Hari: 31 Agustus 2026

• SULTENG (POSO)– Kejaksaan Negeri (Kejari) Poso mulai membongkar teka-teki pengelolaan keuangan daerah yang diduga sarat penyimpangan. Tidak tanggung-tanggung, dua sektor anggaran yang menyentuh hak dasar masyarakat yakni Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Dinas Kesehatan dan Bantuan Dana Duka pada Dinas Sosial Kabupaten Poso kini resmi masuk dalam radar bidikan korps adhyaksa.

  
  Ketegasan kejaksaan ini terkonfirmasi langsung pada Senin, 31 Agustus 2026. Saat dihubungi awak media melalui pesan tertulis WhatsApp, Pelaksana Tugas (Plt) Kasi Intel Kejari Poso, Reza Torio Kamba, S.H., menjelaskan perkembangan penyelidikan dan memastikan bahwa hukum tidak akan berkompromi dengan birokrasi yang bermain-main dengan hak rakyat.
  
  Dana Kapitasi Dinkes Poso: Sempat Tertunda Transisi Jabatan, Kini Mulai Ditelaah
  
  Laporan resmi yang dilayangkan oleh Forum Pembela Masyarakat Cinta Damai (FPMCD) Kabupaten Poso terkait dugaan penyelewengan Dana Kapitasi JKN di Dinas Kesehatan dipastikan terus menggelinding.
  Reza Torio Kamba tidak menampik bahwa proses hukum sempat berjalan lambat akibat adanya dinamika internal kejaksaan.
  
  Namun, ia menegaskan bahwa estafet penanganan kasus kini telah berjalan kembali di bawah komando Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Poso.
  
  “Untuk laporan dana kapitasi Dinas Kesehatan Poso saat ini sementara berproses dalam telaah, berhubung Kasi Intel sebelumnya pindah tugas dan Pak Kajari baru menunjuk saya sebagai PLT Kasi Intel,” ujar Reza secara terbuka kepada media.
  
  Sinyal ini menjadi peringatan keras bagi internal Dinas Kesehatan Poso bahwa pergantian pejabat di tubuh Kejari tidak akan menghapus atau memeti-eskan laporan dugaan korupsi yang sudah masuk.
  
  Usut Transparansi Dana Duka, Kejari Poso Jadwalkan Pemeriksaan Kaban BKAD
  
  Jika kasus Dana Kapitasi baru memasuki babak telaah materi, maka dugaan penyimpangan Bantuan Dana Duka pada Dinas Sosial Poso justru bergerak jauh lebih agresif. Penyidik Kejari Poso tampaknya tidak mau terkecoh oleh laporan di atas kertas dan memilih melakukan strategi
  
  Verifikasi silang terhadap alur data lintas sektor.Kejari Poso bergerak senyap dengan menyisir data hulu dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) untuk mengantongi daftar riil warga yang meninggal dunia.
  Langkah ini disinkronkan dengan Dinas Sosial selaku verifikator tunggal yang menentukan layak atau tidaknya ahli waris menerima santunan.
  
  “Kami sudah melakukan koordinasi dengan Dinas Catatan Sipil dan kita sudah dapat data beberapa orang yang berhak menerima uang duka. Kemudian kita juga sudah koordinasi dengan Dinas Sosial selaku verifikator yang memastikan bahwasanya layak atau tidak sang penerima mendapatkan bantuan santunan duka. Jadi datanya sudah kita dapat, termasuk ahli waris juga kita dapat,” urai Plt Kasi Intel dengan nada tegas.
  
  Kini, bidikan penyidik mengarah pada muara pencairan anggaran, yakni Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Poso. Karena sistem pengeluaran uang daerah menggunakan metode transfer langsung dari kas daerah ke rekening ahli waris, kejaksaan mencium adanya celah yang harus dibuktikan secara empiris.
  
  Untuk memastikan apakah uang tersebut benar-benar utuh mendarat di rekening rakyat miskin yang berhak, atau justru menguap di tengah jalan, Kejari Poso mengambil tindakan ofensif dengan menjadwalkan pemanggilan resmi terhadap Kepala Badan (Kaban) BKAD Poso pada Selasa, 1 September 2026.
  
  “Dananya tersebut ditransfer langsung oleh Badan Keuangan Daerah Poso. Untuk memastikan dana tersebut sudah disalurkan kepada ahli waris yang sudah ditetapkan oleh Dinas Sosial, makanya kami memanggil Kepala Badan BKAD Poso untuk dimintai keterangan,” tegas Reza, menutup keterangannya.
  
  Kepala BKAD Poso Belum Dapat Dikonfirmasi
  
  Upaya konfirmasi dan perimbangan berita telah dilakukan oleh awak media menjelang agenda pemanggilan oleh penyidik kejaksaan. Namun hingga berita ini ditayangkan, Kepala BKAD Poso belum dapat dikonfirmasi sebab nomor kontak awak media masih diblokir oleh Kaban BKAD
  
  Harapan Publik terhadap Penegakan Hukum di Poso
  
  Langkah awal yang di ambil Kejari Poso di akhir Agustus 2026 ini menaruh harapan besar di tengah masyarakat Kabupaten Poso yang mendambakan transparansi penuh atas pengelolaan dana publik.
  
  Agenda pemeriksaan terhadap Kepala BKAD esok hari dipandang sebagai basis penting kejaksaan untuk mencocokkan validitas data lapangan dengan administrasi keuangan daerah.
  
  Masyarakat kini terus mengawal jalannya proses hukum ini untuk memastikan seluruh bantuan sosial dan anggaran kedinasan benar-benar tersalurkan secara akuntabel, tepat sasaran, serta bersih dari praktik penyelewengan.
  
  Satu hal yang pasti kejari Poso sudah memegang ‘kartu as’ berupa data autentik dari Dukcapil dan Dinsos. Jika besok ditemukan ketidaksesuaian (disparitas) dengan bukti transfer dari BKAD, maka dapat dipastikan badai hukum akan segera mengguncang pusat pemerintahan Kabupaten Poso.(Red)
  
  (Antonius W Palunsu)

SULTENG (POSO), 31 AGUSTUS 2026 — Tabir dugaan praktik lancung tata kelola pertambangan batuan di Kabupaten Poso akhirnya terkuak ke hadapan publik. Sebuah investigasi kolaboratif di lapangan mengonfirmasi adanya ancaman katastrofe lingkungan dan infrastruktur di Kecamatan Pamona Barat. Urat nadi transportasi berupa Jembatan Desa Meko berada dalam bayang-bayang kritis akibat aktivitas pengerukan galian C secara ugal-ugalan oleh CV Tiga Putra.

Ironisnya, alur pasokan material dari zona bahaya ini terendus mengalir deras ke rantai produksi proyek pengaspalan jalan nasional/provinsi yang didanai oleh uang rakyat melalui APBD Provinsi Sulawesi Tengah. Proyek tersebut dikerjakan oleh PT Tunggal Mandiri Jaya (PT TMJ) raksasa kontraktor lokal yang saat ini tengah menjadi sorotan utama menyusul skandal ambruknya Dinding Penahan Tanah (DPT) Watuawu.

DLH Sulteng Bersuara: Operasional CV Tiga Putra Bodong Izin Lingkungan!

Klaim legalitas pertambangan yang selama ini dijadikan perisai operasional oleh CV Tiga Putra resmi runtuh. Berdasarkan konfirmasi eksklusif otoritas Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Provinsi Sulawesi Tengah kepada media ini pada Senin, 31 Agustus 2026, terungkap fakta mengejutkan bahwa CV Tiga Putra belum mengantongi Persetujuan Lingkungan, baik berupa dokumen AMDAL maupun UKL-UPL untuk lokasi tersebut.

Bahkan, otoritas DLH Provinsi menambahkan keterangan yang lebih fatal, jangankan memiliki izin, dokumen permohonan persetujuan lingkungan dari CV Tiga Putra pun sama sekali belum masuk atau terdaftar di meja Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Tengah.

Lebih jauh, DLH Provinsi Sulteng membongkar data bahwa untuk wilayah Desa Meko, satu-satunya entitas korporasi yang memiliki dokumen persetujuan pengelolaan lingkungan hidup yang sah, lengkap, dan terdaftar hanyalah CV Harapan Meko Sejahtera (HMS).

Temuan silang dokumen ini sekaligus mematahkan kekuatan Surat Izin Penambangan Batuan (SIPB) yang diduga dipegang oleh CV Tiga Putra. Berdasarkan UU Minerba Nomor 3 Tahun 2020 [3] dan Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021, SIPB bukanlah izin mutlak yang memberikan hak eksploitasi tanpa batas. Tanpa adanya persetujuan lingkungan dan kepatuhan terhadap kaidah perlindungan fasilitas publik, aktivitas pengerukan di dekat Jembatan Meko tersebut adalah tindakan ilegal dan melawan hukum.

Kelengahan Pengawas dan Jerat Pidana Penadahan PT TMJ

Di tingkat tapak,publik dan aktivis pencinta lingkungan hidup menyuarakan mosi tidak percaya terhadap sistem pengawasan vertikal. Inspektur Tambang wilayah kabupaten Poso dituding mandul dan melakukan pembiaran secara struktural, membuat ekskavator perusahaan bebas mengeruk isi sungai tepat di zona merah jembatan tanpa adanya sanksi evaluasi koordinat.

“Kami melihat ada pembiaran yang kasat mata. DLH sudah menyatakan perusahaan ini tidak punya izin lingkungan, bahkan mengajukan permohonan saja belum pernah. Tetapi mereka tetap bebas merusak bentang alam di bawah hidung pengawas lapangan,” kecam salah seorang tokoh adat Pamona Barat yang meminta identitasnya dirahasiakan.

Keterlibatan PT TMJ sebagai penyerap material dari Desa Meko kian memperberat sanksi hukum yang mengintai. Di tengah beban investigasi dugaan kegagalan konstruksi proyek DPT Watuawu, PT TMJ kini terancam dijerat Pasal 161 UU Nomor 3 Tahun 2020 tentang Minerba terkait penadahan atau pemanfaatan hasil tambang ilegal, dengan ancaman pidana penjara hingga 5 tahun dan denda maksimal Rp100 miliar.

Pihak PT TMJ Memilih Bungkam

Hingga berita ini ditayangkan pada Senin (31/8) siang, pihak manajemen PT Tunggal Mandiri Jaya (PT TMJ) belum bisa dihubungi untuk dimintai klarifikasi. Upaya konfirmasi resmi yang dilayangkan jurnalis melalui saluran komunikasi telepon maupun pesan tertulis terkait pasokan material dari Desa Meko ini tidak mendapatkan respons atau jawaban dari pihak korporasi.

Skandal Meko-Watuawu ini kini bergulir menjadi bola panas yang mengarah langsung ke meja kerja Gubernur Sulawesi Tengah, Anwar Hafid. Publik menilai kasus ini merupakan tantangan besar terhadap konsistensi kebijakan sang Gubernur yang baru saja mengampanyekan penyelamatan ekosistem air Danau Poso di forum internasional.

Masyarakat Poso dan aliansi sipil kini menolak segala bentuk retorika politik atau cerita pembentukan tim satgas yang lamban. Publik menanti ketegasan nyata dari Gubernur Anwar Hafid untuk segera memerintahkan Dinas ESDM Provinsi Sulawesi Tengah mencabut SIPB PT Tiga Putra, memerintahkan Satpol PP menyegel alat berat di lokasi, serta menginstruksikan Dinas Pekerjaan Umum (PU) untuk melakukan pemutusan kontrak sepihak dan blacklist (daftar hitam) massal terhadap PT TMJ.

Negara tidak boleh kalah oleh keserakahan korporasi tambang tanpa izin lingkungan dan kontraktor pencari keuntungan tidak wajar sebelum Jembatan Meko patah dan menelan korban jiwa rakyat. (RED)

(Antonius W Palunsu)