Jeritan Rakyat Kecil RSUD Luwuk:Biaya Parkir Mencekik, Empati Bupati Amirudin dan DPRD Banggai Dipertanyakan!

SULTENG (BANGGAI),Minggu 30 Agustus 2026 – RSUD Luwuk kini bukan lagi sekadar tempat mencari kesembuhan, melainkan menjelma menjadi beban finansial yang mencekik berkedok retribusi parkir yang mencekik leher rakyat kecil. Gelombang protes warga miskin di media sosial kian memuncak, mengirimkan tamparan keras bagi jalannya roda Pemerintahan Kabupaten Banggai. Warga mengecam keras sikap abai Bupati Amirudin Tamoraka dan para anggota DPRD Kabupaten Banggai yang dinilai menutup mata dan telinga dari penderitaan rakyat yang memilih mereka.

“Kami ke rumah sakit karena terpaksa, keluarga kami sakit, bukan mau rekreasi! Ongkos parkir yang mahal membuat kami tidak bisa menjenguk, bahkan harus menahan lapar demi membayar parkir,” tulis salah satu netizen dalam postingan yang viral baru-baru ini.

Ketegasan tuntutan masyarakat bukan tanpa bukti konkret. Di lapangan, amarah publik telah bertransformasi menjadi kesaksian-kesaksian memilukan yang langsung membongkar fakta di gerbang RSUD Luwuk. Kepada awak media pada Kamis, 27 Agustus 2026, salah seorang pengunjung mengungkapkan rasa penyesalan sekaligus tagihan janji politik yang selama ini diabaikan oleh sang penguasa daerah.

“Saat pemilihan kemarin, kami masih memilih Pak Amirudin karena kami menaruh harapan besar beliau dapat mensejahterakan masyarakat kecil,” ujar pengunjung tersebut dengan nada kecewa mendalam. “Akan tetapi, apa yang terjadi saat ini? Kami kadang takut ke rumah sakit untuk sekadar melihat keluarga yang sakit, karena ongkos parkir yang cukup terasa mahal bagi kami. Apalagi kalau kendaraan kami sampai bermalam, harganya sudah lain lagi dan melambung tinggi.

“Ia menambahkan, di tengah kepasrahan rakyat atas ketidakadilan tarif ini, mereka tidak tahu lagi harus mengadu ke mana selain ke meja sang bupati. “Untuk itu, ke mana lagi kami mengadu kalau bukan kepada Bapak Bupati sebagai pemegang kebijakan tertinggi di daerah ini?” cetusnya retoris.

Ironi ini terasa sangat menyakitkan dan menohok rasa keadilan publik. Di tengah himpitan ekonomi yang kian sulit, masyarakat kecil dipaksa membayar tarif parkir yang mahal. Sementara itu, berdasarkan hasil rapat evaluasi Komisi III DPRD Banggai, terungkap fakta memuakkan: setoran pengelola parkir RSUD Luwuk ke Pendapatan Asli Daerah (PAD) diduga hanya berkisar Rp1 juta hingga Rp1,5 juta per bulan.

Angka setoran yang sangat mini dan tidak rasional ini memicu kecurigaan publik akan adanya skandal kebocoran anggaran atau pungutan liar berskala besar. Logika publik pun dipertanyakan: ke mana larinya uang ratusan ribu kendaraan berkunjung setiap harinya jika setoran ke daerah seminim itu? Mengapa rakyat kecil yang harus diperas, sementara ada pihak-pihak di lingkaran kekuasaan yang diduga kenyang menikmati hasilnya?

Kesaksian ini menjadi bukti tak terbantahkan bahwa tarif parkir RSUD Luwuk bukan sekadar masalah administrasi atau retribusi daerah semata, melainkan penghalang nyata bagi akses kesehatan masyarakat miskin. Sangat ironis ketika sebuah rumah sakit yang dibangun dengan uang rakyat justru menjadi tempat yang menakutkan bagi warga miskin untuk menjenguk saudaranya yang sedang bertaruh nyawa, hanya karena dihantui oleh tarif parkir kendaraan yang mencekik.

Kini, bola panas berada sepenuhnya di tangan Bupati Amirudin Tamoraka. Pilihan berada di tangan beliau: membuktikan bahwa dirinya adalah pemimpin yang mendengarkan jeritan rakyat yang memilihnya, atau membiarkan rasa tidak percaya masyarakat kian mengkristal dan menjadi noda hitam dalam catatan kepemimpinannya. Warga tidak butuh alasan retorika birokrasi; yang mereka butuhkan adalah tindakan nyata untuk segera menurunkan dan merasionalisasi biaya parkir hari ini juga. Jika bupati dan para anggota dewan tetap menyepelekan “jeritan” ini dan menolak melakukan hearing serta evaluasi total, jangan heran jika rahim ketidakpercayaan rakyat akan melahirkan mosi tidak percaya total pada pemilu mendatang.

Rakyat membayar pajak, rakyat juga yang menggaji para anggota dewan dan bupati. Sudah sepatutnya kekuasaan itu digunakan untuk melindungi yang lemah, bukan justru membiarkan mereka menderita di gerbang rumah sakit milik daerah sendiri. Evaluasi tarif parkir RSUD Luwuk bukan lagi sekadar opsi, melainkan harga mati yang harus segera dituntaskan sebelum kemarahan rakyat tak lagi terbendung.(Red)


(Anton W Palunsu)