Desak Penanganan Darurat Jembatan Conoco, Warga Sosa Timur: Jangan Tunggu Korban, Pak Gubernur!

Foto : Mhd Boby Afif Nasution SE MM,

Gubernur Sumatera Utara

Selasa, 5 Mei 2026

Padang Lawas | http_//Burusergapinfo my.id

Masyarakat Sosa Timur, Kabupaten Padang Lawas, mendesak Mhd Boby Afif Nasution SE MM,Gubernur Sumatera Utara dan DPRD Provinsi Sumut untuk segera melakukan penanganan darurat terhadap Jembatan Alternatif Conoco di ruas Simpang Muara Tige – Sosa Timur. Kondisi jembatan saat ini dinyatakan kritis dan membahayakan keselamatan pengguna jalan.

Berdasarkan pantauan awak media per Selasa, 5 Mei 2026, struktur jembatan mengalami kerusakan parah. Rel besi sebagai galangan utama telah hilang satu demi satu diduga akibat terlepas sehingga menyebabkan jembatan bergoyang hebat setiap kali dilintasi kendaraan, terutama truk pengangkut hasil bumi.

“Setiap truk sawit lewat, jembatannya goyang seperti mau ambruk. Kami sangat khawatir, apalagi ini jalur utama warga,” ujar perwakilan warga Sosa Timur.

Kekhawatiran warga semakin besar setelah hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kabupaten Padang Lawas di tingkat Provinsi Sumatera Utara menetapkan bahwa anggaran renovasi Jembatan Conoco baru tersedia pada tahun 2028.

Waktu tunggu dua tahun dinilai terlalu lama dan tidak mempertimbangkan aspek keselamatan. “Menunggu Pemprov Sumut di tahun 2028 melihat kondisi jembatan Conoco yang sudah tidak layak lagi sama saja membiarkan warga berjudi dengan maut,” tegas perwakilan warga.

Jembatan Conoco merupakan urat nadi perekonomian masyarakat di perbatasan Sosa Timur. Jalur ini setiap hari dilalui kendaraan pengangkut sawit, karet, hasil pertanian, angkutan umum, serta akses anak sekolah dan layanan kesehatan. Jika jembatan ambruk, maka Sosa Timur terancam terisolir dan kerugian ekonomi masyarakat akan sangat besar.

Tuntutan Masyarakat kepada Pemprov Sumut dan DPRD Sumut:

1.  Asesmen Darurat : Meminta Dinas PUPR Provinsi Sumatera Utara segera turun ke lapangan dalam waktu 7×24 jam untuk melakukan kajian teknis dan menetapkan status darurat jembatan.

2.  Penanganan Jangka Pendek : Mendesak pengalokasian Dana Tanggap Darurat untuk pemasangan jembatan bailey atau perkuatan struktur sementara. Tidak menunggu APBD 2028.

3. Pembatasan Tonase : Segera memasang rambu peringatan dan pembatasan muatan kendaraan, serta menempatkan petugas untuk mengawasi agar tidak terjadi kelebihan muatan yang mempercepat ambruknya jembatan.

4.  Transparansi Publik : Gubernur Sumut dan DPRD Sumut diminta menyampaikan secara terbuka kepada publik skema dan timeline penanganan Jembatan Conoco sebelum jatuh korban.

Masyarakat Sosa Timur menegaskan bahwa keselamatan warga tidak bisa ditawar dengan alasan prosedural anggaran. Jika pembiaran ini terus terjadi dan menimbulkan korban jiwa, maka Pemerintah Provinsi Sumatera Utara harus bertanggung jawab penuh.

Reporter : Subandi