Antrean BBM Mengular di Poros Gowa-Takalar, Bontonompo Macet dan Warga Mulai Resah

Gowa-burusergafinfo.my.id.-“Pemandangan antrean panjang kendaraan di sejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) sepanjang Jalan Poros Gowa–Takalar kembali menjadi sorotan.

Antrean kendaraan yang mengular bahkan berdampak pada kelancaran arus lalu lintas dan membuat sejumlah titik di wilayah Bontonompo mengalami kemacetan.

Kondisi tersebut tidak hanya menguras waktu dan kesabaran masyarakat, tetapi juga berpotensi memicu gesekan antarkonsumen. Persoalan saling mendahului dalam antrean disebut mulai terjadi ketika pengendara berusaha mendapatkan BBM lebih dahulu setelah menunggu dalam waktu cukup lama.

Situasi ini menunjukkan bahwa kesabaran masyarakat memiliki batas ketika kebutuhan bahan bakar menyangkut aktivitas sehari-hari dan mata pencaharian.
Ironisnya, kondisi di lapangan seakan berbanding terbalik dengan informasi yang menyebutkan bahwa pasokan BBM dalam kondisi lancar dan aman.

Fakta yang terlihat di sejumlah SPBU justru menunjukkan antrean panjang, sementara BBM bersubsidi seperti Pertalite dan Solar disebut masyarakat semakin sulit diperoleh. Bahkan, ketika BBM bersubsidi tidak tersedia, sebagian konsumen terpaksa memilih BBM jenis lain yang harganya lebih mahal.

Namun, untuk mendapatkannya pun tidak jarang mereka tetap harus mengantre dan menghadapi risiko kehabisan stok.
Persoalan masyarakat ternyata tidak berhenti pada BBM.

Kelangkaan LPG 3 kilogram juga menjadi keluhan yang terus muncul. Ketika tabung LPG bersubsidi tersebut tersedia, masyarakat mengaku harus membelinya dengan harga yang bervariasi.

Di lapangan, harga disebut berkisar Rp25 ribu, bahkan mencapai Rp30 ribu hingga Rp35 ribu, dan pada kondisi tertentu bisa menyentuh Rp40 ribu per tabung isi ulang.

Rangkaian persoalan tersebut memunculkan pertanyaan serius mengenai efektivitas distribusi energi bersubsidi di tingkat masyarakat.

Ketika pemerintah menyatakan pasokan aman, tetapi warga masih harus berhadapan dengan antrean BBM yang panjang dan harga LPG yang tinggi, maka diperlukan penjelasan yang transparan mengenai kondisi sebenarnya di lapangan, mulai dari ketersediaan stok, distribusi hingga pengawasan terhadap harga dan penyaluran BBM maupun LPG bersubsidi.

Kondisi ini seharusnya menjadi alarm bagi pihak-pihak yang memiliki kewenangan. Pemerintah, Pertamina, aparat pengawas, serta seluruh pemangku kepentingan perlu segera memastikan masyarakat tidak terus-menerus menjadi pihak yang menanggung dampak persoalan distribusi.

Sebab, antrean panjang bukan sekadar persoalan kendaraan yang menumpuk di SPBU, melainkan gambaran keresahan masyarakat ketika kebutuhan energi dasar sulit diperoleh secara mudah, wajar, dan terjangkau.(***).Red.