Direktur utama 
Polisi menyadari bahwa kepercayaan publik terhadap institusi mereka tengah menipis. Sebagai gantinya, pemadam kebakaran (Damkar) justru muncul sebagai entitas pelayanan cepat yang menjadi pilihan masyarakat. Fenomena ini diakui Wakil Kepala Polri Komjen Dedi Prasetyo dalam rapat kerja bersama Komisi III DPR RI, Selasa (18/11/2025).
Menurut Dedi, salah satu akar masalah adalah lambatnya respons Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT). “Quick response time standar PBB itu di bawah 10 menit, kami masih di atas 10 menit,” ungkapnya, menegaskan bahwa kecepatan respons Polri belum memenuhi standar internasional.
Dedi mengakui bahwa karena faktor itulah sebagian warga lebih nyaman melapor ke Damkar, bukan hanya saat kebakaran, tetapi juga untuk masalah lain. “Saat ini masyarakat lebih mudah melaporkan segala sesuatu ke Damkar, karena Damkar quick responsenya cepat,” katanya.
Sebagai upaya perbaikan, Polri berencana mengoptimalkan layanan darurat berbasis digital melalui hotline 110. Dedi berharap transformasi ini bisa memangkas waktu tunggu dan membawa respons aduan ke bawah 10 menit.
Percepatan layanan juga disasar melalui restrukturisasi internal: Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) akan diubah menjadi unit Pamapta (Perwira Kesamaptaan) yang lebih fokus pada operasi ketimbang administratif.
Sementara itu, catatan menunjukkan bahwa Damkar telah mencatat kecepatan yang mengesankan dalam merespons: data Gulkarmat DKI Jakarta memperlihatkan rata-rata waktu tanggap petugas adalah 8,4 menit — jauh di bawah target nasional 15 menit. Kepala Gulkarmat DKI, Bayu Meghantara, menyatakan bahwa petugas berada dalam kondisi siaga penuh 24 jam, dengan unit dan peralatan siap operasi setiap saat.
Meski demikian, Bayu juga menyebut sejumlah kendala di lapangan, seperti kemacetan pada jam sibuk dan akses jalan sempit atau terhalang portal yang terkunci.
Fenomena ini pun menambah beban baru bagi petugas pemadam. Selain tugas utamanya memadamkan kebakaran, Damkar kini kerap menerima laporan non-kebakaran: mulai dari menurunkan kucing di pohon, menangkap binatang buas, hingga membantu warga melepas cincin yang tersangkut di jari.
Dedi pun tak menutup mata bahwa penegakan hukum (Gakkum) dan layanan publik menjadi “rapor merah” Polri. “Gakkum dan pelayanan publik menjadi catatan merah bagi kami, harus kami perbaiki,” ujarnya.
Hasil asesmen internal yang dilakukan Polri menunjukkan banyak pejabat di wilayah belum bekerja optimal. Dari 4.340 kapolsek, sebagian besar dinilai “under performance”; hal serupa juga ditemukan di tingkat kapolres dan direktur reserse kriminal umum Polda.
Komisioner Kompolnas Choirul Anam menilai pernyataan Wakapolri dapat menjadi dorongan reformasi: penguatan Bhabinkamtibmas, saluran aduan berbasis digital, dan pelayanan yang cepat dan humanis sangat diperlukan. Dia menyebut peran Bhabinkamtibmas sangat strategis karena menyentuh akar masyarakat 24 jam sehari.
Pengamat kepolisian Bambang Rukminto dari Institute for Security and Strategic Studies (ISESS) menyoroti bahwa kendala teknis dan struktur personel di beberapa daerah menjadi penghambat kecepatan respons Polri. Ia juga mengajak Polri untuk intens mensosialisasikan penggunaan layanan 110 agar publik lebih memahami dan mempercayainya.
Ia menyimpulkan bahwa evaluasi internal yang disampaikan Wakapolri adalah langkah positif, jika benar-benar ditindaklanjuti untuk memperbaiki kinerja Polri di masa mendatang.
Editing TB Hendy yustana
