Padang Lawas | BurusergapINFO my.id
Kelangkaan minyak goreng bersubsidi merek “Minyak Kita” di Kabupaten Padang Lawas (Palas) semakin meresahkan warga. Sudah hampir tiga bulan terakhir, sejak Februari 2026, minyak goreng yang diperuntukkan bagi masyarakat kurang mampu itu kosong di pasaran.
Akibatnya, masyarakat terpaksa beralih ke minyak goreng non-subsidi kemasan maupun minyak curah dengan harga jauh lebih tinggi, yang dinilai tidak terjangkau bagi warga berpenghasilan rendah.
Salah satu pengecer di Palas, Ali Hasibuan, mengaku sudah tidak lagi mendapat pasokan “Minyak Kita” sejak Februari lalu. Kiosnya kini hanya diisi minyak kemasan non-subsidi merek Palmata dan Permata.
“Sejak Februari kosong. Sekarang saya cuma dapat Palmata sama Permata. Harganya jauh di atas minyak subsidi. Tapi mau bagaimana lagi, masyarakat butuh, jadi tetap saya jual. Kalau tidak, kasihan juga mereka tidak bisa masak,” ujar Ali, Selasa 21/4/2026.
Ali juga mengeluhkan praktik penjualan bersyarat yang selama ini dia alami. Menurutnya, setiap kali membeli “Minyak Kita” dari distributor, dirinya diwajibkan membeli minyak non-subsidi merek Palmata dengan jumlah yang sama.
“Satu karton ‘Minyak Kita’ harus ambil satu karton Palmata juga. Itu sudah lama begitu. Sekarang ‘Minyak Kita’ tidak ada, yang tinggal Palmata saja, tapi harganya mahal,” keluh Ali.
Ia mempertanyakan apakah praktik tersebut sepengetahuan pemerintah atau hanya akal-akalan perusahaan. “Ini kita juga mau tanya ke pemerintah, ini aturan dari pusat atau permainan distributor saja?”
Dikonfirmasi terpisah, distributor “Minyak Kita” untuk wilayah Padang Lawas, Hotma Oloan Harahap, membenarkan bahwa pasokan ke wilayahnya terhenti total sejak Februari 2026 hingga saat ini.
Berdasarkan surat elektronik dari perusahaan produsen, seluruh produksi “Minyak Kita” sementara dialihkan ke Perum Bulog.
“Sesuai email yang dikirim perusahaan ke distributor, bahwa minyak goreng bersubsidi merek ‘Minyak Kita’ diambil Bulog untuk mendukung ketahanan pangan nasional hingga bulan Mei 2026 mendatang,” jelas Hotma.
Hotma menambahkan, awalnya pengalihan ke Bulog hanya dijadwalkan Februari hingga Maret 2026. Namun kemudian diperpanjang hingga April, dan terakhir diperpanjang lagi sampai Mei 2026. “Kami distributor di daerah tidak bisa berbuat apa-apa karena memang tidak ada barang masuk,” katanya.
Sementara itu, pihak manajemen PT Permata Hijau Indonesia (PHI) yang memproduksi minyak goreng merek “Minyak Kita” di wilayah Padang Lawas, Asep Dadang Suhendra, saat dihubungi melalui sambungan telepon menjelaskan bahwa saat ini distributor tunggal untuk “Minyak Kita” adalah Perum Bulog.
“Untuk sekarang seluruh produksi minyak subsidi merek ‘Minyak Kita’ distributor satunya adalah Perum Bulog,” ujar Asep singkat.
Hilangnya “Minyak Kita” dari pasaran membuat warga kurang mampu di Palas semakin terjepit. Harga minyak non-subsidi di tingkat pengecer kini berkisar Rp20.000 per liter, sementara HET “Minyak Kita” seharusnya Rp14.500 per liter. Selisih Rp5.500 liter sangat memberatkan bagi rumah tangga yang konsumsi minyaknya bisa 2-4 liter per bulan.
Hingga berita ini ditulis, belum ada keterangan resmi dari Dinas Perdagangan Kabupaten Padang Lawas maupun Perum Bulog terkait mekanisme penyaluran “Minyak Kita” selama periode pengalihan ini dan kapan stok untuk pengecer di Palas akan kembali normal. Masyarakat berharap pemerintah daerah segera turun tangan agar minyak subsidi kembali tersedia dan praktik penjualan bersyarat ditertibkan.
Reporter : Subandi / Tim