Berita Daerah

SULTENG (POSO), 31 AGUSTUS 2026 — Tabir dugaan praktik lancung tata kelola pertambangan batuan di Kabupaten Poso akhirnya terkuak ke hadapan publik. Sebuah investigasi kolaboratif di lapangan mengonfirmasi adanya ancaman katastrofe lingkungan dan infrastruktur di Kecamatan Pamona Barat. Urat nadi transportasi berupa Jembatan Desa Meko berada dalam bayang-bayang kritis akibat aktivitas pengerukan galian C secara ugal-ugalan oleh CV Tiga Putra.

Ironisnya, alur pasokan material dari zona bahaya ini terendus mengalir deras ke rantai produksi proyek pengaspalan jalan nasional/provinsi yang didanai oleh uang rakyat melalui APBD Provinsi Sulawesi Tengah. Proyek tersebut dikerjakan oleh PT Tunggal Mandiri Jaya (PT TMJ) raksasa kontraktor lokal yang saat ini tengah menjadi sorotan utama menyusul skandal ambruknya Dinding Penahan Tanah (DPT) Watuawu.

DLH Sulteng Bersuara: Operasional CV Tiga Putra Bodong Izin Lingkungan!

Klaim legalitas pertambangan yang selama ini dijadikan perisai operasional oleh CV Tiga Putra resmi runtuh. Berdasarkan konfirmasi eksklusif otoritas Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Provinsi Sulawesi Tengah kepada media ini pada Senin, 31 Agustus 2026, terungkap fakta mengejutkan bahwa CV Tiga Putra belum mengantongi Persetujuan Lingkungan, baik berupa dokumen AMDAL maupun UKL-UPL untuk lokasi tersebut.

Bahkan, otoritas DLH Provinsi menambahkan keterangan yang lebih fatal, jangankan memiliki izin, dokumen permohonan persetujuan lingkungan dari CV Tiga Putra pun sama sekali belum masuk atau terdaftar di meja Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Tengah.

Lebih jauh, DLH Provinsi Sulteng membongkar data bahwa untuk wilayah Desa Meko, satu-satunya entitas korporasi yang memiliki dokumen persetujuan pengelolaan lingkungan hidup yang sah, lengkap, dan terdaftar hanyalah CV Harapan Meko Sejahtera (HMS).

Temuan silang dokumen ini sekaligus mematahkan kekuatan Surat Izin Penambangan Batuan (SIPB) yang diduga dipegang oleh CV Tiga Putra. Berdasarkan UU Minerba Nomor 3 Tahun 2020 [3] dan Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021, SIPB bukanlah izin mutlak yang memberikan hak eksploitasi tanpa batas. Tanpa adanya persetujuan lingkungan dan kepatuhan terhadap kaidah perlindungan fasilitas publik, aktivitas pengerukan di dekat Jembatan Meko tersebut adalah tindakan ilegal dan melawan hukum.

Kelengahan Pengawas dan Jerat Pidana Penadahan PT TMJ

Di tingkat tapak,publik dan aktivis pencinta lingkungan hidup menyuarakan mosi tidak percaya terhadap sistem pengawasan vertikal. Inspektur Tambang wilayah kabupaten Poso dituding mandul dan melakukan pembiaran secara struktural, membuat ekskavator perusahaan bebas mengeruk isi sungai tepat di zona merah jembatan tanpa adanya sanksi evaluasi koordinat.

“Kami melihat ada pembiaran yang kasat mata. DLH sudah menyatakan perusahaan ini tidak punya izin lingkungan, bahkan mengajukan permohonan saja belum pernah. Tetapi mereka tetap bebas merusak bentang alam di bawah hidung pengawas lapangan,” kecam salah seorang tokoh adat Pamona Barat yang meminta identitasnya dirahasiakan.

Keterlibatan PT TMJ sebagai penyerap material dari Desa Meko kian memperberat sanksi hukum yang mengintai. Di tengah beban investigasi dugaan kegagalan konstruksi proyek DPT Watuawu, PT TMJ kini terancam dijerat Pasal 161 UU Nomor 3 Tahun 2020 tentang Minerba terkait penadahan atau pemanfaatan hasil tambang ilegal, dengan ancaman pidana penjara hingga 5 tahun dan denda maksimal Rp100 miliar.

Pihak PT TMJ Memilih Bungkam

Hingga berita ini ditayangkan pada Senin (31/8) siang, pihak manajemen PT Tunggal Mandiri Jaya (PT TMJ) belum bisa dihubungi untuk dimintai klarifikasi. Upaya konfirmasi resmi yang dilayangkan jurnalis melalui saluran komunikasi telepon maupun pesan tertulis terkait pasokan material dari Desa Meko ini tidak mendapatkan respons atau jawaban dari pihak korporasi.

Skandal Meko-Watuawu ini kini bergulir menjadi bola panas yang mengarah langsung ke meja kerja Gubernur Sulawesi Tengah, Anwar Hafid. Publik menilai kasus ini merupakan tantangan besar terhadap konsistensi kebijakan sang Gubernur yang baru saja mengampanyekan penyelamatan ekosistem air Danau Poso di forum internasional.

Masyarakat Poso dan aliansi sipil kini menolak segala bentuk retorika politik atau cerita pembentukan tim satgas yang lamban. Publik menanti ketegasan nyata dari Gubernur Anwar Hafid untuk segera memerintahkan Dinas ESDM Provinsi Sulawesi Tengah mencabut SIPB PT Tiga Putra, memerintahkan Satpol PP menyegel alat berat di lokasi, serta menginstruksikan Dinas Pekerjaan Umum (PU) untuk melakukan pemutusan kontrak sepihak dan blacklist (daftar hitam) massal terhadap PT TMJ.

Negara tidak boleh kalah oleh keserakahan korporasi tambang tanpa izin lingkungan dan kontraktor pencari keuntungan tidak wajar sebelum Jembatan Meko patah dan menelan korban jiwa rakyat. (RED)

(Antonius W Palunsu)

SULTENG (POSO),Minggu 30 Agustus 2026 – Praktik pertambangan galian C di Desa Meko,Kecamatan Pamona Barat,Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah kian telanjang mempertontonkan keserakahan korporasi dan mandulnya fungsi pengawasan benteng Aktivitas Penggerukan material sungai yang digawangi oleh CV Tiga Putra kini berada di titik nadir pelanggaran hukum yang sangat fatal tanpa mempedulikan keselamatan publik.Perusahan ini dengan berani mengoperasikan alat berat jenis eksavator untuk mengeruk material galian C di area yang sangat dekat dengan jembatan di Desa Meko.

Aktivitas destruktif ini memicu gelombang kemarahan besar publik maupun para aktivis pencinta lingkungan hidup di kabupaten Poso.Jembatan Meko,yang merupakan infrastruktur viral dan urat nadi transparansi utama masyarakat,kini berada dalam bayang-bayang ancaman.Getaran konstan dari Eksavator dan penggerukan pasir dan kerikil secara masif didekatnya secara instan dapat memicu abrasi liar,menggerus tebing sungai dan meronrong stabilitas struktur tanah yang menopang pondasi jembatan.

Memicu Gelombang Kemarahan Publik dan Pecinta Lingkungan Hidup

Pembiaran yang terkesan disengaja oleh otoritas berwenang ini dipastikan bisa memicu gelombang kemarahan publik dan pecinta lingkungan hidup yang lebih luas.Koalisi masyarakat sipil dan berbagai organisasi lingkungan kini mulai merapatkan barisan.Mereka menilai, penghancuran sistematis terhadap ekosistem sungai meko dan ancaman terhadap fasilitas publik ini adalah pembangkangan hukum yang tidak bisa lagi di toleransi dengan sekadar mediasi atau teguran di atas kertas.

Aktivis lingkungan hidup,indra kepada media ini,minggu (30/8) dengan lantang mengecam keras Pembiaran yang dilakukan oleh otoritas terkait.Indra meminta agar Kapolres Poso, AKBP Alowisius Londar,S.I.K.,untuk segera mengambil tindakan represif tanpa pandang bulu di lapangan sebelum ekskalasi kemarahan massa tak lagi terbendung.

“Kami mendesak Kapolres Poso untuk menurunkan personel,dan menutup total penambangan tersebut,dan memproses pimpinan CV Tiga Putra sesuai hukum yang berlaku di negara ini.Tidak ada kompromi bagi perusak fasilitas publik.Seluruh alat berat berupa Eksavator yang berada dilokasi saat ini harus disita sebagai barang bukti tindak pidana kejahatan lingkungan dan infrastruktur,tegas Indra dengan nada menohok.

Akuntabilitas Kades Meko Dipertanyakan, Aktivis Desak Polisi Telusuri Potensi Gratifikasi.

Selain mendesak aparat kepolisian, sorotan tajam juga diarahkan langsung kepada pemangku kebijakan tertinggi di tingkat desa.Kepala Desa Meko dinilai harus bertanggungjawab penuh atas pembiaran lingkungan di wilayahnya.
kades Meko diduga melakukan Pembiaran secara sadar terhadap aktivitas CV Tiga Putra yang menggeruk material di area dekat jembatan tanpa memperhatikan dampak buruk bagi keselamatan warga sekitar.

“Sangat tidak masuk akal jika seorang Kepala Desa tidak mengakui ada alat berat yang mengobrak -abrik wilayah dekat jembatan desanya sendiri.Untuk itu kami juga meminta Unit Tipidkor Polres Poso untuk memeriksa Kepala Desa Meko guna mendalami apakah ada dugaan Penyalahgunaan wewenang atau indikasi praktik pungutan tidak sah dibalik Pembiaran masalah ini.ujar Indra secara blak-blakan.

Sampai berita ini ditanyakan redaksi masih berusaha mencoba menghubungi Kepala Desa Meko untuk dimintai konfirmasi lebih lanjut terkait hal ini.

Pengakuan Korporasi Mengantongi SIPB Justru Tegaskan Status Ilegal Menurut UU Minerba.

Saat dikonfirmasi awak media,Jumat (29/8) pimpinan CV Tiga Putra mengaku bahwa aktivitas operasional mereka saat ini hanya mengantongi Surat Izin Penambangan Batuan (SIPB).

Namun pengakuan tersebut justru dinilai para aktivis hukum sebagai bumerang yang menegaskan bahwa aktivitas mereka didekat jembatan Desa Meko adalah ilegal.Berdasarkan UU Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Minerba.Izin SIPB terikat pada koordinat Wilayah Surat Izin Penambangan Batuan (WISIPB) yang sah.

Mengingat Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai melarang keras penambangan dalam jarak minimal 500 meter dari hulu jembatan, maka titik pengerukan di dekat Jembatan Meko dipastikan berada di luar koordinat izin sah mereka. Menambang di luar koordinat izin, menurut Pasal 158 UU Minerba, adalah Tindak Pidana Penambangan Tanpa Izin (Ilegal) dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara dan denda Rp100 Miliar.

Aroma Busuk Skandal Penadah Material Ilegal Proyek APBD

Konflik di Desa Meko ini disinyalir tidak berdiri sendiri. Indra mengungkap adanya dugaan kuat aliran material dari CV Tiga Putra yang mengalir subur untuk menyuplai proyek pemerintah. Dua perusahaan kontraktor yang saat ini memegang proyek dari anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) Provinsi Sulawesi Tengah diduga kuat mengambil material galian C dari lokasi bermasalah tersebut.

“Ini ironi yang memuakkan. Uang rakyat dari APBD Provinsi digunakan untuk mendanai proyek, tetapi materialnya dibeli dari lokasi penambangan dekat jembatan yang merusak infrastruktur rakyat sendiri!

Kami meminta penegak hukum dan Kejaksaan untuk segera memanggil dan memeriksa pimpinan kedua perusahaan kontraktor proyek APBD tersebut. Berdasarkan Pasal 161 UU Nomor 3 Tahun 2020 tentang Minerba, menampung atau memanfaatkan material tambang dari hasil pengerukan yang tidak sah adalah tindak pidana murni,” tambah Indra.

Kadis Bina Marga Provinsi Didesak Beri Teguran Keras

Lebih lanjut, Indra juga menyoroti tanggung jawab moral dan struktural instansi jajaran Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah yang membawahi pengerjaan infrastruktur daerah. Ia meminta ketegasan dari pucuk pimpinan dinas terkait agar tidak ikut menutup mata terhadap skandal ini.

“Kami mendesak Kepala Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Sulawesi Tengah,Dr.Ir.Faidul Keteng,S.T.,M.Si.,M.T.,IPU.,untuk segera memberikan teguran keras kepada kedua perusahaan kontraktor tersebut.

Dinas Bina Marga tidak boleh membiarkan rekanan proyeknya menjadi penadah material yang bersumber dari pelanggaran ruang, apalagi sampai merusak aset jembatan yang seharusnya dilindungi oleh negara,” cetus Indra secara gamblang.

Tindakan nekat CV Tiga Putra di dekat Jembatan Meko juga menantang UU Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan atas UU Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan. Jika pengerukan di dekat jembatan ini sampai menyebabkan Jembatan Meko runtuh atau putus akibat pergeseran tanah, ancaman pidana bagi aktor intelektual korporasi melonjak drastis hingga 15 tahun penjara dan denda maksimal Rp 15 Miliar.

Publik kini menunggu keberanian Kapolres Poso, jajaran Ditreskrimsus Polda Sulteng, dan ketegasan Kadis Bina Marga Provinsi. Apakah hukum akan ditegakkan dengan menyita ekskavator, memeriksa Kades Meko, serta mem-black list kontraktor nakal tersebut? Ataukah kasus ini dibiarkan menguap sementara Jembatan Meko dibiarkan roboh perlahan? Kemarahan publik kini berada di ujung tanduk.(Red)

(Antonius W Palunsu)

SULTENG (POSO)– Dugaan aktivitas galian C ilegal yang beroperasi di aliran sungai Desa Meko, Kecamatan Pamona Barat, Kabupaten Poso,Sulawesi Tengah akhirnya menemui titik terang. Saat dikonfirmasi oleh awak media melalui sambungan telepon pada Sabtu (29/8/2026), pimpinan CV Tiga Putra secara terbuka mengakui bahwa perusahaannya saat ini baru sebatas mengantongi dokumen Surat Izin Pertambangan Batuan (SIPB).

Pengakuan ini menjadi sorotan tajam para aktivis lingkungan di Kabupaten Poso. Sesuai regulasi UU No. 3 Tahun 2020 tentang Minerba, dokumen SIPB hanyalah izin prinsip dasar. Pemegang SIPB dilarang melakukan aktivitas pengerukan dan pengangkutan material di lapangan jika belum mengantongi dokumen teknis operasional berupa persetujuan Rencana Kerja Anggaran Biaya (RKAB) dari Dinas ESDM Provinsi dan dokumen kelayakan lingkungan (UKL-UPL).

Tidak hanya itu, pimpinan CV Tiga Putra juga membeberkan bahwa material hasil pengerukan sungai Desa Meko tersebut saat ini diambil oleh dua perusahaan, di mana salah satunya adalah kontraktor besar, PT TMJ.Menanggapi pengakuan tersebut, Aktivis Lingkungan Hidup Kabupaten Poso, Randy, mendesak Gubernur Sulawesi Tengah, Anwar Hafid, untuk segera mengambil tindakan nyata.

“Kami meminta Gubernur untuk segera memerintahkan dinas terkait menindak tegas dan menutup galian C CV Tiga Putra ini. Jangan menunda-nunda waktu, jangan nanti sudah terjadi bencana ekologis dan merugikan masyarakat Desa Meko baru pemerintah bergerak,” tegas Randy.

Berdasarkan aturan hukum yang berlaku, pihak penampung atau pembeli material dari tambang yang belum lengkap izin operasionalnya (seperti PT TMJ) juga dapat dijerat sanksi pidana penadahan sesuai Pasal 161 UU Minerba dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara dan denda maksimal Rp100 miliar.

Warga bersama aktivis lingkungan menegaskan akan segera membawa bukti pengakuan lisan ini ke aparat penegak hukum jika aktivitas alat berat di Desa Meko tidak dihentikan total hari ini.

Sementara itu, Kapolsek Pamona Barat saat dihubungi oleh awak media melalui sambungan telepon guna dimintai konfirmasi terkait penegakan hukum di wilayahnya, hingga berita ini diturunkan belum mengangkat telepon.

Redaksi Burusergap Info.My.Id berkomitmen penuh untuk terus mengawal, menginvestigasi, dan menyuarakan dugaan aktivitas galian C ilegal di Desa Meko ini secara konsisten. Pemberitaan akan terus diproduksi dan disebarluaskan hingga Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah serta Aparat Penegak Hukum (APH) mengambil tindakan nyata untuk menutup total aktivitas tambang yang membahayakan keselamatan warga tersebut.(Red)

(Antonius W Palunsu)

SULTENG (POSO)-Ketidakpastian hukum atas lambatnya perhitungan kerugian keuangan negara pada proyek Dinding Penahan Tanah (DPT) Watuawu memicu gelombang kemarahan publik. Proyek bernilai puluhan miliaran rupiah dari anggaran negara yang berujung gagal konstruksi tersebut hingga kini menyandera kepastian hukum. Penyidikan di Kejaksaan Negeri (Kejari) Poso yang telah bergulir nyaris setahun lebih seolah menabrak tembok besar akibat lambannya “kalkulator” Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Sulawesi Tengah.

Kondisi di lapangan menunjukkan kerusakan kasatmata yang setiap hari mengancam keselamatan jiwa pengguna jalan Trans Sulawesi. Ironisnya, lambatnya kinerja penegakan hukum ini dinilai berbanding terbalik dengan penderitaan warga Desa Watuawu yang dipaksa mengisap debu dan polusi akibat sisa-sisa proyek yang telantar. Bungkamnya otoritas terkait memicu tudingan miring di tengah masyarakat: apakah ada intervensi politik luar biasa di balik mandeknya angka kerugian negara?

Kejari Poso Mengaku ‘On The Track’,Bola Panas Kini Ditangan BPKP Sulteng

Di tengah sorotan tajam publik, Kejaksaan Negeri Poso akhirnya angkat bicara mengenai mandeknya kasus ini. Saat dihubungi awak media pada Jumat, 28 Agustus 2026, Plt. Kasi Intel Kejari Poso menjelaskan bahwa melalui Bidang Tindak Pidana Khusus (Pidsus), pihaknya selalu aktif berkoordinasi dan mengikuti petunjuk BPKP Sulteng. Bidang Pidsus diklaim terus berkomunikasi aktif melengkapi dokumen pendukung yang dibutuhkan atau yang diminta oleh auditor.

“Belum terbitnya hasil PKN (Penghitungan Kerugian Negara) tentunya Pidsus menunggu hasil PKN BPKP. Pastinya BPKP juga karena prinsip kehati-hatian, di mana auditor mungkin saja masih memerlukan pendalaman atau klarifikasi tambahan terkait dokumen dan hasil validasi lapangan agar perhitungannya akurat secara hukum,” ujar Plt. Kasi Intel Kejari Poso.

Pihak Kejaksaan menegaskan bahwa Laporan PKN ini merupakan alat bukti krusial untuk mengukur kerugian negara secara valid. Oleh karena itu, Bidang Pidsus mengedepankan asas kecermatan. Status hukum selanjutnya dijanjikan akan segera diumumkan begitu hasil perhitungan final serta gelar perkara selesai dilakukan. Kejari Poso memastikan perkara ini tetap berjalan on the track secara profesional.

Formabes Apresiasi Kejari Poso: Masalah Murni di Meja BPKP Sulteng

Merespons penjelasan tersebut, Ketua DPW Forum Masyarakat Bersatu (Formabes) Sulawesi Tengah memberikan apresiasi terhadap kinerja Kejaksaan Negeri Poso. Langkah objektif ini menegaskan bahwa dari sisi penegak hukum, berkas perkara dan pemeriksaan saksi-saksi sebenarnya sudah berjalan optimal. Kendala utama penuntasan kasus ini dinilai memang murni berada di meja BPKP Perwakilan Sulteng.

Secara hukum, Kejaksaan memang tidak boleh gegabah menetapkan seseorang menjadi tersangka korupsi tanpa adanya unsur “Kerugian Keuangan Negara yang Nyata dan Pasti” sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 25/PUU-XIV/2016. Hasil audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN) dari BPKP merupakan alat bukti surat utama yang wajib dipegang jaksa sebelum mengumumkan tersangka ke publik. Tanpa adanya audit resmi BPKP, penetapan tersangka sangat rawan digugat oleh pihak pengacara melalui jalur Praperadilan yang bisa membatalkan status hukum tersebut.

Apresiasi dari Formabes ke pihak Kejaksaan ini sekaligus menjadi strategi melokalisir masalah. Hal ini membuktikan bahwa komitmen pemberantasan korupsi di daerah Poso tidak mandek di kejaksaan, melainkan tertahan akibat lambatnya birokrasi perhitungan di BPKP Sulteng. Kondisi ini memberikan tekanan moral yang kuat kepada auditor BPKP Sulteng agar segera merampungkan ekspose (gelar perkara) bersama penyidik kejaksaan dan mengeluarkan angka kerugian riil proyek tersebut.

Ultimatum Aksi Massa dan Surat Terbuka ke Presiden RI

Kendati memahami posisi hukum Kejaksaan, Formabes bersama tokoh masyarakat Watuawu tetap melayangkan ultimatum keras demi memperjuangkan hak-hak warga. Jika dalam waktu dekat BPKP Sulteng tidak kunjung mengeluarkan angka pasti kerugian negara, mereka siap bergerak bersama aktivis antikorupsi lainnya untuk menggelar aksi demonstrasi besar-besaran di depan Kantor Kejari Poso dan BPKP.

Tidak main-main, Formabes juga menegaskan akan membawa persoalan ini langsung ke tingkat tertinggi pemerintahan. Mengingat kedudukan BPKP yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Negara, Formabes dalam waktu dekat segera mengirimkan Surat Terbuka kepada Presiden RI Prabowo Subianto jika belum ada hasil konkret. Langkah ini diambil guna melaporkan buruknya kinerja pengawasan anggaran di daerah yang dinilai menyandera komitmen pemberantasan korupsi nasional.

Formabes menyatakan gerakan ini dibentengi oleh landasan hukum yang absolut, yakni UUD 1945, UU No. 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum, serta PP No. 43 Tahun 2018 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pemberantasan Korupsi yang menjamin hak masyarakat untuk mencari, memperoleh, memberikan informasi, serta mendapatkan respons dari penegak hukum.

Otoritas Auditor BPKP Masih Memilih Bungkam

Kontras dengan penjelasan Kejari Poso yang mengaku agresif melengkapi berkas dan pengawalan ketat dari Formabes, pihak BPKP Sulteng justru menunjukkan sikap sebaliknya. Upaya konfirmasi yang dilakukan awak media kepada Ketua Tim Auditor BPKP Sulteng melalui sambungan telepon maupun pesan tertulis WhatsApp,Sabtu (29/8/2026) hingga berita ini diterbitkan tidak mendapatkan respons sama sekali.

Sikap diam dan terkesan menghindari kejaran jurnalis ini semakin mempertebal kekecewaan publik. Masyarakat Poso dan para aktivis kini menanti, apakah BPKP Sulteng akan bergerak cepat menyelesaikan kalkulasinya, atau membiarkan institusi mereka terus dicap lambat berlindung di balik dinding birokrasi, sementara warga bertaruh nyawa di jalan raya yang rusak.(Red)

(Tim Redaksi)