Direktur utama 
Rabu,24 Juni 2026
PADANG LAWAS | Burusergapinfo My.id
Paripurna Ranperda DPRD Padang Lawas, Senin malam 22/6/2026, berakhir bukan dengan tepuk tangan, tapi adu mulut. Kata penutup Ketua DPRD Luat Hasibuan “kepada insan pers yang berbahagia” justru jadi sumbu ledakan.
Acara selesai, suasana langsung memanas. Di teras kantor DPRD, langkah Luat Hasibuan terhenti. Jurnalis RN, A.S, dan rombongan awak media cetak menghadang. Bukan untuk salaman, tapi untuk menagih logika.
“Pak Ketua bilang kami bahagia. Bahagia dari mana? Meliput sampai malam cuma dikasih Rp50.000. Itu uang transport atau uang jajan anak SD?” sentil A.S geram. “Buat bensin PP ke Sibuhuan aja nggak cukup, Pak.”
RN menimpali: “Kalau kami bahagia, tolong Pak Ketua tunjukkan formulanya. Karena yang kami rasakan cuma capek + rugi.”
Ketua DPRD tak tinggal diam. Sambil membuka pintu mobil, Luat Hasibuan menepis:
“ITU TIDAK ADA URUSANKU. Saya pun nggak dapat sepeser pun dari dinas. Saya di sini cuma gajian.”
Pintu mobil tertutup. Debu jalan kantor DPRD menutup perdebatan.
Kalimat “tidak ada urusanku” dari orang nomor satu di legislatif Palas ini ibarat bom. Kalau Ketua DPRD saja cuci tangan soal honor mitra kerja, lalu siapa yang pegang kendali anggaran kehumasan? Sekretariat? Komisi? Atau memang tidak ada yang mau tanggung jawab?
Pengakuan “gak dapat dari dinas” juga dua mata pisau. Mau dibilang independen? Bisa. Tapi bisa juga dibaca: eksekutif-legislatif jalan sendiri-sendiri, sinergi nol, jurnalis yang jadi korban.
Ironisnya, lembaga yang tiap hari minta diberitakan, justru memperlakukan pewarta seperti “penumpang gelap”. Diundang meliput, disuruh pulang bawa Rp50.000.
Pertanyaannya sekarang: DPRD Palas mau citranya dibangun oleh pers, atau mau dibangun di atas keringat pers yang dibayar seharga nasi bungkus?
Kalau “insan pers yang berbahagia” cuma jargon, sebaiknya ganti saja. Ganti dengan “insan pers yang berkorban”. Lebih jujur.
Reporter : Subandi
