Berita Kasus Arsip - Laman 7 dari 7

Polsek Sosa Damaikan Kasus Perusakan Tanaman

2 min read

Polsek Sosa Damaikan Kasus Perusakan Tanaman

Direktur utama Mei 12, 2026

Selasa, 12 Mei 2026

Ulu Sosa, Padang Lawas | https//Burusergapinfo my.id

Personel Polsek Sosa memfasilitasi problem solving terkait dugaan tindak pidana pengrusakan tanaman, Senin (11/5/2026) pukul 14.00 WIB hingga selesai.

Mediasi digelar di Aula Kantor Desa Harang Julu, Kecamatan Ulu Sosa, dan dihadiri kedua pihak serta Kepala Desa Harang Julu.

Peristiwa terjadi pada Minggu, 10 Mei 2026 sekitar pukul 10.00 WIB di kebun milik S P, 44 tahun, petani/pekebun warga Desa Harang Julu, Kecamatan Ulu Sosa. Tanaman di kebun milik SP diduga dirusak oleh YH, 39 tahun, petani/pekebun yang juga warga Desa Harang Julu.

Akibat kejadian tersebut, SP selaku korban mengalami kerugian berupa 4 batang pohon kelapa dan 50 tanaman pepaya yang rusak.

Merasa keberatan dan dirugikan, pada Senin, 11 Mei 2026 sekitar pukul 09.00 WIB, SP mendatangi Polsek Sosa untuk melaporkan peristiwa itu.

Mediasi di Kantor Desa

Menindaklanjuti laporan, Polsek Sosa mengambil langkah problem solving. Mediasi dilaksanakan di Kantor Desa Harang Julu dengan menghadirkan pihak pertama SP selaku korban dan pihak kedua YH selaku pelaku. Kegiatan juga disaksikan Kepala Desa Harang Julu.

Personel pelaksana kegiatan, Briptu Willy Hidayat Ritonga, memimpin jalannya mediasi sesuai arahan Kapolsek Sosa AKP Eko Ady Ranto, SH, MH.

Dari mediasi tersebut, kedua belah pihak bersepakat menyelesaikan permasalahan secara kekeluargaan tanpa unsur paksaan.

1. Pihak I, SP, telah memaafkan perbuatan Pihak II dan telah dibuat surat kesepakatan bersama.

2. Pihak II, YH, berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut kepada Pihak I maupun pihak lainnya.

3. Kedua pihak berkomitmen menjaga kerukunan dan ketertiban di lingkungan Desa Harang Julu.

Kapolsek Sosa AKP Eko Ady Ranto, SH, MH menyampaikan, pendekatan restorative justice melalui problem solving terus dikedepankan untuk perkara ringan. Hal ini agar permasalahan warga tidak selalu berujung ke proses hukum, selama para pihak sepakat berdamai.

Kegiatan mediasi berjalan dalam keadaan aman dan baik. Polsek Sosa mengimbau masyarakat untuk menyelesaikan setiap persoalan dengan musyawarah serta tidak main hakim sendiri agar situasi Kamtibmas tetap kondusif.

Reporter : Subandi

Polsek Sosa Berhasil Mediasi Kasus Dugaan Pengancaman di Simpang PTPN IV, Kedua Pihak Sepakat Damai

2 min read

Polsek Sosa Berhasil Mediasi Kasus Dugaan Pengancaman di Simpang PTPN IV, Kedua Pihak Sepakat Damai

Direktur utama Mei 11, 2026

Senin, 11 Mei 2026

SOSA, Padang Lawas | https_//Burusergapinfo my.id

Personil Polsek Sosa Polres Padang Lawas melaksanakan kegiatan,problem solving terkait dugaan tindak pidana pengancaman pada Minggu, 10 Mei 2026. Kegiatan mediasi berlangsung mulai pukul 18.00 WIB hingga selesai di Ruangan Mediasi Polsek Sosa dan berjalan dengan aman.

Kapolsek Sosa, AKP Eko Ady Ranto, SH, MH, menjelaskan bahwa mediasi dilakukan untuk menyelesaikan perselisihan antara AA, 48 tahun, warga Desa Sungai Kumango, Kecamatan Tambusai, Kabupaten Rokan Hulu selaku korban, dengan HW, 50 tahun, warga Desa Lubuk Bunut, Kecamatan Huta Raja Tinggi, Kabupaten Padang Lawas selaku pihak terlapor.

Peristiwa bermula pada Sabtu, 9 Mei 2026 sekitar pukul 10.00 WIB. Saat itu korban, AA, sedang berada di Simpang PTPN IV Sosa untuk membeli dan menimbang barang rongsokan milik Sdra Sy, Tiba-tiba HW datang dalam keadaan marah.

Menurut laporan korban, HW melontarkan kata-kata bernada ancaman: “Apa maksudmu sehingga kau cemarkan nama baik ku di sini, jangan sok hebat kau di sini, kapan saja bisa kubunuh kau”, sambil mengambil sesuatu dari dalam tasnya.

Melihat situasi tersebut, istri korban, KY H, langsung mengeluarkan handphone dan berkata: “Buatlah, biar ku videokan kau”.Mendengar hal itu, HW diduga mengurungkan niatnya, memasukkan kembali benda tersebut ke dalam tas, dan meninggalkan lokasi. Korban kemudian melaporkan kejadian ini ke Polsek Sosa.

Menindaklanjuti laporan, personil Polsek Sosa langsung menggelar mediasi dengan menghadirkan kedua belah pihak. Mediasi dipimpin langsung oleh Kapolsek Sosa AKP Eko Ady Ranto, SH, MH, didampingi Aiptu Ramli Tampubolon dan Aipda Dodi Padang.

Dari hasil mediasi, kedua belah pihak sepakat menyelesaikan permasalahan secara kekeluargaan tanpa unsur paksaan. Tiga poin utama hasil kesepakatan:

1. Perdamaian: Kedua belah pihak bersepakat menyelesaikan masalah secara kekeluargaan.

2. Saling Memaafkan : Pihak I, AA,telah memaafkan perbuatan Pihak II.

3. Surat Pernyataan: Pihak II, HW, berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut dan telah membuat surat kesepakatan.

AKP Eko Ady Ranto menyampaikan apresiasi atas sikap kooperatif kedua belah pihak. “Ini adalah wujud dari program Polri yang mengedepankan restorative justice. Masalah selesai, silaturahmi tetap terjaga. Kami harap tidak ada lagi kejadian serupa,” ujarnya.

Kegiatan mediasi berakhir dengan situasi aman, tertib, dan kondusif. Pendekatan,problem solving ini menjadi salah satu upaya Polsek Sosa dalam menjaga kamtibmas dengan menyelesaikan konflik di tingkat awal sebelum masuk ke proses hukum lebih lanjut.

Reporter : Subandi

15 Tahun Janji Tak Terealisasi, H Karma Acu Tagih Komitmen Sekda Jambi Dr Sudirman SH MH Soal Bagi Hasil Lahan 70-30

2 min read

15 Tahun Janji Tak Terealisasi, H Karma Acu Tagih Komitmen Sekda Jambi Dr Sudirman SH MH Soal Bagi Hasil Lahan 70-30

Direktur utama Mei 10, 2026

Minggu, 10 Mei 2026

Jambi,Tanjung Jabung Timur | hppts_//Burusergapinfo my.id

Ketua Kelompok Tani sekaligus Ketua DPW Apresiasi Lingkungan Hidup dan Hutan Indonesia Provinsi Jambi, Drs H Karma Acu, kembali mempertanyakan komitmen Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur dan Sekretaris Daerah Provinsi Jambi

Dr Sudirman SH MH. Pasalnya, perjanjian bagi hasil 70% untuk H Karma Acu yang disepakati sejak 21 Desember 2011 hingga kini belum direalisasikan.

Dalam keterangan tertulisnya di Jambi, 22 Desember 2023, H Karma Acu membeberkan kronologi panjang sengketa lahan yang melibatkan SK Bupati Tanjabtim No 380/2005. Melalui surat bernomor 107/DPW.ALUN/2025, ia merinci tiga keputusan penting terkait SK tersebut.

Tiga Putusan Nyatakan SK 380/2005 Palsu dan Tidak Berlaku

1. Putusan Pengadilan Negeri Tungkal

Pengadilan Negeri Tungkal melalui Putusan No 205/2006 telah menyatakan bahwa SK Bupati Tanjabtim No 380/2005 palsu.

2. Hasil Mediasi Ombudsman RI 10 Desember 2008

Dalam mediasi antara Pemkab Tanjabtim dengan Drs H Karna Acu, Pemkab Tanjabtim menyatakan tidak akan memakai SK 380/2005.

3. SK Konflik Lahan DPRD Provinsi Jambi No 12 Tahun 2022

DPRD Provinsi Jambi pada 25 April 2022 menegaskan bahwa Pemkab Tanjabtim harus melaksanakan Amar Putusan Pengadilan Negeri.

Ditangkap Saat Mediasi, Dijanjikan Bagi Hasil 70-30

H Karma Acu mengungkap bahwa dirinya pernah ditangkap Polda saat menjalani mediasi II dan dipenjara 5 bulan. Setelah bebas, Pemkab Tanjabtim melalui Asisten I Dr Sudirman SH MH justru mengundangnya untuk membahas pemberian penghasilan.

Pertemuan itu tertuang dalam

Berita Acara 20 Desember 2011 dan pertemuan lanjutan 21 Desember 2011 di ruang Asisten I Muara Tanjabtim. Hadir dalam pertemuan tersebut: Ramli Dahlan, Asmuni, H Karma Acu, Harzal, dan Dr Sudirman SH MH.

“Dalam surat tertulis, Dr Sudirman SH MH membagi 70% – 30% untuk H Karma Acu,” tegas Karma Acu. Namun, ia menyebut sudah berjalan 15 tahun, tepatnya hingga 10 Mei 2026, perjanjian itu tidak dilaksanakan Sudirman.

Desak Ketegasan Gubernur Jambi

H Karma Acu kini meminta ketegasan

Dr H Al Haris S Sos M.H Gubernur Jambi atas perjanjian yang dibuat Dr Sudirman SH MH, yang saat ini menjabat Sekretaris Daerah Provinsi Jambi. Ia menegaskan bahwa surat tulisan tangan tertanggal 21 Desember 2011 sampai dengan 10 Mei 2026 menjadi bukti komitmen tersebut.

“Fakta di lapangan tidak pernah diberikan hasil 70%,” tutup Karma Acu.

Data Pokok Perkara

1. SK Bermasalah : SK Bupati No 380/2005 dan SK Bupati No 124/2004

2. Putusan Pengadilan : PN Tungkal No 205/2006 nyatakan SK 380/2005 palsu

3. Mediasi Ombudsman : 10 Desember 2008, Pemkab Tanjabtim setuju tak pakai SK 380/2005

4. SK DPRD Jambi : No 12 Tahun 2022 wajibkan Pemkab laksanakan putusan PN

5. Perjanjian 70-30 : Dibuat Dr Sudirman SH MH, 21 Desember 2011, belum realisasi hingga 10 Mei 2026

Hingga berita ini diturunkan, belum ada tanggapan resmi dari pihak Pemkab Tanjabtim maupun Dr Sudirman SH MH selaku Sekda Provinsi Jambi terkait tuntutan tersebut.

Reporter : Subandi

Lahan Hibah dirusak alat berat tanpa Pemberitahuan

3 min read

Lahan Hibah dirusak alat berat tanpa Pemberitahuan

Direktur utama Mei 9, 2026

Sabtu, 9 Mei 2026

UJUNG BATU I, PADANG LAWAS | https_//Burusergapinfo my.id

Konflik lahan kembali mencuat di Desa Ujung Batu I, Kecamatan Hutaraja Tinggi, Kabupaten Padang Lawas. Sukarman, warga setempat, mengaku lahan kelapa sawit miliknya yang telah dirawat sejak 1995 dirusak menggunakan alat berat Excavator Hitachi pada Rabu, 27 Agustus 2019. Perusakan itu diduga dilakukan atas perintah mantan Kepala Desa Ujung Batu I, Agus Priyono, tanpa pemberitahuan maupun prosedur hukum.

Kepada wartawan, Sabtu 9 Mei 2026, Sukarman membeberkan kronologi kejadian yang menimpa lahannya. Menurut pengakuannya, lahan tersebut merupakan tanah hibah dari Paras Z Hasibuan yang ia terima pada 1991. Empat tahun berselang, ia mulai menanami lahan itu dengan kelapa sawit dan merawatnya selama lebih dari 24 tahun.

“Tanah itu hibah dari Pak Paras Z Hasibuan tahun 1991. Tahun 1995 saya tanam sawit. Sudah puluhan tahun saya rawat, tiba-tiba dirusak begitu saja,” ujar Sukarman dengan nada kecewa.

Sengketa lahan ini ternyata sudah pernah dimediasi. Sukarman menyebut, sebelum perusakan terjadi,

Ia diundang Camat Hutaraja Tinggi, Abdul Rauf Hasibuan, untuk menghadiri mediasi di kantor camat pada 18 Juli 2019. Mediasi tersebut membahas status tanah kas Desa Ujung Batu I seluas 10 hektare di Aliaga.

Hasil mediasi saat itu, kata Sukarman, memutuskan agar status quo dipertahankan alias di-pending sebelum ada kesepakatan kedua belah pihak. Mediasi itu disaksikan Kapolsek Sosa AKP Dahrun Harahap, Wakil Ketua DPRD Padang Lawas H Mhd Dayan Hasibuan SH, Danramil Sosa yang diwakili Babinsa, Dinas Pertanian Padang Lawas, dan Mantan Kades Agus Priyono.

Dalam rapat tersebut, terjadi adu argumentasi antara Kades Agus Priyono dengan pihak Dinas Pertanian Pemkab. Agus Priyono mengklaim tanah tersebut milik kas desa, sementara pihak Dinas Pertanian menyatakan lahan itu milik dinas. Perdebatan itu didengar langsung oleh Sukarman.

“Lebih lanjut, hasil mediasi di kantor Camat Hutaraja Tinggi dilanggar oleh Agus Priyono,” ucap Sukarman.

Sukarman mengaku tidak berada di lokasi saat alat berat mulai meratakan tanaman sawitnya. Ia baru mengetahui kejadian itu setelah mendapat telepon dari temannya, Kamal Harahap.

“Waktu kejadian saya lagi di luar. Tiba-tiba Kamal Harahap nelpon, katanya ‘Ladang Pak Lek udah tau belum? Lahan Pak Lek dirusak excavator oleh kelompok Kepala Desa Ujung Batu I, Agus Priyono’,” tiru Sukarman.

Begitu tiba di lokasi, ia mendapati sebagian besar tanaman sawit berusia puluhan tahun sudah rata dengan tanah. Excavator Hitachi masih terparkir di lokasi bersama beberapa orang yang disebutnya sebagai kelompok Kades.

Yang paling disesalkan Sukarman, perusakan dilakukan tanpa surat pemberitahuan, teguran, atau mediasi ulang dari pihak desa. Ia mengaku tidak pernah dipanggil ke kantor desa untuk membahas status lahan.

“Sampai hari ini saya tidak terima surat apa pun. Tiba-tiba main gusur pakai alat berat. Kalau memang ada sengketa, kan bisa dibicarakan baik-baik. Ini langsung main rusak,” tegasnya

Sukarman

mempertanyakan dasar hukum tindakan

Mantan Kades Agus Priyono. Sebab menurutnya, lahan itu jelas berstatus hibah sejak 1991 dan telah dikuasai serta digarap secara terbuka lebih dari 24 tahun.

Atas kejadian ini, Sukarman mengaku sudah melaporkan kasus perusakan tersebut ke pihak kepolisian. Ia meminta aparat penegak hukum mengusut tuntas dugaan tindakan sewenang-wenang yang dilakukan Kades Ujung Batu I.

“Saya minta keadilan. Ini tanaman saya, hasil keringat saya puluhan tahun. Kalau memang pemerintah atau desa mau pakai, harusnya ada ganti rugi dan prosedur hukumnya. Bukan main hancurkan begitu saja,” kata Sukarman.

Ia juga berharap Pemerintah Kabupaten dan camat setempat turun tangan menengahi agar tidak menimbulkan konflik horizontal di masyarakat.

Pantauan awak media di lapangan, upaya konfirmasi ke Agus Priyono di kediamannya tidak berhasil. Mantan Kades Ujung Batu I itu tidak ada di rumah. Awak media hanya bertemu keponakannya dan meminta nomor telepon Agus Priyono. Namun, saat dihubungi via chat WhatsApp tidak dibalas, dan saat ditelepon hanya berdering tanpa diangkat.

Hingga berita ini diturunkan, Mantan Kepala Desa Ujung Batu I Agus Priyono belum memberikan keterangan resmi terkait tudingan perusakan lahan tersebut.

Reporter : Subandi

Kasus Lahan Sukarman Mandek 7 Tahun

2 min read

Kasus Lahan Sukarman Mandek 7 Tahun

Direktur utama Mei 9, 2026

Sabtu, 9 Mei 2026

Aliaga1,Padang Lawas, Sumatera Utara | https_ /Burusergapinfo my.id

Foto : Sukarman, Warga Desa Ujung Batu1 Aliaga

Sukarman, warga Desa Ujung Batu I, Kelurahan Aliaga, Kecamatan Hutaraja Tinggi, Kabupaten Padang Lawas, kembali mempertanyakan kepastian hukum atas kasus dugaan pengrusakan lahan sawit miliknya. Kasus ini sudah berjalan hampir 7 tahun sejak penetapan tersangka, namun belum juga ada kejelasan.

Sukarman melaporkan peristiwa dugaan pengrusakan lahan tersebut ke Polres Tapanuli Selatan pada 5 September 2019. Laporan itu teregistrasi dengan Nomor: STPL/221/IX/2019/TAPSEL/SUMUT. Beberapa hari setelahnya, pada 11 September 2019, ia menerima Surat Tanda Bukti laporan dari Polres Tapsel.

Proses hukum sempat berjalan. Pada 16 Oktober 2019, Polres Tapsel mengeluarkan Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan No. B/246/X/2019/Reskrim. Setahun kemudian, penanganan kasus dilimpahkan ke Polres Padang Lawas.

Pada 7 September 2020, Polres Padang Lawas menerbitkan dua surat sekaligus: Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penelitian Laporan No. B/31/IX/2020/Reskrim dan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Lanjutan No. B/35/IX/2020/Reskrim. Penyidikan lanjutan ini terkait

Foto : Bukti pengrusakan lahan Sukarman yang dilakukan Agus Priyono SE

tindak pidana pengrusakan tanaman sawit milik Sukarman yang diduga dilakukan oleh Agus Priyono, S.E., sebagaimana dimaksud Pasal 406 ayat (1) KUHP.

Perkembangan signifikan terjadi pada 21 Januari 2022. Melalui Surat No. B/16/I/2022/Reskrim, Polres Padang Lawas memberitahukan bahwa telah dilakukan pemeriksaan saksi-saksi dan gelar perkara dengan hasil penetapan tersangka.

Selanjutnya, pada 31 Maret 2022, Polres Padang Lawas mengirimkan Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan No. B/../III/2022/Reskrim. Surat itu berisi laporan pengiriman berkas perkara oleh penyidik ke Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Padang Lawas. Namun, nomor surat tersebut tidak dicantumkan secara lengkap.

Titik mandek terjadi setelahnya. Pada 31 Mei 2024, Polres Padang Lawas mengeluarkan Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan No. B/85/V/Res.1.10/2024/Reskrim. Isinya menyebutkan adanya pengembalian berkas perkara (P.19) oleh jaksa penuntut umum. Alasannya terkait masalah kepemilikan tanah.

Hingga kini, hampir 7 tahun sejak penetapan tersangka pada 2022, Sukarman mengaku belum mendapat kepastian hukum. Ia mempertanyakan mengapa kasus yang sudah P21 dan ada tersangkanya tak kunjung dilimpahkan ke pengadilan.

“Saya hanya minta keadilan. Sudah capek bolak-balik tanya perkembangan, tapi jawabannya selalu masih proses,” ujar Sukarman saat ditemui, Sabtu, 9 Mei 2026.

Kasus dugaan pengrusakan sebagaimana diatur Pasal 406 ayat (1) KUHP diancam pidana penjara paling lama 2 tahun 8 bulan. Dengan mandeknya proses hukum ini, Sukarman berharap ada atensi dari Polda Sumut maupun Kejati Sumut agar kasusnya segera mendapat kepastian.

Hingga berita ini ditulis, belum ada keterangan resmi dari Polres Padang Lawas maupun Kejari Padang Lawas terkait alasan belum tuntasnya berkas perkara tersebut.

Reporter : Subandi

Damai di Polsek Sosa

2 min read

Damai di Polsek Sosa

Direktur utama Mei 8, 2026

Jum’at, 8 Mei 2026
Polsek Sosa, Padang Lawas | https_//Burusergapinfo my.id

Personil Polsek Sosa berhasil menyelesaikan kasus dugaan penganiayaan melalui mekanisme problem solving, pada Jumat malam, 8 Mei 2026. Mediasi yang digelar mulai pukul 23.00 WIB di Ruangan Mediasi Polsek Sosa itu mempertemukan dua warga Desa Parau Sorat, Kecamatan Sosa yang sempat berselisih.

Pihak pertama adalah FA, 24 tahun, belum bekerja. Sedangkan pihak kedua MS, 29 tahun, berprofesi sebagai petani/pekebun. Keduanya sama-sama berdomisili di Desa Parau Sorat.

Berdasarkan uraian kejadian, peristiwa bermula Jumat, 8 Mei 2026 sekitar pukul 11.00 WIB. Saat itu terjadi pemukulan terhadap MS yang diduga dilakukan oleh FA di Desa Parau Sorat.

Persoalan berlanjut sekitar pukul 21.00 WIB di hari yang sama. MS bersama PH dan M AT mendatangi FA di sebuah warung di Desa Parau Sorat. Pertemuan tersebut berujung adu mulut antara kedua belah pihak.

Mencegah konflik meluas, Polsek Sosa langsung mengambil langkah mediasi. Proses,problem solving dipimpin Kapolsek Sosa AKP Eko Ady Ranto, SH, MH bersama Ipda Andika, SH, Aiptu Irianto, dan Aipda Tommy Pulungan. Mediasi juga dihadiri Kepala Desa Parau Sorat sebagai pihak yang dituakan di desa.

Hasilnya, kedua belah pihak sepakat menyelesaikan permasalahan secara kekeluargaan tanpa unsur paksaan. FA dan MS saling memaafkan di hadapan petugas dan kepala desa. Keduanya juga berjanji tidak akan mengulangi perbuatan serupa dan telah menandatangani surat kesepakatan bersama.

Kapolsek Sosa AKP Eko Ady Ranto, SH, MH menyampaikan bahwa pendekatan restorative justice melalui problem solving, menjadi prioritas Polsek Sosa untuk perkara-perkara ringan. Tujuannya agar tercipta situasi kamtibmas yang kondusif dan menjaga kerukunan warga.

Kegiatan mediasi berlangsung dalam keadaan aman, tertib, dan berakhir dengan kesepakatan damai dari kedua belah pihak.

Reporter : Subandi

BPN Muaro Jambi Diduga Libatkan Preman

2 min read

BPN Muaro Jambi Diduga Libatkan Preman

Direktur utama Mei 8, 2026

Jambi, 8 April 2026

http_//Burusergapinfo my id

Drs. Karna Acu resmi melayangkan surat pengaduan kepada Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia dan Pengacara Negara terkait serangkaian persoalan pengurusan sertifikat tanah untuk masjid dan madrasah di Kabupaten Muaro Jambi. Surat bernomor 85/OPW. Akun/V 2026 tertanggal 6 April 2026 itu turut melampirkan 1 berkas bukti pendukung.

Dalam suratnya, Karma Acu memaparkan kronologi yang disebutnya sebagai “musibah” saat mengurus sertifikat untuk masjid dan madrasah yang telah memiliki IMB sejak 2012. Ia menilai persoalan berawal dari surat Dirjen Penataan dan Pendaftaran Tanah Nomor HM.03/1068.400.18/V/2025 tanggal 19 Mei 2025, dengan Nomor Agenda BPN RI 2000/AG.1005/K.II/2025.

Karna Acu menuding BPN Kabupaten Muaro Jambi tidak memahami atau tidak mengerti Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Lebih jauh, ia menyebut adanya oknum di BPN Kab. Muaro Jambi yang bekerja sama dengan mafia tanah dalam pengurusan sertifikat. Berita terkait hal ini disebut telah dilampirkan dalam berkas aduan.

Poin yang paling disorot adalah tindakan pengukuran tanah milik yayasan. Menurut Karna Acu, BPN Kab. Muaro Jambi melakukan pengukuran dengan membawa 10 orang preman yang bersenjatakan golok. “Atas dasar hukum apa?” tegas Karna Acu dalam pernyataannya.

Ia membeberkan bahwa Yayasan H. Karna Acu telah membayar Pajak Bumi dan Bangunan selama 26 tahun sebagai bukti penguasaan fisik. Karna Acu juga merujuk pada PP No. 24 Tahun 1997 tentang penyaksian keberadaan tanah, yang menurutnya tidak dijalankan semestinya oleh BPN.

Dalam surat tersebut, ia menyatakan BPN Kab. Muaro Jambi tidak membaca dokumen yang telah ada, yaitu:

A. Sporadik H. Karna Acu dan Akta tahun 2007

B. Asal usul tanah

Karna Acu menambahkan, foto-foto pihak yang mengukur tanah juga telah dilampirkan sebagai bukti. Ia mempertanyakan legalitas tindakan BPN yang membawa preman bersenjata tajam saat pengukuran. “Asal usul tanah dari mana, tutup Karma Acu,” demikian kutipan akhir dalam surat pengaduannya.

Hingga berita ini disusun, belum ada tanggapan resmi dari BPN Kabupaten Muaro Jambi maupun BPN RI terkait surat pengaduan tersebut. Dokumen dan foto yang disebut sebagai lampiran masih dalam proses verifikasi pihak terkait.

Reporter : Subandi

Manager SPBU Klarifikasi Dugaan Penyalahgunaan BBM Subsidi

2 min read

Manager SPBU Klarifikasi Dugaan Penyalahgunaan BBM Subsidi

Direktur utama Mei 8, 2026

Manager SPBU Klarifikasi Dugaan Penyalahgunaan BBM Subsidi: Semua Berdasarkan Surat Resmi Desa*

*Melawi – http://Burusergapinfo.my.id

Menanggapi video yang beredar di media sosial TikTok terkait dugaan pengisian BBM bersubsidi, pihak manajemen SPBU memberikan klarifikasi bahwa pengisian BBM yang terlihat dalam video tersebut dilakukan berdasarkan dokumen resmi berupa Surat Rekomendasi Pembelian BBM Jenis Tertentu yang diterbitkan Pemerintah Desa Nusa Kenyikap, Kecamatan Belimbing, Kabupaten Melawi.

Dayang Surahmi Manager SPBU menjelaskan, surat rekomendasi tersebut diterbitkan pada tahun 2022 atas nama Monika Dayau untuk kebutuhan operasional pelayanan umum berupa kios BBM di wilayah Desa Nusa Kenyikap. Dalam surat itu tercantum alokasi BBM yang diperbolehkan, yakni Pertalite sebanyak 150 liter per hari dan Solar sebanyak 400 liter per hari, dengan lokasi pengambilan di SPBU PT Melawi Jaya Abadi 3.

“Kami tegaskan bahwa pengisian BBM yang terlihat dalam video tersebut dilakukan berdasarkan surat rekomendasi resmi yang diterbitkan Pemerintah Desa Nusa Kenyikap. Jadi bukan pengisian ilegal ataupun tanpa dokumen,” ujar Dayang. Kamis (7/5/26).

Ia menambahkan, seluruh proses penyaluran BBM dilakukan sesuai prosedur dan ketentuan administrasi yang berlaku. Setiap pembelian BBM bersubsidi menggunakan surat rekomendasi selalu melalui pemeriksaan dokumen dan pencatatan terlebih dahulu.

“Dalam surat rekomendasi tersebut sudah dijelaskan secara rinci alokasi BBM yang diperbolehkan, identitas penerima, jenis usaha, hingga lokasi pengambilan BBM di SPBU kami,” jelasnya.

Dayang juga menegaskan bahwa pelayanan pengisian BBM saat ini tetap mengutamakan kendaraan dengan tangki standar, terutama menyesuaikan kondisi stok BBM yang tersedia di SPBU. Namun, untuk masyarakat atau pelaku usaha di daerah terpencil yang memiliki surat rekomendasi resmi, pihak SPBU tetap memberikan pelayanan sesuai ketentuan.

“Sesuai kondisi stok BBM di SPBU, kami lebih memprioritaskan pelayanan kendaraan dengan tangki standar. Namun apabila ada masyarakat dari daerah terpencil yang menunjukkan surat rekomendasi resmi, tetap kami layani karena mempertimbangkan jarak tempuh yang jauh,” katanya.

Masih menurut Dayang, khusus pengisian Pertalite dalam kasus tersebut juga dilakukan pembatasan sesuai kebutuhan operasional.

“Untuk pengisian Pertalite tersebut kami batasi sebanyak 60 liter dan prosesnya tetap melalui scan barcode sesuai ketentuan yang berlaku,” tambahnya.

Pihak SPBU memastikan tidak ada penyaluran BBM ilegal maupun tanpa dasar administrasi. Seluruh pelayanan dilakukan secara terbuka dan siap diawasi oleh instansi terkait maupun aparat penegak hukum.

“Kami berharap masyarakat tidak langsung menyimpulkan isi video tanpa melihat fakta dan dokumen pendukung secara lengkap. Kami juga siap apabila ada pemeriksaan atau pengawasan dari instansi terkait,” ujarnya.

Dayang juga menegaskan komitmennya untuk terus menjalankan distribusi BBM secara tertib, transparan, dan sesuai aturan yang berlaku.

“Komitmen kami adalah menjalankan distribusi BBM secara tertib, transparan, dan sesuai aturan yang berlaku,” tutup Dayang. (Tim Red).

Publikser

BURUSERGAPINFO

KAL-BAR.

Satresnarkoba Polres Batu Bara Gerebek Dua Lokasi Diduga Sarang Narkoba

2 min read

Berita Kasus

Satresnarkoba Polres Batu Bara Gerebek Dua Lokasi Diduga Sarang Narkoba

Direktur utama Mei 7, 2026

Satresnarkoba Polres Batu Bara Gerebek Dua Lokasi Diduga Sarang Narkoba, Empat Orang Diamankan

Sumatra Utara Batu Bara ( Media Burusergap Info My Id )

Dalam rangka mendukung program Gerebek Sarang Narkoba (GSN) serta upaya Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN), Satresnarkoba Polres Batu Bara melaksanakan penindakan di dua lokasi berbeda pada Rabu (06/05/2026) sekira pukul 18.15 WIB.

Kegiatan tersebut dipimpin langsung oleh Kasat Resnarkoba Polres Batu Bara AKP Arifin Purba S.H. bersama personel Satresnarkoba dan didampingi perangkat desa setempat.

Adapun lokasi yang menjadi sasaran kegiatan yakni Simpang Galon Dusun Berdikari Desa Lalang Kecamatan Medang Deras dan Dusun V Desa Bulan-Bulan Kecamatan Lima Puluh Pesisir, Kabupaten Batu Bara.

Pada penindakan di lokasi pertama, petugas berhasil mengamankan dua pria dewasa berinisial FS (36) dan BS (40). Dari lokasi tersebut, petugas menemukan barang bukti berupa satu bungkus plastik transparan berisi diduga narkotika jenis sabu, alat hisap sabu (bong), mancis, serta plastik klip kosong. Berdasarkan hasil interogasi awal, kedua pria tersebut mengaku barang tersebut milik seorang pria berinisial R yang melarikan diri saat penggerebekan berlangsung.

Selanjutnya, di lokasi kedua, petugas kembali mengamankan dua pria berinisial R (43) dan AH (41). Dari lokasi ini, petugas menemukan sejumlah barang bukti yang diduga berkaitan dengan penyalahgunaan narkotika, antara lain sabu, pipa kaca, bong, timbangan elektrik, plastik klip kosong, pipet berbentuk skop, handphone android, dan sejumlah barang lainnya. Berdasarkan keterangan sementara, barang-barang tersebut disebut milik seorang pria berinisial I yang juga berhasil melarikan diri saat penggerebekan.

Keempat orang yang diamankan kemudian dibawa ke Mako Satresnarkoba Polres Batu Bara untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Hasil tes urine menunjukkan seluruhnya positif mengandung metamfetamina.

Selain melakukan penindakan, personel Satresnarkoba juga memberikan imbauan kepada masyarakat agar aktif melaporkan apabila mengetahui adanya aktivitas peredaran narkoba di lingkungan masing-masing.

Kapolres Batu Bara AKBP Doly Nelson H.H. Nainggolan S.H.,M.H menegaskan bahwa kegiatan Gerebek Sarang Narkoba akan terus dilakukan secara berkelanjutan sebagai bentuk komitmen Polri dalam memberantas peredaran gelap narkotika di wilayah hukum Polres Batu Bara.

Dengan dilaksanakannya kegiatan ini, diharapkan dapat menekan angka penyalahgunaan dan peredaran narkotika serta menciptakan lingkungan masyarakat yang aman dan bersih dari narkoba.

(Informasi Yang Di Himpun Oleh Tim Penasehat Hukum Media Burusergap Info My Id) Bapak Ismail Sitompul ,SH, MH, Bersama Ibuk Imelda RahmaYeni SH Dan Ibuk Asli Yanti ,SE)

Penerbit berita kantor redaksi bsi

Sengketa 707 Ha Belum Usai, Kelompok Tani Makmur-Mandiri Tagih Hak Lahan yang “Terkatung” 20 Tahun

3 min read

Sengketa 707 Ha Belum Usai, Kelompok Tani Makmur-Mandiri Tagih Hak Lahan yang “Terkatung” 20 Tahun

Direktur utama Mei 6, 2026

Kamis, 7 Mei 2026

TANJUNG JABUNG TIMUR, JAMBI | http_//BurusergapINFO my.id

Konflik agraria seluas 707 hektare di Tanjung Jabung Timur kembali mencuat setelah dua dekade tanpa kepastian hukum. Kelompok Tani Makmur dan Kelompok Tani Mandiri menuntut pengembalian hak lahan usaha mereka yang diduga dicaplok PT Bukit Barisan Indah Permata (BBIP) sejak 2002.

Wakil Ketua Umum Aliansi Prabowo-Gibran, H. Burhanudin Daulay, S.Pd., yang kini mendapat kuasa dari kedua kelompok tani, menegaskan bahwa perjuangan petani belum selesai meski telah ada putusan pengadilan dan rekomendasi Ombudsman RI.

“Nasib Koperasi Tani Makmur dan Tani Mandiri terkatung-katung sampai 2026. Padahal putusan pengadilan sudah inkrah dan Ombudsman sudah perintahkan eksekusi,” ujar Burhanudin, Selasa, 6 Mei 2026.

Kronologi Sengketa: Dari Karet ke SK Palsu

1. Pra-2002: Kelompok Tani Makmur dan Kelompok Tani Mandiri telah lebih dulu menggarap lahan seluas 707 Ha dengan menanam karet, jagung, dan palawija. Lahan tersebut menjadi sumber penghidupan utama puluhan kepala keluarga.

2. Tahun 2002.: PT Bukit Barisan Indah Permata (BBIP) masuk sebagai pengelola Hak Pengelolaan Lahan (HPL) berdasarkan izin Gubernur Jambi. Perusahaan kemudian mengklaim lahan 707 Ha milik kedua kelompok tani tersebut. Untuk memperkuat penguasaan, PT BBIP menjalin kerja sama dengan KUD Harapan Baru.

3. Tahun 2005 : Kegaduhan memuncak saat Bupati Tanjung Jabung Timur saat itu, Dr. Sudirman, SH., MH., menerbitkan SK Bupati No. 380/2005 tentang lampiran kepemilikan yang dikuasai Pemkab Tanjabtim. SK tersebut menjadi dasar kerja sama Pemkab dengan PT BBIP dan legitimasi penguasaan lahan oleh perusahaan.

4. Gugatan ke Pengadilan : Ketua Kelompok Tani Makmur dan Tani Mandiri, Drs. H. Karna Acu, menggugat SK 380/2005 ke Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur. Pada 28 November 2006, PN Kuala Tungkal mengeluarkan dua putusan:

– Putusan Perdata No. 205/Pdt.B/2006/PN.KTL

– Putusan Pidana No. 206/PID.B/2006

Kedua putusan menyatakan bahwa SK Bupati No. 380/2005 Lampiran adalah palsu.

5. Rekomendasi Ombudsman RI : Sengketa tidak berhenti di pengadilan. Ombudsman RI turun tangan pada 2008, 2010, dan 2012. Puncaknya, melalui Surat No. 1022/ORI/SRT/XI/2012 tanggal 7 November 2012, Ombudsman mengeluarkan rekomendasi. Merujuk UU No. 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman RI, rekomendasi tersebut wajib dilaksanakan oleh terlapor.

Meski putusan pengadilan sudah berkekuatan hukum tetap dan Ombudsman sudah merekomendasikan pengembalian hak, eksekusi di lapangan tak kunjung dilakukan. Lahan 707 Ha hingga Mei 2026 masih belum kembali ke tangan Kelompok Tani Makmur dan Tani Mandiri.

“Petani sudah menang di pengadilan. Ombudsman juga sudah perintahkan. Tapi kenapa sampai 2026 hak kami belum kembali? Ini soal keadilan,” kata H. Karna Acu di lokasi terpisah.

Foto : Dr Sudirman SH MH, Sekretaris Daerah Provinsi Jambi

Sorotan juga mengarah ke Dr. Sudirman, SH., MH., yang menandatangani SK 380/2005 saat menjabat Bupati Tanjung Jabung Timur. Saat ini, tahun 2026, Dr. Sudirman menjabat sebagai Sekretaris Daerah Provinsi Jambi.

Foto : H Burhanudin Daulay S Pd, Wakil Ketua Umum Aliansi Prabowo - Gibran — Foto : H Burhanudin Daulay S Pd, Wakil Ketua Umum Aliansi Prabowo – Gibran

H. Burhanudin Daulay selaku penerima kuasa mendesak Pemprov Jambi dan Pemkab Tanjung Jabung Timur segera mengeksekusi putusan pengadilan dan rekomendasi Ombudsman RI. Menurutnya, pembiaran konflik agraria ini mencederai program reforma agraria dan janji perlindungan petani kecil.

“UU Ombudsman jelas, rekomendasi wajib dilaksanakan. Jangan sampai hukum tumpul ke atas, tajam ke bawah. 707 Ha itu hak rakyat,” tegas Burhanudin.

Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari PT BBIP, Pemkab Tanjung Jabung Timur, maupun Sekda Provinsi Jambi Dr. Sudirman terkait perkembangan eksekusi putusan.

Kelompok Tani Makmur dan Tani Mandiri menyatakan akan terus mengawal kasus ini, termasuk membawa persoalan ke tingkat nasional jika tidak ada itikad baik dari pihak terkait.

Reporter : Subandi

Sumber : Drs H Karma Acu & H Burhanudin Daulay S Pd

Polsek Sosa Damaikan Kasus Curi Sawit

2 min read

Polsek Sosa Damaikan Kasus Curi Sawit

Direktur utama Mei 5, 2026

Selasa, 5 Mei 2026
Polsek Sosa,PADANG LAWAS | http_//Burusergainfo my id

Upaya restorative justice kembali dikedepankan Polsek Sosa Polres Padang Lawas. Senin malam, 04 Mei 2026, Bhabinkamtibmas Polsek Sosa BRIPTU WILLY HIDAYAT mewakili Kapolsek Sosa AKP EKO ADY RANTO, S.H., M.H., atas perintah Kapolres Padang Lawas AKBP Dodik Yulianto, S.I.K., memfasilitasi,problem solving terkait dugaan pencurian buah kelapa sawit di Desa Hapung, Kecamatan Ulu Sosa.

Mediasi berlangsung pukul 21.00 WIB hingga selesai, bertempat di rumah Kepala Desa Hapung. Kegiatan ini mempertemukan dua warga desa, yakni M N. Lbs 44 tahun, selaku korban, dengan H H, 33 tahun, petani, sebagai pihak kedua yang diduga sebagai pelaku.

Kasus ini bermula pada Selasa, 28 April 2026 sekitar pukul 16.00 WIB. M N Lbs melaporkan kehilangan buah kelapa sawit dari kebun miliknya di lokasi Singa Bustak, Desa Hapung. Buah yang hilang sebanyak 2 tandan dengan perkiraan berat 50 kilogram. Atas kejadian itu, korban mengalami kerugian materiil dan melaporkan kepada pihak berwajib.

Menindaklanjuti laporan, Polsek Sosa melalui Bhabinkamtibmas mengundang kedua belah pihak beserta perangkat desa untuk duduk bersama mencari solusi. Langkah mediasi ini diambil sesuai arahan Kapolres Padang Lawas AKBP Dodik Yulianto, S.I.K., yang menekankan penyelesaian perkara ringan melalui pendekatan kekeluargaan dan kearifan lokal.

Dalam pertemuan yang berlangsung kondusif tersebut, kedua belah pihak sepakat mengakhiri permasalahan secara damai tanpa ada unsur paksaan. M N Lbs sebagai pihak pertama secara terbuka memaafkan perbuatan H H

Sebagai bentuk pertanggungjawaban, H H mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi tindakan serupa. Komitmen itu dituangkan dalam surat kesepakatan yang ditandatangani kedua belah pihak dan disaksikan perangkat desa serta Bhabinkamtibmas.

Kapolsek Sosa AKP EKO ADY RANTO, S.H., M.H., melalui BRIPTU WILLY HIDAYAT menyampaikan bahwa,problem solving merupakan wujud kehadiran Polri di tengah masyarakat untuk menyelesaikan konflik sosial. Pendekatan ini diharapkan dapat menjaga keharmonisan warga Desa Hapung dan mencegah timbulnya dendam berkepanjangan.

“Alhamdulillah kedua belah pihak sepakat berdamai. Ini bukti bahwa musyawarah masih menjadi cara terbaik menyelesaikan persoalan di tingkat desa,” ujar BRIPTU WILLY HIDAYAT usai kegiatan.

Dengan berakhirnya mediasi, kasus dugaan pencurian buah kelapa sawit di Desa Hapung resmi ditutup secara kekeluargaan. Polsek Sosa mengimbau masyarakat agar mengutamakan komunikasi dan melapor ke Bhabinkamtibmas jika ada potensi konflik, sehingga dapat segera dimediasi sebelum meluas.

Reporter : Subandi

Penanganan Kasus Pembakaran Kantor Desa Ujung Batu IV Mandek

1 min read

Penanganan Kasus Pembakaran Kantor Desa Ujung Batu IV Mandek

Direktur utama Mei 5, 2026

Foto : Kantor Desa Ujung Batu4 Aliaga Diduga dibakar Orang Tak Kenal

Selasa, 5 April 2026
Polres Padang Lawas | http_//Burusergapinfo my.id

Polres Padang Lawas, dinilai lambat menangani kasus pembakaran Kantor Desa Ujung Batu IV Aliaga, Kecamatan Hutaraja Tinggi, Kabupaten Padang Lawas, Sumatera Utara. Hingga 5 bulan pasca kejadian, belum ada kejelasan terkait tindak lanjut penyelidikan.

Kronologi
Peristiwa pembakaran terjadi pada Minggu malam, 7 Desember 2025. Kantor desa diduga sengaja dibakar oleh orang tak dikenal. Api melalap sebagian bangunan sebelum berhasil dipadamkan warga. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam insiden tersebut.

Hingga Selasa 5 Mei 2026, kasus ini belum menunjukkan perkembangan berarti. Masyarakat mempertanyakan keseriusan aparat dalam mengungkap pelaku dan motif di balik pembakaran fasilitas publik tersebut.

Saat dikonfirmasi awak media melalui pesan WhatsApp, Humas Polres Padang Lawas menyatakan sudah meneruskan pertanyaan ke Kasat Reskrim. “Sy teruskan ke Kasat bg. Tadi konfirmasi belum ada petunjuk,” ujar Humas Polres Padang Lawas.

Belum adanya petunjuk selama hampir 5 bulan menimbulkan kekhawatiran di tengah warga. Kantor desa merupakan simbol pelayanan publik. Jika kasus pembakaran dibiarkan tanpa kejelasan, dikhawatirkan memicu keresahan dan preseden buruk bagi keamanan aset negara di tingkat desa.

Masyarakat Desa Ujung Batu IV Aliaga berharap Polres Padang Lawas segera memberikan kepastian hukum. Mereka meminta tim penyidik lebih proaktif melakukan olah TKP lanjutan, memeriksa saksi, serta membuka akses informasi perkembangan kasus kepada publik.

Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari Kasat Reskrim Polres Padang Lawas terkait kendala penyelidikan maupun rencana tindak lanjut kasus tersebut.

Reporter : Subandi

Mahasiswa Desak Berat Bandar Narkoba

2 min read

Mahasiswa Desak Berat Bandar Narkoba

Direktur utama Mei 5, 2026

Selasa, 5 Mei 2026

Polres Padang Lawas | http_//Burusergapinfo my.id

Polres Padang Lawas, menggelar pengamanan unjuk rasa yang dilakukan oleh Pengurus Cabang Mahasiswa Islam Indonesia pada Selasa,05 Mei 2026, di depan kantor Kantor Pengadilan Negeri Sibuhuan.

Pengamanan ini dipimpin oleh Kabag OPS AKP Aman Putra Bangunsyah SH, dengan tujuan untuk menjaga kelancaran jalannya aksi dan memastikan keamanan baik bagi para demonstran maupun masyarakat sekitar.

Aksi unjuk rasa yang digelar oleh Mahasiswa Islam Indonesia menyuarakan beberapa tuntutan kepada Ketua Pengadilan Negeri Sibuhuan Dalam pelaksanaannya, para mahasiswa melakukan orasi secara damai dan tertib di depan kantor Pengadilan Negeri Sibuhuan, dengan harapan Pengadilan Negeri Sibuhuan mendengarkan aspirasi yang mereka sampaikan.

Adapun Tuntutan dari Mahasiswa Islam Indonesia Meminta Ketua Pengadilan Tinggi negeri di Medan utk menjatuhkan vonis yang seberat-beratnya atas Banding kejaksaan negeri Padang Lawas untuk kasus terdakwa, Alwin Heri Syahputra Hasibuan yang divonis Hakim PN Sibuhuan 5 tahun atas kasus Narkotika

Mendesak komisi /yudisial republik Indonesia untuk segera melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap majelis hakim yang memutus perkara bandar narkoba, Alwin Heri Syahputra Hasibuan yang divonis 5 tahun dan Mendesak Mahkamah agung mencopot SK Hakim dan Ketua PN Sibuhuan Sibuhuan.

Desak Mahkamah Agung RI, beri sanksi untuk tidak lagi bisa bersidang dalam kasus apapun kepada seluruh Majelis Hakim yang menyidangkan Terdakwa Alwin Heri Syahputra Hasibuan, karena disinyalir melanggar kode etik Hakim.

Mengajak seluruh elemen masyarakat untuk mengawal kasus ini hingga keadilan benar” di tegakkan dan mendukung Polres Padang Lawas berantas narkoba dan sikat habis, Bandar, pengedar narkoba di Padang Lawas.

Kapolres Padang Lawas AKBP Dodik Yulianto S.IK melalui Kabag OPS AKP Aman Putra Bangunsyah SH menjelaskan bahwa pengamanan yang dilakukan bertujuan untuk menjaga situasi tetap kondusif dan mencegah adanya potensi gangguan keamanan menurunkan Personil sebanyak 42 (empat puluh dua) personil untuk melakukan pengamanan unjuk rasa tersebut.

“Kami mengutamakan pengamanan secara humanis dan dialogis, serta memastikan bahwa hak berdemonstrasi dihormati, namun juga menjaga agar tidak terjadi hal-hal yang dapat merugikan semua pihak,” ujar AKP Aman Putra Bangunsyah

Dalam Kesempatan Tersebut saat di konfirmasi ketua Pengadilan Negeri Sibuhuan terkait tuntutan Mahasiswa Islam Indonesia melalui Humas Pengadilan Negeri Riski Pratama menjelaskan.

“Bahwa Putusan atas nama Terdakwa alwin telah diputus berdasartian Fakta Persidangan yang diperoleh berdasarkan alat bukti yang dihadirkan dalam Persidangan. Saat ini Putusan tersebut Sedang dalam Proses upaya hukum banding di Pengadilan Tinggi Medan.”Ujar Humas Pengadilan Negeri Sibuhuan Riski Pratama.

Ps Kasubsi Penmas Bripka Ginda K Pohan mengatakan Polres Padang Lawas berkomitmen untuk selalu mengedepankan prinsip keamanan, ketertiban, dan keselamatan, baik bagi peserta unjuk rasa maupun masyarakat umum yang berada di sekitar lokasi aksi. Selain itu, pihak kepolisian juga memberikan himbauan kepada mahasiswa untuk tetap menjalankan aksi dengan damai dan tidak melakukan tindakan yang melanggar hukum.

Aksi unjuk rasa ini berakhir dengan tertib, tanpa adanya insiden atau gangguan keamanan. Polres Padang Lawas akan terus memantau situasi dan memastikan bahwa setiap kegiatan masyarakat, termasuk unjuk rasa, dapat berlangsung dengan aman dan damai.

Reporter : Subandi

Sumber : Humas Polres Palas

Berita Kasus

Polsek Sosa Damaikan Kasus Perusakan Tanaman

Polsek Sosa Berhasil Mediasi Kasus Dugaan Pengancaman di Simpang PTPN IV, Kedua Pihak Sepakat Damai

15 Tahun Janji Tak Terealisasi, H Karma Acu Tagih Komitmen Sekda Jambi Dr Sudirman SH MH Soal Bagi Hasil Lahan 70-30

Lahan Hibah dirusak alat berat tanpa Pemberitahuan

Kasus Lahan Sukarman Mandek 7 Tahun

Damai di Polsek Sosa

BPN Muaro Jambi Diduga Libatkan Preman

Manager SPBU Klarifikasi Dugaan Penyalahgunaan BBM Subsidi

Satresnarkoba Polres Batu Bara Gerebek Dua Lokasi Diduga Sarang Narkoba

Sengketa 707 Ha Belum Usai, Kelompok Tani Makmur-Mandiri Tagih Hak Lahan yang “Terkatung” 20 Tahun

Polsek Sosa Damaikan Kasus Curi Sawit

Penanganan Kasus Pembakaran Kantor Desa Ujung Batu IV Mandek

Mahasiswa Desak Berat Bandar Narkoba

Breaking News Nasional

Polsek Toili Cepat ke TKP Tabrakan Sepeda Motor, Dua Orang Tewas – 1 Kritis

Dari Istana Bambu Dewan Pengurus Partai Nasionalis Nusantara Sul – Sel Mematangkan Menuju Deklarasi Nasional di Surabaya.

MIN 2 Ciamis Boyong Piala Porseni : Raih juara umum Di kabupaten Ciamis Dan jura Umum Tingkat Propinsi

Pelantikan dan pengukuhan pengurus DPD Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia (APPSI) Kabupaten Bungo

Buru Sergap Info

GROUP WIDGET

+

Breaking News Nasional

+

+

+