Hari: 3 Mei 2026

IKANAS Sumut Resmi Dilantik, Tekankan Soliditas Keluarga

2 min read

Sumatera utara

IKANAS Sumut Resmi Dilantik, Tekankan Soliditas Keluarga

Direktur utama Mei 3, 2026

Medan, Sumatera Utara | hppt_//Burusergapinfo my.id

Dewan Pimpinan Daerah Ikatan Keluarga Nasution Sumatera Utara resmi dilantik di Mercure Hotel Medan, Minggu (03/05/26). Pelantikan periode 2025-2030 ini menjadi momentum penguatan peran IKANAS sebagai organisasi kekerabatan di Sumut.

Bupati Padang Lawas Putra Mahkota Alam Hasibuan SE berhalangan hadir dan diwakili oleh Pj. Sekretaris Daerah Kabupaten Padang Lawas Panguhum Nasution S.Sos.M.AP. Panguhum sekaligus menjabat sebagai Ketua DPC IKANAS Kabupaten Padang Lawas.

Dalam struktur DPD IKANAS Sumut periode 2025-2030, Ir Erwan Rozadi Nasution terpilih sebagai Ketua, didampingi Sekretaris H. Ricky Prandana Nasution, SE dan Bendahara Hj Masbumi Nasution.

Sementara untuk DPC IKANAS Kabupaten Padang Lawas, Bupati Padang Lawas duduk sebagai Ketua Dewan Hatobangon, Wakil Bupati Padang Lawas sebagai Ketua Dewan Penasehat, dan H. Panguhum Nasution S.Sos.M.AP sebagai Ketua. Jajaran pengurus lainnya yaitu Wakil Ketua I Laskar Muda Nasution, M.Pd, Sekretaris Baginda Aminulalh Nasution, S.Kom, Wakil Sekretaris I Ali Basri Nasution, S.Pd, dan Bendahara Aminuddin Nasution SH.

Ketua DPD IKANAS Sumut Ir Erwan Rozadi Nasution dalam sambutannya menegaskan pentingnya arah yang jelas bagi organisasi.

“IKANAS ada di mana-mana, tapi jangan ke mana-mana. Artinya, kita harus punya tujuan yang jelas. Jangan hanya hadir, tetapi tidak memberi dampak,”* tegas Erwan.

Ia juga menekankan soliditas internal. “Kita harus kompak dan bersatu, karena kita memiliki pertalian darah yang tidak dapat dipisahkan. Ini adalah kekuatan besar yang harus kita jaga bersama,” tambahnya.

Gubernur Sumatera Utara Bobby Afif Nasution yang turut hadir mengapresiasi pelantikan tersebut. Ia berharap IKANAS terus menjadi wadah pemersatu dan berkontribusi bagi pembangunan daerah.

“Pelantikan ini menjadi momentum penting untuk memperkuat soliditas organisasi sekaligus mempertegas peran IKANAS di tengah masyarakat, khususnya di Sumatera Utara,”ucap Gubsu.

Melalui Pj Sekda Padang Lawas, Bupati dan Wakil Bupati Padang Lawas menyampaikan salam dan permohonan maaf karena tidak dapat hadir akibat agenda lain yang bersamaan.

Turut mendampingi Pj Sekda dalam acara tersebut Wakil Ketua I Laskar Muda Nasution, M.Pd, Sekretaris Baginda Aminulalh Nasution, S.Kom, Wakil Sekretaris I Ali Basri Nasution, S.Pd, dan Bendahara Aminuddin Nasution SH.

Pelantikan ini diharapkan memperkuat jaringan keluarga Nasution di Sumut dan mendorong kontribusi nyata IKANAS dalam pembangunan sosial kemasyarakatan.

Reporter : Subandi

DiDuga Kades Pedu Oki Bermain Di Surat Tanah yang Tak sesuai Prosedur

2 min read

DiDuga Kades Pedu Oki Bermain Di Surat Tanah yang Tak sesuai Prosedur

Direktur utama Mei 3, 2026

http://Palembang _ 2_april_2026

Di duga kepala Desa Pedu Kabupaten Oki Menjual tanah milik pemerintah Hanya berdasarkan Surat Tanah yang tak sesuai prosedur.

Kepala Desa Pedu Oki di duga Menjual tanah milik pemerintah dengan Memakai atas nama orang lain,

Menurut keterangan Warga Sekitar
Tanah tersebut di miliki sala satu perusahan namun kira kira tahun 2011 izin perusahan kemungkinan failid tidak lagi memperpanjangkan izin HGU nya dan tanah tersebut secara tidak langsung digarap warga setempat dari pada tanah tersebut jadi lahan tidur maka tanah tersebut di manfaat kan oleh warga menjadi persawahan.
Namun secara diam diam tanah tersebut dikeluarkan surat pemilik hak atas nama orang lain di tahun 2017 dan tanah tersebut di jual Kepada Oknum,
Setelah kami dalami dari pihak Media buruSergapINFO,

Mengkonfirmasi langsung Kepada Kepala Desa desa Pedu kabupaten Oki ,

Dan team Awak media mempertanyakan atas dasar apa pembuatan surat tanah pemilik Hak tersebut kok bisa bisa nya di keluarkan tanpa prosedur yang jelas,

Jjawaban kades tersebut cukup mengejutkan awak media Hanya karena berdasarkan surat pengantar dari Rt setempat atas ke pemilikan tanah tanpa alashak,

Maka dari itu kami mengambil Kesimpulan di duga surat tanpa alashak yang bisa di buat berupa Surat SPH itu sama sekali tidak sah dalam aturan perundang undangan pertanahan Negara Republik Indonesia,

Kantor Media buruSergapINFO Indonesia

Maka dari itu kami mohon kepada instansi maupun pihak berwajib dapat meninjau ulang kembali surat yang di maksud SPH Kepemilikan Tersebut Agar Kepala Desa tidak menyalah Gunakan kewenang am nya untuk kepentingan pribadi dalam membuat Mengambil keputusan yang Tak sesuai Prosedur Perundang undangan Republik Indonesia,

Harapan Kami awak media dan warga setempat agar peristiwa tersebut tak terjadi lagi di kemudian hari,

prilaku yang kurang baik tak patut di contoh atas Penyalahgunaan wewenang jabatan yang tidak sebenar nya di lakukan Tersebut agar tak ada yg Tersakiti,

Sumber berita : Team Kontrolsosial lapangan Dan keterangan warga sekitar lokasi tanah,

Penerbit berita ; Kantor pusat burusergapinfo

Editing TB Hendy yustana.

Tembusan

Tipikor

KPK

Polda sumsel

Banpol Polda

Mabes Polri Jakarta

Propham Presisi Mabes Jakarta

Kejaksaan tinggi jakarta.

Direktur Utama TB Hendy YUstana

Direktur operasional pakar hukum internasional.

Profesor DR.KH Sutan Nasomal SP.d.SE.SH.MH

Gereja Aman, Polsek Sosa Gelar Minggu Kasih

1 min read

Gereja Aman, Polsek Sosa Gelar Minggu Kasih

Direktur utama Mei 3, 2026

SOSA, PADANG LAWAS | http_//Burusergapinfo my.id

Suasana Minggu pagi di sejumlah gereja wilayah hukum Polsek Sosa Polres Padang Lawas terpantau aman dan khidmat, 3 Mei 2026. Personel Polsek Sosa turun langsung melaksanakan pengamanan ibadah sekaligus menggelar program Minggu Kasih.

Kegiatan yang dimulai pukul 10.00 WIB ini dipimpin Kapolres Padang Lawas AKBP Dodik Yulianto S.I.K. diwakili, Kapolsek Sosa AKP Eko Ady Ranto, SH, MH bersama tiga anggota, yakni Aiptu Ramli Tampubolon, Aipda Arman S Harahap, dan Aipda Dodi Padang. Para personel disebar ke gereja-gereja untuk memastikan jemaat dapat beribadah dengan tenang.

AKP Eko Ady Ranto mengatakan, kehadiran Polri bukan hanya untuk pengamanan, tapi juga sebagai bentuk pelayanan dan wujud nyata kehadiran negara di tengah masyarakat.

“Kegiatan Minggu Kasih ini ruang bagi kami untuk mendengar langsung keluhan warga. Kalau ada gangguan kamtibmas atau masalah lain, bisa disampaikan langsung ke kami,” jelas AKP Eko.

Hasil Kegiatan
1. Terciptanya rasa aman dan nyaman bagi jemaat selama ibadah kebaktian.
2. Meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap Polri melalui kehadiran langsung di tengah warga.
3. Seluruh rangkaian ibadah Minggu dan kegiatan Minggu Kasih berjalan aman, tertib, dan kondusif tanpa gangguan kamtibmas.

Salah satu jemaat, M. Br. Siregar, mengaku senang dengan kehadiran polisi di gereja. “Kami jadi lebih tenang ibadah. Terima kasih untuk Pak Polisi yang sudah jaga kami,” ujarnya.

Program Minggu Kasih merupakan agenda rutin Polres Padang Lawas sebagai upaya menjaga toleransi, memperkuat sinergi, dan merawat kerukunan antar umat beragama di Kabupaten Padang Lawas.

Reporter : Ali Bosar Hasibuan

Polsek Sosa Jamin Wisata Aman Akhir Pekan

2 min read

Polsek Sosa Jamin Wisata Aman Akhir Pekan

Direktur utama Mei 3, 2026

PADANG LAWAS | http_//Burusergapinfo my.id

Jajaran Polsek Sosa Polres Padang Lawas turun langsung ke lokasi wisata dan pusat keramaian untuk memastikan keamanan warga yang menghabiskan akhir pekan, Minggu 3 Mei 2026. Patroli dan pengamanan dimulai pukul 13.00 WIB hingga seluruh aktivitas pengunjung selesai.

Dua titik yang menjadi fokus pengamanan kali ini adalah Cafe D’Six di Desa Ujung Batu dan Cafe Pondok Jambu di Desa Gunung Baringin, Kecamatan Sosa. Kedua lokasi tersebut selalu ramai dikunjungi warga, terutama keluarga yang ingin menikmati libur Minggu bersama anak-anak.

Kapolres Padang Lawas AKBP Dodik Yulianto S.I.K melalui Kapolsek Sosa, AKP Eko Ady Ranto, S.H., M.H. memimpin langsung kegiatan. Ia didampingi tiga personel, yakni Aipda Arman S Harahap, Aipda Dodi Padang, dan Briptu Willy Hidayat. Keempatnya menyebar ke area parkir, pintu masuk, hingga sekitar wahana kolam renang untuk berdialog dengan pengelola dan pengunjung.

“Kehadiran kami di sini untuk memastikan masyarakat benar-benar merasa aman. Polri harus hadir sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan,” tegas AKP Eko di sela kegiatan.

Sejumlah himbauan kamtibmas disampaikan secara humanis. Kepada petugas dan pengelola wisata, personel menekankan pentingnya pengawasan ketat di area kolam renang. Pengelola diminta menyiapkan petugas lifeguard dan memastikan anak-anak selalu dalam pengawasan orang tua.

Untuk para pengunjung, polisi mengingatkan agar tidak lalai menjaga barang bawaan. “Pastikan kendaraan dikunci ganda. Jangan tinggalkan helm atau barang berharga di motor. Kejahatan terjadi karena ada niat dan kesempatan,” ujar Aipda Dodi Padang saat menyapa pengunjung di area parkir Cafe Pondok Jambu.

Selain itu, personel juga menitipkan pesan kamtibmas lain, seperti waspada terhadap aksi copet, tidak mudah percaya dengan orang asing, serta segera melapor ke petugas jika melihat hal mencurigakan. Respons warga cukup positif. Banyak pengunjung mengaku lebih tenang saat melihat polisi berpatroli di lokasi wisata.

“Kami senang ada pak polisi di sini. Jadi lebih nyaman bawa anak-anak main air,” kata Rina, salah satu pengunjung Cafe D’Six.

Selama patroli berlangsung, situasi di kedua lokasi terpantau aman, tertib, dan kondusif. Tidak ditemukan tindak kriminal maupun laka di area wisata. Arus lalu lintas menuju lokasi juga lancar berkat pengaturan personel di titik rawan macet.

AKP Eko Ady Ranto menambahkan, kegiatan patroli wisata akan terus digencarkan setiap akhir pekan dan hari libur nasional. Hal ini merupakan tindak lanjut atensi Kapolres Padang Lawas agar seluruh jajaran hadir di tengah masyarakat, terutama di tempat yang menjadi pusat aktivitas warga.

“Target kami jelas, wisata aman, warga nyaman, kamtibmas terjaga. Kami juga buka ruang komunikasi 24 jam jika warga butuh bantuan,” tutupnya.

Kegiatan selesai menjelang sore hari. Seluruh personel kembali ke Mapolsek Sosa dalam keadaan lengkap dan aman.

Reporter : Subandi

Polsek Sosa Gelar Patroli Pasar

2 min read

Polsek Sosa Gelar Patroli Pasar

Direktur utama Mei 3, 2026

Minggu, 3 Mei 2026

Sosa, Padang Lawas | http_//burusergapinfo my.id

Guna menciptakan situasi kamtibmas yang aman dan kondusif, Kapolres Padang Lawas AKBP Dodik Yulianto, SIK melalui Kapolsek Sosa AKP Eko Ranto Ady SH MH melaksanakan patroli dialogis di Pasar Ujung Batu, Kecamatan Sosa, Kabupaten Padang Lawas, Provinsi Sumatera Utara, Minggu 3 Mei 2026.

Kegiatan dimulai sejak pukul 08.00 WIB dengan melibatkan 12 personel gabungan Polsek Sosa. Sasaran patroli meliputi seluruh area pasar, mulai dari los sayur-mayur, kios pakaian, lapak ikan dan daging, hingga area parkir kendaraan roda dua dan roda empat yang dipadati pengunjung. Pasar Ujung Batu diketahui merupakan pusat ekonomi masyarakat Sosa dan sekitarnya yang selalu ramai terutama pada hari Minggu.

Dalam patroli tersebut, AKP Edi Ranto tidak hanya berkeliling, tetapi juga berdialog langsung dengan para pedagang dan pembeli. Beberapa pesan kamtibmas yang disampaikan antara lain imbauan untuk waspada terhadap aksi copet, penipuan uang palsu, serta ajakan agar tidak terprovokasi isu yang dapat memecah belah. Petugas juga mengingatkan juru parkir agar menata kendaraan dengan rapi dan tidak mematok tarif di luar ketentuan.

“Kehadiran kami sesuai arahan Bapak Kapolres AKBP Dodik Yulianto, SIK. Polri harus hadir di tengah masyarakat, mendengar keluhan, dan memastikan aktivitas jual beli berjalan aman. Pasar adalah urat nadi ekonomi, jadi harus kita jaga bersama,” tegas AKP Edi Ranto

kepada wartawan.

Selain fokus pada keamanan, personel juga melakukan pemantauan harga bahan pokok. Dari hasil dialog dengan pedagang, harga beras, cabai, bawang, dan minyak goreng masih relatif stabil pasca-Lebaran. Namun Kapolsek tetap meminta pedagang tidak melakukan penimbunan dan melaporkan jika ada spekulan yang bermain harga.

Patroli juga menyentuh aspek ketertiban lalu lintas. Mengingat Jalan Lintas Ujung Batu tepat berada di depan pasar, personel mengatur arus kendaraan agar tidak terjadi kemacetan panjang. Beberapa pengendara yang parkir sembarangan diberikan teguran humanis.

Respons masyarakat terpantau positif. Sumarno, salah satu pembeli, mengaku lebih nyaman. “Biasanya kalau hari Minggu di sini padat kali. Sering ada copet. Kalau ada polisi patroli gini, kami jadi tenang belanja sama keluarga,” ujarnya.

Hal senada disampaikan Ketua Persatuan Pedagang Pasar Ujung Batu, Ahmad Lubis. Ia mengapresiasi langkah cepat Polsek Sosa dan berharap patroli rutin terus dilakukan, bukan hanya saat hari pasar. “Keamanan ini kebutuhan utama. Kalau pasar aman, ekonomi rakyat jalan,” katanya.

Patroli berakhir pukul 11.00 WIB. Selama kegiatan berlangsung, tidak ditemukan kejadian menonjol. Situasi umum di Pasar Ujung Batu dan sekitarnya terpantau aman, tertib, dan kondusif.

Kapolsek Sosa menambahkan, pihaknya akan terus mengintensifkan patroli dialogis di titik-titik keramaian lain seperti bank, SPBU, dan pusat pertokoan. Ia juga membuka ruang komunikasi bagi warga yang ingin melapor melalui nomor layanan Polsek Sosa 110 atau langsung ke Bhabinkamtibmas. Kegiatan ini menjadi bagian dari program Polres Padang Lawas untuk mewujudkan Polri yang Presisi dan semakin dekat dengan masyarakat.

Reporter : Subandi

Kadis Kominfo Taufik Hidayat Tegas Bantah Isu Iuran OPD Jelang Acara Ngundo Menantu Putra Bupati

2 min read

Kadis Kominfo Taufik Hidayat Tegas Bantah Isu Iuran OPD Jelang Acara Ngundo Menantu Putra Bupati

Direktur utama Mei 3, 2026

Burusergapinfo.com

Pemerintah Kabupaten Bungo melalui Dinas Komunikasi, Informatika, dan Persandian secara tegas membantah isu adanya pungutan atau iuran wajib kepada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) menjelang acara “Lek Ngundo Menantu” putra Bupati Bungo yang akan digelar pada Senin, 4 Mei 2026.

Klarifikasi ini disampaikan menyusul beredarnya informasi dari sejumlah pihak yang menyebut adanya permintaan dana berkisar antara Rp6 juta hingga Rp10 juta per OPD. Pemerintah memastikan kabar tersebut tidak benar dan tidak memiliki dasar hukum maupun instruksi resmi.

Kepala Dinas Kominfo dan Persandian Kabupaten Bungo, Taufik Hidayat, menegaskan bahwa kegiatan tersebut merupakan acara keluarga yang dilaksanakan sesuai adat istiadat setempat, tanpa adanya unsur paksaan kepada instansi pemerintah.
“Isu mengenai instruksi iuran jutaan rupiah itu adalah hoaks. Tidak ada perintah, baik lisan maupun tulisan, yang meminta OPD menyetorkan uang untuk acara tersebut. Jika ada oknum yang mengatasnamakan pihak tertentu, itu di luar tanggung jawab kami dan dipastikan ilegal,” tegasnya.
Taufik juga menjelaskan bahwa keberadaan stand makanan dalam acara tersebut merupakan bentuk partisipasi sukarela dari masyarakat dan kerabat, sebagai bagian dari tradisi dan kearifan lokal Jambi dalam memeriahkan pesta adat, bukan kewajiban administratif apalagi menggunakan anggaran daerah.
Lebih lanjut, ia turut menanggapi pemberitaan yang menyebut dirinya tidak memberikan tanggapan saat dikonfirmasi. Menurutnya, pesan konfirmasi dari awak media masuk pada waktu yang tidak wajar, yakni sekitar pukul 23.00 WIB hingga 01.00 dini hari.
“Bukannya kami enggan merespons, namun pesan masuk pada jam istirahat. Kami tentu membutuhkan waktu yang wajar untuk memberikan tanggapan,” ujarnya.
Ia juga mengingatkan pentingnya etika dalam kerja jurnalistik agar pemberitaan tetap berimbang dan tidak menimbulkan kesalahpahaman di tengah masyarakat.
“Kami sangat menghargai kerja jurnalistik, namun diharapkan rekan-rekan media juga mengedepankan etika komunikasi dan memberi waktu yang cukup bagi narasumber,” tambahnya.
Pemerintah Kabupaten Bungo mengimbau seluruh pegawai dan masyarakat agar tidak mudah terprovokasi oleh isu yang belum jelas kebenarannya. Masyarakat juga diajak untuk bersama-sama menjaga suasana kondusif menjelang pelaksanaan acara adat tersebut.
“Fokus kita adalah melestarikan adat Melayu Jambi melalui prosesi Ngundo Menantu ini, bukan menyebarkan informasi yang belum tentu benar dan merugikan nama baik pihak tertentu,” tutup Taufik.(jf)

Skandal SK 380: 19 Tahun Dipakai Meski Divonis Palsu

3 min read

Skandal SK 380: 19 Tahun Dipakai Meski Divonis Palsu

Direktur utama Mei 3, 2026

Minggu, 3 Mei 2026
TANJAB TIMUR, JAMBI _ http://Burusergapinfo.my.id

Sengketa lahan di Tanjung Jabung Timur kembali mencuat setelah beredarnya pernyataan dari Ketua Kelompok Tani Makmur dan Tani Mandiri, Drs H Karma Acu, terkait Surat Keputusan Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor 380 Tahun 2005.

Foto : DR Sudirman SH MH, Sekda Provinsi Jambi — DR Sudirman SH MH, Sekda Provinsi Jambi

Menurut Karma Acu, SK 380/2005 telah dinyatakan palsu berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur Nomor : 205/Pid/2006. Putusan pidana tersebut, kata dia, sudah berkekuatan hukum tetap sejak 2006.

Namun, Karma Acu menyebut, dokumen yang telah dinyatakan palsu itu masih digunakan selama 19 tahun terakhir dalam hubungan kerja dengan PT Bukit Barisan Indah Permata (PT BBIP). Akibatnya, lahan yang menjadi objek sengketa masih dikuasai pihak-pihak yang namanya tercantum dalam SK Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor : 380/2005 tersebut.

Karma Acu meminta agar kasus ini ditindaklanjuti, terutama menyangkut identitas peserta yang tercantum dalam SK 380/2005. Ia mempertanyakan mengapa nama-nama dalam SK itu bisa menguasai lahan hingga hampir dua dekade, padahal putusan pengadilan sudah menyatakan dokumen itu palsu.

“Perlu ditindak lanjuti di dalam SK 380/2005 yang palsu, terutama nama peserta SK 380/2005 hingga 19 tahun menguasai lahan tersebut. Siapakah dibalik pembuatan SK 380/2005,” tegasnya.

Ia juga menyoroti dugaan bahwa nama-nama yang tercantum dalam SK tersebut bukan berasal dari Kelompok Tani Makmur dan Tani Mandiri. “Nama SK di 380/2005 adalah APH, bukan nama Petani Makmur dan Tani Mandiri,” kata Karma Acu. APH biasa diartikan sebagai Aparat Penegak Hukum.

Dalam pernyataannya, Karma Acu menyebut nama Dr Sudirman SH MH diduga terkait dengan pembuatan SK Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor : 380/2005. Hingga berita ini ditulis, belum ada keterangan resmi dari Dr Sudirman SH MH maupun PT BBIP terkait tuduhan tersebut.

Foto : Kesepakatan PT BBIP ( Bukit Barisan Indah Permata ) dengan Drs H Karma Acu

Kelompok Tani Makmur dan Tani Mandiri mendesak pemerintah daerah, kepolisian, dan kejaksaan untuk mengaudit kembali dasar hukum penguasaan lahan oleh PT BBIP. Mereka meminta penelusuran tuntas terhadap pihak yang membuat dan menggunakan SK 380/2005 setelah dinyatakan palsu oleh pengadilan.

Foto : H Burhanudin Daulay S Pd, Wakil Ketua Umum Aliansi Prabowo - Gibran — Foto : H Burhanudin Daulay S Pd, Wakil Ketua Umum Aliansi Prabowo – Gibran

Senada dengan itu, H Burhanudin Daulay S Pd, Aliansi Prabowo-Gibran yang dipercaya sebagai penerima Surat Kuasa dari Kelompok Tani Makmur Bersama dan Kelompok Tani Mandiri menegaskan akan mengupayakan secara penuh pengembalian hak lahan usaha rakyat secara normatif dan berkeadilan. Langkah ini diambil menyusul adanya putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap atau inkrah.

Perjuangan kedua kelompok tani tersebut mengacu pada Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur dan Putusan Pengadilan Tinggi Provinsi Jambi yang telah inkrah. Dalam amar putusan tersebut, secara tegas dinyatakan bahwa peserta Kelompok Tani KUD yang dibentuk berdasarkan SK 380 adalah tidak sah alias palsu.

“Putusan pengadilan sudah sangat jelas. Artinya, keberadaan KUD bentukan SK 380 itu melawan dan merendahkan Putusan Pengadilan Negara RI. Ini bukan lagi sengketa biasa, tapi sudah menyangkut wibawa hukum,” tegas Burhanudin

Aliansi menilai, apabila PT BBIP ( Bukit Barisan Indah Permata ) sebagai pengelola lahan tetap menjalin kerja sama dengan Kelompok KUD bentukan SK 380 yang dinyatakan palsu tersebut, maka perusahaan itu dapat dikategorikan melanggar aturan.

“Kerja sama di atas dasar yang cacat hukum adalah perbuatan melawan hukum. Artinya PT BBIP diduga sebagai pihak yang turut terkait dalam pelanggaran

Melalui surat kuasa yang diterima, Aliansi Prabowo-Gibran menyatakan akan mengawal proses pengembalian hak lahan usaha rakyat kepada Kelompok Tani Makmur Bersama dan Kelompok Tani Mandiri.

“Prinsip yang dikedepankan adalah normatif dan berkeadilan, sesuai koridor hukum yang berlaku. “Tidak boleh ada lagi pembiaran. Putusan pengadilan harus ditegakkan. Hak rakyat atas lahan usaha wajib dikembalikan kepada yang berhak secara sah menurut hukum,” tutup Burhanudin

Reporter : Subandi