BPAR AKAN LAPORKAN DUGAAN KORUPSI DANA DESA WOROMARTO, KEC. PORWOASRI, KAB. KEDIRI – JATIM

BPAR AKAN LAPORKAN DUGAAN KORUPSI DANA DESA WOROMARTO, KEC. PORWOASRI, KAB. KEDIRI – JATIM

Kediri (10/01/26)-Dugaan penyelewengan dana desa di Desa Woromarto, KecamatanPurwoasri, Kabupaten Kediri, semakin mencurigakan. Sekdes yang kebingungan menjelaskan uraian penyaluran dana desa, dan warga yang tidak tahu apa-apa tentang proyek yang dimaksud, menunjukkan adanya kemungkinan besar penyelewengan dana.

Perbedaan data laporan tahunan yang signifikan dan jawaban warga yang tidak sesuai dengan laporan, menunjukkan bahwa ada yang tidak beres dalam pengelolaan dana desa. Pihak terkait harus segera melakukan investigasi lebih lanjut dan transparan untuk mengungkap kebenaran.

Bahkan fakta yang mengejutkan lagi dari keterangan warga, para perangkat desanya diduga banyak masih keluarga besar dengan kepala desa.

Semoga kasus ini segera terungkap dan pihak yang bertanggung jawab dapat diberikan sanksi yang sesuai berdasarkan hukum yang berlaku di negara ini.

Dengan adanya dugaan penyelewengan ini tim, Badan Peneliti Aset Rakyat ( BPAR ), akan terus mengawal dan melaporkan kepihak terkait khususnya kejaksaan tentang temuan dugaan penyimpangan tentang penyaluran dana desa.

Presiden Prabowo Subianto telah menginstruksikan audit menyeluruh terhadap penggunaan Dana Desa di seluruh Indonesia. Langkah ini diambil untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana desa, serta mencegah penyimpangan dan korupsi.

Audit ini akan dilakukan oleh tim gabungan yang terdiri dari Inspektorat Jenderal, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), dan unsur pengawasan daerah. Mereka akan melakukan pemeriksaan lapangan, verifikasi dokumen, dan inspeksi fisik proyek infrastruktur desa.

Presiden Prabowo menekankan bahwa audit ini bukan untuk mencari kesalahan, tetapi untuk memperbaiki tata kelola keuangan desa dan memastikan dana desa digunakan untuk kepentingan masyarakat. Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah dan memastikan pembangunan desa berjalan efektif.

(Red/BPAR)