Direktur utama 
Kebebasan Pers Harus Dilindungi Intimidasi Jurnalis Tak bisa Ditoleransi
SAMPANG –http://buruSergapinfo.my.id
Seorang jurnalis mengaku mengalami dugaan intimidasi saat menjalankan tugas peliputan di lokasi proyek Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi (P3-TGAI) yang dikelola HIPPA Barokah Indah di Dusun Paleh Tengah, Desa Karangnangger, Kecamatan Omben, Kabupaten Sampang.
Peristiwa tersebut terjadi ketika jurnalis mendatangi lokasi proyek untuk meminta keterangan mengenai pelaksana pekerjaan sebagai bagian dari kegiatan peliputan.
Menurut keterangan jurnalis, saat menanyakan siapa pelaksana proyek, pertanyaannya tidak dijawab secara langsung. Ia mengaku justru mendapat respons yang dinilai bernada mengejek dari salah seorang pekerja dengan ucapan yang berkaitan dengan pengiriman batu. Setelah itu, jurnalis memilih untuk tidak menanggapi dan melanjutkan aktivitasnya.
Namun, beberapa saat kemudian, pekerja tersebut kembali melontarkan ucapan yang menurut jurnalis bersifat menyindir. Jurnalis mengaku kemudian menegur pekerja tersebut karena merasa tidak memiliki hubungan pribadi sebelumnya sehingga menganggap candaan tersebut tidak pantas.
Setelah mendapat teguran, situasi disebut memanas. Jurnalis mengaku mendapat perlakuan yang diduga bersifat arogan. Ia menyatakan ada upaya untuk melakukan pemukulan dan bahkan mengaku menerima ancaman pembunuhan dari seseorang yang disebut sebagai pelaksana proyek HIPPA Barokah Indah berinisial F
Atas kejadian tersebut, jurnalis menyayangkan dugaan tindakan intimidasi terhadap insan pers yang sedang menjalankan tugas jurnalistik. Ia berharap persoalan tersebut dapat menjadi perhatian pihak terkait agar kebebasan pers sebagaimana dijamin dalam peraturan perundang-undangan tetap dihormati.
Hingga berita ini disusun, pihak pelaksana HIPPA Barokah Indah maupun pihak terkait belum memberikan keterangan atau tanggapan resmi mengenai dugaan intimidasi dan ancaman tersebut. Media masih berupaya menghubungi pihak yang bersangkutan guna memperoleh konfirmasi dan memberikan ruang hak jawab sesuai prinsip keberimbangan pemberitaan.
