Alpian Irma

Gowa-burusergapinfo.my.id.-“Di tengah meningkatnya dinamika politik di Kabupaten Gowa, peran Polri khususnya Polresta Gowa menjadi sorotan utama masyarakat. Bukan karena benci, tapi karena besarnya harapan agar institusi yang dicintai rakyat ini tetap menjadi penengah yang adil, profesional, dan tidak tebang pilih.

Masyarakat Gowa yang cinta damai menilai, dua peristiwa aksi massa terakhir menjadi cermin penting untuk evaluasi bersama demi menjaga kepercayaan publik.

Refleksi Dua Peristiwa:

Pertama, 24 Agustus 2026.” Saat aksi unjuk rasa berlangsung, terjadi dugaan pengeroyokan terhadap Pimpinan Redaksi media Bom Waktu yang menjadi korban penganiayaan dan perusakan handphone. Warga menyaksikan saat itu situasi begitu cepat, sehingga penanganan di lapangan belum maksimal.

Termasuk saat ada oknum yang mencoret tembok Kantor Bupati dengan kata-kata tidak pantas dan menurunkan banner foto Bupati, warga berharap polisi bisa hadir lebih tegas memberikan edukasi hukum.

“Kedua, 6 Oktober 2026. Saat Aliansi Mahasiswa dan Masyarakat (AMARA) melakukan aksi damai untuk mengklarifikasi surat Mahkamah Agung RI untuk Bupati Gowa yang tertahan di Kantor Pos Indonesia Sungguminasa, terjadi ketegangan. Massa yang hendak masuk ke halaman kantor saling dorong hingga kaca jendela pecah.

Dalam peristiwa ini, Polresta Gowa bergerak cepat, sigap, dan langsung mengamankan 2 mahasiswa untuk dimintai keterangan serta menelusuri aktor di lapangan. Kesigapan ini justru diapresiasi masyarakat.

“Kesigapan Polresta Gowa pada tanggal 6 Oktober itulah yang kami harapkan bisa menjadi standar di semua aksi. Kami yakin Polresta Gowa mampu bersikap sama tegas dan sama adilnya kepada semua kelompok massa. Baik pendukung maupun pengkritik Bupati, semua adalah warga Gowa yang harus dilindungi,” ungkap tokoh masyarakat Gowa.

“Motivasi untuk Polri Presisi:’

Masyarakat pendukung Bupati dan kelompok pengkritik Bupati adalah sama-sama warga Gowa. Jika ketegasan yang sama diterapkan di setiap aksi, maka tidak akan ada lagi kesan tebang pilih. Yang ada hanya satu kesan: “Polri Hadir Untuk Semua.”

Ini adalah momentum bagi Polresta Gowa untuk menunjukkan jati diri Polri Presisi yang dicanangkan Kapolri: Prediktif, Responsibilitas, dan Transparansi Berkeadilan.

Kami dari Masyarakat Pendukung Bupati Gowa percaya sepenuhnya, Polresta Gowa mampu menjaga marwah institusi. Penegakan hukum yang adil hari ini adalah investasi kepercayaan publik untuk masa depan Gowa yang kondusif.

Polri adalah milik rakyat. Dan rakyat Gowa masih sangat mencintai Polri.

Laporan: Tim Buserinfo Sulsel.

Oleh:MZ.Nurdin Achmad|Warga Desa Tanabangka, Bajeng Barat, Gowa

Gowa-burusergapinfo.my.id-“Di tengah teriknya matahari Dusun Binabbassa, Desa Tanabangka, Kecamatan Bajeng Barat, Kabupaten Gowa, asap putih itu bukan sekadar kabut kimia. Ia adalah doa yang dihembuskan. Muhammad Ansar, S.Com., Kepala Dusun Binabbassa, bersama tim Puskesmas Gentungan turun langsung melakukan Fogging di pemukiman warga,Pada Dabtu.26/09/2026.

Filosofinya sederhana: mencegah lebih mulia daripada mengobati. Satu kepulan asap hari ini adalah benteng untuk seribu harapan esok hari, agar nyamuk pembawa maut tak lagi bersarang di sudut-sudut kehidupan.
Fogging bukanlah tentang membunuh, tapi tentang menjaga ruang hidup.

Rumah-rumah panggung yang sederhana dengan atap seng di Binabbassa adalah saksi bisu ketulusan itu. Ansar memahami, kesehatan tidak datang dari gedung tinggi, tapi dari gang-gang kecil dan selokan yang bersih. Saat sebagian orang melihat rumah tua sebagai bangunan usang, ia melihatnya sebagai istana kemanusiaan yang wajib dijaga kesuciannya. Pengabdiannya adalah cermin, bahwa jabatan Kadus bukanlah kursi, melainkan tanggung jawab untuk memastikan setiap warga bisa bernapas dengan aman di rumahnya sendiri.

Lihatlah, kabut itu menyusup ke celah dinding, ke kolong rumah, ke tempat-tempat tersembunyi yang tak terjangkau mata. Begitulah seharusnya kepemimpinan bekerja. Tidak hanya di tempat yang terang dan terlihat, tapi juga di lorong-lorong sempit kehidupan warga. Muhammad Ansar, S.Com. tidak berdiri di atas panggung memberi perintah, ia memikul sendiri alat fogging yang berat itu. Dalam filosofi Bugis-Makassar, ini disebut _Sipakatau_ – memanusiakan manusia. Asap yang menyengat bagi nyamuk, adalah wangi ketulusan bagi warga yang dijaga.

Perjuangan itu tidak mengenal kendaraan mewah. Motor yang menjadi kuda pengabdiannya menjadi saksi. Di atasnya, alat fogging diarak dari rumah ke rumah. Filosofi roda dua ini mengajarkan: pengabdian tidak butuh panggung megah, cukup niat yang tak pernah mogok. Setiap tetes keringat Ansar yang jatuh di jalanan Dusun Binabbassa adalah tinta yang menuliskan arti kata _melayani_.

Ia bergandengan tangan dengan Puskesmas Gentungan, membuktikan bahwa sinergi adalah kunci. Pemerintah desa dan tenaga kesehatan bukan dua kutub, melainkan dua sayap dari satu burung yang sama bernama kemanusiaan.

Dan akhirnya, langkah itu menjauh ke ujung dusun. Punggungnya yang menghilang di balik asap putih dan hijaunya pepohonan adalah simbol keikhlasan sejati. Seorang pemimpin sejati tidak menunggu tepuk tangan, ia berjalan terus setelah tugas selesai. Kegiatan Fogging di Dusun Binabbassa, Desa Tanabangka ini bukan akhir, melainkan awal dari kesadaran kolektif. Bahwa Desa yang hebat dibangun bukan oleh bangunan, tapi oleh manusia-manusia seperti Muhammad Ansar, http://S.Com., yang rela menjadi kabut – tak selalu terlihat, namun kehadirannya dirasakan dan menyelamatkan banyak jiwa.

Laporan ini menegaskan, aksi preventif yang dilaksanakan Kadus Binabbassa bersama Puskesmas Gentungan patut menjadi contoh bagi dusun-dusun lain di Kabupaten Gowa. Sehatnya warga adalah mahkota desa.*(Red)* MZ.NA.

Gowa-Sul-Sel-burusergapinfo.my.id-“Malam biasanya menjadi ruang bagi manusia untuk beristirahat. Namun di Jalan Bonto Biraeng, Kelurahan Benteng Somba Opu, Kecamatan Barombong, Kabupaten Gowa, malam justru menyisakan sebuah pertanyaan serius: siapa yang datang, membongkar, lalu membawa pergi atribut penguasaan lahan milik warga?

Empat pasang papan pengumuman atau papan bicara yang terpasang di tiga lokasi lahan berbeda dilaporkan raib pada 21 September 2026. Atribut tersebut diduga dicopot dan dibawa pergi oleh sejumlah orang yang beraksi pada jam-jam rawan malam hari.

Hilangnya atribut lahan itu kemudian tidak berhenti sebagai persoalan kehilangan barang, tetapi berkembang menjadi laporan resmi kepada aparat penegak hukum.
Kasus tersebut resmi dilaporkan ke Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) Polda Sulawesi Selatan, Kamis, 24 September 2026. Laporan itu teregistrasi dalam STTLP Nomor: STTLP/B/1148/IX/2026/SPKT/POLDA SULAWESI SELATAN, tertanggal 24 September 2026. Laporan disampaikan oleh Baso Dg Nyampa, selaku penerima kuasa resmi dari pihak korban/ahli waris pemilik lahan.Yang membuat perkara ini marik perhatian bukan hanya hilangnya atribut lahan, melainkan adanya jejak visual yang disebut terekam kamera pengawas (CCTV) di sekitar lokasi. Setelah mengetahui papan-papan tersebut hilang, pihak penerima kuasa bersama korban melakukan penelusuran terhadap rekaman CCTV. Dari penelusuran itu, aktivitas sejumlah orang yang diduga mendatangi lokasi pada malam kejadian disebut terekam kamera. Rekaman digital tersebut kemudian diserahkan kepada penyidik sebagai bahan pendukung untuk mengungkap identitas dan rangkaian kejadian.

Baso Dg Nyampa menegaskan bahwa laporan ditempuh agar peristiwa tersebut ditangani melalui jalur hukum, bukan melalui tindakan sepihak. Pihak pelapor menyerahkan proses penyelidikan dan penyidikan kepada kepolisian untuk menguji seluruh bukti,

termasuk rekaman CCTV dan keterangan para pihak. Dalam laporan tersebut, peristiwa dilaporkan dengan sangkaan terkait pencurian dan perusakan sebagaimana ketentuan hukum yang berlaku. Siapa pelakunya, bagaimana motifnya, serta apakah terdapat keterkaitan dengan persoalan penguasaan lahan di kawasan tersebut, kini menjadi bagian yang harus dibuktikan melalui proses hukum.

Pada akhirnya, papan yang hilang mungkin hanya terlihat sebagai benda fisik. Namun di balik papan-papan itu terdapat persoalan yang lebih besar: hak atas tanah, tanda penguasaan, kepastian hukum, dan rasa aman warga terhadap aset yang mereka klaim miliki. Ketika atribut lahan dibongkar dan dibawa pergi pada malam hari, pertanyaannya bukan lagi sekadar “siapa yang mengambil?” tetapi juga “mengapa berani dilakukan, dan apa yang sebenarnya sedang terjadi di baliknya?” Jawaban atas pertanyaan itu kini berada di tangan aparat penegak hukum.

“Hak jawab dan koreksi tetap dibuka bagi pihak-pihak yang disebut atau merasa berkepentingan memberikan klarifikasi sesuai UU Pers dan Kode Etik Jurnalistik. “(Red)”-MZ.NA.

Sumber Kuasa Hukum Ahliwaris

Ketika Bupati Gowa Memilih Melihat Persoalan dari Dekat

Gowa-burusergapinfo.my.id-“Ada persoalan yang tidak selesai hanya dengan rapat. Ada masalah yang tidak cukup dijelaskan melalui laporan. Dan ada pelayanan publik yang baru benar-benar dapat dipahami ketika seorang pemimpin datang sendiri melihat kenyataan di lapangan.

Persampahan adalah salah satunya.

Ketika tumpukan sampah, kelancaran pengangkutan, hingga akses menuju Tempat Pembuangan Akhir (TPA) menjadi perhatian masyarakat, persoalannya tidak lagi sekadar tentang sampah yang harus diangkut dan dibuang.

Di baliknya terdapat wajah pelayanan publik, kesehatan lingkungan, kesiapan armada, tata kelola TPA, pembiayaan, hingga tanggung jawab bersama antara pemerintah dan masyarakat.

Dalam konteks itulah, Bupati Gowa Dr. Hj. Sitti Husniah Talenrang, S.E., M.M., memilih turun langsung meninjau kondisi TPA.Bersama HJ Ria Effendi Sosok Pengusaha Yang telah memngirban Lahat seluas 1 Hektar untuk pembuangan Sampah.

Langkah tersebut menjadi sebuah pesan bahwa persoalan di lapangan perlu dilihat secara langsung sebelum dirumuskan menjadi kebijakan.
Bukan sekadar menerima laporan.
Bukan pula berhenti pada rapat.
Tetapi melihat sendiri bagaimana sebuah persoalan berlangsung di titik paling akhir dari perjalanan sampah.

SATU KALIMAT, SEBUAH PEKERJAAN BESAR

Di tengah persoalan persampahan yang beberapa hari terakhir menjadi perhatian, terutama berkaitan dengan pengangkutan dan akses menuju TPA, Bupati Gowa menyampaikan kalimat singkat:
“Insya Allah ada solusinya.”
Kalimat itu tentu belum menjadi penyelesaian.

Namun, bagi sebuah pemerintahan, kalimat tersebut semestinya menjadi pintu masuk menuju pekerjaan yang lebih konkret: mengidentifikasi persoalan, menentukan langkah,
menggerakkan perangkat daerah, memperkuat koordinasi, dan memastikan kebijakan berjalan di lapangan.-“Sebab masyarakat tidak hanya membutuhkan janji bahwa masalah akan diselesaikan.
Masyarakat membutuhkan pelayanan yang benar-benar kembali bekerja.

Di sinilah ukuran sebuah solusi sesungguhnya diuji.

SAMPAH BUKAN SEKADAR PERSOALAN KOTOR DAN BERSIH

Persampahan merupakan mata rantai panjang.-“Dari rumah tangga, lingkungan permukiman, tempat penampungan, armada pengangkut, hingga TPA, setiap tahapan saling berkaitan.
Ketika satu mata rantai terganggu, dampaknya dapat merambat ke berbagai wilayah.

Karena itu, pertanyaan pentingnya bukan semata-mata:
Siapa yang salah?
Tetapi jauh lebih penting:
Apa yang menjadi masalah, bagaimana solusinya, siapa yang bertanggung jawab, dan bagaimana memastikan solusi tersebut berjalan secara berkelanjutan?
Rangkaian itu dapat dirumuskan secara sederhana:

KELUHAN → IDENTIFIKASI → SOLUSI → KOLABORASI →

TINDAKAN → PENGAWASAN.

Pada titik inilah kehadiran kepala daerah di lapangan memperoleh maknanya.-“TPA bukan sekadar tempat terakhir sampah dibuang.
TPA adalah salah satu simpul penting dalam sistem pengelolaan persampahan daerah. -“Jika simpul tersebut bermasalah, dampaknya dapat kembali ke tengah masyarakat.

DARI UCAPAN MENUJU TINDAKAN

Kehadiran Bupati di TPA pada akhirnya akan memiliki makna yang lebih besar apabila diterjemahkan ke dalam langkah-langkah nyata.
Pengangkutan harus berjalan secara efektif.-“Pengelolaan TPA perlu terus dibenahi. ‘Ketersediaan armada dan dukungan operasional harus mendapat perhatian.

Sistem pengawasan perlu diperkuat. -“Dan yang tidak kalah penting, masyarakat harus ditempatkan sebagai bagian dari solusi. Sebab pemerintah tidak mungkin bekerja sendirian menghadapi persoalan sampah.
Pemerintah bekerja. Masyarakat bergerak. -“Dunia usaha berkolaborasi.
Ketiganya membutuhkan satu tujuan: membangun lingkungan Gowa yang lebih bersih, sehat, dan tertata.

KETIKA SAMPAH DAPAT MENJADI NILAI

Di balik persoalan sampah terdapat peluang yang sering kali belum dimanfaatkan secara maksimal.
Pemilahan sejak dari sumber, pengurangan sampah, bank sampah, daur ulang, hingga pengolahan kembali dapat membuka ruang bagi lahirnya ekonomi berbasis lingkungan.
Sampah tidak seluruhnya harus berakhir sebagai beban.
Sebagian dapat dipilah.
Sebagian dapat diolah.
Sebagian dapat dimanfaatkan kembali.

Pada titik itu, pengelolaan sampah tidak lagi semata-mata berbicara mengenai bagaimana membuang sesuatu, tetapi bagaimana mengubah sesuatu yang dianggap tidak bernilai menjadi bagian dari kegiatan ekonomi masyarakat.
Semangat Gowa Annangkasi dapat menemukan bentuk konkretnya melalui gerakan semacam ini.
Dari sampah lahir kesadaran.
Dari kesadaran lahir gerakan.
Dari gerakan lahir kolaborasi.
Dan dari kolaborasi dapat terbuka peluang ekonomi bagi masyarakat.

PEMIMPIN TIDAK SELALU HARUS BERADA DI BALIK MEJA

Ada satu pesan yang dapat dibaca dari langkah Bupati Gowa turun langsung ke TPA.
Bahwa pemerintahan tidak selalu cukup dijalankan dari balik meja.
Ada persoalan yang harus dilihat dengan mata sendiri.
Ada kondisi yang harus didengar langsung dari lapangan.
Ada kenyataan yang terkadang berbeda antara laporan di atas kertas dan keadaan yang sesungguhnya.

Namun, turun ke lapangan hanyalah satu bagian dari kepemimpinan.
Bagian berikutnya adalah bagaimana temuan tersebut dibawa kembali ke meja pemerintahan untuk diterjemahkan menjadi kebijakan, anggaran, koordinasi, tindakan, dan pengawasan.
Di sanalah kepemimpinan diuji.
Kehadiran adalah awal.
Tindakan adalah jawaban.
Hasil adalah ukuran.

DARI TEMPAT PEMBUANGAN, MENUJU PERUBAHAN

TPA selama ini sering dipandang sebagai ujung perjalanan sampah.
Tetapi dari tempat itulah seharusnya dimulai evaluasi terhadap seluruh sistem pengelolaan sampah.
Jika persoalan ditemukan di ujung, maka mata rantainya harus diperiksa dari hulu. -“Bagaimana masyarakat membuang sampah.
Bagaimana sampah dipilah.
Bagaimana armada bekerja.
Bagaimana pengangkutan diatur.
Bagaimana TPA dikelola.
Dan bagaimana pemerintah memastikan seluruh sistem tersebut berjalan secara berkelanjutan.

Karena Gowa bersih bukan pekerjaan satu orang, bukan pula pekerjaan satu instansi. -“Ia adalah pekerjaan bersama.
Pemerintah memiliki kewajiban memastikan pelayanan publik berjalan. -‘Masyarakat memiliki tanggung jawab menjaga lingkungan. -“Dunia usaha memiliki ruang untuk ikut berkolaborasi.
Ketika ketiganya bertemu dalam satu gerakan, persoalan sampah dapat ditangani secara lebih menyeluruh.

Pada akhirnya, kunjungan Bupati Gowa ke TPA bukan sekadar sebuah agenda lapangan. – “Ia menjadi pengingat bahwa di balik setiap persoalan publik terdapat manusia yang menunggu pelayanan. -“Dan di balik setiap masalah, selalu ada pekerjaan rumah yang harus diselesaikan.
Dari balik meja menuju lapangan.
Dari keluhan menuju identifikasi.
Dari identifikasi menuju tindakan.
Dan dari tempat yang selama ini dianggap sebagai ujung perjalanan sampah, dapat dimulai perjalanan baru menuju Gowa yang lebih bersih, sehat, tertata, dan mampu melihat sampah sebagai bagian dari peluang ekonomi masyarakat.”(Red)’

Laporan : Tim.Burusergapinfo.Sul Sel.

Gowa -burusergapinfo.my.id.-“Bupati Gowa, Dr. Hj. Sitti Husniah Talenrang, S.E., M.M., meninjau Tempat Pembuangan Akhir (TPA) untuk melihat langsung kondisi pengelolaan sampah dan akses menuju lokasi tersebut. Pada Selasa.23 September 2026

Peninjauan dilakukan di tengah perhatian masyarakat terhadap pengangkutan sampah dan operasional TPA. Dalam kunjungan itu, Bupati menyatakan, “Insya Allah ada solusinya.”

Pemerintah daerah akan mengevaluasi sejumlah aspek pengelolaan sampah, termasuk pengangkutan, ketersediaan armada, operasional TPA, tata kelola, serta pengawasan

Pengelolaan sampah dari sumbernya juga dinilai perlu diperkuat melalui pemilahan, pengurangan, daur ulang, dan pengembangan bank sampah.

Hasil peninjauan tersebut diharapkan menjadi dasar perbaikan pelayanan persampahan di Kabupaten Gowa. Pemerintah dan masyarakat memiliki peran dalam menjaga kebersihan serta mendukung pengelolaan sampah yang berkelanjutan.”(Red)”/MZ.NA)

Laporan: Tim Buser Gapinfo Sulsel

Makassar-Sul-Sel-burusergapinfo.my.id-“Sebuah deklarasi besar tidak pernah lahir hanya dari panggung dan seremoni. Di baliknya ada konsolidasi, komitmen, kesiapan struktur, serta kesanggupan setiap kader untuk membawa amanah organisasi hingga ke tingkat paling bawah.

Semangat itulah yang tergambar dalam rapat konsolidasi Dewan Pengurus Wilayah Partai Nasional Nusantara (DPW PNN) Sulawesi Selatan, yang digelar di Istana Bambu.

Rapat tersebut menjadi bagian dari persiapan menyambut Deklarasi Partai Nasional Nusantara yang dijadwalkan berlangsung di Kota Surabaya pada 1 Oktober 2026, sebagaimana agenda yang dipersiapkan oleh Dewan Pengurus Pusat (DPP) PNN.

Pertemuan di Istana Bambu tidak sekadar menjadi ruang bertukar informasi.

Forum tersebut menjadi momentum bagi jajaran pengurus untuk membangun kesamaan langkah menghadapi agenda nasional organisasi.

Hadir dalam rapat tersebut jajaran DPW PNN Sulsel, para Ketua DPD, serta pengurus DPC PNN dari berbagai kabupaten/kota.

Agenda utama diarahkan pada pembahasan konsolidasi organisasi, kontribusi kepengurusan, kesiapan menghadiri deklarasi di Surabaya, serta komitmen bersama antara unsur DPW, DPD, dan DPC.

Di tengah dinamika persiapan menuju deklarasi nasional, konsolidasi menjadi bagian penting untuk memastikan bahwa struktur organisasi tidak hanya hadir secara administratif, tetapi juga memiliki komunikasi dan koordinasi yang berjalan dari tingkat wilayah hingga kabupaten/kota.

SURABAYA MENJADI TITIK TEMU
Tanggal 1 Oktober 2026 diproyeksikan menjadi salah satu momentum penting bagi perjalanan PNN, ketika jajaran organisasi dari berbagai daerah akan berkumpul di Surabaya dalam agenda deklarasi nasional.

Bagi DPW PNN Sulsel, persiapan menuju agenda tersebut menjadi ruang untuk memperkuat komunikasi internal sekaligus menyatukan persepsi mengenai kontribusi masing-masing tingkatan kepengurusan
.
Sebab sebuah organisasi politik tidak dibangun hanya oleh nama besar di tingkat pusat. Kekuatan organisasi juga sangat bergantung pada bagaimana struktur di daerah bekerja, berkomunikasi, dan menjalankan tanggung jawabnya.
Dari Istana Bambu, pembicaraan itu kemudian diarahkan pada satu pesan besar: menuju Surabaya bukan sekadar berangkat menghadiri deklarasi, tetapi membawa nama, struktur, dan komitmen PNN Sulawesi Selatan.

KONSOLIDASI ADALAH UJIAN KOMITMEN

Dalam organisasi, konsolidasi bukan sekadar agenda rutin.

Ia menjadi ruang untuk melihat sejauh mana komunikasi berjalan, bagaimana amanah organisasi dipikul, dan seberapa kuat setiap pengurus memahami tanggung jawabnya.

Karena itu, pembahasan mengenai kontribusi dan komitmen DPW, DPD hingga DPC menjadi bagian penting dalam persiapan menuju deklarasi nasional.

Istana Bambu sore itu menjadi saksi bahwa perjalanan menuju sebuah momentum nasional dimulai dari meja-meja konsolidasi di daerah.

Surabaya mungkin menjadi panggung deklarasi.

Namun sebelum panggung itu berdiri, ada kerja organisasi yang harus disiapkan.

Ada komunikasi yang harus disatukan.

Ada komitmen yang harus diteguhkan.

Dan ada amanah organisasi yang harus dijaga.

Dari Sulawesi Selatan menuju Surabaya, PNN sedang menata langkahnya—bukan hanya untuk sebuah deklarasi, tetapi untuk memastikan bahwa setiap langkah organisasi memiliki arah, struktur, dan tanggung jawab.

Oleh MZ. Nurdin Achmad
Pimpinan Redaksi

Rapat DPW PNN Sulsel mematangkan strategi keberangkatan dan menyatukan barisan jelang Deklarasi Nasional 1 Oktober 2026

Gowa,Sulsel-burusergapinfo.my.idi-“Politik organisasi tidak selalu lahir dari ruang-ruang besar dengan sorotan kamera.

Kadang, arah sebuah langkah justru dirumuskan dari tempat sederhana.

Dari Istana Bambu, di bawah naungan pohon mangga, jajaran Partai Nasionalis Nusantara (PNN) Sulawesi Selatan kembali merapatkan barisan menuju satu agenda yang lebih besar: Deklarasi Nasional PNN di Surabaya, Jawa Timur, 1 Oktober 2026.

Rapat konsolidasi DPW PNN Sulawesi Selatan yang berlangsung Pada Sabtu.15 September 2026 menjadi bagian dari tahapan persiapan internal menghadapi momentum tersebut.

Sekretaris DPW PNN Sulawesi Selatan memimpin langsung pertemuan yang diikuti jajaran pengurus dan tim internal partai.

Pembahasan diarahkan pada kesiapan organisasi, khususnya pengaturan dan akumulasi transportasi bagi rombongan Sulawesi Selatan yang akan menghadiri deklarasi tingkat nasional.

Di permukaan, agenda itu terlihat sebagai persoalan teknis keberangkatan.

Namun dalam perspektif organisasi politik, kesiapan mobilisasi kader dan pengurus menuju agenda nasional juga menjadi bagian dari konsolidasi internal.

Karena itu, rapat tidak berhenti pada soal bagaimana rombongan berangkat ke Surabaya.

Yang sedang dipersiapkan adalah bagaimana struktur PNN Sulawesi Selatan dapat hadir secara terkoordinasi dalam momentum nasional yang telah diagendakan.

Surabaya dan Pertaruhan Konsolidasi.

Deklarasi nasional pada 1 Oktober mendatang akan menjadi salah satu agenda penting bagi PNN. Bagi jajaran DPW Sulawesi Selatan, momentum tersebut sekaligus menjadi ruang untuk memperlihatkan kesiapan internal setelah serangkaian komunikasi dan konsolidasi organisasi di tingkat wilayah.

Meski demikian, seluruh tahapan tersebut tetap berada dalam koridor proses organisasi.

Tidak ada alasan untuk membaca konsolidasi sebagai sesuatu yang melampaui agenda deklarasi itu sendiri.

Yang terlihat jelas dari rapat DPW PNN Sulsel adalah adanya upaya membangun koordinasi sejak awal—mulai dari kesiapan pengurus hingga kebutuhan transportasi menuju Surabaya.

Langkah tersebut menunjukkan bahwa organisasi sedang berusaha memastikan setiap bagian dari agenda nasional dipersiapkan secara sistematis.

Dari Ruang Sederhana Menuju Panggung Nasional

Istana Bambu mungkin jauh dari gambaran ruang rapat politik yang formal dan megah.

Namun dari tempat sederhana itu, pembicaraan tentang Surabaya berlangsung dengan satu orientasi: bagaimana Sulawesi Selatan mengambil bagian dalam momentum tingkat nasional PNN.

Politik memang selalu memiliki panggung. Tetapi sebelum sebuah organisasi tampil di panggung besar, ada pekerjaan sunyi yang harus diselesaikan—konsolidasi, koordinasi, kesiapan sumber daya, dan penyatuan langkah.
Itulah yang sedang dikerjakan DPW PNN Sulawesi Selatan.

Dari Istana Bambu, arah langkah mulai dipetakan.

Dari Sulawesi Selatan, rombongan disiapkan.

Dan Surabaya menjadi titik temu menuju Deklarasi Nasional PNN pada 1 Oktober 2026.

Bagi PNN Sulsel, perjalanan menuju Surabaya bukan semata perjalanan geografis dari Makassar menuju Jawa Timur.

Ia adalah bagian dari proses membangun kesiapan organisasi sebelum memasuki panggung nasional.

Sederhana tempat rapatnya. Strategis pembahasannya. Besar momentum yang dituju.”(Red)”.MZ.NA.

Laporan : Tim Media

MKS -burusergapinfo.my.id.-“Antrean panjang kendaraan di sejumlah SPBU di Sulawesi Selatan semakin menjadi sorotan. Di tengah keluhan masyarakat terkait sulitnya mendapatkan BBM, Satgas Tertib BBM Sulsel akhirnya buka-bukaan mengenai sejumlah pelanggaran yang ditemukan dalam pengawasan di lapangan.

Plt Kepala Dinas ESDM Sulsel, Andi Kasman, mengungkap sedikitnya enam bentuk pelanggaran yang ditemukan petugas. Temuan tersebut meliputi tangki kendaraan yang dimodifikasi, penggunaan tangki ganda, pengisian BBM berulang dalam satu hari, barcode yang tidak sesuai dengan STNK, satu kendaraan menggunakan banyak barcode, serta keterbatasan operator nozzle yang membuat pelayanan berjalan lambat.

Enam temuan itu menjadi perhatian serius karena berpotensi memengaruhi kelancaran distribusi dan pelayanan BBM di SPBU. Persoalan antrean pun tidak lagi semata-mata berkaitan dengan ketersediaan stok, tetapi juga menyangkut kepatuhan pengguna dan efektivitas pelayanan di lapangan.

Satgas gabungan yang melibatkan TNI, Polri, Satpol PP, Dishub dan Pertamina kini terus melakukan patroli serta pengawasan selama 24 jam di sejumlah SPBU. Langkah tersebut dilakukan untuk mengantisipasi berbagai bentuk penyimpangan dan memastikan penyaluran BBM berjalan sesuai ketentuan.

Di tengah kondisi tersebut, publik kini menunggu langkah tegas pemerintah. Jika sebuah kendaraan terbukti melakukan pelanggaran, apakah barcode-nya perlu langsung diblokir? Pertanyaan ini menjadi penting di tengah keresahan masyarakat yang setiap hari harus berhadapan dengan antrean panjang.

Penindakan tentu harus dilakukan berdasarkan bukti, aturan, dan mekanisme yang transparan. Namun masyarakat juga berharap pengawasan tidak berhenti pada patroli dan temuan, melainkan berujung pada tindakan nyata agar BBM bersubsidi tepat sasaran dan antrean panjang di SPBU Sulsel segera terurai.”(Red)”.MZ.NA

Laporan : Tim Buserinfo.Sul-sel

Gowa-burusergafinfo.my.id.-“Pemandangan antrean panjang kendaraan di sejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) sepanjang Jalan Poros Gowa–Takalar kembali menjadi sorotan.

Antrean kendaraan yang mengular bahkan berdampak pada kelancaran arus lalu lintas dan membuat sejumlah titik di wilayah Bontonompo mengalami kemacetan.

Kondisi tersebut tidak hanya menguras waktu dan kesabaran masyarakat, tetapi juga berpotensi memicu gesekan antarkonsumen. Persoalan saling mendahului dalam antrean disebut mulai terjadi ketika pengendara berusaha mendapatkan BBM lebih dahulu setelah menunggu dalam waktu cukup lama.

Situasi ini menunjukkan bahwa kesabaran masyarakat memiliki batas ketika kebutuhan bahan bakar menyangkut aktivitas sehari-hari dan mata pencaharian.
Ironisnya, kondisi di lapangan seakan berbanding terbalik dengan informasi yang menyebutkan bahwa pasokan BBM dalam kondisi lancar dan aman.

Fakta yang terlihat di sejumlah SPBU justru menunjukkan antrean panjang, sementara BBM bersubsidi seperti Pertalite dan Solar disebut masyarakat semakin sulit diperoleh. Bahkan, ketika BBM bersubsidi tidak tersedia, sebagian konsumen terpaksa memilih BBM jenis lain yang harganya lebih mahal.

Namun, untuk mendapatkannya pun tidak jarang mereka tetap harus mengantre dan menghadapi risiko kehabisan stok.
Persoalan masyarakat ternyata tidak berhenti pada BBM.

Kelangkaan LPG 3 kilogram juga menjadi keluhan yang terus muncul. Ketika tabung LPG bersubsidi tersebut tersedia, masyarakat mengaku harus membelinya dengan harga yang bervariasi.

Di lapangan, harga disebut berkisar Rp25 ribu, bahkan mencapai Rp30 ribu hingga Rp35 ribu, dan pada kondisi tertentu bisa menyentuh Rp40 ribu per tabung isi ulang.

Rangkaian persoalan tersebut memunculkan pertanyaan serius mengenai efektivitas distribusi energi bersubsidi di tingkat masyarakat.

Ketika pemerintah menyatakan pasokan aman, tetapi warga masih harus berhadapan dengan antrean BBM yang panjang dan harga LPG yang tinggi, maka diperlukan penjelasan yang transparan mengenai kondisi sebenarnya di lapangan, mulai dari ketersediaan stok, distribusi hingga pengawasan terhadap harga dan penyaluran BBM maupun LPG bersubsidi.

Kondisi ini seharusnya menjadi alarm bagi pihak-pihak yang memiliki kewenangan. Pemerintah, Pertamina, aparat pengawas, serta seluruh pemangku kepentingan perlu segera memastikan masyarakat tidak terus-menerus menjadi pihak yang menanggung dampak persoalan distribusi.

Sebab, antrean panjang bukan sekadar persoalan kendaraan yang menumpuk di SPBU, melainkan gambaran keresahan masyarakat ketika kebutuhan energi dasar sulit diperoleh secara mudah, wajar, dan terjangkau.(***).Red.

Kapal Baru Baru Berlabu Di Darmaga Makassar:PNI Hadir Di Sulawesi Selatan Untu membangkitkan Kesejahteraan Rakyat.

Sulawesi Selatan-burusergapinfo.my.id.-“Sebuah babak baru diklaim tengah dibuka Partai Nasionalis Indonesia (PNI). Dari Sulawesi Selatan, jajaran pimpinan organisasi mengumumkan hasil rapat bersama Dewan Pimpinan Pusat (DPP) dan notaris yang menurut mereka menjadi dasar bahwa PNI telah resmi terdaftar secara hukum.

Pengumuman itu disampaikan pada 10 September 2026 oleh Ketua DPW PNI Sulawesi Selatan sekaligus Koordinator PNI Indonesia Bagian Timur, Haji Syaripuddin, didampingi Wakil Ketua DPW PNI Sulsel, Syahrir Gassing.

Pernyataan tersebut lahir setelah rapat melalui konferensi yang berlangsung sekitar dua jam, mulai pukul 07.00 hingga 09.00 WITA. Agenda utama disebut membahas status hukum serta keberadaan organisasi PNI.

“Bismillahirrahmanirrahim. Pada 10 September 2026, saya selaku Ketua DPW PNI Sulawesi Selatan mengumumkan bahwa setelah melaksanakan rapat tertutup melalui konferensi dari pukul 07.00 sampai 09.00, dari hasil rapat Dewan Pimpinan Pusat dengan notaris, secara sah PNI resmi terdaftar secara hukum,” ujar Haji Syaripuddin.

Pernyataan tersebut bukan sekadar pengumuman administratif bagi internal organisasi. Bagi jajaran PNI Sulsel, kabar itu dipandang sebagai titik penting untuk mengonsolidasikan kembali struktur organisasi di berbagai wilayah Indonesia.

Namun, di tengah derasnya arus informasi publik, dokumen legalitas tetap menjadi fondasi utama yang harus dapat diverifikasi. Karena itu, setiap penyampaian mengenai status hukum PNI kepada masyarakat perlu merujuk pada dokumen resmi dan keterangan lembaga berwenang agar tidak menimbulkan tafsir berbeda.

Wakil Ketua DPW PNI Sulsel, Syahrir Gassing, menegaskan bahwa informasi mengenai perkembangan organisasi perlu disampaikan secara luas. Publikasi dapat dilakukan melalui media massa maupun berbagai saluran komunikasi digital, termasuk Facebook, Instagram, WhatsApp, dan platform lainnya.

Menurut jajaran DPW, perkembangan tersebut menjadi momentum untuk memperkuat struktur organisasi dari tingkat pusat hingga daerah. Konsolidasi internal, koordinasi antarpengurus, pembinaan kader, serta penyamaan visi disebut menjadi agenda penting yang harus segera diperkuat.

DARI SULSEL, KONSOLIDASI NASIONAL DIDORONG

Haji Syaripuddin, yang juga dipercaya sebagai Koordinator PNI Indonesia Bagian Timur, mengajak seluruh jajaran menyambut perkembangan tersebut dengan rasa syukur sekaligus menjaga soliditas organisasi.

“Alhamdulillah, sahhh. Semoga dengan adanya hasil ini, seluruh jajaran PNI semakin solid, semakin kompak, dan dapat menjalankan amanah organisasi dengan baik,” tegasnya.

Pernyataan tersebut menggambarkan arah yang hendak dibangun PNI Sulsel: menjadikan momentum legalitas yang mereka umumkan sebagai pijakan untuk memperkuat jaringan organisasi di berbagai daerah.

Bagi sebuah organisasi yang ingin berkembang secara nasional, legalitas hanyalah satu bagian dari perjalanan. Tantangan berikutnya adalah memastikan struktur berjalan tertib, kader memahami garis organisasi, komunikasi antardaerah terbangun, dan seluruh aktivitas tetap berada dalam koridor peraturan perundang-undangan.

Karena itu, pengumuman 10 September 2026 diposisikan PNI Sulsel sebagai starting point, bukan garis akhir.

Dari Sulawesi Selatan, konsolidasi itu kini diarahkan untuk bergerak lebih luas—menghubungkan DPP, DPW, DPD hingga struktur organisasi di tingkat bawah dalam satu koordinasi.

Jika proses tersebut mampu dijalankan secara konsisten, momentum ini berpotensi menjadi fase penting dalam perjalanan PNI menuju penguatan struktur secara nasional.

Satu pengumuman telah disampaikan. Berikutnya, publik akan menunggu bukti administratif, penguatan struktur, dan langkah nyata organisasi setelah klaim legalitas tersebut diumumkan.”(Red)” MZ.NA.

Laporan : Tim Burusergapinfo sul-sel

Ketika Pelayanan Bukan Sekadar Administrasi, Melainkan Pengabdian dengan Hati

Gowa-burusergapinfo.my.id.-“Di tengah tuntutan pelayanan publik yang semakin kompleks, masyarakat sesungguhnya tidak hanya membutuhkan pemerintah yang mampu menyelesaikan urusan administrasi. Mereka membutuhkan sosok yang mau mendengar, memahami, dan hadir ketika warga membutuhkan.

Di Kelurahan Mata Allo, semangat itu terus dibangun melalui kedekatan antara pemerintah kelurahan dan masyarakat. Lurah Mata Allo berupaya menempatkan pelayanan kepada warga bukan sekadar sebagai kewajiban jabatan, melainkan sebagai bagian dari pengabdian.

Bagi seorang lurah, berada di balik meja kantor tentu merupakan bagian dari pekerjaan. Namun, pemerintahan tidak boleh berhenti di ruang administrasi. Denyut kehidupan masyarakat justru berada di lingkungan warga—di lorong-lorong permukiman, di tengah aktivitas masyarakat, dan dalam berbagai persoalan yang mereka hadapi setiap hari.

Karena itu, kehadiran pemerintah di tengah masyarakat menjadi sangat penting.
Mendengar sebelum mengambil langkah. Memahami sebelum memberikan pelayanan. Hadir sebelum warga merasa sendirian menghadapi persoalannya.

Prinsip tersebut menjadi bagian dari upaya Pemerintah Kelurahan Mata Allo membangun pelayanan yang responsif, ramah, terbuka, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.

PELAYANAN PRIMA DIMULAI DARI KEPEDULIAN

Pelayanan prima sering kali diukur dari seberapa cepat sebuah urusan diselesaikan. Namun bagi masyarakat, kualitas pelayanan juga ditentukan oleh bagaimana mereka diperlakukan.

Senyum, keramahan, kesediaan mendengar, serta perhatian terhadap persoalan warga terkadang menjadi sesuatu yang jauh lebih berarti daripada sekadar selembar dokumen yang selesai diproses.

Di sinilah nilai kemanusiaan dalam pelayanan publik menemukan tempatnya.

Pemerintah Kelurahan Mata Allo berupaya membangun komunikasi yang tidak berjarak dengan masyarakat. Warga diberi ruang untuk menyampaikan kebutuhan dan persoalan yang mereka hadapi, sementara aparatur kelurahan dituntut untuk mampu merespons dengan sikap yang profesional dan bertanggung jawab.

Sebab, di balik setiap persoalan yang datang ke kantor kelurahan, ada masyarakat yang berharap mendapatkan solusi.

JABATAN ADALAH AMANAH

Menjadi lurah bukan semata-mata tentang kedudukan atau kewenangan. Ada amanah masyarakat yang melekat di dalamnya.

Seorang pemimpin di tingkat kelurahan bersentuhan langsung dengan kehidupan warga. Karena itu, keberhasilan pemerintahan tidak hanya dapat dilihat dari program dan administrasi, tetapi juga dari seberapa jauh masyarakat merasakan manfaat kehadiran pemerintah.

Kedekatan dengan warga menjadi salah satu modal penting untuk membangun kepercayaan.
Ketika masyarakat merasa didengar, mereka akan lebih terbuka menyampaikan persoalan. Ketika pemerintah hadir dengan kepedulian, jarak antara aparatur dan warga pun semakin dekat.
Dari sanalah pemerintahan yang humanis dapat tumbuh.

BUKAN SEKADAR HADIR, TETAPI MEMBERI ARTI

Kehadiran seorang lurah di tengah masyarakat sejatinya bukan sekadar simbol.

Ada pesan yang ingin disampaikan: bahwa pemerintah tidak boleh jauh dari rakyat yang dilayaninya.
Pelayanan publik pada akhirnya bukan hanya tentang prosedur, aturan, maupun dokumen. Di dalamnya terdapat manusia dengan kebutuhan, harapan, dan persoalan yang harus dipahami secara bijaksana.

Itulah mengapa pelayanan prima membutuhkan lebih dari sekadar kecepatan. Ia membutuhkan integritas, kesabaran, kepedulian, serta ketulusan.

Kelurahan Mata Allo berupaya menjadikan nilai-nilai tersebut sebagai bagian dari wajah pelayanan pemerintahan kepada masyarakat.

DARI KANTOR KE TENGAH MASYARAKAT

Pemerintahan yang kuat bukanlah pemerintahan yang hanya terlihat ketika ada acara resmi. Pemerintahan yang dekat dengan rakyat adalah pemerintahan yang mampu hadir dalam kehidupan masyarakat sehari-hari.

Di tengah dinamika masyarakat yang terus berkembang, komunikasi menjadi jembatan penting antara pemerintah dan warga.

Ketika komunikasi terbangun, persoalan lebih mudah dipetakan. Ketika kepedulian hadir, solusi lebih mudah dicari. Dan ketika pelayanan dilakukan dengan hati, kepercayaan masyarakat akan tumbuh dengan sendirinya.

Kelurahan Mata Allo ingin menunjukkan bahwa wajah pelayanan pemerintah dapat hadir dengan pendekatan yang lebih humanis: dekat dengan warga, terbuka terhadap persoalan, dan berusaha memberikan pelayanan terbaik.

Pada akhirnya, ukuran keberhasilan seorang pemimpin bukan hanya seberapa lama ia menduduki sebuah jabatan.

Tetapi seberapa besar kehadirannya dirasakan oleh masyarakat.

Sebab jabatan akan berakhir, tetapi kebaikan yang ditanamkan kepada masyarakat akan selalu meninggalkan jejak.

Lurah Mata Allo hadir di tengah warga.

Bukan hanya untuk menjalankan pemerintahan, tetapi untuk memastikan bahwa masyarakat merasa didengar, diperhatikan, dan dilayani.

Karena pemerintah yang hadir dengan hati, bukan sekadar menyelesaikan urusan warga—tetapi membangun kepercayaan.”(Red)”.MZ.NA.

Laporan : Burusergainfo Sul-Sel.

Gowa.Sul-Sel-burusergapinfo.my.id.-“Ketika energi bersubsidi seharusnya hadir untuk meringankan beban rakyat, sebagian warga justru kembali berhadapan dengan asap kayu bakar.

Kelangkaan LPG 3 kilogram di sejumlah wilayah Kecamatan Bajeng Barat, Kabupaten Gowa, mulai memukul kebutuhan rumah tangga dan memaksa sebagian ibu-ibu mencari alternatif untuk memasak.

Kondisi ini bukan lagi sekadar persoalan sulit mendapatkan tabung gas. “Tapi di sebabkan kurangnya pasokan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi baik Jenis Pertalite dam Solar sehinga warga tani terpaksa menggunakan Gas Elpiji 3 Kg. Khusus warga miskin yang untuk di gunakan di rumahtangga. Namu oleh petani mala di gunakan untuk di pakai di mesin pompanis pengisap air di arel sawa. “Sehingga ibu ibu harus beralih ke kayu bakar untuk memasak.

Ini alarm keras bagi pemerintah.
LPG 3 kg merupakan salah satu kebutuhan energi penting bagi masyarakat yang menjadi sasaran subsidi. -Ketika pasokannya tersendat, dampaknya langsung terasa di dapur-dapur rumah tangga.

Ironisnya, di tengah persoalan tersebut, masyarakat juga menghadapi keluhan mengenai tersendatnya pasokan BBM bersubsidi di sejumlah SPBU.

Dua kebutuhan energi rakyat mengalami tekanan dalam waktu yang berdekatan.

Pertanyaan publik pun mengemuka:

APAKAH SISTEM DISTRIBUSI ENERGI BERSUBSIDI SEDANG BERMASALAH?

Pemerintah tidak boleh memandang persoalan ini sebagai keluhan biasa.

Jika benar terjadi keterbatasan pasokan LPG 3 kg, pemerintah bersama pihak terkait perlu segera membuka kondisi distribusi secara terang kepada masyarakat—mulai dari ketersediaan pasokan, jalur distribusi, kuota, hingga pengawasan di tingkat agen dan pangkalan.

Begitu pula dengan BBM bersubsidi. Bila masyarakat harus menghadapi antrean panjang atau kesulitan memperoleh BBM, persoalan tersebut patut dievaluasi secara menyeluruh.

JANGAN SAMPAI RAKYAT MENJADI KORBAN RANTAI DISTRIBUSI

Subsidi diberikan dengan tujuan membantu masyarakat. -Karena itu, ketika barang bersubsidi sulit diperoleh oleh masyarakat yang membutuhkan, maka pemerintah perlu segera mencari titik persoalannya. -Jangan sampai subsidi tersedia di atas kertas, tetapi sulit ditemukan ketika rakyat membutuhkannya.

Kondisi ibu rumah tangga yang kembali menggunakan kayu bakar seharusnya menjadi perhatian serius. -Sebab persoalan energi rumah tangga bukan sekadar angka dalam laporan distribusi.

Di balik satu tabung LPG yang sulit ditemukan, ada keluarga yang harus tetap memasak. Ada kebutuhan makan yang tidak bisa ditunda. Ada beban ekonomi yang akhirnya kembali dipikul masyarakat.

PEMERINTAH DITANTANG HADIR, BUKAN SEKADAR MENJELASKAN

Pemerintah Kabupaten Gowa bersama instansi terkait diharapkan segera melakukan pengecekan langsung di lapangan.
Pastikan LPG 3 kg tersedia sesuai kebutuhan masyarakat sasaran.

Pastikan harga tetap terkendali.

Pastikan distribusinya tepat sasaran.

Dan yang tidak kalah penting, lakukan evaluasi terhadap persoalan pasokan BBM bersubsidi di SPBU.

Masyarakat tidak membutuhkan polemik.

Masyarakat membutuhkan gas untuk memasak dan BBM untuk menjalankan kehidupan sehari-hari.
Kembalinya asap kayu bakar ke dapur-dapur warga Bajeng Barat harus dibaca sebagai peringatan keras bahwa persoalan distribusi energi bersubsidi tidak boleh dibiarkan berlarut-larut.

Jika energi bersubsidi ditujukan untuk rakyat, maka rakyat pula yang harus menjadi prioritas pertama dalam distribusinya.
Kini publik menunggu satu hal:

LANGKAH NYATA PEMERINTAH.
“(Red)” MZ.NA.

Laporan : Tim.Buserinfo.Sulsel.

Respon Cepat oleh Kapolsek Bajeng besrta Personil piket Langsung Turun Ketempat Kejadian Perkara. Dan di bantu okeh dua personil dari Koramil1409-06 Bajeng.

Gowa-burusergapinfo.my.id.-“Kabar duka menyelimuti keluarga besar DPD JOIN Gowa, JAMC Sulawesi Selatan, Media Pejuangrayat.com, serta jajaran Grup Media Buser Sergap Info Sulawesi Selatan.

Sosok Rahman Jarre, yang dikenal aktif dalam organisasi dan berbagai kegiatan sosial, telah berpulang untuk selamanya setelah menjadi korban kecelakaan lalu lintas di wilayah Kecamatan Bajeng, Kabupaten Gowa, Kamis malam (3/9/2026), sekitar pukul 23.05 WITA.

Kepergian almarhum meninggalkan duka mendalam bagi keluarga, sahabat, rekan organisasi, serta insan media yang selama ini mengenalnya sebagai pribadi yang ramah, aktif, dan tidak pernah lepas dari kegiatan organisasi maupun sosial kemasyarakatan.

Kronologi Kecelakaan

Berdasarkan informasi di lapangan, sebelum kejadian, Rahman Jarre mengendarai sepeda motor Yamaha Fino dengan nomor polisi DD 6076 RR dari arah selatan menuju Limbung.

Dalam perjalanan, sepeda motor yang dikendarainya diduga terserempet sebuah mobil truk bermuatan bata ringan.

Setelah kejadian tersebut, almarhum kemudian mengikuti kendaraan truk yang diduga menyerempetnya dalam arah yang sama. Saat tiba di lokasi kejadian, almarhum disebut memberikan isyarat kepada pengemudi agar menghentikan kendaraannya.

Namun, dalam kondisi kendaraan truk yang masih melaju, terjadi kecelakaan yang mengakibatkan Rahman Jarre meninggal dunia di lokasi kejadian. -” meninggalkan 2 orang Anak.dan seorang istri yang masih berbadan dua.

Polsek Bajeng dan TNI Turun ke TKP

Mendapat laporan kejadian tersebut, Kapolsek Bajeng AKP Abd. Wahab Maulana, S.H., bersama Waka Polsek Bajeng IPTU Hamzal, Bhabinkamtibmas Desa Panciro AIPTU Achmad Zubair, serta personel piket Polsek Bajeng langsung mendatangi tempat kejadian perkara.

Petugas juga mendapat dukungan dari personel Koramil 1409-06/Bajeng, yakni Serka Tajuddin dan Serda Hasan, untuk membantu penanganan di lokasi.

Tidak lama berselang, Unit Gakkum Lantas Polresta Gowa bersama personel Laka Lantas tiba di TKP untuk melakukan penanganan dan olah tempat kejadian perkara.

Petugas kemudian melakukan evakuasi terhadap kendaraan yang terlibat kecelakaan. Sementara korban dievakuasi menggunakan ambulans menuju RSUD Syekh Yusuf Gowa untuk mendapatkan penanganan medis dan pemeriksaan sesuai prosedur.

Jenazah almarhum kemudian dibawa ke rumah duka yang berada di Dusun Pramalengu, Desa Panakkukang, Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa.

Jenazah Rahman Jarre rencananya akan dimakamkan di pemakaman umum Desa Panakkukang, Jumat (4/9/2026).

Kepergian almarhum menjadi kehilangan besar bagi keluarga besar organisasi, sahabat, dan rekan-rekan media yang selama ini bersama-sama menjalankan berbagai kegiatan sosial dan kemasyarakatan.

Innalillahi wa inna ilaihi raji’un.

Semoga almarhum Rahman Jarre mendapatkan tempat terbaik di sisi Allah SWT, diampuni segala khilaf dan dosa-dosanya, diterima seluruh amal ibadahnya, dilapangkan alam kuburnya, serta diberikan cahaya dan rahmat Allah SWT.

Kepada keluarga yang ditinggalkan, semoga diberikan kekuatan, kesabaran, dan keikhlasan dalam menghadapi musibah ini.

Selamat jalan, Rahman Jarre.

Doa dan kenangan terbaik akan selalu menyertai.”(Red)”(M.Z.NA.)

Laporan : Redaksi

Gowa-burusergapinfo.my.id.-“Pemandangan antrean panjang kendaraan di sejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) dalam beberapa pekan terakhir mulai menjadi sorotan. Truk bermuatan material, mobil box, kendaraan pribadi hingga sepeda motor terlihat mengular menunggu giliran mendapatkan bahan bakar.
Kondisi tersebut tak hanya membuat pengendara harus menghabiskan waktu berjam-jam di SPBU, tetapi juga berimbas langsung terhadap kelancaran arus lalu lintas. Antrean kendaraan yang memanjang hingga ke badan jalan membuat kemacetan seolah menjadi pemandangan yang sulit dihindari.

Di tengah situasi itu, muncul sorotan terhadap dugaan praktik pelansiran BBM bersubsidi menggunakan jerigen.
Informasi yang berkembang di lapangan menyebutkan, terdapat pelansir yang melakukan pengisian BBM dengan jerigen menggunakan barcode atau rekomendasi yang disebut-sebut berkaitan dengan sektor pertanian.

Persoalannya, penggunaan BBM tersebut kemudian dipertanyakan. Apakah benar seluruh BBM yang diambil menggunakan rekomendasi tersebut digunakan untuk kebutuhan pertanian, atau justru ada yang dialihkan ke tempat penampungan BBM?
Jika dugaan tersebut benar,

persoalannya bukan lagi sekadar antrean panjang di SPBU. Ini menyangkut ketepatan sasaran distribusi BBM bersubsidi dan hak masyarakat yang membutuhkan bahan bakar untuk aktivitas sehari-hari.

KENDARAAN ANTRE, JALANAN JADI KORBAN

Ironisnya, ketika kendaraan pengangkut material dan masyarakat harus rela mengantre panjang, kendaraan tersebut terpaksa berhenti di badan jalan karena kapasitas area antrean SPBU tidak mampu menampung seluruh kendaraan.
Akibatnya, ruang lalu lintas semakin menyempit.

Truk besar, mobil pribadi dan sepeda motor harus berbagi ruang dengan kendaraan yang sedang menunggu pengisian BBM. Kemacetan pun tak terelakkan.

Situasi ini tentu membutuhkan perhatian serius dari pihak terkait. Jangan sampai masyarakat yang hanya ingin mendapatkan BBM untuk kebutuhan transportasi justru menjadi pihak yang paling dirugikan.

PERTANYAANNYA: SIAPA YANG MENGAWASI?

Distribusi BBM bersubsidi pada prinsipnya harus tepat sasaran. Karena itu, mekanisme rekomendasi, barcode, jumlah pengambilan hingga penggunaan BBM perlu diawasi secara transparan.
Apabila memang terdapat pelansiran dengan dasar rekomendasi sektor pertanian, maka publik berhak mengetahui bagaimana proses verifikasi penerima rekomendasi tersebut dan bagaimana pengawasan terhadap penggunaan BBM setelah keluar dari SPBU.

Jangan sampai sebuah fasilitas yang seharusnya membantu masyarakat justru membuka celah bagi praktik penyimpangan. -Antrean panjang bukan sekadar persoalan macet.

Di balik kendaraan yang berjejer berjam-jam, ada masyarakat yang kehilangan waktu, ada aktivitas ekonomi yang terganggu, dan ada pertanyaan besar mengenai keadilan distribusi BBM bersubsidi.

Kini bola berada di tangan pihak berwenang: benahi antrean, perketat pengawasan, dan pastikan BBM bersubsidi benar-benar sampai kepada mereka yang berhak.

Sebab ketika BBM bersubsidi diduga mengalir bukan kepada yang berhak, sementara masyarakat harus antre berjam-jam, maka yang dipertaruhkan bukan hanya kelancaran lalu lintas—tetapi rasa keadilan publik.

Gowa.-burusergapinfo.my.id.-“Pemandangan antrean panjang kendaraan di sejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) dalam beberapa pekan terakhir mulai menjadi sorotan. Truk bermuatan material, mobil box, kendaraan pribadi hingga sepeda motor terlihat mengular menunggu giliran mendapatkan bahan bakar.

Kondisi tersebut tak hanya membuat pengendara harus menghabiskan waktu berjam-jam di SPBU, tetapi juga berimbas langsung terhadap kelancaran arus lalu lintas. Antrean kendaraan yang memanjang hingga ke badan jalan membuat kemacetan seolah menjadi pemandangan yang sulit dihindari.

Di tengah situasi itu, muncul sorotan terhadap dugaan praktik pelansiran BBM bersubsidi menggunakan jerigen.

Informasi yang berkembang di lapangan menyebutkan, terdapat pelansir yang melakukan pengisian BBM dengan jerigen menggunakan barcode atau rekomendasi yang disebut-sebut berkaitan dengan sektor pertanian.

Persoalannya, penggunaan BBM tersebut kemudian dipertanyakan. Apakah benar seluruh BBM yang diambil menggunakan rekomendasi tersebut digunakan untuk kebutuhan pertanian, atau justru ada yang dialihkan ke tempat penampungan BBM?
Jika dugaan tersebut benar, persoalannya bukan lagi sekadar antrean panjang di SPBU. Ini menyangkut ketepatan sasaran distribusi BBM bersubsidi dan hak masyarakat yang membutuhkan bahan bakar untuk aktivitas sehari-hari.

KENDARAAN ANTRE, JALANAN JADI KORBAN

Ironisnya, ketika kendaraan pengangkut material dan masyarakat harus rela mengantre panjang, kendaraan tersebut terpaksa berhenti di badan jalan karena kapasitas area antrean SPBU tidak mampu menampung seluruh kendaraan.

Akibatnya, ruang lalu lintas semakin menyempit.

Truk besar, mobil pribadi dan sepeda motor harus berbagi ruang dengan kendaraan yang sedang menunggu pengisian BBM.
Kemacetan pun tak terelakkan.

Situasi ini tentu membutuhkan perhatian serius dari pihak terkait.

Jangan sampai masyarakat yang hanya ingin mendapatkan BBM untuk kebutuhan transportasi justru menjadi pihak yang paling dirugikan.

PERTANYAANNYA: SIAPA YANG MENGAWASI?

Distribusi BBM bersubsidi pada prinsipnya harus tepat sasaran. Karena itu, mekanisme rekomendasi, barcode, jumlah pengambilan hingga penggunaan BBM perlu diawasi secara transparan.

Apabila memang terdapat pelansiran dengan dasar rekomendasi sektor pertanian, maka publik berhak mengetahui bagaimana proses verifikasi penerima rekomendasi tersebut dan bagaimana pengawasan terhadap penggunaan BBM setelah keluar dari SPBU.

Jangan sampai sebuah fasilitas yang seharusnya membantu masyarakat justru membuka celah bagi praktik penyimpangan.
Antrean panjang bukan sekadar persoalan macet.

Di balik kendaraan yang berjejer berjam-jam, ada masyarakat yang kehilangan waktu, ada aktivitas ekonomi yang terganggu, dan ada pertanyaan besar mengenai keadilan distribusi BBM bersubsidi.
Kini bola berada di tangan pihak berwenang: benahi antrean, perketat pengawasan, dan pastikan BBM bersubsidi benar-benar sampai kepada mereka yang berhak.

Sebab ketika BBM bersubsidi diduga mengalir bukan kepada yang berhak, sementara masyarakat harus antre berjam-jam, maka yang dipertaruhkan bukan hanya kelancaran lalu lintas—tetapi rasa keadilan publik.-“(Red)”( Rahman.Si turu.)

Laporan : Reporter BSI.Sul-sel.

MKS.SUL- SEL- burusergapinfo.my.id.-“Suasana kebersamaan dan semangat konsolidasi terus mewarnai jajaran Dewan Pengurus Wilayah (DPW) Partei Nasionalis Indonesia (PNI) Provinsi Sulawesi Selatan yang berlangsung pada selasa.01/09/2026.

Memasuki malam keempat, rapat pembentukan struktur organisasi kembali digelar di Kantor DPW PNI Sulsel.

Rapat  yang pimpin langsung oleh  Ketua DPW tersebut menjadi bagian dari langkah serius DPW PNI Sulsel dalam memperkuat fondasi organisasi hingga ke tingkat daerah. Agenda utama diarahkan pada pembentukan Dewan Pengurus Daerah (DPD) dan Dewan Pengurus Cabang (DPC) di setiap kabupaten dan kota di Sulawesi Selatan.

Nampak suasana rapat berlangsung dalam nuansa penuh kebersamaan. Para jajaran pengurus dan peserta yang hadir mengikuti pembahasan dengan serius, namun tetap dalam suasana kekeluargaan yang mencerminkan semangat membangun organisasi secara bersama-sama.

Konsolidasi yang dilakukan secara berkelanjutan tersebut menunjukkan bahwa pembentukan struktur PNI di Sulawesi Selatan tidak sekadar mengejar kelengkapan administratif, tetapi juga diarahkan untuk membangun jaringan organisasi yang solid dan memiliki komunikasi yang kuat dari tingkat provinsi hingga daerah.

Malam keempat menjadi momentum penting bagi jajaran DPW PNI Sulsel untuk menyatukan langkah, menyamakan persepsi, serta mematangkan berbagai persiapan menuju terbentuknya struktur DPD dan DPC di seluruh wilayah Sulawesi Selatan.

Dalam proses tersebut, komunikasi dan kebersamaan menjadi bagian penting.

Setiap pembahasan diharapkan mampu menghasilkan struktur organisasi yang dapat bekerja secara efektif sekaligus memiliki hubungan koordinasi yang kuat antartingkatan kepengurusan.
Dengan konsolidasi yang terus berjalan, DPW PNI Sulsel menunjukkan komitmennya untuk membangun organisasi yang lebih terstruktur, solid, dan siap menjalankan agenda-agenda organisasi ke depan.

Dari ruang rapat di malam keempat, sebuah langkah panjang sedang dibangun: memperkuat struktur, menyatukan barisan, dan menghadirkan PNI hingga ke seluruh kabupaten dan kota di Sulawesi Selatan.”(Red)”M.Z.N.A.

laporan : Tim.BSI.Sul-Sel.

MKS.SUL- SEL.-burusergapinfo.my.id.-“Suasana kebersamaan dan semangat konsolidasi terus mewarnai jajaran Dewan Pengurus Wilayah (DPW) Partei Nasionalis Indonesia (PNI) Provinsi Sulawesi Selatan.

Memasuki malam keempat, rapat pembentukan struktur organisasi kembali digelar di Kantor DPW PNI Sulsel.

Rapat tersebut menjadi bagian dari langkah serius DPW PNI Sulsel dalam memperkuat fondasi organisasi hingga ke tingkat daerah. Agenda utama diarahkan pada pembentukan Dewan Pengurus Daerah (DPD) dan Dewan Pengurus Cabang (DPC) di setiap kabupaten dan kota di Sulawesi Selatan.

Nampak suasana rapat berlangsung dalam nuansa penuh kebersamaan. Para jajaran pengurus dan peserta yang hadir mengikuti pembahasan dengan serius, namun tetap dalam suasana kekeluargaan yang mencerminkan semangat membangun organisasi secara bersama-sama.

Konsolidasi yang dilakukan secara berkelanjutan tersebut menunjukkan bahwa pembentukan struktur PNI di Sulawesi Selatan tidak sekadar mengejar kelengkapan administratif, tetapi juga diarahkan untuk membangun jaringan organisasi yang solid dan memiliki komunikasi yang kuat dari tingkat provinsi hingga daerah.
Malam keempat menjadi momentum penting bagi jajaran DPW PNI Sulsel untuk menyatukan langkah, menyamakan persepsi, serta mematangkan berbagai persiapan menuju terbentuknya struktur DPD dan DPC di seluruh wilayah Sulawesi Selatan.

Dalam proses tersebut, komunikasi dan kebersamaan menjadi bagian penting.

Setiap pembahasan diharapkan mampu menghasilkan struktur organisasi yang dapat bekerja secara efektif sekaligus memiliki hubungan koordinasi yang kuat antartingkatan kepengurusan.
Dengan konsolidasi yang terus berjalan, DPW PNI Sulsel menunjukkan komitmennya untuk membangun organisasi yang lebih terstruktur, solid, dan siap menjalankan agenda-agenda organisasi ke depan.

Dari ruang rapat di malam keempat, sebuah langkah panjang sedang dibangun: memperkuat struktur, menyatukan barisan, dan menghadirkan PNI hingga ke seluruh kabupaten dan kota di Sulawesi Selatan.”(Red)”M.Z.N.A.

laporan : Tim.BSI.Sul-Sel.