegaskan siap turun ke jalan guna menghentikan paksa operasional tersebut demi keselamatan ruang hidup mereka. (Tim Redaksi)

(AWP)

Skandal’ Hak Nakes:Jaspel Dipangkas 10 Persen,Oknum Kapus di Banggai Diduga “Begal” Uang Insentif Belasan Juta Sebulan!
3 min read

Skandal’ Hak Nakes:Jaspel Dipangkas 10 Persen,Oknum Kapus di Banggai Diduga “Begal” Uang Insentif Belasan Juta Sebulan!

Anton Nius September 2, 2026
SULTENG (BANGGAI),Kamis 3 September 2026 — Di tengah jerit lelah pelayanan kesehatan masyarakat, sebuah skandal memuakkan justru mengoyak internal Dinas Kesehatan Kabupaten Banggai. Hak-hak finansial para tenaga kesehatan (nakes) yang saban hari bertaruh nyawa di garis depan pelayanan diduga kuat telah menjadi ladang pembegalan terstruktur oleh oknum pejabatnya sendiri.

Berdasarkan informasi yang dihimpun dari beberapa media lokal membongkar praktik culas dugaan pemotongan dana Jasa Pelayanan (Jaspel), honor, hingga insentif nakes sebesar 10 persen. Ironisnya, aksi sepihak ini diduga diotaki langsung oleh oknum Kepala Puskesmas (Kapus) yang menggunakan tameng jabatan untuk menindas bawahan.

Modus Operandi: Potong Langsung, Kantongi Belasan Juta per Bulan

Borok ini meledak setelah sejumlah nakes yang sudah tidak tahan lagi atas tekanan memilih “bernyanyi”. Mereka mendatangi langsung Ruang Fraksi Partai Golkar DPRD Kabupaten Banggai untuk mengadukan nasib dan membawa bukti-bukti mencengangkan.

Tenaga Ahli (TA) Fraksi Golkar DPRD Banggai, Muhammad Ramdan, secara gamblang membeberkan kronologi dan modus operandi dugaan penyelewengan dana kesehatan tersebut. Setiap kali anggaran Jaspel atau insentif nakes cair, dana tersebut diduga langsung dipotong sepihak sebesar 10 persen sebelum masuk ke kantong para nakes.

Dari rincian akumulasi yang dibeberkan, nilai uang yang ditilep dari jerih payah para nakes ini tidak main-main. Oknum Kapus tersebut ditaksir berhasil meraup keuntungan pribadi hingga Rp10 juta sampai Rp15 juta setiap bulannya.

Komisi I DPRD Banggai Bereaksi Keras, Agendakan Pemanggilan Kadinkes dan Kepala Puskesmas

Menanggapi laporan yang menyayat rasa keadilan ini, Komisi I DPRD Kabupaten Banggai langsung pasang badan. Parlemen menolak keras jika keringat nakes dikorbankan untuk memuaskan keserakahan oknum pejabat.

Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Banggai, Lisa Sundari, menegaskan bahwa pihaknya menganggap ini sebagai persoalan serius dan tidak akan tinggal diam. Sebagai langkah konkret, Komisi I kini tengah mengagendakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) untuk melayangkan panggilan resmi kepada Kepala Puskesmas se-Kabupaten Banggai serta Kepala Dinas Kesehatan guna membongkar tuntas skandal ini.

Tuntutan Tegas: APH Harus Periksa Semua Kapus, Jangan Tunggu Laporan!

Melihat bobroknya pengelolaan dana kesehatan ini, publik mendesak Aparat Penegak Hukum (APH) bertindak progresif. Polresta Banggai maupun Kejaksaan Negeri (Kejari) Banggai dituntut segera memeriksa seluruh Kepala Puskesmas di bawah naungan Dinas Kesehatan Banggai tanpa harus pasif menunggu laporan resmi di atas meja.

Secara hukum pidana, praktik pemotongan sepihak oleh pejabat publik merupakan tindak pidana korupsi yang diancam pasal berlapis:

* Pasal 12 huruf e UU No. 20 Tahun 2001 (UU Tipikor): Mengatur tentang Pemerasan dalam Jabatan. Pejabat yang memaksa pegawai memberikan sesuatu atau menerima pembayaran dengan potongan, diancam pidana penjara seumur hidup atau paling singkat 4 tahun hingga 20 tahun, serta denda minimal Rp200 juta.

* Pasal 423 KUHP: Menyasar pejabat yang menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum dengan menyalahgunakan kekuasaan untuk memotong pembayaran pegawai, dengan ancaman pidana penjara maksimal 6 tahun.

Jika dalam penyelidikan nanti ditemukan bukti kuat adanya aliran dana ilegal dari pemotongan hak nakes, siapa pun oknum Kapus yang terbukti melakukan pungutan liar (pungli) wajib diproses hukum dan diseret ke meja hijau!

Bupati Harus Perintahkan Inspektorat, Tegakkan Sanksi Pemecatan ASN

Di sisi lain, ketegasan Pemerintah Daerah kini benar-benar diuji. Bupati Banggai Amirudin Tamoreka didesak segera menerbitkan instruksi tertulis kepada Inspektorat Daerah untuk turun melakukan audit investigatif secara menyeluruh ke setiap puskesmas.
Jika audit membuktikan adanya praktik lancung pemotongan hak nakes tersebut, aturan disiplin kepegawaian harus ditegakkan tanpa kompromi:

* Pasal 5 huruf g Peraturan Pemerintah (PP) No. 94 Tahun 2021 tentang Disiplin PNS: Melarang keras PNS melakukan pungutan di luar ketentuan (pungli) dalam bentuk apa pun.

* Sanksi Disiplin Berat (Pasal 8 PP 94/2021): Pelanggaran pungli wajib dijatuhi hukuman berat, mulai dari pencopotan dari jabatan (pembebasan tugas) selama 12 bulan, hingga pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri (pemecatan sebagai PNS).

* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN: Menegaskan bahwa ASN yang dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (inkrah) karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan/korupsi, wajib diberhentikan tidak dengan hormat.

Skandal ini menjadi ujian maut bagi komitmen antikorupsi Pemkab Banggai. Jika DPRD, Pemda, dan aparat penegak hukum lambat bertindak, dikhawatirkan pelayanan kesehatan di puskesmas-puskesmas Banggai dapat terganggu akibat mosi tidak percaya dari para nakes yang dikhianati haknya.(Red)

(AW)
Di Duga Tidak Memiliki Rasa Nasionalisme ,Korwil Dinas Pendidikan wilayah Sukamantri kab Ciamis Kibarkan Bendera merah putih Dalam ke adaan Robek
1 min read

Di Duga Tidak Memiliki Rasa Nasionalisme ,Korwil Dinas Pendidikan wilayah Sukamantri kab Ciamis Kibarkan Bendera merah putih Dalam ke adaan Robek

Ciamis Ciamis September 2, 2026

Miris Bendera merah putih Berkibar dalam ke adaan Robek parah di depan kantor korwil dinas pendidikan wilayah kec Sukamantri

Nampak jelas robek terlihat oleh umum ,

Pada dasar nya sebuah kewajiban ter abaikan dan apa ada unsur sengaja ?

Melihat hal tersebut tentunya menjadi sebuah dasar yang menjadi sebuah sorotan ?

 

Sebuah hal yang di lindungi oleh undang undang,Nampak jelas di depan kantor tersebut berkibar dalam ke adaan memprihatinkan ,robek lusuh dan nampak sudah tidak layak sekali apa bila di kibar kan

 

( tim)

 

 

10 Bulan Kasus Kekerasan Seksual Remaja di Sumba Timur Belum Jelas,
2 min read

10 Bulan Kasus Kekerasan Seksual Remaja di Sumba Timur Belum Jelas,

Fak Rozi September 2, 2026

10 Bulan Kasus Kekerasan Seksual Remaja di Sumba Timur Belum Jelas, Keluarga Korban Desak Polisi Segera Tuntaskan Penyidikan

 

SUMBA TIMUR —http://Burusergapinfo.asia

 

Kasus dugaan kekerasan seksual yang menimpa seorang remaja perempuan berusia 17 tahun di Kabupaten Sumba Timur hingga Februari 2026 belum menunjukkan perkembangan hukum yang jelas. Perkara tersebut telah berjalan sekitar 10 bulan sejak peristiwa terakhir terungkap pada April 2025.

 

Pendamping korban, Indramayu Kalikit Moli, S.H., menyampaikan bahwa keluarga korban hingga kini masih menunggu kepastian proses hukum. Keluarga mengaku semakin resah karena sejumlah bukti medis telah dilakukan, namun belum ada kejelasan mengenai kelanjutan penyidikan.

 

Peristiwa tersebut terungkap pada 11 April 2025 sekitar pukul 05.00 WITA. Berdasarkan keterangan pendamping, korban sebelumnya juga diduga mengalami kejadian serupa sejak Januari 2025. Dalam dugaan kejadian tersebut, korban disebut mendapat ancaman yang berkaitan dengan nilai sekolah serta akses untuk bersekolah yang berjarak sekitar 7 kilometer.

 

Setelah kejadian terungkap, keluarga korban langsung melaporkan perkara tersebut ke Polsek Lewa dan membawa korban menjalani Visum et Repertum (VER) di Puskesmas Lewa pada hari yang sama.

 

Selanjutnya, pada 22 Mei 2025, korban kembali menjalani pemeriksaan VER di rumah sakit rujukan. Menurut pendamping, hasil VER dari Puskesmas Lewa dan RSUD Imanuel pada pokoknya menunjukkan hasil yang sama.

 

Namun, hingga 23 Mei 2025, penyidik disebut belum menerima hasil VER dari rumah sakit dengan alasan proses pemeriksaan tersebut tidak didampingi saat pelaksanaannya.

 

Sejak Juli 2025, pendamping korban bersama lembaga perlindungan anak telah berkoordinasi dengan pihak rumah sakit dan kepolisian agar hasil pemeriksaan medis tersebut dapat diserahkan dan digunakan dalam proses hukum. Meski demikian, hingga Februari 2026, keluarga mengaku belum memperoleh kepastian mengenai tindak lanjutnya.

 

Selain bukti medis, korban juga telah menjalani pemeriksaan psikologis. Berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut, korban disebut masih mengalami trauma berat. Untuk menjaga kondisi dan keamanan korban, saat ini korban ditempatkan di rumah aman agar tidak harus berhadapan dengan masyarakat di lingkungan tempat tinggalnya.

 

Kondisi tersebut membuat keluarga korban semakin tertekan. Terlebih, selama proses hukum berjalan, keluarga yang diduga sebagai pihak pelaku beberapa kali mendatangi rumah korban dan meminta agar persoalan diselesaikan secara kekeluargaan.

 

Namun, keluarga korban menolak permintaan tersebut dan memilih agar perkara diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

 

“10 bulan tanpa kepastian hukum membuat korban dan keluarga semakin tertekan dan resah. Kami hanya minta keadilan dan kepastian. Kami berharap Polres segera mengambil hasil VER dan melanjutkan penyidikan,” ujar pendamping korban, Indramayu Kalikit Moli, S.H.

 

Keluarga berharap aparat penegak hukum dapat memberikan kejelasan mengenai status penanganan perkara, mengambil serta melengkapi alat bukti yang diperlukan, dan memastikan proses hukum berjalan secara profesional dengan tetap mengutamakan perlindungan serta pemulihan korban.

 

Kasus ini juga menjadi perhatian karena korban masih berusia 17 tahun. Identitas korban sengaja tidak disebutkan untuk menjaga hak dan perlindungan anak serta mencegah korban mengalami tekanan maupun stigma lebih lanjut

Diterbitkan oleh

burusergaINFO.asia

Sinergi Kawal Pembangunan,Dinas PUPR Poso Ucapakan Dirgahayu Kejaksaan RI Ke-81
2 min read

Sinergi Kawal Pembangunan,Dinas PUPR Poso Ucapakan Dirgahayu Kejaksaan RI Ke-81

Anton Nius September 2, 2026
SULTENG (POSO) Rabu 2 September 2026 – Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Poso, Mappatunru Usman,S.T., menyampaikan ucapan selamat Hari Ulang Tahun (HUT) Kejaksaan Republik Indonesia ke-81 yang jatuh pada hari Rabu, 2 September 2026. Ucapan ini disampaikan sebagai wujud apresiasi atas dedikasi Korps Adhyaksa dalam menegakkan hukum di Indonesia, khususnya dalam mengawal program pembangunan di daerah.

Mappatunru Usman menegaskan bahwa sinergi yang kuat antara jajaran Dinas PUPR dan institusi Kejaksaan merupakan salah satu kunci utama keberhasilan pembangunan daerah. Kolaborasi yang baik memastikan seluruh proyek infrastruktur dapat berjalan sesuai koridor hukum yang berlaku.

“Keluarga besar Dinas PUPR Kabupaten Poso mengucapkan Selamat Hari Ulang Tahun Kejaksaan Republik Indonesia ke-81.Sinergi yang kuat antara PUPR dan Kejaksaan adalah kunci lahirnya infrastruktur yang transparan, akuntabel, dan taat hukum,” ujar Mappatunru Usman.

Kawal Proyek Strategis Daerah

Dalam momentum eksklusif ini, Kepala Dinas PUPR Poso juga memberikan pernyataan khusus mengenai pentingnya pendampingan hukum oleh Kejaksaan terhadap sejumlah proyek strategis daerah tahun anggaran 2026. Menurutnya, pengawalan dari Korps Adhyaksa sangat krusial agar pelaksanaan fisik di lapangan tidak mengalami kendala administrasi maupun hukum.

“Pada tahun anggaran 2026 ini, Kabupaten Poso tengah memacu beberapa program pembangunan infrastruktur berbasis kewilayahan serta penataan kawasan strategis. Kami sangat mengapresiasi peran aktif Kejaksaan dalam memberikan legal assistance (pendampingan hukum) sejak tahap perencanaan hingga pelaksanaan,” jelas Mappatunru.

Ia menambahkan, keterlibatan Kejaksaan dalam mengawasi proyek-proyek penting termasuk proyek fasilitas publik yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat—menjadi benteng utama dalam mencegah terjadinya penyimpangan. Pengawasan ini memastikan setiap rupiah anggaran negara digunakan secara tepat sasaran, efektif, dan efisien.

“Dengan adanya pengawalan hukum yang ketat dan profesional dari Kejaksaan, kami optimistis seluruh target pembangunan infrastruktur di Poso dapat rampung tepat waktu, dengan kualitas optimal, serta memenuhi prinsip akuntabilitas,” lanjutnya.

Di akhir penyampaiannya, Mappatunru berharap kemitraan strategis ini terus terjaga demi keberlanjutan roda pembangunan di Bumi Sintuwu Maroso.
“Mari terus melangkah bersama demi mewujudkan pembangunan Poso yang maju dan berkeadilan. Korps Adhyaksa Jaya!” pungkasnya.(Red)

(ATN)
Hari Lahir Kejaksaan RI Ke-81: Dobrak Mitos Hukum Kaku Lewat Restorative Justice dan Pemburuan Aset
2 min read

Hari Lahir Kejaksaan RI Ke-81: Dobrak Mitos Hukum Kaku Lewat Restorative Justice dan Pemburuan Aset

Anton Nius September 2, 2026
BURUSERGAP INFO.My.Id — Hari ini, Rabu (2/9/2026), Korps Adhyaksa memperingati Hari Lahir Kejaksaan Republik Indonesia yang ke-81.

Bukan sekadar perayaan seremonial, momentum yang bersandar pada pelantikan Mr. R. Gatot Taroenamihardja sebagai Jaksa Agung pertama pada 2 September 1945 silam ini menjadi refleksi besar bagi penegakan hukum di tanah air.

Di usia yang hampir menembus satu abad, Kejaksaan RI kini tengah berada di bawah sorotan tajam publik yang menuntut perubahan radikal. Bagaimana institusi ini menjawabnya?

Mematahkan Stigma “Tajam ke Bawah”

Selama puluhan tahun, hukum di Indonesia kerap dikritik karena dianggap hanya tajam menyasar masyarakat kecil. Namun, beberapa tahun terakhir, Kejaksaan RI melakukan gebrakan yang membalikkan narasi tersebut secara total.

Lewat penerapan Keadilan Restoratif (Restorative Justice), Kejaksaan membuktikan bahwa hukum tidak harus selalu berujung di jeruji besi jika hati nurani bisa dikedepankan.

Kasus-kasus pidana ringan yang menimpa rakyat kecil kini diselesaikan lewat jalur perdamaian dan pemulihan sosial. Langkah humanis ini berhasil menyentuh rasa keadilan sejati yang selama ini dirindukan masyarakat bawah.

Perang Total Melawan Korupsi Kakap

Sebaliknya, taring Kejaksaan justru kian meruncing saat berhadapan dengan para perampok uang negara. Strategi penanganan korupsi kini tidak lagi sekadar memenjarakan badan pelaku, melainkan berfokus pada pemburuan aset secara agresif (follow the money).

Kejaksaan RI secara konsisten membongkar kasus-kasus megakorupsi (mega corruption) yang merugikan keuangan negara hingga triliunan rupiah. Senjata memiskinkan koruptor kini menjadi prioritas utama guna mengembalikan hak-hak ekonomi rakyat yang dirampas.

Tentu saja, jalan ini penuh dengan ranjau. Mulai dari perlawanan balik para koruptor (corruptors fight back) hingga intervensi kepentingan tertentu menjadi tantangan nyata yang harus dihadapi para jaksa di lapangan.

Menatap Tantangan Era Digital

Memasuki usia ke-81, medan pertempuran hukum telah bergeser ke ruang siber. Kejahatan lintas batas (cybercrime) dan pencucian uang berbasis aset digital seperti kripto menuntut jaksa masa kini untuk bertransformasi.

Kejaksaan RI kini terus menggenjot digitalisasi sistem penanganan perkara guna menjamin transparansi publik yang lebih aksesibel.Hari Lahir Kejaksaan ke-81 ini menjadi pengingat abadi bagi setiap insan Adhyaksa di seluruh pelosok Nusantara.

Bahwa di tengah dinamika zaman, posisi mereka adalah benteng terakhir keadilan pidana yang harus tetap berdiri tegak, independen, dan berpihak pada kebenaran.(Red)

(Antonius W Palunsu)

Breaking News Nasional

LPPHI Pusat Sorot Dugaan Jual Beli Jabatan Kepala Sekolah di Disdik Makassar, Minta Menteri Pendidikan Turun Tangan & Tuntas Sampai ke Akar-Akarnya
2 min read

LPPHI Pusat Sorot Dugaan Jual Beli Jabatan Kepala Sekolah di Disdik Makassar, Minta Menteri Pendidikan Turun Tangan & Tuntas Sampai ke Akar-Akarnya

September 11, 2026
Polresta Banggai Tangkap 2 Pemuda di Luwuk Pengedar Narkoba, 36 Paket Sabu Disita
1 min read

Polresta Banggai Tangkap 2 Pemuda di Luwuk Pengedar Narkoba, 36 Paket Sabu Disita

September 11, 2026
DIDUGA TANPA PAPAN PROYEK & GAJI NUNGGAK, KMP BATAM DISOROT WARGA
1 min read

DIDUGA TANPA PAPAN PROYEK & GAJI NUNGGAK, KMP BATAM DISOROT WARGA

September 11, 2026
Antrean BBM Mengular di Poros Gowa-Takalar, Bontonompo Macet dan Warga Mulai Resah
2 min read

Antrean BBM Mengular di Poros Gowa-Takalar, Bontonompo Macet dan Warga Mulai Resah

September 11, 2026