Mempercepat penanganan wilayah yang masih mengalami keterbatasan layanan telekomunikasi

Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat terus mempercepat penanganan wilayah yang masih mengalami keterbatasan layanan telekomunikasi. Berdasarkan hasil pemetaan Dinas Komunikasi dan Informatika, terdapat 11 titik lemah sinyal yang tersebar di sejumlah kecamatan. Setiap lokasi memiliki karakteristik dan penyebab yang berbeda sehingga penanganannya dilakukan dengan metode yang disesuaikan berdasarkan hasil kajian teknis.

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sumbawa Barat, Dedy Damhudy M. Khatim, S.P., M.Si., menjelaskan bahwa penanganan wilayah lemah sinyal merupakan hasil koordinasi Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat dengan Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio (Balmon) serta kerja sama dengan Telkomsel melalui program Remote Sector. Menurutnya, setiap wilayah memiliki kondisi yang berbeda sehingga solusi yang diterapkan juga harus disesuaikan agar lebih efektif dan tepat sasaran.

Sebagai tahap awal, penanganan difokuskan di Desa Kelanir, Kecamatan Seteluk, menggunakan metode Remote Sector karena dinilai paling sesuai dengan kondisi wilayah, didukung infrastruktur Telkomsel yang memadai serta jumlah pengguna yang dominan di desa tersebut. Sementara itu, wilayah Seminar Salit, Kecamatan Brang Rea, ditangani menggunakan GSM Booster berdasarkan hasil kajian teknis sebagai solusi yang paling tepat untuk meningkatkan kualitas jaringan di kawasan tersebut.

Saat ini proses penanganan di kedua lokasi terus berjalan dan pemasangan perangkat akan segera dilakukan setelah seluruh tahapan persiapan selesai. Penanganan di Kelanir dan Seminar Salit menjadi langkah awal dalam mewujudkan pemerataan layanan telekomunikasi di Kabupaten Sumbawa Barat, sebelum dilanjutkan secara bertahap ke titik-titik lemah sinyal lainnya. Melalui upaya ini, Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat berkomitmen menghadirkan layanan telekomunikasi yang semakin merata guna mendukung pelayanan publik, pendidikan, kesehatan, aktivitas ekonomi, serta memperluas akses masyarakat terhadap informasi dan layanan digital.