Hukum Arsip - Laman 2 dari 2

Jaga Kamtibmas, Polsek Sosopan Gelar Patroli Blue Light Sasar Titik Rawan Kejahatan di Malam Hari

2 min read

Jaga Kamtibmas, Polsek Sosopan Gelar Patroli Blue Light Sasar Titik Rawan Kejahatan di Malam Hari

Direktur utama April 11, 2026

SOSOPAN, PADANG LAWAS | BurusergapINFO my id

Dalam rangka menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (Harkamtibmas) tetap kondusif, Personil Polsek Sosopan Polres Padang Lawas melaksanakan patroli Blue Light pada Jumat malam (10/04/2026). Kegiatan dimulai pukul 19.30 WIB hingga selesai dan difokuskan untuk menekan angka kriminalitas serta memberikan rasa aman kepada warga di wilayah hukum Polsek Sosopan.

Patroli Blue Light kali ini dilaksanakan oleh dua personil, yakni Aipda Alim Harahap dan Aipda Manap Nasution. Keduanya menyisir sejumlah lokasi di Desa Sosopan, Kecamatan Sosopan, Kabupaten Padang Lawas yang dinilai rawan terjadi tindak pidana.

Sasaran patroli meliputi pemukiman warga, warung-warung yang menjadi tempat berkumpul masyarakat, lokasi yang kerap dijadikan tempat nongkrong remaja, serta titik-titik lain yang berpotensi menjadi lokasi kejahatan. Kegiatan ini sengaja digelar pada jam rawan untuk mencegah dan meminimalisir potensi gangguan keamanan di malam hari.

Kapolres Padang Lawas AKBP Dodik Yuliyanto, S.I.K., melalui Kapolsek Sosopan Iptu Herry Permadi, S.H. menegaskan bahwa kegiatan ini merupakan wujud nyata kehadiran Polri di tengah masyarakat.

“Polri hadir di tengah-tengah masyarakat sebagai pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat. Personil melakukan patroli dan menyusuri jalan utama, warung dan juga pemukiman warga. Tujuannya menjamin keamanan dan ketertiban umum,” kata Iptu Herry Permadi.

Selain melakukan pemantauan, petugas juga aktif berdialog dengan warga yang ditemui. Iptu Herry menambahkan, personil turut memberikan himbauan kamtibmas untuk mencegah aksi premanisme, judi online, maupun penyalahgunaan narkoba.

“Tiga hal tersebut dapat berdampak buruk bagi kesehatan, keamanan, dan ketertiban masyarakat. Kami minta warga ikut berperan aktif menjaga lingkungannya,” ujarnya.

Terpisah, Ps Kasubsi Penmas Polres Padang Lawas Bripka Ginda K Pohan menjelaskan kepada awak media bahwa patroli Blue Light memang dirancang untuk memberikan efek pencegahan. “Patroli ini bertujuan memberikan rasa aman kepada masyarakat, terutama di malam hari. Kehadiran kami di lokasi rawan diharapkan dapat mencegah tindak kriminal serta memberikan efek jera bagi pelaku kejahatan,” jelasnya.

Bripka Ginda menambahkan, dalam patroli tersebut personel juga mengimbau masyarakat agar tetap waspada, menjaga keamanan lingkungan, dan tidak ragu segera melaporkan hal-hal mencurigakan ke pihak kepolisian melalui Bhabinkamtibmas atau Call Center 110.

Kegiatan patroli Blue Light mendapat respons positif dari warga. Masyarakat mengaku merasa lebih tenang dan aman dengan kehadiran petugas yang berkeliling menggunakan lampu rotator biru khas kepolisian pada malam hari.

“Patroli Blue Light ini merupakan bentuk nyata komitmen Polsek Sosopan Polres Padang Lawas dalam menjaga stabilitas keamanan di wilayahnya, terutama di malam hari,” tutup Bripka Ginda.

Hingga patroli selesai dilaksanakan, situasi di wilayah hukum Polsek Sosopan terpantau aman dan kondusif tanpa ditemukan adanya gangguan kamtibmas yang menonjol. (Humas Polres Padang Lawas)

Reporter : Subandi

Skandal Putusan Palsu SK 380, Menghantui Sekda Provinsi Jambi, Dr. H. Sudirman SH: Sebuah Kasus Pelanggaran Hukum yang Menghebohkan

2 min read

Skandal Putusan Palsu SK 380, Menghantui Sekda Provinsi Jambi, Dr. H. Sudirman SH: Sebuah Kasus Pelanggaran Hukum yang Menghebohkan

Direktur utama April 9, 2026

Jambi | BurusergapINFO my.id

Tanjung Jabung Timur ( Jambi ), Kamis 9 April 2026.Sebuah kasus pelanggaran hukum yang melibatkan penggunaan putusan palsu kembali mencuat di Provinsi Jambi. Oknum pejabat yang kini menjabat sebagai Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Jambi, Dr. H. Sudirman SH, diduga masih menggunakan Surat Keputusan (SK) 380 yang telah dinyatakan palsu oleh Pengadilan Tinggi Provinsi Jambi dan DPRD TK I Provinsi Jambi.

Kasus ini bermula dari adanya dugaan pemalsuan putusan oleh Pengadilan Negeri (PN) Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Putusan tersebut kemudian dinyatakan palsu oleh Pengadilan Tinggi Provinsi Jambi, dan DPRD TK I Provinsi Jambi juga telah menyatakan bahwa SK 380 tersebut palsu.

Alasan kuat yang mendasari pernyataan palsu SK 380 adalah bahwa keanggotaan Dr. H. Sudirman SH terdaftar pada orang lain, bukan sebagai anggota Kelompok Tani Makmur Bersama dan bukan pula anggota Kelompok Tani Mandiri. Hal ini menimbulkan dugaan bahwa Dr. H. Sudirman SH telah melakukan penyalahgunaan wewenang dan pemalsuan dokumen untuk kepentingan pribadi.

Dugaan kuat adanya penyalahgunaan wewenang dan pemalsuan dokumen oleh oknum pejabat ini telah menimbulkan tanda tanya besar di kalangan masyarakat Jambi. Bagaimana mungkin seorang pejabat tinggi seperti Sekda Provinsi Jambi bisa menggunakan dokumen palsu untuk kepentingan pribadi? Apakah ada oknum lain yang terlibat dalam kasus ini?,”Ungkap Acu

Kasus ini masih dalam proses penyelidikan dan diharapkan dapat segera diungkap kebenarannya. Masyarakat Jambi menuntut agar oknum yang terlibat dalam kasus ini diberikan sanksi tegas sesuai dengan hukum yang berlaku. Kejadian ini juga menimbulkan pertanyaan tentang integritas dan akuntabilitas pejabat publik di Provinsi Jambi.

“Kami juga ingin menekankan kasus ini tidak berdampak pada kelompok Tani Jaya & Kelompok tani Mandiri, tetapi juga pada masyarakat sekitar yang bergantung pada lahan tersebut untuk mencari nafkah. Oleh karena itu pemerintah agar dapat menyelesaikan kasus ini dengan adil dan transparan.”salah seorang warga

Foto : Burhannudin Daulay S Pd ( Kiri ), Drs Karma Acu MM ( Kanan )

Bpk Burhanudin Daulay S Pd, selaku Wakil Ketua Aliansi Prabowo – Gibran, serta penerima Kuasa, berharap agar kasus ini menjadi perhatian serius bagi pemerintah dan masyarakat agar keadilan segera ditegakkan

Selain itu,”Kami juga meminta agar pihak pihak yang terkait termasuk Pemerintah Daerah Tanjung Jabung Timur Jambi, bertanggung jawab atas tindakan mereka dan memberikan kompensasi yang layak kepada kelompok Tani Jaya & kelompok Tani Mandiri atas kerugian yang telah mereka alami, ” ujar Bpk Burhaudin Daulay

Pemerintah Provinsi Jambi telah berjanji untuk mengusut tuntas kasus ini dan mengambil tindakan tegas terhadap oknum yang terlibat. Namun, masyarakat Jambi masih menunggu tindakan nyata dan transparan dari pemerintah untuk menyelesaikan kasus ini.

Reporter : Subandi

Proses Pemanggilan Feri king Dan Mildan Selaku Penyerobot Tanah Milik Umar Wartawan BuruSergapINFO ke Polda Sumsel

2 min read

Proses Pemanggilan Feri king Dan Mildan Selaku Penyerobot Tanah Milik Umar Wartawan BuruSergapINFO ke Polda Sumsel

Direktur utama Januari 30, 2026

Palembang_31_Januari_2026 _http://BURUSERGAPinfo.my.id

Seiring Waktu Kami media Mengikuti perkembangan Kasus Laporan Umar Selaku pemilik tanah Di wilayah Jakabaring yang Berukuran 10×30 ,

Yang Telah dilakukan Penyerobotan lahan Tanah milik Umar tersebut Selaku wartawan BURUSERGAPinfo oleh Mildan Pensiunan Kolonel TNI AL dan feri king Sebagai Ketua umum Ormas GBR,

Kini Laporan penyidik Polda Sumsel memasuki babak baru setelah beberapa saksi saksi telah di mintai keterangan dan Olah TKP telah di laksanakan Polda Sumsel,

Setelah proses kurang lebih berjalan selama Tiga bulanan dari awal melapor berlalu,

Polda Sumsel telah Mendalami Kasus penyerobotan Lahan Tanah Milik Umar tersebut,

Dari pemeriksaan surat surat tanah kepemilikan Umar ,Olah TKP, hingga ke pemanggilan saksi saksi Semua berjalan dengan sangat baik tanpa ada nya hambatan,

Kinerja yang sangat baik dilakukan Polda Sumsel sangat melayani mengayomi Laporan masyarakat dengan baik sebaik baik nya,

Setelah Selesai semua saksi saksi di Mintai Keterangan oleh penyidik Polda Sumsel,

Informasi Yang Di dapat Dari Umar Selaku Pemilik tanah hasil dari pada Kontrol sosial media,

Dari penyidik Polda Sumsel Menyampaikan informasi kepada Umar selaku pemilik tanah yang di serobot, Proses terus BerLanjut Ke Pemanggilan di duga tersangka Kasus penyerobotan Lahan Tanah milik Umar Tersebut bernama :

Feri king ( sebagai Ketua ormas GBR)

Dan

Mildan (Pensiunan Kolonel TNI AL)

Dasar Hukum Pidana Penyerobotan.!!!

Perpu No. 51 Tahun 1960: Melarang penggunaan tanah tanpa izin dari yang berhak atau kuasanya yang sah, dengan ancaman kurungan dan/atau denda.

KUHP Pasal 385 (Pasal “Stellionaaat”): Mengatur tentang penyerobotan tanah, menjual, menukarkan, atau menggadaikan tanah yang diketahui milik orang lain, dengan ancaman pidana penjara paling lama 4 tahun.

Pasal 502 UU 1/2023 (KUHP Baru): Mengancam pelaku penyerobotan tanah dengan pidana penjara paling lama 5 tahun.

Pasal 167 KUHP: Masuk ke pekarangan atau rumah orang lain tanpa izin.

Kami Berkeyakinan Kinerja Polda Sumsel Berjalan Dengan baik dan baik sebagaimana mestinya sesuai dengan Prosedur prosedur Yang sebenar nya,

Kami Semua berharap Agar Laporan kasus penyerobotan lahan Tanah milik Umar ini cepat terselesaikan sebagaimana mestinya,

Yang benar tetap lah benar yang salah tidak dapat di benar benar kan !

Pak Umar selaku pemilik tanah yang di serobot dapat Kembali mengambil Tanah Hak Milik nya 99% Dari Oknum oknum Mafia Mafia tanah Yang Tidak bertanggung jawab,!!!

Dan Kami yakin kinerja Polda Sumsel pasti dan pasti memberikan yang terbaik untuk masyarakat Sumatera Selatan.

The best oF The best Polda Sumsel

Penerbit BurusergapINFO.my.id

Editing TB Hendy yustana

Kuasa Hukum Advocat Pengacara,

Beni Lololuan S.H

Prof.Dr.Kh.Sutan Nasomal SP.D . SE.SH.MH

Asisten Paralegal Profesor Sutan

Direktur Utama Penanggung jawab media buruSergapinfo seindonesia.

TB.HENDY YUSTANA.

KPK Tetapkan Dua Pejabat Kementerian Sebagai Tersangka Kasus Suap Proyek Infrastruktur

1 min read

Hukum

KPK Tetapkan Dua Pejabat Kementerian Sebagai Tersangka Kasus Suap Proyek Infrastruktur

Direktur utama November 9, 2025

Jakarta, 9 November 2025 — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi menetapkan dua pejabat aktif di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap terkait proyek infrastruktur jalan nasional di Kalimantan Timur.

Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata, dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih, Jakarta, Jumat (8/11), mengatakan bahwa penetapan tersangka ini merupakan hasil pengembangan penyelidikan dari operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan pada awal Oktober 2025.

“Setelah dilakukan gelar perkara dan ditemukan bukti permulaan yang cukup, KPK menetapkan dua pejabat Kementerian PUPR serta satu pihak swasta sebagai tersangka dugaan tindak pidana korupsi berupa penerimaan suap terkait proyek jalan nasional,” ujar Alexander.

Kedua pejabat tersebut, berinisial HS (Direktur Pelaksanaan Jalan Wilayah II) dan RA (Kepala Balai Pelaksana Jalan Nasional Kalimantan Timur), diduga menerima suap senilai total Rp 5,2 miliar dari perusahaan kontraktor yang memenangkan proyek pembangunan jalan sepanjang 78 kilometer.

KPK menduga uang suap tersebut diberikan sebagai imbalan agar perusahaan tersebut mendapatkan kemudahan dalam proses lelang serta pencairan pembayaran proyek. “Sebagian uang diduga digunakan untuk keperluan pribadi dan perjalanan dinas fiktif,” tambah Alexander.

Ketiga tersangka kini ditahan selama 20 hari pertama di Rutan KPK. Lembaga antirasuah itu juga tengah menelusuri aliran dana dan kemungkinan keterlibatan pihak lain, termasuk pejabat di tingkat pusat.