Hari: 25 Juli 2026

Burusergapinfo.com

Pendidikan adalah wajah paling jujur dari sebuah pemerintahan.

Masyarakat boleh saja menilai keberhasilan pembangunan dari jalan yang mulus, jembatan yang berdiri kokoh, atau pertumbuhan ekonomi yang meningkat.

Namun, kualitas pemerintahan sesungguhnya tercermin dari bagaimana pemerintah mengelola sekolah, memperlakukan guru, menempatkan kepala sekolah, dan memastikan pelayanan pendidikan berlangsung secara adil, profesional, serta menghormati hukum.

Karena itu, mutasi, promosi, dan demosi kepala sekolah dasar bukanlah sekadar rutinitas administrasi.

Setiap keputusan menyangkut kepemimpinan sekolah akan memengaruhi kualitas pembelajaran, stabilitas organisasi sekolah, semangat guru, kenyamanan peserta didik, hingga tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah.

Visi Bungo Baru yang diusung Pemerintah Kabupaten Bungo membawa harapan lahirnya birokrasi yang profesional, bersih, dan berorientasi pada pelayanan publik. Harapan tersebut tidak cukup diwujudkan melalui dokumen perencanaan atau slogan pembangunan.

Masyarakat akan menilainya dari keputusan-keputusan yang lahir setiap hari di ruang-ruang birokrasi.

Salah satunya adalah kebijakan Dinas Pendidikan dalam mengelola sumber daya manusia di lingkungan pendidikan.

Regulasi mengenai penugasan kepala sekolah telah memberikan koridor yang jelas. Permendikdasmen Nomor 7 Tahun 2025 mengatur bahwa penugasan kepala sekolah harus dilaksanakan melalui mekanisme yang transparan, objektif, dan berbasis sistem merit.

Pembentukan Tim Pertimbangan dengan unsur-unsur yang ditentukan, proses pemberian rekomendasi, hingga pemenuhan persyaratan administrasi bukanlah formalitas semata.

Semua tahapan tersebut dirancang untuk memastikan bahwa setiap keputusan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, administratif, dan etik.

Telaah terhadap pelaksanaan mutasi kepala sekolah dasar di Kabupaten Bungo menunjukkan masih terdapat sejumlah aspek yang patut dievaluasi lebih lanjut.

Pertanyaan mengenai kesesuaian komposisi Tim Pertimbangan, keterlibatan seluruh unsur sebagaimana diatur dalam regulasi, mekanisme pemberian rekomendasi, serta penerapan sistem merit menjadi catatan yang layak memperoleh perhatian pemerintah daerah.

Evaluasi terhadap aspek-aspek tersebut bukanlah upaya mencari kesalahan, melainkan bentuk pengawasan agar setiap kebijakan benar-benar lahir dari proses yang kredibel dan sesuai ketentuan.

Kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah tidak lahir hanya karena sebuah keputusan diterbitkan.

Kepercayaan tumbuh ketika masyarakat yakin bahwa keputusan tersebut disusun melalui prosedur yang benar, dilakukan secara objektif, dan dapat dipertanggungjawabkan. Dalam administrasi pemerintahan, proses sering kali sama pentingnya dengan hasil.

Keputusan yang baik akan kehilangan legitimasi apabila proses yang melahirkannya menyisakan keraguan.
Di sinilah Dinas Pendidikan memegang peranan yang sangat penting.

Tugasnya tidak berhenti pada penyusunan daftar mutasi atau penerbitan surat keputusan.

Sebelum sebuah kebijakan dilaksanakan, diperlukan pemetaan yang akurat terhadap kebutuhan guru, kepala sekolah, dan kondisi riil setiap satuan pendidikan.

Ketelitian pada tahap ini menentukan apakah mutasi benar-benar menjadi solusi atau justru melahirkan persoalan baru.

Kehati-hatian tersebut penting karena setiap perpindahan guru maupun kepala sekolah membawa konsekuensi yang tidak sederhana.

Jangan sampai terdapat guru yang dipindahkan ke sekolah yang telah memiliki kelebihan tenaga pendidik pada mata pelajaran yang sama sehingga tidak dapat memenuhi beban kerja sesuai ketentuan.

Jangan pula terjadi penempatan kepala sekolah tanpa mempertimbangkan kebutuhan nyata sekolah tujuan.

Kondisi demikian tidak hanya berpotensi mengurangi hak profesional ASN, tetapi juga dapat mengganggu proses belajar mengajar dan menurunkan kualitas pelayanan pendidikan.

Prinsip manajemen Aparatur Sipil Negara menempatkan setiap keputusan kepegawaian sebagai instrumen untuk meningkatkan efektivitas organisasi sekaligus melindungi hak pegawai.

Kebijakan mutasi seharusnya menghadirkan kepastian hukum, rasa keadilan, dan manfaat bagi pelayanan publik. Sebaliknya, kebijakan yang tidak didukung pemetaan yang matang berisiko menimbulkan kerugian administratif bagi ASN serta menciptakan persoalan baru yang sebenarnya dapat dihindari sejak awal.

Pendidikan pada hakikatnya bukan sekadar mengelola gedung sekolah atau menyusun struktur organisasi.

Pendidikan mengelola manusia.

Karena itu, setiap kebijakan yang menyangkut guru dan kepala sekolah menuntut ketelitian, kecermatan, dan kepekaan terhadap dampak yang akan ditimbulkannya.

Profesionalisme birokrasi bukan hanya diukur dari cepatnya keputusan diterbitkan, tetapi dari kemampuan memastikan bahwa tidak ada hak ASN yang terabaikan dan tidak ada layanan pendidikan yang terganggu akibat kebijakan pemerintah sendiri.

Dalam perspektif pemerintahan daerah, kualitas tata kelola Dinas Pendidikan akan selalu menjadi bagian dari citra Pemerintah Kabupaten Bungo.

Masyarakat tidak membedakan apakah sebuah keputusan berasal dari organisasi perangkat daerah atau dari kepala daerah. Yang mereka lihat adalah kualitas pemerintahan secara keseluruhan. Oleh sebab itu, setiap kebijakan yang menyangkut pelayanan publik harus mencerminkan nilai-nilai profesionalisme, transparansi, akuntabilitas, dan kepatuhan terhadap hukum.

Semangat Bungo Baru akan memperoleh makna apabila mampu diterjemahkan ke dalam praktik birokrasi yang konsisten.

Setiap perangkat daerah memikul tanggung jawab yang sama untuk menjaga kepercayaan masyarakat melalui keputusan-keputusan yang adil, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Kritik terhadap proses administrasi bukanlah bentuk penolakan terhadap pembangunan, melainkan bagian dari ikhtiar bersama untuk memastikan bahwa setiap kebijakan benar-benar memperkuat pelayanan publik.

Mutasi, promosi, dan demosi kepala sekolah seyogianya menjadi momentum memperkuat kualitas pendidikan di Kabupaten Bungo.

Ketika seluruh proses dilaksanakan sesuai regulasi, berbasis sistem merit, didukung pemetaan yang cermat, dan menjamin perlindungan terhadap hak-hak ASN, maka hasil yang diperoleh bukan sekadar tertib administrasi.

Yang tumbuh adalah kepercayaan.

Kepercayaan guru kepada institusinya, kepercayaan masyarakat kepada pemerintah, dan keyakinan bahwa Bungo Baru benar-benar diwujudkan melalui pemerintahan yang bekerja dengan integritas, profesionalisme, dan penghormatan terhadap hukum.(BP)