Aliansi Mahasiswa Pemuda Revolusioner (AMPER) Kabupaten Padang Lawas, yang dikoordinatori oleh Qadafi Nst, melakukan aksi unjuk rasa di depan Kantor Bupati Padang Lawas pada Kamis (19/2/2026). Aksi ini merupakan bentuk keprihatinan atas dugaan penyimpangan dana Ketahanan Pangan (Ketapang) Tahun Anggaran 2025 di 5 desa Kecamatan Sosa, yaitu Desa Simarancar, Aek Tinga, Plasma Mondang, Tanjung Botung, dan Gunung Baringin.
Qadafi Nst, dalam orasinya, menyampaikan kekecewaannya terhadap kinerja Pemerintah Kecamatan Sosa yang dinilai tidak proporsional. Ia menuding Kasi Pemerintahan Kecamatan Sosa, yang saat ini menjabat sebagai PJ Kepala Desa Sisoma, telah melakukan penyimpangan dana Ketapang yang mencapai Rp 120 juta. Qadafi Nst meminta kepada Aparat Penegak Hukum (APH) untuk segera mengaudit penggunaan dana desa tersebut mulai dari T.A 2024-2025.
Selain itu, Qadafi Nst juga menyinggung dugaan pungutan liar/gratifikasi oleh pihak Kecamatan Sosa terhadap kepala desa se-Kecamatan Sosa sebesar Rp 5.000.000/Desa pada pencairan SILTAP tahun anggaran 2025 dengan modus administrasi. “Kami sangat khawatir dengan Padang Lawas yang dengan slogan bapak bupati ‘luruskan niat teruslah bermanfaat’ tapi pada nyatanya pungutan liar dilakukan secara sistematis dan terus-menerus oleh oknum yang tidak bertanggung jawab,” tegas Qadafi Nst.
Aksi unjuk rasa ini disambut baik oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Padang Lawas, H. Panguhum Nasution M.AP. Sekda Panguhum dengan bijak mengajak perwakilan massa untuk memasuki kantor bupati guna berdialog mendengar aspirasi langsung di ruangannya. Dalam dialog tersebut, Sekda menanggapi dengan serius dan menyampaikan akan memanggil Camat dan Kasi Pem Kecamatan Sosa atas dugaan tersebut paling lambat hari Senin depan dan akan berkoordinasi kepada pihak aparat penegak hukum agar supaya dugaan terkait ini dapat segera dituntaskan.
Qadafi Nst menegaskan akan terus menuntut apabila tidak ada tindak lanjut yang serius terkait dugaan tersebut dan meminta supaya Camat Sosa segera dievaluasi bila perlu dicopot jabatannya. “Kami tidak akan tinggal diam, kami akan terus mengawasi dan menuntut keadilan,” tutup Qadafi Nst.
Aksi unjuk rasa ini merupakan salah satu upaya AMPER untuk menuntut keadilan dan transparansi dalam pengelolaan dana desa di Kabupaten Padang Lawas. Masyarakat juga diharapkan untuk terus mengawasi dan melaporkan jika ada dugaan penyimpangan dana desa.
Editing TB Hendy yustana
