Fak Rozi

10 Bulan Kasus Kekerasan Seksual Remaja di Sumba Timur Belum Jelas, Keluarga Korban Desak Polisi Segera Tuntaskan Penyidikan

SUMBA TIMUR —http://Burusergapinfo.asia

Kasus dugaan kekerasan seksual yang menimpa seorang remaja perempuan berusia 17 tahun di Kabupaten Sumba Timur hingga Februari 2026 belum menunjukkan perkembangan hukum yang jelas. Perkara tersebut telah berjalan sekitar 10 bulan sejak peristiwa terakhir terungkap pada April 2025.

Pendamping korban, Indramayu Kalikit Moli, S.H., menyampaikan bahwa keluarga korban hingga kini masih menunggu kepastian proses hukum. Keluarga mengaku semakin resah karena sejumlah bukti medis telah dilakukan, namun belum ada kejelasan mengenai kelanjutan penyidikan.

Peristiwa tersebut terungkap pada 11 April 2025 sekitar pukul 05.00 WITA. Berdasarkan keterangan pendamping, korban sebelumnya juga diduga mengalami kejadian serupa sejak Januari 2025. Dalam dugaan kejadian tersebut, korban disebut mendapat ancaman yang berkaitan dengan nilai sekolah serta akses untuk bersekolah yang berjarak sekitar 7 kilometer.

Setelah kejadian terungkap, keluarga korban langsung melaporkan perkara tersebut ke Polsek Lewa dan membawa korban menjalani Visum et Repertum (VER) di Puskesmas Lewa pada hari yang sama.

Selanjutnya, pada 22 Mei 2025, korban kembali menjalani pemeriksaan VER di rumah sakit rujukan. Menurut pendamping, hasil VER dari Puskesmas Lewa dan RSUD Imanuel pada pokoknya menunjukkan hasil yang sama.

Namun, hingga 23 Mei 2025, penyidik disebut belum menerima hasil VER dari rumah sakit dengan alasan proses pemeriksaan tersebut tidak didampingi saat pelaksanaannya.

Sejak Juli 2025, pendamping korban bersama lembaga perlindungan anak telah berkoordinasi dengan pihak rumah sakit dan kepolisian agar hasil pemeriksaan medis tersebut dapat diserahkan dan digunakan dalam proses hukum. Meski demikian, hingga Februari 2026, keluarga mengaku belum memperoleh kepastian mengenai tindak lanjutnya.

Selain bukti medis, korban juga telah menjalani pemeriksaan psikologis. Berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut, korban disebut masih mengalami trauma berat. Untuk menjaga kondisi dan keamanan korban, saat ini korban ditempatkan di rumah aman agar tidak harus berhadapan dengan masyarakat di lingkungan tempat tinggalnya.

Kondisi tersebut membuat keluarga korban semakin tertekan. Terlebih, selama proses hukum berjalan, keluarga yang diduga sebagai pihak pelaku beberapa kali mendatangi rumah korban dan meminta agar persoalan diselesaikan secara kekeluargaan.

Namun, keluarga korban menolak permintaan tersebut dan memilih agar perkara diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

“10 bulan tanpa kepastian hukum membuat korban dan keluarga semakin tertekan dan resah. Kami hanya minta keadilan dan kepastian. Kami berharap Polres segera mengambil hasil VER dan melanjutkan penyidikan,” ujar pendamping korban, Indramayu Kalikit Moli, S.H.

Keluarga berharap aparat penegak hukum dapat memberikan kejelasan mengenai status penanganan perkara, mengambil serta melengkapi alat bukti yang diperlukan, dan memastikan proses hukum berjalan secara profesional dengan tetap mengutamakan perlindungan serta pemulihan korban.

Kasus ini juga menjadi perhatian karena korban masih berusia 17 tahun. Identitas korban sengaja tidak disebutkan untuk menjaga hak dan perlindungan anak serta mencegah korban mengalami tekanan maupun stigma lebih lanjut

Diterbitkan oleh

burusergaINFO.asia

PM10 Kabupaten Bungo Capai 127 µg/m³, Kualitas Udara Masuk Kategori Tidak Sehat Burusergapinfo.com

BUNGO —http://Burusergapinfo.my.id

Hasil pengukuran kualitas udara menggunakan alat pemantau PM10 yang dipasang di Kabupaten Bungo menunjukkan kondisi yang perlu mendapat perhatian serius. Setelah dilakukan pemantauan selama 24 jam, konsentrasi PM10 tercatat mencapai 127 mikrogram per meter kubik (µg/m³).

Angka tersebut menunjukkan kualitas udara berada dalam kondisi tidak sehat, sehingga masyarakat diimbau meningkatkan kewaspadaan, terutama di tengah kondisi kabut asap yang diduga berkaitan dengan aktivitas kebakaran hutan dan lahan (Karhutla).

Pemasangan alat pemantau PM10 merupakan salah satu langkah untuk mengetahui kondisi kualitas udara secara lebih terukur. Data hasil pemantauan tersebut diharapkan dapat menjadi dasar bagi pemerintah daerah dan instansi terkait dalam menentukan langkah penanganan apabila kualitas udara terus memburuk.

Dengan kondisi udara yang tidak sehat, sejumlah langkah perlindungan masyarakat perlu dipertimbangkan, antara lain mengurangi aktivitas di luar ruangan, menggunakan masker ketika harus beraktivitas di luar, serta meningkatkan kewaspadaan terhadap gejala gangguan pernapasan.

Kelompok rentan seperti anak-anak, lansia, serta masyarakat yang memiliki gangguan saluran pernapasan perlu mendapat perhatian lebih karena berpotensi lebih terdampak ketika kualitas udara memburuk.

Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Bungo diharapkan terus melakukan pemantauan dan menyampaikan perkembangan kualitas udara kepada masyarakat secara berkala.

Pemerintah daerah bersama instansi terkait juga diharapkan mengambil langkah konkret apabila hasil pemantauan menunjukkan kondisi udara semakin memburuk, termasuk memperkuat sosialisasi kesehatan, kesiapan layanan kesehatan, serta upaya pencegahan dan penanganan Karhutla.

Masyarakat pun diimbau tidak melakukan pembakaran lahan maupun sampah yang dapat memperburuk kualitas udara.

Kondisi kualitas udara merupakan persoalan bersama. Pemantauan yang akurat, informasi yang transparan, serta langkah cepat dari pemerintah dan kesadaran masyarakat sangat diperlukan untuk meminimalkan dampak kabut asap terhadap kesehatan warga Kabupaten Bungo.

Catatan penting: Saya sengaja mengubah kalimat “DLH mendesak Pemerintah Kabupaten Bungo” menjadi “DLH diharapkan…”, karena jika kalimat tersebut merupakan pernyataan resmi DLH, sebaiknya dicantumkan nama pejabat/narasumber dan kutipan langsungnya agar berita lebih kuat dan tidak terkesan membuat pernyataan atas nama instansi.

Diterbitkan oleh burusergapinfo