Direktur utama 
SUARA MAHASISWA UNTUK DEMOKRASI RAKYAT
menyoroti berbagai proyek pembangunan di bawah pengawasan Dinas PUPR Kabupaten Lombok Barat yang dinilai penuh persoalan dan memicu keresahan masyarakat. Sejumlah proyek yang menjadi perhatian publik antara lain pembangunan sarana dan prasarana lingkup Kantor Bupati Lombok Barat, pembangunan jembatan ruas jalan Gerung, pembangunan SPALDES di 12 desa dan IPLT, hingga pembangunan ruas jalan Menang Kecamatan Gerung.
Menurut kami berbagai persoalan yang muncul di lapangan menunjukkan adanya dugaan lemahnya pengawasan terhadap pelaksanaan proyek proyek tersebut. Mulai dari kualitas pekerjaan yang dipertanyakan, keterlambatan pengerjaan, hingga dugaan penggunaan material bekas pada beberapa pembangunan menjadi sorotan serius masyarakat.
“Rakyat tidak anti pembangunan. Namun rakyat berhak mendapatkan pembangunan yang berkualitas, aman, dan sesuai dengan anggaran yang telah dialokasikan.
Berdasarkan hasil pemantauan lapangan dan penelusuran dokumen LPSE Kabupaten Lombok Barat, ditemukan sejumlah indikasi persoalan dalam proyek pembangunan sarana dan prasarana lingkup Kantor Bupati. Paket pekerjaan dengan pagu anggaran mencapai Rp1,3 miliar tersebut diduga menyisakan berbagai persoalan teknis maupun administrasi.
menyoroti dugaan penggunaan material bekas pada pembangunan, termasuk penggunaan besi pagar lama dan material timbunan hasil pembongkaran bangunan sebelumnya. Selain itu, ditemukan pula genangan air pada area pekerjaan lapangan yang menimbulkan pertanyaan publik terkait kualitas pengerjaan proyek.
Tak hanya itu, masyarakat juga menyoroti proyek jembatan yang disebut mengalami perpanjangan kontrak dengan kualitas pekerjaan yang dipertanyakan. Dugaan minimnya standar keselamatan kerja, seperti pekerja proyek yang tidak menggunakan alat pelindung diri (APD), turut menjadi perhatian.
“Jika jalan dibiarkan tak tuntas, jembatan dipertanyakan kualitasnya, taman bermain berubah menjadi kolam genangan, hingga fasilitas publik cepat rusak, maka publik tentu wajar mempertanyakan keseriusan pengawasan dari pihak terkait,” lanjut pernyataan tersebut.
Kami juga menilai dugaan persoalan proyek tidak boleh dianggap sebagai masalah biasa karena menyangkut penggunaan anggaran daerah yang bersumber dari uang rakyat. Mereka menekankan bahwa pembangunan infrastruktur seharusnya memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat, bukan justru menimbulkan keluhan dan kerusakan dalam waktu singkat.
Selain menyoroti kualitas pembangunan, Kami juga meminta adanya transparansi penuh terkait RAB proyek, spesifikasi teknis, progres pekerjaan, hingga penggunaan anggaran. Menurut mereka, keterbukaan informasi penting dilakukan agar publik dapat ikut mengawasi jalannya pembangunan daerah.
Atas berbagai persoalan yang terjadi, kami mendorong Inspektorat, BPK, BPKP, serta aparat penegak hukum untuk turun melakukan audit dan pemeriksaan terhadap proyek-proyek yang dinilai bermasalah. Pemeriksaan tersebut dinilai penting guna memastikan seluruh proses pengadaan dan pelaksanaan proyek berjalan sesuai aturan yang berlaku.
“Jangan sampai APBD hanya dijadikan ajang proyek tanpa memikirkan kualitas dan kepentingan rakyat. Infrastruktur yang dibangun menggunakan uang masyarakat harus benar-benar memberikan manfaat dan dikerjakan dengan penuh tanggung jawab.
Kami menegaskan bahwa kritik yang disampaikan merupakan bentuk kepedulian terhadap pembangunan daerah serta upaya mendorong terciptanya tata kelola proyek yang transparan, profesional, dan berpihak kepada kepentingan masyarakat luas.
#UsutProyekBermasalahPUPR
#SaveUangRakyat
#AuditPUPRLobar
#LobarButuhPerubahan
#StopProyekAsalJadi
#KawalAnggaranRakyat
#InfrastrukturBerkualitas
#TransparansiPUPR
#PeriksaPUPRLobar
#JanganMainMainDenganUangRakyat
Penerbit Kantor Media Burusergapinfo
