Hari: 8 Mei 2026

Polsek Sosa Gelar “Jumat Curhat” di Masjid Jami’ Nurul Jannah, Serap Aspirasi Warga Soal Kamtibmas

2 min read

Polsek Sosa Gelar “Jumat Curhat” di Masjid Jami’ Nurul Jannah, Serap Aspirasi Warga Soal Kamtibmas

Direktur utama Mei 8, 2026

Jum’at, 8 Mei 2026

Polsek SOSA,Padang Lawas | https_//BurusergapInfo my.id

Dalam upaya memperkuat sinergi antara Polri dan masyarakat, personel Polsek Sosa melaksanakan kegiatan _Jumat Curhat_ di Masjid Jami’ Nurul Jannah, Desa Pasar Ujung Batu, Kecamatan Sosa, pada Jumat, 8 Mei 2026. Kegiatan yang dimulai pukul 13.15 WIB ini diawali dengan sholat Jumat berjamaah bersama warga.

Kapolsek Sosa, AKP Eko Ady Ranto, S.H., M.H., bersama dua personel lainnya, Aiptu Amson R Panjaitan dan Brigadir Ismail Amri Hasibuan, turun langsung untuk menyerap aspirasi dan keluhan masyarakat terkait situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) di lingkungan sekitar.

Usai pelaksanaan sholat Jumat, dialog terbuka digelar antara personel Polsek Sosa dengan para jemaah masjid. Dalam sesi Jumat Curhat tersebut, masyarakat diberi ruang untuk menyampaikan berbagai informasi, mulai dari potensi gangguan kamtibmas, permasalahan sosial, hingga saran untuk peningkatan pelayanan kepolisian.

“Kegiatan ini bukan sekadar formalitas. Kami ingin benar-benar mendengar apa yang menjadi keresahan warga. Dari informasi yang kami gali hari ini, bisa menjadi bahan evaluasi untuk langkah pencegahan gangguan kamtibmas ke depan,” ujar AKP Eko Ady Ranto di sela kegiatan.

Selain mendengar curhatan warga, personel Polsek Sosa juga menyampaikan pesan-pesan kamtibmas. Beberapa poin yang ditekankan antara lain pentingnya peran aktif warga dalam menjaga lingkungan, waspada terhadap tindak kejahatan 3C (curat, curas, curanmor), bahaya narkoba, serta mengimbau agar tidak mudah terprovokasi isu hoaks yang dapat memecah persatuan.

Masyarakat yang hadir menyambut positif kegiatan ini. Salah satu jemaah, Ahmad (45), mengaku merasa lebih dekat dengan kepolisian. “Kami jadi tidak sungkan kalau mau lapor. Polisi sekarang mau duduk bareng, dengar keluhan kami langsung,” katanya.

Hasil dari kegiatan Jumat Curhat ini dinilai cukup signifikan. Pertama, terjalinnya silaturahmi yang positif antara Polri dan masyarakat Desa Pasar Ujung Batu. Kedua, pesan-pesan kamtibmas tersampaikan dengan baik dan diterima langsung oleh warga. Ketiga, kehadiran Polri semakin dirasakan sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat.

AKP Eko menegaskan bahwa Jumat Curhat merupakan program rutin Polri yang akan terus digalakkan. “Kami berkomitmen untuk hadir di tengah masyarakat, tidak hanya saat ada masalah. Pencegahan lebih utama, dan itu dimulai dari komunikasi yang baik,” tutupnya.

Kegiatan berakhir dalam situasi aman, tertib, dan penuh keakraban antara personel Polsek Sosa dengan para jemaah.

Reporter : Subandi

Damai di Polsek Sosa

2 min read

Damai di Polsek Sosa

Direktur utama Mei 8, 2026

Jum’at, 8 Mei 2026
Polsek Sosa, Padang Lawas | https_//Burusergapinfo my.id

Personil Polsek Sosa berhasil menyelesaikan kasus dugaan penganiayaan melalui mekanisme problem solving, pada Jumat malam, 8 Mei 2026. Mediasi yang digelar mulai pukul 23.00 WIB di Ruangan Mediasi Polsek Sosa itu mempertemukan dua warga Desa Parau Sorat, Kecamatan Sosa yang sempat berselisih.

Pihak pertama adalah FA, 24 tahun, belum bekerja. Sedangkan pihak kedua MS, 29 tahun, berprofesi sebagai petani/pekebun. Keduanya sama-sama berdomisili di Desa Parau Sorat.

Berdasarkan uraian kejadian, peristiwa bermula Jumat, 8 Mei 2026 sekitar pukul 11.00 WIB. Saat itu terjadi pemukulan terhadap MS yang diduga dilakukan oleh FA di Desa Parau Sorat.

Persoalan berlanjut sekitar pukul 21.00 WIB di hari yang sama. MS bersama PH dan M AT mendatangi FA di sebuah warung di Desa Parau Sorat. Pertemuan tersebut berujung adu mulut antara kedua belah pihak.

Mencegah konflik meluas, Polsek Sosa langsung mengambil langkah mediasi. Proses,problem solving dipimpin Kapolsek Sosa AKP Eko Ady Ranto, SH, MH bersama Ipda Andika, SH, Aiptu Irianto, dan Aipda Tommy Pulungan. Mediasi juga dihadiri Kepala Desa Parau Sorat sebagai pihak yang dituakan di desa.

Hasilnya, kedua belah pihak sepakat menyelesaikan permasalahan secara kekeluargaan tanpa unsur paksaan. FA dan MS saling memaafkan di hadapan petugas dan kepala desa. Keduanya juga berjanji tidak akan mengulangi perbuatan serupa dan telah menandatangani surat kesepakatan bersama.

Kapolsek Sosa AKP Eko Ady Ranto, SH, MH menyampaikan bahwa pendekatan restorative justice melalui problem solving, menjadi prioritas Polsek Sosa untuk perkara-perkara ringan. Tujuannya agar tercipta situasi kamtibmas yang kondusif dan menjaga kerukunan warga.

Kegiatan mediasi berlangsung dalam keadaan aman, tertib, dan berakhir dengan kesepakatan damai dari kedua belah pihak.

Reporter : Subandi

KPU – Bawaslu Palas Bantah Isu Usia Caleg Terpilih

2 min read

KPU – Bawaslu Palas Bantah Isu Usia Caleg Terpilih

Direktur utama Mei 8, 2026

Jum’at, 8 Mei 2026

PADANG LAWAS | http_//Burusergapinfo my.id

Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Padang Lawas buka suara menanggapi isu yang beredar di masyarakat terkait dugaan salah satu anggota DPRD terpilih, Achyar Hidayat Hasibuan, belum memenuhi syarat usia minimal 21 tahun saat penetapan Daftar Calon Tetap (DCT).

Foto : Ketua KPU Padang Lawas, Indra Alamsyah Hasibuan

Ketua KPU Padang Lawas, Indra Alamsyah Hasibuan, menegaskan bahwa seluruh bakal calon yang diusung partai politik telah melewati verifikasi ketat sesuai Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan. Menurutnya, data administrasi Achyar Hidayat Hasibuan sudah diperiksa dan dinyatakan memenuhi syarat.

“Terhadap isu yang menyebutkan saudara Achyar belum cukup usia, kami tegaskan bahwa KPU telah memverifikasi Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el) milik yang bersangkutan. Hasilnya, usianya sudah memenuhi syarat minimal 21 tahun, sehingga lolos verifikasi administrasi dan tercatat memenuhi syarat dalam Sistem Informasi Pencalonan (Silon) KPU,” kata Indra kepada awak media

Indra merujuk Pasal 43 huruf a PKPU Nomor 10 Tahun 2023 yang menyebut KTP-el sebagai dokumen rujukan utama untuk membuktikan kebenaran data kependudukan dan usia calon. Berdasarkan aturan itu, status Achyar dinyatakan memenuhi syarat saat penetapan DCT.

Senada, Anggota Bawaslu Kabupaten Padang Lawas Koordinator Divisi Hukum, Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Hubungan Masyarakat, Hj. Ningtiasih, menyebut pihaknya telah melakukan pengawasan menyeluruh pada seluruh tahapan verifikasi administrasi yang dilakukan KPU.

Foto : Achyar Hasibuan, Ketua Fraksi A DPRD Padang Lawas, Sumatera Utara

“Hasil pengawasan kami menemukan fakta bahwa tidak ada satupun bakal calon, termasuk saudara Achyar Hidayat Hasibuan, yang tidak memenuhi syarat usia pada saat penetapan DCT. Seluruh proses berjalan sesuai peraturan perundang-undangan, dan tidak ditemukan pelanggaran administrasi yang merugikan,” jelas Hj. Ningtiasih.

Ningtiasih menambahkan, Bawaslu sebelumnya memang menerima informasi awal adanya dugaan pelanggaran administratif terkait usia salah satu Calon Anggota DPRD Kabupaten Padang Lawas. Namun sesuai Peraturan Bawaslu Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilu Pasal 8 ayat (1), laporan disampaikan pelapor pada setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu.

“Sesuai ketentuan tersebut, Bawaslu Kabupaten Padang Lawas terbatas kewenangannya hanya pada tahapan Pemilu. Sehingga Bawaslu tidak menindaklanjutinya pada mekanisme Penanganan Pelanggaran Pemilu di masa non tahapan,” tegasnya.

Baik KPU maupun Bawaslu Padang Lawas berharap penjelasan ini meluruskan informasi yang beredar agar tidak menimbulkan keraguan publik terhadap legitimasi dan kelayakan anggota DPRD terpilih dalam menjalankan amanah rakyat. Keduanya juga mengimbau masyarakat untuk mengacu pada sumber resmi dan tidak mudah terpengaruh isu yang belum terverifikasi.

Reporter : Subandi

BPN Muaro Jambi Diduga Libatkan Preman

2 min read

BPN Muaro Jambi Diduga Libatkan Preman

Direktur utama Mei 8, 2026

Jambi, 8 April 2026

http_//Burusergapinfo my id

Drs. Karna Acu resmi melayangkan surat pengaduan kepada Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia dan Pengacara Negara terkait serangkaian persoalan pengurusan sertifikat tanah untuk masjid dan madrasah di Kabupaten Muaro Jambi. Surat bernomor 85/OPW. Akun/V 2026 tertanggal 6 April 2026 itu turut melampirkan 1 berkas bukti pendukung.

Dalam suratnya, Karma Acu memaparkan kronologi yang disebutnya sebagai “musibah” saat mengurus sertifikat untuk masjid dan madrasah yang telah memiliki IMB sejak 2012. Ia menilai persoalan berawal dari surat Dirjen Penataan dan Pendaftaran Tanah Nomor HM.03/1068.400.18/V/2025 tanggal 19 Mei 2025, dengan Nomor Agenda BPN RI 2000/AG.1005/K.II/2025.

Karna Acu menuding BPN Kabupaten Muaro Jambi tidak memahami atau tidak mengerti Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Lebih jauh, ia menyebut adanya oknum di BPN Kab. Muaro Jambi yang bekerja sama dengan mafia tanah dalam pengurusan sertifikat. Berita terkait hal ini disebut telah dilampirkan dalam berkas aduan.

Poin yang paling disorot adalah tindakan pengukuran tanah milik yayasan. Menurut Karna Acu, BPN Kab. Muaro Jambi melakukan pengukuran dengan membawa 10 orang preman yang bersenjatakan golok. “Atas dasar hukum apa?” tegas Karna Acu dalam pernyataannya.

Ia membeberkan bahwa Yayasan H. Karna Acu telah membayar Pajak Bumi dan Bangunan selama 26 tahun sebagai bukti penguasaan fisik. Karna Acu juga merujuk pada PP No. 24 Tahun 1997 tentang penyaksian keberadaan tanah, yang menurutnya tidak dijalankan semestinya oleh BPN.

Dalam surat tersebut, ia menyatakan BPN Kab. Muaro Jambi tidak membaca dokumen yang telah ada, yaitu:

A. Sporadik H. Karna Acu dan Akta tahun 2007

B. Asal usul tanah

Karna Acu menambahkan, foto-foto pihak yang mengukur tanah juga telah dilampirkan sebagai bukti. Ia mempertanyakan legalitas tindakan BPN yang membawa preman bersenjata tajam saat pengukuran. “Asal usul tanah dari mana, tutup Karma Acu,” demikian kutipan akhir dalam surat pengaduannya.

Hingga berita ini disusun, belum ada tanggapan resmi dari BPN Kabupaten Muaro Jambi maupun BPN RI terkait surat pengaduan tersebut. Dokumen dan foto yang disebut sebagai lampiran masih dalam proses verifikasi pihak terkait.

Reporter : Subandi

Kapolsek Sosa Sambangi SMPN 4 Hutaraja Tinggi, Beri Edukasi Cegah Kenakalan Remaja dan Judi Online Lewat Program Police Goes to School

2 min read

Kapolsek Sosa Sambangi SMPN 4 Hutaraja Tinggi, Beri Edukasi Cegah Kenakalan Remaja dan Judi Online Lewat Program Police Goes to School

Direktur utama Mei 8, 2026

Kamis, 7 Mei 2027

HUTARAJA TINGGI, Polsek Sosa Padang Lawas |http_Burusergapinfo my.id

Polsek Sosa terus gencarkan program Police Goes to School, sebagai upaya preventif mencegah kenakalan remaja di kalangan pelajar. Kamis pagi, 7 Mei 2026, Kapolsek Sosa AKP Eko Ady Ranto, SH, MH bersama Bhabinkamtibmas Briptu Willy Hidayat Ritonga menyambangi SMP Negeri 4 Desa Hutaraja Tinggi, Kecamatan Hutaraja Tinggi, Kabupaten Padang Lawas.

Kegiatan yang dimulai pukul 09.00 WIB ini menyasar seluruh siswa-siswi SMPN 4 Hutaraja Tinggi. Di hadapan para pelajar, AKP Eko Ady Ranto mengawali arahannya dengan ucapan syukur atas kesempatan bertatap muka langsung dengan para generasi muda.

Dalam sesi bimbingan, Kapolsek menyampaikan beberapa poin penting. Pertama, imbauan agar siswa menghindari perbuatan yang merugikan diri sendiri maupun orang lain.

Kedua, pesan kamtibmas tegas agar pelajar tidak terlibat kenakalan remaja, penyalahgunaan narkoba, serta judi online yang marak menyasar anak usia sekolah.

Ketiga, AKP Eko menekankan pentingnya bijak bermedia sosial. Siswa diminta menyaring informasi dan tidak mudah terpengaruh berita hoaks yang dapat memecah belah. *Keempat*, motivasi diberikan agar para siswa lebih semangat belajar demi meraih cita-cita.

Kehadiran jajaran Polsek Sosa mendapat sambutan positif dari pihak sekolah. Para guru SMPN 4 Hutaraja Tinggi menyampaikan terima kasih atas kehadiran, bimbingan, serta arahan yang diberikan kepada anak didik mereka.

Kapolsek Sosa menyebut kegiatan Police Goes to School ini berjalan aman, tertib, dan lancar. Program ini akan terus digelar rutin ke sekolah-sekolah sebagai bentuk kehadiran Polri di tengah pelajar untuk membangun kesadaran hukum sejak dini.

“Kami ingin adik-adik fokus belajar, jauhi narkoba, judi online, dan bijak pakai HP. Masa depan kalian masih panjang,” pesan AKP Eko Ady Ranto di akhir kegiatan.

Di kesempatan lain, AKP Eko Ady Ranto SH MH Kapolsek Sosa ,Polres Padang Lawas memberikan bantuan sepatu untuk Siswa/ Siswi, berupa sepatu Jum’at 8 Mei 2026,” Ucapan terima kasih atas bantuan yang telah diberikan kepada kami,” tutup salah siswa/siswi dalam ucapan terima kasih.

Reporter : Subandi

Manager SPBU Klarifikasi Dugaan Penyalahgunaan BBM Subsidi

2 min read

Manager SPBU Klarifikasi Dugaan Penyalahgunaan BBM Subsidi

Direktur utama Mei 8, 2026

Manager SPBU Klarifikasi Dugaan Penyalahgunaan BBM Subsidi: Semua Berdasarkan Surat Resmi Desa*

*Melawi – http://Burusergapinfo.my.id

Menanggapi video yang beredar di media sosial TikTok terkait dugaan pengisian BBM bersubsidi, pihak manajemen SPBU memberikan klarifikasi bahwa pengisian BBM yang terlihat dalam video tersebut dilakukan berdasarkan dokumen resmi berupa Surat Rekomendasi Pembelian BBM Jenis Tertentu yang diterbitkan Pemerintah Desa Nusa Kenyikap, Kecamatan Belimbing, Kabupaten Melawi.

Dayang Surahmi Manager SPBU menjelaskan, surat rekomendasi tersebut diterbitkan pada tahun 2022 atas nama Monika Dayau untuk kebutuhan operasional pelayanan umum berupa kios BBM di wilayah Desa Nusa Kenyikap. Dalam surat itu tercantum alokasi BBM yang diperbolehkan, yakni Pertalite sebanyak 150 liter per hari dan Solar sebanyak 400 liter per hari, dengan lokasi pengambilan di SPBU PT Melawi Jaya Abadi 3.

“Kami tegaskan bahwa pengisian BBM yang terlihat dalam video tersebut dilakukan berdasarkan surat rekomendasi resmi yang diterbitkan Pemerintah Desa Nusa Kenyikap. Jadi bukan pengisian ilegal ataupun tanpa dokumen,” ujar Dayang. Kamis (7/5/26).

Ia menambahkan, seluruh proses penyaluran BBM dilakukan sesuai prosedur dan ketentuan administrasi yang berlaku. Setiap pembelian BBM bersubsidi menggunakan surat rekomendasi selalu melalui pemeriksaan dokumen dan pencatatan terlebih dahulu.

“Dalam surat rekomendasi tersebut sudah dijelaskan secara rinci alokasi BBM yang diperbolehkan, identitas penerima, jenis usaha, hingga lokasi pengambilan BBM di SPBU kami,” jelasnya.

Dayang juga menegaskan bahwa pelayanan pengisian BBM saat ini tetap mengutamakan kendaraan dengan tangki standar, terutama menyesuaikan kondisi stok BBM yang tersedia di SPBU. Namun, untuk masyarakat atau pelaku usaha di daerah terpencil yang memiliki surat rekomendasi resmi, pihak SPBU tetap memberikan pelayanan sesuai ketentuan.

“Sesuai kondisi stok BBM di SPBU, kami lebih memprioritaskan pelayanan kendaraan dengan tangki standar. Namun apabila ada masyarakat dari daerah terpencil yang menunjukkan surat rekomendasi resmi, tetap kami layani karena mempertimbangkan jarak tempuh yang jauh,” katanya.

Masih menurut Dayang, khusus pengisian Pertalite dalam kasus tersebut juga dilakukan pembatasan sesuai kebutuhan operasional.

“Untuk pengisian Pertalite tersebut kami batasi sebanyak 60 liter dan prosesnya tetap melalui scan barcode sesuai ketentuan yang berlaku,” tambahnya.

Pihak SPBU memastikan tidak ada penyaluran BBM ilegal maupun tanpa dasar administrasi. Seluruh pelayanan dilakukan secara terbuka dan siap diawasi oleh instansi terkait maupun aparat penegak hukum.

“Kami berharap masyarakat tidak langsung menyimpulkan isi video tanpa melihat fakta dan dokumen pendukung secara lengkap. Kami juga siap apabila ada pemeriksaan atau pengawasan dari instansi terkait,” ujarnya.

Dayang juga menegaskan komitmennya untuk terus menjalankan distribusi BBM secara tertib, transparan, dan sesuai aturan yang berlaku.

“Komitmen kami adalah menjalankan distribusi BBM secara tertib, transparan, dan sesuai aturan yang berlaku,” tutup Dayang. (Tim Red).

Publikser

BURUSERGAPINFO

KAL-BAR.