September 9, 2026
Beranda » Arsip untuk September 2026 » Halaman 3

Bulan: September 2026

Ujian Akuntabilitas di Banggai Laut: Publik Soroti Alokasi APBD-P 2026 dan Fungsi Pengawasan Anggaran
3 min read

Ujian Akuntabilitas di Banggai Laut: Publik Soroti Alokasi APBD-P 2026 dan Fungsi Pengawasan Anggaran

Anton Nius September 4, 2026
BANGGAI LAUT, Buserinfo.my.id,Jumat 4 September 2026 — Tata kelola keuangan Pemerintah Kabupaten Banggai Laut kini tengah mendapat sorotan kritis dari berbagai kalangan. Isu mengenai dugaan penyalahgunaan pinjaman daerah yang ditengarai dimanfaatkan untuk kepentingan non-prosedural, lalu dialokasikan penyelesaiannya melalui APBD Perubahan (APBD-P) tahun anggaran 2026, dinilai memerlukan pengawasan ketat dan pembuktian transparan agar tidak menjadi polemik yang berlarut-larut.

Sebagaimana dikutip dari media Berantas Tipikor, praktik pergeseran anggaran yang dipaksakan demi menutupi celah finansial bermasalah tersebut dinilai para pengamat sebagai bentuk budgetary malpractice (malapraktik anggaran). Jika indikasi ini benar terjadi, hal tersebut dapat menciptakan ilusi keseimbangan fiskal yang semu di atas kertas, sementara potensi kerugian keuangan daerah yang nyata justru mengintai di balik rapinya angka-angka dokumen Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Perubahan.

Formabes Sulteng Angkat Bicara: Jangan Jadikan APBD-P Tameng Pelanggaran

Merespons polemik yang kian menggelinding ini, Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Forum Masyarakat Banggai Bersatu (DPW Formabes) Sulteng turut angkat bicara memberikan tanggapan keras. Pihaknya menegaskan bahwa instrumen APBD Perubahan memiliki khittah konstitusional untuk kepentingan mendesak rakyat, bukan sarana legitimasi atas kebijakan yang menyimpang.

“Kami mengingatkan dengan tegas kepada pihak eksekutif maupun legislatif di Banggai Laut, APBD Perubahan itu instrumen fiskal untuk merespons dinamika daerah dan kepentingan masyarakat, bukan ruang kompromi politik untuk memutihkan atau menutupi rekam jejak pinjaman yang tidak prosedural.Jika ruang penganggaran ini diakali, maka ini adalah bentuk pengkhianatan nyata terhadap hak-hak konstitusional warga Banggai Laut,” ujar Ketua DPW Formabes Sulteng dalam keterangannya.

Formabes Sulteng juga mendesak agar seluruh elemen pengawas tidak menutup mata dan meminta komitmen moral dari para pemangku kebijakan lokal agar mengedepankan prinsip keterbukaan informasi publik.


Fungsi Kontrol DPRD Dipertanyakan


Melihat indikasi pos anggaran yang dinilai tidak rasional ke dalam dokumen APBD-P memicu pertanyaan publik terkait efektivitas fungsi pengawasan legislatif. Lembaga DPRD Banggai Laut yang memegang mandat konstitusional sebagai benteng pertahanan anggaran rakyat sepatutnya menguji setiap perubahan alokasi secara kritis dan mendalam.

Berdasarkan informasi yang dihimpun, publik kini mempertanyakan apakah dinamika dalam ruang sidang pembahasan antara Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan Badan Anggaran (Banggar) sudah berjalan optimal, ataukah ada keterbatasan evaluasi teknis yang membuat potensi ketidaksesuaian prosedur ini luput dari pengawasan. Ketika fungsi checks and balances tidak berjalan maksimal, risiko hukum dan beban keuangan daerah dipastikan akan menumpuk di kemudian hari.


Dampak Nyata pada Hak Masyarakat


Di balik kalkulasi anggaran tersebut, masyarakat Banggai Laut menjadi pihak yang paling menanggung risiko kehilangan opportunity cost. Setiap rupiah dana daerah yang diduga dialokasikan secara tidak sah atau disimpangkan dari peruntukan utamanya merupakan pengurangan atas hak-hak publik.Anggaran daerah yang seharusnya difokuskan untuk percepatan pembangunan infrastruktur jalan antar. desa, peningkatan fasilitas kesehatan dasar, serta pembenahan layanan pendidikan, terancam dikorbankan demi menutupi kewajiban transaksi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.


Desakan Audit Investigatif dan Konfirmasi Pihak Terkait


Guna menjamin kepastian hukum, Aparat Penegak Hukum (APH) bersama Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) didesak untuk melakukan audit investigatif secara menyeluruh dari hulu ke hilir—mulai dari menelusuri legalitas asal-usul pinjaman hingga mekanisme pengesahannya dalam APBD-P.

Hingga berita ini ditayangkan, redaksi terus berupaya melakukan konfirmasi resmi kepada pihak Pemerintah Kabupaten Banggai Laut melalui Sekretaris Daerah (Sekda) selaku Ketua TAPD, serta jajaran Pimpinan DPRD Banggai Laut terkait kejelasan dinamika penyusunan anggaran perubahan ini.Elemen masyarakat sipil, akademisi, dan media massa menegaskan akan terus mengawal transparansi isu ini secara konsisten berbasis data demi menyelamatkan keuangan daerah dan menegakkan prinsip Good Governance.(Tim Redaksi)

Penulis: AWP
Kapolsek Lamala dan Forkopimcam Gelar Kerja Bakti Perbaikan Jalan Poros di Desa Lomba
1 min read

Kapolsek Lamala dan Forkopimcam Gelar Kerja Bakti Perbaikan Jalan Poros di Desa Lomba

Roma Wartawan September 4, 2026

Banggai-Burusergapinfo.my.id, Jumat, 4 September 2026 – Dalam rangka meningkatkan keselamatan berlalu lintas dan menjaga kondusifitas wilayah, Kapolsek Lamala Iptu I Wayan Sukarman, S.H. bersama unsur Forkopimcam Kecamatan Lamala melaksanakan kegiatan kerja bakti perbaikan ruas jalan poros di Desa Lomba, Kecamatan Lamala, Kabupaten Banggai.

Kegiatan yang dimulai pada pukul 07.30 WITA ini fokus pada penimbunan dan perbaikan sekitar 1 kilometer ruas jalan Manassai yang mengalami kerusakan. Material pasir dan tanah digunakan untuk menambal bagian-bagian jalan yang berlubang dan tidak rata.

Adapun pihak yang terlibat dalam kegiatan gotong royong ini meliputi:

* Kepala Desa se-Kecamatan Lamala

* Anggota Badan Perwakilan Desa (BPD)

* Masyarakat setempat

Menurut Kapolsek Lamala, perbaikan ini dilakukan sebagai langkah antisipatif mengingat kondisi jalan yang rusak berpotensi menyebabkan kerawanan kecelakaan lalu lintas (laka lantas). Dengan adanya perbaikan ini, diharapkan arus lalu lintas menjadi lebih lancar dan aman bagi pengguna jalan.

Kegiatan tersebut mendapat respon positif dari masyarakat dan para pengguna jalan. Mereka menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada unsur Forkopimcam Lamala atas kepedulian dan aksi nyata dalam memperbaiki infrastruktur jalan demi kenyamanan dan keselamatan bersama. (ten)

Audit Kerugian Negara Sengaja Diulur? Publik Minta Kejari Poso Seret Auditor BPKP Sulteng Ke Pusaran Kasus DPT Watuawu!
3 min read

Audit Kerugian Negara Sengaja Diulur? Publik Minta Kejari Poso Seret Auditor BPKP Sulteng Ke Pusaran Kasus DPT Watuawu!

Anton Nius September 4, 2026
SULTENG (POSO),Jumat 4 September 2026 – Jeritan dan amarah publik Sulawesi Tengah tampaknya dinilai angin lalu oleh para pemangku kebijakan. Jalur vital logistik nasional Trans Sulawesi di Desa Watuawu, Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah kini resmi menjadi monumen kegagalan infrastruktur sekaligus lambang matinya kepekaan sosial dari aparatur negara. Bagaimana tidak? Dinding Penahan Tanah (DPT) Watuawu yang dibiayai uang rakyat belasan miliar rupiah sudah hancur lebur sejak tahun 2024, namun Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Sulteng dengan santainya baru mengusulkan penanganan permanen pada Tahun Anggaran 2027.

Jeda waktu tiga tahun ini bukan sekadar angka di atas kertas birokrasi, melainkan pertaruhan nyawa masyarakat. Saban hari, para pengguna jalan harus bertaruh nyawa melewati kubangan jalan amblas, menanjak di atas puing-puing material darurat, hingga menyaksikan truk-truk logistik terbalik akibat amblasnya jalan yang tak kunjung diperbaiki secara permanen.


Anggaran DPT Rp16 Miliar Jadi “Monumen Gagal Konstruksi” PT TMJ


Publik tidak lupa bahwa khusus untuk proyek pembangunan DPT Watuawu ini telah menelan anggaran yang fantastis, yakni sebesar Rp16 miliar. Ironisnya, struktur beton bertulang dengan fondasi bored pile yang digadang-gadang kokoh dengan dana belasan miliar yang dikerjakan oleh kontraktor PT TMJ tersebut justru langsung ambruk dalam waktu sekejap setelah selesai dibangun.

Alih-alih mengakui adanya potensi kegagalan konstruksi atau kongkalikong busuk di balik pengerjaan fisik, BPJN Sulteng selalu berlindung di balik tameng klasik, bencana alam dan cuaca ekstrem. Publik menilai dalih ini sangat menohok akal sehat; anggaran sebesar Rp16 miliar seharusnya mampu menghasilkan infrastruktur yang adaptif terhadap geografi setempat, bukan proyek instan garapan PT TMJ yang hancur disapu air hujan pertama.


BPKP Sulteng Lambat, Kejari Poso Didesak Panggil Paksa!


Mandeknya kepastian hukum dalam kasus ini juga memicu kritik pedas yang mengarah pada Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Sulteng. Sudah setahun lamanya kasus dugaan korupsi proyek Watuawu ini dinaikkan ke tahap penyidikan oleh Kejaksaan Negeri (Kejari) Poso, namun hingga kini belum ada satu pun tersangka yang dijebloskan ke penjara.

Alasannya klise: Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN) dari BPKP Sulteng belum kunjung rampung. Lambatnya kinerja auditor BPKP ini membuat publik mendesak agar tim penyidik Kejari Poso segera menggunakan kewenangan hukumnya berdasarkan Pasal 112 ayat (2) KUHAP untuk melakukan panggilan paksa terhadap auditor BPKP Sulteng.

“Kehati-hatian” yang berlarut-larut dari BPKP dan Kejari Poso kini dicurigai publik sebagai bentuk pembiaran yang sengaja mengulur waktu agar kasus ini meredup dan menguap begitu saja. Selama audit keuangan tidak keluar, para pejabat korup dan kroni kontraktor PT TMJ yang merampok hak jalan rakyat atas anggaran Rp16 miliar tersebut terkesan masih bisa tidur nyenyak.


Estafet Kepemimpinan Mandul: Dari Dadi Muradi ke Bambang S. Razak


Kemarahan publik yang sempat memuncak dengan desakan pencopotan Kepala Balai terdahulu, Dadi Muradi, sebenarnya telah direspons Kementerian PU dengan merotasi jabatan kepada Bambang S. Razak, S.T., M.T. Namun, pergantian kursi empuk nomor satu di BPJN Sulteng ini terbukti mandul dan belum membawa perubahan taktis di lapangan.

Gaya kepemimpinan yang lamban dan kompromistis terhadap birokrasi darurat dinilai masih melekat erat. Alasan klasik mengenai penyusunan ulang desain (Review Design) dan koordinasi lintas instansi dengan Balai Wilayah Sungai (BWS) terkesan menjadi skenario penundaan massal untuk melempar tanggung jawab dari satu meja ke meja lainnya, sementara rakyat di lapangan terus memungut korban kecelakaan.


Menanti Ketegasan Menteri PU

Di tingkat pusat, Menteri PU Dody Hanggodo tengah gencar melakukan aksi bersih-bersih dengan mencopot pejabat eselon dan kepala balai yang berkinerja buruk atau tersandung skandal hukum. Kasus DPT Watuawu merupakan ujian nyata bagi kementerian.Apakah mereka akan membiarkan jajarannya di Sulteng terus bekerja dengan ritme “siput” hingga tahun 2027, atau melakukan intervensi radikal demi menyelamatkan urat nadi perekonomian Sulawesi?

Satu hal yang pasti, rakyat Sulawesi Tengah sudah kenyang dengan janji penanganan fungsional. Yang dibutuhkan hari ini adalah hancurnya tembok birokrasi yang lamban, rampungnya audit kerugian negara, dan penyeretan para pelaku gagal konstruksi ke balik jeruji besi. Jalur Watuawu tidak butuh kertas usulan anggaran 2027—jalur Watuawu butuh keadilan dan perbaikan sekarang juga.(Red)

(AWP)
INNALILLAHI WA INNA ILAIHI RAJI’UN: DPD JOIN GOWA BERDUKA, RAHMAN JARRE MENINGGAL DUNIA DALAM KECELAKAAN LALU LINTAS
2 min read

INNALILLAHI WA INNA ILAIHI RAJI’UN: DPD JOIN GOWA BERDUKA, RAHMAN JARRE MENINGGAL DUNIA DALAM KECELAKAAN LALU LINTAS

Alpian Irma September 3, 2026

Respon Cepat oleh Kapolsek Bajeng besrta Personil piket Langsung Turun Ketempat Kejadian Perkara. Dan di bantu okeh dua personil dari Koramil1409-06 Bajeng.

Gowa-burusergapinfo.my.id.-“Kabar duka menyelimuti keluarga besar DPD JOIN Gowa, JAMC Sulawesi Selatan, Media Pejuangrayat.com, serta jajaran Grup Media Buser Sergap Info Sulawesi Selatan.

Sosok Rahman Jarre, yang dikenal aktif dalam organisasi dan berbagai kegiatan sosial, telah berpulang untuk selamanya setelah menjadi korban kecelakaan lalu lintas di wilayah Kecamatan Bajeng, Kabupaten Gowa, Kamis malam (3/9/2026), sekitar pukul 23.05 WITA.

oplus_1024

Kepergian almarhum meninggalkan duka mendalam bagi keluarga, sahabat, rekan organisasi, serta insan media yang selama ini mengenalnya sebagai pribadi yang ramah, aktif, dan tidak pernah lepas dari kegiatan organisasi maupun sosial kemasyarakatan.

Kronologi Kecelakaan

Berdasarkan informasi di lapangan, sebelum kejadian, Rahman Jarre mengendarai sepeda motor Yamaha Fino dengan nomor polisi DD 6076 RR dari arah selatan menuju Limbung.

Dalam perjalanan, sepeda motor yang dikendarainya diduga terserempet sebuah mobil truk bermuatan bata ringan.

Setelah kejadian tersebut, almarhum kemudian mengikuti kendaraan truk yang diduga menyerempetnya dalam arah yang sama. Saat tiba di lokasi kejadian, almarhum disebut memberikan isyarat kepada pengemudi agar menghentikan kendaraannya.

Namun, dalam kondisi kendaraan truk yang masih melaju, terjadi kecelakaan yang mengakibatkan Rahman Jarre meninggal dunia di lokasi kejadian. -” meninggalkan 2 orang Anak.dan seorang istri yang masih berbadan dua.

Polsek Bajeng dan TNI Turun ke TKP

Mendapat laporan kejadian tersebut, Kapolsek Bajeng AKP Abd. Wahab Maulana, S.H., bersama Waka Polsek Bajeng IPTU Hamzal, Bhabinkamtibmas Desa Panciro AIPTU Achmad Zubair, serta personel piket Polsek Bajeng langsung mendatangi tempat kejadian perkara.

Petugas juga mendapat dukungan dari personel Koramil 1409-06/Bajeng, yakni Serka Tajuddin dan Serda Hasan, untuk membantu penanganan di lokasi.

Tidak lama berselang, Unit Gakkum Lantas Polresta Gowa bersama personel Laka Lantas tiba di TKP untuk melakukan penanganan dan olah tempat kejadian perkara.

Petugas kemudian melakukan evakuasi terhadap kendaraan yang terlibat kecelakaan. Sementara korban dievakuasi menggunakan ambulans menuju RSUD Syekh Yusuf Gowa untuk mendapatkan penanganan medis dan pemeriksaan sesuai prosedur.

 

Jenazah almarhum kemudian dibawa ke rumah duka yang berada di Dusun Pramalengu, Desa Panakkukang, Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa.

Jenazah Rahman Jarre rencananya akan dimakamkan di pemakaman umum Desa Panakkukang, Jumat (4/9/2026).

Kepergian almarhum menjadi kehilangan besar bagi keluarga besar organisasi, sahabat, dan rekan-rekan media yang selama ini bersama-sama menjalankan berbagai kegiatan sosial dan kemasyarakatan.

Innalillahi wa inna ilaihi raji’un.

Semoga almarhum Rahman Jarre mendapatkan tempat terbaik di sisi Allah SWT, diampuni segala khilaf dan dosa-dosanya, diterima seluruh amal ibadahnya, dilapangkan alam kuburnya, serta diberikan cahaya dan rahmat Allah SWT.

Kepada keluarga yang ditinggalkan, semoga diberikan kekuatan, kesabaran, dan keikhlasan dalam menghadapi musibah ini.

Selamat jalan, Rahman Jarre.

Doa dan kenangan terbaik akan selalu menyertai.”(Red)”(M.Z.NA.)

Laporan : Redaksi

Pekan Labuhan Resah : Limbah Solar Diduga Mengalir ke Parit, Gudang “AS” Kembali Beroperasi, Pengawasan APH Dipertanyakan
6 min read

Pekan Labuhan Resah : Limbah Solar Diduga Mengalir ke Parit, Gudang “AS” Kembali Beroperasi, Pengawasan APH Dipertanyakan

Roma Wartawan September 3, 2026

MEDAN LABUHAN-Burusergapinfo.my.id, Aktivitas yang diduga berkaitan dengan penampungan dan perdagangan minyak solar subsidi kembali menjadi sorotan di kawasan Pekan Labuhan, Kecamatan Medan Labuhan. Sebuah gudang yang disebut-sebut milik pria berinisial AS alias Andre Sinaga diduga masih beroperasi meski aktivitas tersebut telah lama menjadi keresahan warga sekitar.

Pantauan tim awak media pada Kamis (3/9/2026) di lokasi yang disebut berada di Jalan Pasar Lama, Pekan Labuhan, Medan Labuhan, menemukan kondisi lingkungan sekitar gudang yang dilaporkan mengeluarkan bau menyengat. Di bagian belakang lokasi juga disebut terdapat indikasi kebocoran atau aliran limbah yang diduga mengandung solar menuju parit warga.

Kondisi tersebut menimbulkan kekhawatiran masyarakat, khususnya terkait potensi pencemaran lingkungan dan risiko kebakaran apabila benar terdapat aktivitas penyimpanan bahan bakar dalam jumlah besar tanpa standar keselamatan dan perizinan yang semestinya.

Warga : Aktivitas Disebut Sudah Berlangsung Bertahun-tahun

Seorang warga sekitar yang meminta identitasnya tidak dipublikasikan mengaku aktivitas gudang tersebut telah berlangsung selama bertahun-tahun.

“Sudah bertahun-tahun buka gudang minyak Siong milik Bang Andre Sinaga. Pintunya yang hitam itu. Sudah lama beroperasi, sejak sekitar 2021 atau 2023 sempat tutup sebentar, kemudian buka lagi,” ujar warga tersebut.

Warga itu juga mengaku resah karena adanya dugaan aliran limbah solar ke saluran air di sekitar permukiman.

“Yang paling kami kesalkan, limbah solar itu mengalir ke parit warga. Baunya sangat menyengat, sehingga kami khawatir risiko kebakaran di sini sangat tinggi,” katanya.

Namun, keterangan tersebut merupakan kesaksian warga dan masih memerlukan verifikasi serta pembuktian lebih lanjut dari instansi berwenang.

Pertanyaan Besar : Mengapa Aktivitas Diduga Tetap Berjalan?

Jika benar gudang tersebut melakukan kegiatan penampungan atau perdagangan BBM bersubsidi tanpa izin sebagaimana yang dikeluhkan warga, maka persoalan ini tidak lagi sebatas aktivitas sebuah gudang.

Pertanyaan yang patut dijawab adalah: siapa yang melakukan pengawasan, bagaimana legalitas operasionalnya, dari mana pasokan BBM diperoleh, ke mana distribusinya, serta apakah seluruh aktivitas tersebut telah memenuhi ketentuan perizinan, keselamatan, lingkungan dan tata niaga BBM bersubsidi?

Sorotan juga diarahkan kepada aparat penegak hukum dan instansi terkait, termasuk Polri, TNI, Pertamina serta pemerintah daerah, agar tidak membiarkan keresahan masyarakat berkembang tanpa kejelasan.

Isu “Setoran” Ratusan Juta kepada APH Harus Dibuktikan

Di tengah dugaan aktivitas gudang yang disebut masih berjalan, muncul pula isu mengenai dugaan adanya setoran uang dalam jumlah besar kepada oknum aparat penegak hukum (APH) agar aktivitas gudang tersebut terhindar dari penertiban atau razia.

Namun demikian, informasi mengenai dugaan setoran tersebut belum dapat dipastikan kebenarannya oleh tim redaksi. Tidak terdapat dasar yang cukup untuk menyatakan bahwa aparat tertentu telah menerima uang, sehingga isu tersebut perlu diuji melalui penelusuran dan pemeriksaan resmi.

Jika memang terdapat bukti transaksi, komunikasi, saksi, atau aliran dana sebagaimana yang dituduhkan, maka informasi tersebut semestinya diserahkan kepada Propam, Bidang Pengawasan internal, maupun lembaga penegak hukum yang memiliki kewenangan untuk dilakukan pemeriksaan.

Sebab, apabila benar ada aparat yang menerima uang untuk melindungi aktivitas ilegal, persoalannya dapat berkembang menjadi dugaan tindak pidana korupsi atau pelanggaran etik/disiplin, tergantung fakta dan konstruksi hukumnya.

Dugaan Keterkaitan dengan Insiden Kapal Terbakar KM Cendrawasih!

Tim awak media juga memperoleh informasi dari salah satu pengurus organisasi nelayan di Belawan mengenai sebuah insiden kebakaran kapal KM Cendrawasih yang disebut terjadi baru-baru ini.

Menurut sumber tersebut, terdapat dugaan bahwa kapal terbakar setelah sumber api berada di sekitar jeriken yang berisi solar dan lokasinya berdekatan dengan mesin kapal. Sumber juga mengklaim solar tersebut dibeli dari pemasok yang disebut-sebut berkaitan dengan gudang Siong milik AS.

Klaim tersebut belum dapat dipastikan dan tidak boleh serta-merta disimpulkan sebagai penyebab kebakaran. Penyebab pasti kebakaran semestinya ditentukan berdasarkan pemeriksaan teknis dan penyelidikan aparat berwenang.

Jika benar terdapat hubungan antara asal BBM dengan gudang yang dimaksud, fakta tersebut tentu perlu ditelusuri secara serius karena menyangkut rantai distribusi BBM, keselamatan pelayaran dan potensi risiko kebakaran.

APH Diminta Jangan Hanya Menunggu Laporan

Munculnya keluhan warga mengenai dugaan pencemaran, potensi bahaya kebakaran, serta aktivitas gudang yang disebut masih berlangsung seharusnya menjadi alasan bagi instansi terkait untuk turun langsung melakukan pemeriksaan.

Polisi perlu memastikan aspek pidananya. Pemerintah daerah perlu memeriksa aspek perizinan dan lingkungan. Pertamina perlu menelusuri aspek tata niaga serta asal-usul BBM. Sementara instansi teknis terkait perlu memastikan standar keselamatan penyimpanan dan distribusi bahan bakar.

Tim redaksi Media ini menegaskan bahwa seluruh informasi mengenai dugaan aktivitas ilegal dan dugaan keterlibatan oknum APH dalam pemberitaan ini masih berada pada tahap penelusuran jurnalistik.

Terpisah, Bung Joe Sidjabat Pimpinan Umum MSN ID dan Sekaligus Sekretaris Jenderal Forum Advokasi Hukum dan Media Indonesia (FAHMI) Provinsi Sumatera Utara, menyatakan secara tegas bahwa dugaan penyelewengan solar subsidi bukan sekadar persoalan distribusi BBM yang tidak tepat sasaran. Jika benar terjadi praktik membeli, menimbun, mengangkut, atau memperdagangkan solar subsidi di luar peruntukannya, Faktanya pelaku Andre Sinaga alias “AS” dapat berhadapan dengan konsekuensi pidana yang sangat serius.

1. Penyelewengan Solar Subsidi: Ancaman hingga 6 Tahun Penjara

UU Migas mengatur secara tegas bahwa penyalahgunaan pengangkutan dan/atau niaga BBM yang disubsidi pemerintah merupakan tindak pidana. Pasal 55 UU Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi mengatur ancaman pidana penjara paling lama 6 tahun dan denda paling tinggi Rp60 miliar.

Artinya, apabila aktivitas sebuah gudang atau jaringan usaha terbukti menggunakan solar subsidi untuk kepentingan yang tidak sesuai ketentuan, persoalannya dapat masuk ke ranah pidana—bukan sekadar pelanggaran administratif.

2. Jika Ada “Setoran” kepada Aparat, Perkaranya Bisa Bertambah Berat

Lebih serius lagi apabila terdapat dugaan bahwa pelaku memberikan uang atau hadiah kepada aparat/pejabat agar kegiatan penyelewengan BBM tidak dirazia atau dibiarkan berlangsung.

UU Tipikor mengatur pemberian sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud agar pejabat tersebut melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya. Ketentuan tersebut diatur antara lain dalam Pasal 5 UU Tipikor, dengan ancaman 1–5 tahun penjara dan/atau denda Rp50 juta–Rp250 juta.

Sementara itu, aparat atau pejabat yang menerima hadiah atau janji karena kewenangan yang berkaitan dengan jabatannya juga dapat dikenakan ketentuan pidana korupsi.

Bahkan Pasal 13 UU Tipikor mengatur pemberian hadiah atau janji kepada pegawai negeri dengan mengingat kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan, dengan ancaman pidana penjara paling lama 3 tahun dan/atau denda paling banyak Rp150 juta.

3. Bukan Hanya Pemberi—Penerima Juga Bisa Diproses

Jika dugaan “setoran” tersebut benar dan dapat dibuktikan, maka konstruksi perkara tidak berhenti pada pemilik atau pengelola gudang.

Pemberi dan penerima dapat sama-sama diperiksa berdasarkan peran dan bukti yang ditemukan.

Yang perlu dibuktikan antara lain:

siapa yang memberikan uang;

siapa yang menerima;

berapa nilainya;

kapan dan di mana transaksi dilakukan;

apa tujuan pemberian;

apakah ada komunikasi terkait pengamanan kegiatan;

apakah setelah pemberian tersebut terjadi pembiaran atau perlakuan khusus;

serta apakah terdapat aliran dana yang dapat ditelusuri.

UU Tipikor juga mengatur bahwa percobaan, pembantuan, atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana korupsi dapat dikenakan ketentuan pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 15.

4. Jika Razia Bisa “Diatur”, Justru Itu yang Harus Dibongkar!

Karena itu, jika muncul informasi masyarakat mengenai dugaan gudang solar subsidi yang tetap beroperasi meski disebut-sebut telah menjadi perhatian aparat, pertanyaan hukumnya sederhana:

Mengapa aktivitas tersebut tetap berjalan?

Apakah memang tidak ditemukan pelanggaran?,

Apakah perizinannya lengkap?,

Dari mana asal solar tersebut?,

Ke mana distribusinya?,

Siapa pemasoknya?,

Siapa pembelinya?,

Dan yang paling krusial: benarkah ada aliran uang kepada oknum tertentu untuk menghindari razia?.

5. Aparat yang Bersih Justru Harus Membuktikannya

Pertamina sendiri menyatakan bahwa penyalahgunaan BBM bersubsidi merupakan tindak pidana dan merugikan negara serta masyarakat karena subsidi menjadi tidak tepat sasaran.

Karena itu, apabila masyarakat memiliki informasi atau bukti mengenai dugaan penyelewengan solar subsidi maupun dugaan suap kepada aparat, laporan seharusnya dapat berjalan.

Jangan sampai subsidi negara diselewengkan, sementara hukum justru dibuat seolah-olah tidak melihat.

Jika dugaan “setoran puluhan hingga ratusan juta agar aman dari razia” memang ada, maka yang harus dibongkar bukan hanya gudangnya, tetapi juga siapa yang menerima, siapa yang membayar, bagaimana aliran uangnya, dan siapa yang memberikan perlindungan?.

Sebab, bila benar terjadi, persoalannya bukan lagi sekadar solar subsidi. Ini sudah menyentuh dugaan tindak pidana korupsi dan integritas penegakan hukum.

Pertanyaan akhirnya sederhana: jika gudang tersebut memang legal, mengapa tidak segera dibuka kepada publik dasar perizinan, jenis kegiatan, asal BBM dan standar pengelolaan limbahnya?, Sebaliknya, jika ditemukan pelanggaran, mengapa aktivitas tersebut diduga masih dapat berjalan?

Publik kini menunggu aksi nyata, bukan sekadar razia seremonial.

(Tim Redaksi)

Turut Berbelasungkawa, Panit 1 Binmas Polsek Tamalate Luangkan Waktu Melayat ke Rumah Warga.
1 min read

Turut Berbelasungkawa, Panit 1 Binmas Polsek Tamalate Luangkan Waktu Melayat ke Rumah Warga.

Roma Wartawan September 3, 2026

MAKASSAR-BURUSERGAPINFO.MY.ID, Polsek Tamalate Polrestabes Makassar, Turut berduka cita dan berbelasungkawa, Panit 1 Unit Binmas, Ipda Arwin Saleh.,S.H.,M.H. bersama dengan ketua RT/RW kelurahan Barombong, melayat kerumah salah satu warga yang meninggal bertempat di rumah duka di Kampung Kaccia kelurahan Barombong Kecamatan Tamalate Kota Makassar. Kamis pagi (03/09/2026)

Almarhumah Sugatmiati Ratnamiati Binti Saletan meninggal dunia dikarenakan Sakit, yang mana almarhum juga merupakan salah satu Tokoh Masyarakat, Panit 1 unit Binmas langsung menuju ke rumah duka.

“Kami jajaran Polsek Tamalate menyampaikan turut berduka cita yang sedalam dalamnya atas berpulangnya beliau, semoga almarhumah diampuni dosanya dan dilipat gandakan pahalanya, dan semoga keluarga yang ditinggalkan dapat menerima cobaan ini,” ucap Ipda Arwin saleh.

Dalam kesempatan tersebut, Ipda Arwin Saleh juga menyempatkan mengatur arus lalulintas di jalan komplek depan rumah duka demi kelancaran kendaran yang ingin mengantar jenasah ke masjid untuk di semayamkan kemudian menuju pema

((((Robby.R))))

PT PUTRA GAUTAMA JAYA DIDUGA LAKUKAN PERLUASAN LEBIH KURANG 1 HEKTAR SECARA DIAM-DIAM, WARGA DESAK HENTIKAN DAN PROSES HUKUM
2 min read

PT PUTRA GAUTAMA JAYA DIDUGA LAKUKAN PERLUASAN LEBIH KURANG 1 HEKTAR SECARA DIAM-DIAM, WARGA DESAK HENTIKAN DAN PROSES HUKUM

Waka Perwil September 3, 2026

BATAM,Burusergapinfo.my.id 03/09/2026,Kegiatan penimbunan lahan di wilayah pesisir Batam diduga masih terus berlangsung. Kali ini temuan mengarah ke aktivitas PT PUTRA GAUTAMA JAYA di kawasan Botania Road, Kelurahan Belian, Kecamatan Batam Kota.

Padahal sebelumnya, Ibu Claudia Candra selaku Wakil Kepala BP Batam telah turun langsung ke lokasi dan menginstruksikan penghentian sementara kegiatan tersebut, sambil menunggu proses pengurusan legalitas selesai.

TEMUAN DI LAPANGAN
Berdasarkan investigasi Team Cyber Rajawali – Atas Nama Warga pada akhir Agustus 2026, aktivitas penimbunan masih terpantau.

WAKTU: Sabtu, 29/08/2026 & Minggu, 30/08/2026
LOKASI: Botania Road, Kel. Belian, Kec. Batam Kota
TITIK KOORDINAT: 1°13’54,4″ LU – 104°5’36,1″ BT
BUKTI: Jejak alat berat, tumpukan tanah merah, dan indikasi penambahan luas area dari batas yang semula disepakati.

Hasil pengecekan ke Dinas Kehutanan Prov. Kepri memperkuat dugaan bahwa lokasi tersebut berada di Kawasan Hutan Lindung dengan perkiraan luasan terdampak sekitar 1 Hektare.

DAMPAK LINGKUNGAN
Warga dan pemerhati lingkungan menyatakan keprihatinan. Kerusakan mangrove di kawasan pesisir berdampak jangka panjang:
1. ABRASI PANTAI
2. BANJIR ROB
3. HILANGNYA HABITAT IKAN, KEPITING DAN BIOTA LAUT

SANKSI HUKUM YANG MENGINTAI
Apabila terbukti melakukan kegiatan di kawasan hutan lindung tanpa izin yang sesuai, maka dapat dijerat:

1. UU NO. 41/1999 TTG KEHUTAN JO UU NO. 18/2013 PASAL 78 AYAT 5
Ancaman: Pidana 10 Tahun Penjara dan Denda Rp5 Miliar
2. UU NO. 32/2009 TTG PPLH PASAL 98 AYAT 1
Ancaman: Pidana 10 Tahun Penjara dan Denda Rp10 Miliar
3. PP NO. 24/2021
Sanksi Administratif: Pencabutan Izin, Paksa Pemerintah, dan Kewajiban Pemulihan Lingkungan
4. PASAL 263 KUHP
Jika ditemukan unsur pemalsuan atau penyalahgunaan dokumen legalitas

 

AJAKAN DIALOG DARI WARGA
Team Cyber Rajawali berharap penyelesaian tidak hanya menempuh jalur hukum. Kami mengajak PT Putra Gautama Jaya untuk duduk bersama mencari solusi:

1. KOORDINASI dengan BP Batam, DLHK, dan instansi terkait agar semua kegiatan sesuai koridor hukum
2. PEMBEKUAN SEMENTARA di area yang berada di luar batas persetujuan
3. PELURUSAN BATAS jika memang terjadi kesalahan penetapan, melalui mekanisme resmi
4. KOMITMEN REHABILITASI MANGROVE sebagai tanggung jawab lingkungan, baik mandiri maupun kolaborasi

“Kami sangat menghargai langkah cepat Ibu Claudia Candra yang sudah turun ke lapangan. Tapi mari kita jaga bersama. Batam butuh investasi, tapi juga butuh alam yang lestari. Kami mengundang PT Putra Gautama Jaya untuk mencari solusi yang bertanggung jawab, sebelum semuanya berujung pada konsekuensi hukum yang merugikan semua pihak,” ujar Koordinator Team Cyber Rajawali.

Hingga berita ini diterbitkan, belum ada tanggapan resmi dari pihak BP Batam maupun PT Putra Gautama Jaya terkait temuan terbaru ini .
Narasumber:(L, g)

 

Nampak Antrian. Di SPBU di pamciro Mengular,diJalanan Terkunci! Truk, Mobil Pribadi hingga Pengendara Motor Terjebak; Dugaan Pelansiran BBM Bersubsidi Kembali Disorot
4 min read

Nampak Antrian. Di SPBU di pamciro Mengular,diJalanan Terkunci! Truk, Mobil Pribadi hingga Pengendara Motor Terjebak; Dugaan Pelansiran BBM Bersubsidi Kembali Disorot

Alpian Irma September 3, 2026

Gowa-burusergapinfo.my.id.-“Pemandangan antrean panjang kendaraan di sejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) dalam beberapa pekan terakhir mulai menjadi sorotan. Truk bermuatan material, mobil box, kendaraan pribadi hingga sepeda motor terlihat mengular menunggu giliran mendapatkan bahan bakar.
Kondisi tersebut tak hanya membuat pengendara harus menghabiskan waktu berjam-jam di SPBU, tetapi juga berimbas langsung terhadap kelancaran arus lalu lintas. Antrean kendaraan yang memanjang hingga ke badan jalan membuat kemacetan seolah menjadi pemandangan yang sulit dihindari.

Di tengah situasi itu, muncul sorotan terhadap dugaan praktik pelansiran BBM bersubsidi menggunakan jerigen.
Informasi yang berkembang di lapangan menyebutkan, terdapat pelansir yang melakukan pengisian BBM dengan jerigen menggunakan barcode atau rekomendasi yang disebut-sebut berkaitan dengan sektor pertanian.

Persoalannya, penggunaan BBM tersebut kemudian dipertanyakan. Apakah benar seluruh BBM yang diambil menggunakan rekomendasi tersebut digunakan untuk kebutuhan pertanian, atau justru ada yang dialihkan ke tempat penampungan BBM?
Jika dugaan tersebut benar,

persoalannya bukan lagi sekadar antrean panjang di SPBU. Ini menyangkut ketepatan sasaran distribusi BBM bersubsidi dan hak masyarakat yang membutuhkan bahan bakar untuk aktivitas sehari-hari.

KENDARAAN ANTRE, JALANAN JADI KORBAN

Ironisnya, ketika kendaraan pengangkut material dan masyarakat harus rela mengantre panjang, kendaraan tersebut terpaksa berhenti di badan jalan karena kapasitas area antrean SPBU tidak mampu menampung seluruh kendaraan.
Akibatnya, ruang lalu lintas semakin menyempit.

Truk besar, mobil pribadi dan sepeda motor harus berbagi ruang dengan kendaraan yang sedang menunggu pengisian BBM. Kemacetan pun tak terelakkan.

Situasi ini tentu membutuhkan perhatian serius dari pihak terkait. Jangan sampai masyarakat yang hanya ingin mendapatkan BBM untuk kebutuhan transportasi justru menjadi pihak yang paling dirugikan.

PERTANYAANNYA: SIAPA YANG MENGAWASI?

Distribusi BBM bersubsidi pada prinsipnya harus tepat sasaran. Karena itu, mekanisme rekomendasi, barcode, jumlah pengambilan hingga penggunaan BBM perlu diawasi secara transparan.
Apabila memang terdapat pelansiran dengan dasar rekomendasi sektor pertanian, maka publik berhak mengetahui bagaimana proses verifikasi penerima rekomendasi tersebut dan bagaimana pengawasan terhadap penggunaan BBM setelah keluar dari SPBU.

Jangan sampai sebuah fasilitas yang seharusnya membantu masyarakat justru membuka celah bagi praktik penyimpangan. -Antrean panjang bukan sekadar persoalan macet.

 

Di balik kendaraan yang berjejer berjam-jam, ada masyarakat yang kehilangan waktu, ada aktivitas ekonomi yang terganggu, dan ada pertanyaan besar mengenai keadilan distribusi BBM bersubsidi.

Kini bola berada di tangan pihak berwenang: benahi antrean, perketat pengawasan, dan pastikan BBM bersubsidi benar-benar sampai kepada mereka yang berhak.

 

Sebab ketika BBM bersubsidi diduga mengalir bukan kepada yang berhak, sementara masyarakat harus antre berjam-jam, maka yang dipertaruhkan bukan hanya kelancaran lalu lintas—tetapi rasa keadilan publik.

Gowa.-burusergapinfo.my.id.-“Pemandangan antrean panjang kendaraan di sejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) dalam beberapa pekan terakhir mulai menjadi sorotan. Truk bermuatan material, mobil box, kendaraan pribadi hingga sepeda motor terlihat mengular menunggu giliran mendapatkan bahan bakar.

Kondisi tersebut tak hanya membuat pengendara harus menghabiskan waktu berjam-jam di SPBU, tetapi juga berimbas langsung terhadap kelancaran arus lalu lintas. Antrean kendaraan yang memanjang hingga ke badan jalan membuat kemacetan seolah menjadi pemandangan yang sulit dihindari.

Di tengah situasi itu, muncul sorotan terhadap dugaan praktik pelansiran BBM bersubsidi menggunakan jerigen.

Informasi yang berkembang di lapangan menyebutkan, terdapat pelansir yang melakukan pengisian BBM dengan jerigen menggunakan barcode atau rekomendasi yang disebut-sebut berkaitan dengan sektor pertanian.

Persoalannya, penggunaan BBM tersebut kemudian dipertanyakan. Apakah benar seluruh BBM yang diambil menggunakan rekomendasi tersebut digunakan untuk kebutuhan pertanian, atau justru ada yang dialihkan ke tempat penampungan BBM?
Jika dugaan tersebut benar, persoalannya bukan lagi sekadar antrean panjang di SPBU. Ini menyangkut ketepatan sasaran distribusi BBM bersubsidi dan hak masyarakat yang membutuhkan bahan bakar untuk aktivitas sehari-hari.

KENDARAAN ANTRE, JALANAN JADI KORBAN

Ironisnya, ketika kendaraan pengangkut material dan masyarakat harus rela mengantre panjang, kendaraan tersebut terpaksa berhenti di badan jalan karena kapasitas area antrean SPBU tidak mampu menampung seluruh kendaraan.

Akibatnya, ruang lalu lintas semakin menyempit.

Truk besar, mobil pribadi dan sepeda motor harus berbagi ruang dengan kendaraan yang sedang menunggu pengisian BBM.
Kemacetan pun tak terelakkan.

Situasi ini tentu membutuhkan perhatian serius dari pihak terkait.

Jangan sampai masyarakat yang hanya ingin mendapatkan BBM untuk kebutuhan transportasi justru menjadi pihak yang paling dirugikan.

PERTANYAANNYA: SIAPA YANG MENGAWASI?

Distribusi BBM bersubsidi pada prinsipnya harus tepat sasaran. Karena itu, mekanisme rekomendasi, barcode, jumlah pengambilan hingga penggunaan BBM perlu diawasi secara transparan.

Apabila memang terdapat pelansiran dengan dasar rekomendasi sektor pertanian, maka publik berhak mengetahui bagaimana proses verifikasi penerima rekomendasi tersebut dan bagaimana pengawasan terhadap penggunaan BBM setelah keluar dari SPBU.

Jangan sampai sebuah fasilitas yang seharusnya membantu masyarakat justru membuka celah bagi praktik penyimpangan.
Antrean panjang bukan sekadar persoalan macet.

Di balik kendaraan yang berjejer berjam-jam, ada masyarakat yang kehilangan waktu, ada aktivitas ekonomi yang terganggu, dan ada pertanyaan besar mengenai keadilan distribusi BBM bersubsidi.
Kini bola berada di tangan pihak berwenang: benahi antrean, perketat pengawasan, dan pastikan BBM bersubsidi benar-benar sampai kepada mereka yang berhak.

Sebab ketika BBM bersubsidi diduga mengalir bukan kepada yang berhak, sementara masyarakat harus antre berjam-jam, maka yang dipertaruhkan bukan hanya kelancaran lalu lintas—tetapi rasa keadilan publik.-“(Red)”( Rahman.Si turu.)

Laporan : Reporter BSI.Sul-sel.

Anggota DPRD Morut Muklis DG Mamala Ucapan Selamat Hari Lahir Kejaksaan RI Ke-81
2 min read

Anggota DPRD Morut Muklis DG Mamala Ucapan Selamat Hari Lahir Kejaksaan RI Ke-81

Anton Nius September 3, 2026
SULTENG (MORUT) Kamis 3 September 2026 – Momentum peringatan Hari Lahir Kejaksaan Republik Indonesia (RI) ke-81 yang jatuh pada tanggal 2 September 2026 mendapat apresiasi mendalam dari jajaran legislatif di daerah. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Morowali Utara (Morut), Muklis DG Mamala, menyampaikan ucapan selamat sekaligus menaruh harapan besar terhadap penguatan hukum di tanah air, khususnya di Bumi Tepo Asa Aroa.

Saat dikonfirmasi oleh awak media, Muklis DG Mamala mengungkapkan rasa hormat dan apresiasinya atas dedikasi panjang Korps Adhyaksa yang telah mengawal keadilan di Indonesia selama 81 tahun sejak resmi berdiri secara institusional pada tahun 1945.

“Saya atas nama pribadi dan sebagai Anggota DPRD Kabupaten Morowali Utara mengucapkan selamat memperingati Hari Lahir Kejaksaan RI yang ke-81 kepada segenap jajaran Korps Adhyaksa, khususnya yang bertugas di Kejaksaan Negeri Morowali Utara,” ujar Muklis, Kamis (3/9/2026).

Politisi Morowali Utara ini juga menegaskan pentingnya menyelaraskan semangat perayaan tahun ini dengan komitmen penegakan hukum yang transparan dan berkeadilan. Menurut Muklis, penegakan hukum tidak sekadar berbicara tentang pemberian sanksi, melainkan bagaimana menghadirkan rasa keadilan yang nyata dan menyentuh seluruh lapisan masyarakat kecil.

“Di usia yang ke-81 ini, kita berharap Kejaksaan RI senantiasa jaya, semakin profesional, berintegritas, dan menggunakan hati nurani dalam mengawal hukum. Sinergi yang baik antara lembaga penegak hukum dan pemerintah daerah, termasuk DPRD, menjadi kunci utama dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih serta berwibawa menuju Indonesia Emas,” tambahnya.

Di akhir penyampaiannya, Muklis mengajak seluruh komponen masyarakat Morowali Utara untuk terus mendukung kinerja Kejaksaan Negeri setempat dalam melakukan fungsi pengawasan dan penegakan supremasi hukum demi kemajuan daerah.”Semoga Korps Adhyaksa tetap jaya selalu dan terus menjadi pilar keadilan tepercaya penopang bangsa,” pungkasnya. (Red)

Penulis: AWP
Tuntut Konsistensi Gubernur Anwar Hafid, Aktivis Desak Eksavator Galian C di Jembatan Meko Ditertibkan
3 min read

Tuntut Konsistensi Gubernur Anwar Hafid, Aktivis Desak Eksavator Galian C di Jembatan Meko Ditertibkan

Anton Nius September 3, 2026
SULTENG (POSO),Kamis 3 September 2026 – Janji manis dan komitmen penegakan hukum lingkungan di Sulawesi Tengah kembali menghadapi ujian riil di lapangan. Hingga hari ini, Kamis, 3 September 2026, aktivitas alat berat eksavator milik Jamlek, seorang warga Desa Meko, dilaporkan masih masif mengeruk material galian C di area yang sangat dekat dengan struktur Jembatan Desa Meko, Kecamatan Pamona Barat.

Aktivitas destruktif ini melenggang bebas seakan kebal hukum, menantang wibawa pemerintah daerah dan aparat penegak hukum (APH) yang dinilai publik mendadak terkesan pasif dan menutup mata.

Padahal, Dinas Lingkungan Hidup (DLH) serta Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Sulawesi Tengah sudah secara eksplisit menyatakan bahwa operasional penambangan di lokasi tersebut belum memiliki dokumen perizinan yang lengkap. Sementara itu, pimpinan CV Tiga Putra saat dikonfirmasi beberapa waktu lalu juga mengakui bahwa pihaknya baru mengantongi SIPB (Surat Izin Penambangan Batuan).

Secara hukum, selembar SIPB bukanlah “surat sakti” atau cek kosong bagi pengusaha untuk langsung melakukan pengerukan komersial sebelum mengantongi Persetujuan Lingkungan (UKL-UPL) dan persetujuan RKAB teknis. Namun di lapangan, aturan tersebut tampak hancur seperti macan kertas yang tidak memiliki taji sama sekali.

Kepala Desa Diam Membisu Demi Retribusi, Jamlek Abaikan Kontrol Sosial

Sorotan tajam kini tidak hanya tertuju pada pengusaha, melainkan juga pada otoritas pemerintahan tingkat tapak. Di tengah ancaman kerusakan lingkungan yang nyata, Kepala Desa Meko dinilai hanya diam membisu. Sikap permisif dari pihak pemerintah desa ini memicu dugaan miring dari warga sekitar. Pihak Pemdes diduga sengaja menutup mata hanya demi mengejar setoran retribusi lokal, hingga tega mengorbankan keamanan infrastruktur desa serta mengabaikan dampak kebencanaan ekologis yang mengintai masyarakat di masa depan.

Pertanyaan besar pun muncul dari kalangan publik: Apakah aktivitas galian C yang status izin operasionalnya belum lengkap dan baru mengantongi SIPB ini dibenarkan menarik keuntungan dan menyetor pajak ke negara? Secara regulasi keuangan daerah, setiap eksploitasi MBLB memang dibebani pajak produksi. Namun, memungut retribusi dari aktivitas tambang yang melanggar zonasi jarak aman jembatan dan belum melengkapi dokumen UKL-UPL dari DLH dinilai warga sebagai bentuk “melegalisasi pelanggaran hukum” demi rupiah semata.

Ironisnya, pembangkangan hukum terbuka (contempt of law) ini kian mulus karena Jamlek selaku pemilik armada alat berat juga memilih mengabaikan kontrol sosial media. Upaya persuasif yang telah dilakukan oleh awak media untuk meminta penarikan eksavator demi mencegah hancurnya sempadan sungai sama sekali tidak digubris. Jamlek seakan ikut menutup mata dan telinga, mengabaikan peringatan dini atas ancaman keselamatan tanah kelahirannya sendiri demi meraup keuntungan pribadi sepihak.


Janji Gubernur Jangan Cuma Jadi Jargon Politik.

Jembatan Desa Meko merupakan urat nadi transportasi vital lintas wilayah dan aset negara yang dibiayai oleh uang rakyat. Jika pengerukan di bawah radius aman infrastruktur ini terus dibiarkan tanpa ada tindakan represif, maka ambruknya jembatan tersebut tinggal menunggu waktu.

“Di Tipo dan Sigi pemerintah bisa bertindak tegas menutup tambang secara permanen, kenapa di Jembatan Meko mendadak sunyi? Kami mendesak pihak eksekutif untuk segera menerapkan asas konsistensi hukum,” kecam salah seorang aktivis lingkungan lokal dengan nada geram. “Jangan sampai tunggu jembatannya ambruk baru pemprov sibuk turun lapangan. Janji Gubernur untuk membersihkan tambang nakal jangan cuma jadi jargon politik usang!”

Desakan Aksi Nyata Penertiban dan Penyegelan Lapangan

Diamnya Kepala Desa, otoritas pengawas, serta aparat penegak hukum setempat di tengah deru eksavator Jamlek wajar jika diartikan publik sebagai bentuk pembiaran administratif yang permisif dan mengarah pada pelanggaran jabatan.

Masyarakat dan koalisi sipil kini menuntut langkah nyata dan instan dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah beserta aparat penegak hukum terkait: Turunkan tim investigasi gabungan, sita alat berat eksavator milik Jamlek, periksa aliran dana retribusi desa, dan segel lokasi penambangan sekarang juga.Jika negara tetap memilih memelihara keheningan dan membiarkan keserakahan tambang menabrak aturan, maka masyarakat bersama gerakan sipil menegaskan siap turun ke jalan guna menghentikan paksa operasional tersebut demi keselamatan ruang hidup mereka. (Tim Redaksi)

(AWP)

Skandal’ Hak Nakes:Jaspel Dipangkas 10 Persen,Oknum Kapus di Banggai Diduga “Begal” Uang Insentif Belasan Juta Sebulan!
3 min read

Skandal’ Hak Nakes:Jaspel Dipangkas 10 Persen,Oknum Kapus di Banggai Diduga “Begal” Uang Insentif Belasan Juta Sebulan!

Anton Nius September 2, 2026
SULTENG (BANGGAI),Kamis 3 September 2026 — Di tengah jerit lelah pelayanan kesehatan masyarakat, sebuah skandal memuakkan justru mengoyak internal Dinas Kesehatan Kabupaten Banggai. Hak-hak finansial para tenaga kesehatan (nakes) yang saban hari bertaruh nyawa di garis depan pelayanan diduga kuat telah menjadi ladang pembegalan terstruktur oleh oknum pejabatnya sendiri.

Berdasarkan informasi yang dihimpun dari beberapa media lokal membongkar praktik culas dugaan pemotongan dana Jasa Pelayanan (Jaspel), honor, hingga insentif nakes sebesar 10 persen. Ironisnya, aksi sepihak ini diduga diotaki langsung oleh oknum Kepala Puskesmas (Kapus) yang menggunakan tameng jabatan untuk menindas bawahan.

Modus Operandi: Potong Langsung, Kantongi Belasan Juta per Bulan

Borok ini meledak setelah sejumlah nakes yang sudah tidak tahan lagi atas tekanan memilih “bernyanyi”. Mereka mendatangi langsung Ruang Fraksi Partai Golkar DPRD Kabupaten Banggai untuk mengadukan nasib dan membawa bukti-bukti mencengangkan.

Tenaga Ahli (TA) Fraksi Golkar DPRD Banggai, Muhammad Ramdan, secara gamblang membeberkan kronologi dan modus operandi dugaan penyelewengan dana kesehatan tersebut. Setiap kali anggaran Jaspel atau insentif nakes cair, dana tersebut diduga langsung dipotong sepihak sebesar 10 persen sebelum masuk ke kantong para nakes.

Dari rincian akumulasi yang dibeberkan, nilai uang yang ditilep dari jerih payah para nakes ini tidak main-main. Oknum Kapus tersebut ditaksir berhasil meraup keuntungan pribadi hingga Rp10 juta sampai Rp15 juta setiap bulannya.

Komisi I DPRD Banggai Bereaksi Keras, Agendakan Pemanggilan Kadinkes dan Kepala Puskesmas

Menanggapi laporan yang menyayat rasa keadilan ini, Komisi I DPRD Kabupaten Banggai langsung pasang badan. Parlemen menolak keras jika keringat nakes dikorbankan untuk memuaskan keserakahan oknum pejabat.

Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Banggai, Lisa Sundari, menegaskan bahwa pihaknya menganggap ini sebagai persoalan serius dan tidak akan tinggal diam. Sebagai langkah konkret, Komisi I kini tengah mengagendakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) untuk melayangkan panggilan resmi kepada Kepala Puskesmas se-Kabupaten Banggai serta Kepala Dinas Kesehatan guna membongkar tuntas skandal ini.

Tuntutan Tegas: APH Harus Periksa Semua Kapus, Jangan Tunggu Laporan!

Melihat bobroknya pengelolaan dana kesehatan ini, publik mendesak Aparat Penegak Hukum (APH) bertindak progresif. Polresta Banggai maupun Kejaksaan Negeri (Kejari) Banggai dituntut segera memeriksa seluruh Kepala Puskesmas di bawah naungan Dinas Kesehatan Banggai tanpa harus pasif menunggu laporan resmi di atas meja.

Secara hukum pidana, praktik pemotongan sepihak oleh pejabat publik merupakan tindak pidana korupsi yang diancam pasal berlapis:

* Pasal 12 huruf e UU No. 20 Tahun 2001 (UU Tipikor): Mengatur tentang Pemerasan dalam Jabatan. Pejabat yang memaksa pegawai memberikan sesuatu atau menerima pembayaran dengan potongan, diancam pidana penjara seumur hidup atau paling singkat 4 tahun hingga 20 tahun, serta denda minimal Rp200 juta.

* Pasal 423 KUHP: Menyasar pejabat yang menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum dengan menyalahgunakan kekuasaan untuk memotong pembayaran pegawai, dengan ancaman pidana penjara maksimal 6 tahun.

Jika dalam penyelidikan nanti ditemukan bukti kuat adanya aliran dana ilegal dari pemotongan hak nakes, siapa pun oknum Kapus yang terbukti melakukan pungutan liar (pungli) wajib diproses hukum dan diseret ke meja hijau!

Bupati Harus Perintahkan Inspektorat, Tegakkan Sanksi Pemecatan ASN

Di sisi lain, ketegasan Pemerintah Daerah kini benar-benar diuji. Bupati Banggai Amirudin Tamoreka didesak segera menerbitkan instruksi tertulis kepada Inspektorat Daerah untuk turun melakukan audit investigatif secara menyeluruh ke setiap puskesmas.
Jika audit membuktikan adanya praktik lancung pemotongan hak nakes tersebut, aturan disiplin kepegawaian harus ditegakkan tanpa kompromi:

* Pasal 5 huruf g Peraturan Pemerintah (PP) No. 94 Tahun 2021 tentang Disiplin PNS: Melarang keras PNS melakukan pungutan di luar ketentuan (pungli) dalam bentuk apa pun.

* Sanksi Disiplin Berat (Pasal 8 PP 94/2021): Pelanggaran pungli wajib dijatuhi hukuman berat, mulai dari pencopotan dari jabatan (pembebasan tugas) selama 12 bulan, hingga pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri (pemecatan sebagai PNS).

* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN: Menegaskan bahwa ASN yang dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (inkrah) karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan/korupsi, wajib diberhentikan tidak dengan hormat.

Skandal ini menjadi ujian maut bagi komitmen antikorupsi Pemkab Banggai. Jika DPRD, Pemda, dan aparat penegak hukum lambat bertindak, dikhawatirkan pelayanan kesehatan di puskesmas-puskesmas Banggai dapat terganggu akibat mosi tidak percaya dari para nakes yang dikhianati haknya.(Red)

(AW)
Di Duga Tidak Memiliki Rasa Nasionalisme ,Korwil Dinas Pendidikan wilayah Sukamantri kab Ciamis Kibarkan Bendera merah putih Dalam ke adaan Robek
1 min read

Di Duga Tidak Memiliki Rasa Nasionalisme ,Korwil Dinas Pendidikan wilayah Sukamantri kab Ciamis Kibarkan Bendera merah putih Dalam ke adaan Robek

Ciamis Ciamis September 2, 2026

Miris Bendera merah putih Berkibar dalam ke adaan Robek parah di depan kantor korwil dinas pendidikan wilayah kec Sukamantri

Nampak jelas robek terlihat oleh umum ,

Pada dasar nya sebuah kewajiban ter abaikan dan apa ada unsur sengaja ?

Melihat hal tersebut tentunya menjadi sebuah dasar yang menjadi sebuah sorotan ?

 

Sebuah hal yang di lindungi oleh undang undang,Nampak jelas di depan kantor tersebut berkibar dalam ke adaan memprihatinkan ,robek lusuh dan nampak sudah tidak layak sekali apa bila di kibar kan

 

( tim)

 

 

10 Bulan Kasus Kekerasan Seksual Remaja di Sumba Timur Belum Jelas,
2 min read

10 Bulan Kasus Kekerasan Seksual Remaja di Sumba Timur Belum Jelas,

Fak Rozi September 2, 2026

10 Bulan Kasus Kekerasan Seksual Remaja di Sumba Timur Belum Jelas, Keluarga Korban Desak Polisi Segera Tuntaskan Penyidikan

 

SUMBA TIMUR —http://Burusergapinfo.asia

 

Kasus dugaan kekerasan seksual yang menimpa seorang remaja perempuan berusia 17 tahun di Kabupaten Sumba Timur hingga Februari 2026 belum menunjukkan perkembangan hukum yang jelas. Perkara tersebut telah berjalan sekitar 10 bulan sejak peristiwa terakhir terungkap pada April 2025.

 

Pendamping korban, Indramayu Kalikit Moli, S.H., menyampaikan bahwa keluarga korban hingga kini masih menunggu kepastian proses hukum. Keluarga mengaku semakin resah karena sejumlah bukti medis telah dilakukan, namun belum ada kejelasan mengenai kelanjutan penyidikan.

 

Peristiwa tersebut terungkap pada 11 April 2025 sekitar pukul 05.00 WITA. Berdasarkan keterangan pendamping, korban sebelumnya juga diduga mengalami kejadian serupa sejak Januari 2025. Dalam dugaan kejadian tersebut, korban disebut mendapat ancaman yang berkaitan dengan nilai sekolah serta akses untuk bersekolah yang berjarak sekitar 7 kilometer.

 

Setelah kejadian terungkap, keluarga korban langsung melaporkan perkara tersebut ke Polsek Lewa dan membawa korban menjalani Visum et Repertum (VER) di Puskesmas Lewa pada hari yang sama.

 

Selanjutnya, pada 22 Mei 2025, korban kembali menjalani pemeriksaan VER di rumah sakit rujukan. Menurut pendamping, hasil VER dari Puskesmas Lewa dan RSUD Imanuel pada pokoknya menunjukkan hasil yang sama.

 

Namun, hingga 23 Mei 2025, penyidik disebut belum menerima hasil VER dari rumah sakit dengan alasan proses pemeriksaan tersebut tidak didampingi saat pelaksanaannya.

 

Sejak Juli 2025, pendamping korban bersama lembaga perlindungan anak telah berkoordinasi dengan pihak rumah sakit dan kepolisian agar hasil pemeriksaan medis tersebut dapat diserahkan dan digunakan dalam proses hukum. Meski demikian, hingga Februari 2026, keluarga mengaku belum memperoleh kepastian mengenai tindak lanjutnya.

 

Selain bukti medis, korban juga telah menjalani pemeriksaan psikologis. Berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut, korban disebut masih mengalami trauma berat. Untuk menjaga kondisi dan keamanan korban, saat ini korban ditempatkan di rumah aman agar tidak harus berhadapan dengan masyarakat di lingkungan tempat tinggalnya.

 

Kondisi tersebut membuat keluarga korban semakin tertekan. Terlebih, selama proses hukum berjalan, keluarga yang diduga sebagai pihak pelaku beberapa kali mendatangi rumah korban dan meminta agar persoalan diselesaikan secara kekeluargaan.

 

Namun, keluarga korban menolak permintaan tersebut dan memilih agar perkara diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

 

“10 bulan tanpa kepastian hukum membuat korban dan keluarga semakin tertekan dan resah. Kami hanya minta keadilan dan kepastian. Kami berharap Polres segera mengambil hasil VER dan melanjutkan penyidikan,” ujar pendamping korban, Indramayu Kalikit Moli, S.H.

 

Keluarga berharap aparat penegak hukum dapat memberikan kejelasan mengenai status penanganan perkara, mengambil serta melengkapi alat bukti yang diperlukan, dan memastikan proses hukum berjalan secara profesional dengan tetap mengutamakan perlindungan serta pemulihan korban.

 

Kasus ini juga menjadi perhatian karena korban masih berusia 17 tahun. Identitas korban sengaja tidak disebutkan untuk menjaga hak dan perlindungan anak serta mencegah korban mengalami tekanan maupun stigma lebih lanjut

Diterbitkan oleh

burusergaINFO.asia

Begini Nasib Mamiek Soeharto, Anak Bungsu Presiden Soeharto, Yang Jarang Tersorot.
1 min read

Begini Nasib Mamiek Soeharto, Anak Bungsu Presiden Soeharto, Yang Jarang Tersorot.

Fak Rozi September 2, 2026

Begini Nasib Mamiek Soeharto, Anak Bungsu Presiden Soeharto, Yang Jarang Tersorot.

Jakarta : http://Burusergapinfo.asia

Mamiek soeharto lebih banyak menghabiskan waktunya di bidang perkebunan dan pelestarian alam, ia dikenal sebagai pemilik taman buah mekar sari di cileungsi bogor.

Berbeda dengan anggota keluarga cendana lainnya yang aktif di dunia politik, mamiek lebih memilih menjaga privasinya, dan tidak terlibat langsung dengan dunia politik.

Diketahui mamiek soeharto pernah menikah dengan pratikno singgih pada tahun 1988, tetapi hubungan mereka berakhir dengan perceraian.

Dari pernikahannya mamiek memiliki satu orang anak, yang bernama wiratama hadi rachmanto.

 

Di terbitkan oleh

BurusergapINFOm.asia

Polri Perkuat Pencegahan dan Pengendalian Karhutla, Polda Sulteng Siapkan Langkah Antisipasi
2 min read

Polri Perkuat Pencegahan dan Pengendalian Karhutla, Polda Sulteng Siapkan Langkah Antisipasi

Roma Wartawan September 2, 2026

PALU – Burusergapinfo.my.id, Polri memperkuat langkah pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di seluruh Indonesia, menyusul masih ditemukannya praktik pembukaan lahan dengan cara membakar yang berdampak terhadap lingkungan dan masyarakat.

Penguatan tersebut tertuang dalam Surat Telegram Kapolri Nomor ST/1895/VIII/OPS.1.2./2026 tanggal 31 Agustus 2026, yang ditujukan kepada seluruh Kapolda untuk meningkatkan kesiapsiagaan, pencegahan, penanggulangan, serta penegakan hukum terhadap pelaku pembakaran hutan dan lahan.

Dalam telegram tersebut, jajaran kepolisian diminta mendorong kebijakan daerah yang melarang pembukaan lahan dengan cara membakar, termasuk melakukan moratorium terhadap peraturan yang masih memberikan ruang bagi praktik pembakaran dalam pembukaan lahan.

Koordinasi lintas sektoral juga diperkuat dengan melibatkan DLH, BPBD, Dinas Kehutanan, TNI, perusahaan perkebunan, serta instansi terkait lainnya untuk melaksanakan langkah pencegahan dan penanggulangan karhutla secara terpadu di daerah masing-masing.

Kabidhumas Polda Sulawesi Tengah Kombes Pol Achmad Muhaimin mengatakan, Polda Sulteng bersama seluruh jajaran siap menindaklanjuti arahan Kapolri. Sebagai langkah nyata di daerah, Kapolda Sulteng telah mengeluarkan Maklumat tentang larangan pembakaran hutan dan lahan, serta mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Penanganan Karhutla dan Kekeringan wilayah Sulawesi Tengah bersama Forkopimda di Kantor Gubernur.

“Langkah-langkah strategis sudah kami jalankan. Kapolda Sulteng telah menerbitkan Maklumat larangan pembakaran hutan dan lahan, serta mengikuti rakor bersama Forkopimda di Kantor Gubernur untuk menyatukan persepsi dan langkah dalam penanganan karhutla serta dampak kekeringan di Sulteng,” ujar Kombes Achmad Muhaimin.

Selain patroli terpadu, Polri menginstruksikan pelaksanaan apel siaga di tingkat Polres, peningkatan kemampuan personel Satbrimob dan Samapta, serta kesiapan Satgas Aman Nusa II menghadapi potensi karhutla.

Polri juga mendorong keterlibatan masyarakat melalui Satgas Karhutla, pembentukan relawan tanggap api, pembangunan embung dan sekat kanal, serta kelas aman asap bagi pelajar di wilayah terdampak kebakaran.

Terhadap setiap pelanggaran, Polri menegaskan penindakan hukum secara tegas dan terukur melalui sanksi administratif, denda, dan/atau pidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kombes Pol Achmad Muhaimin mengimbau masyarakat tidak membuka lahan dengan cara membakar serta segera melaporkan titik api atau aktivitas pembakaran kepada kepolisian, sebagai langkah bersama menjaga lingkungan dan keselamatan masyarakat. (ten)

Sumber : Humas Polresta Banggai

Sinergi Kawal Pembangunan,Dinas PUPR Poso Ucapakan Dirgahayu Kejaksaan RI Ke-81
2 min read

Sinergi Kawal Pembangunan,Dinas PUPR Poso Ucapakan Dirgahayu Kejaksaan RI Ke-81

Anton Nius September 2, 2026
SULTENG (POSO) Rabu 2 September 2026 – Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Poso, Mappatunru Usman,S.T., menyampaikan ucapan selamat Hari Ulang Tahun (HUT) Kejaksaan Republik Indonesia ke-81 yang jatuh pada hari Rabu, 2 September 2026. Ucapan ini disampaikan sebagai wujud apresiasi atas dedikasi Korps Adhyaksa dalam menegakkan hukum di Indonesia, khususnya dalam mengawal program pembangunan di daerah.

Mappatunru Usman menegaskan bahwa sinergi yang kuat antara jajaran Dinas PUPR dan institusi Kejaksaan merupakan salah satu kunci utama keberhasilan pembangunan daerah. Kolaborasi yang baik memastikan seluruh proyek infrastruktur dapat berjalan sesuai koridor hukum yang berlaku.

“Keluarga besar Dinas PUPR Kabupaten Poso mengucapkan Selamat Hari Ulang Tahun Kejaksaan Republik Indonesia ke-81.Sinergi yang kuat antara PUPR dan Kejaksaan adalah kunci lahirnya infrastruktur yang transparan, akuntabel, dan taat hukum,” ujar Mappatunru Usman.

Kawal Proyek Strategis Daerah

Dalam momentum eksklusif ini, Kepala Dinas PUPR Poso juga memberikan pernyataan khusus mengenai pentingnya pendampingan hukum oleh Kejaksaan terhadap sejumlah proyek strategis daerah tahun anggaran 2026. Menurutnya, pengawalan dari Korps Adhyaksa sangat krusial agar pelaksanaan fisik di lapangan tidak mengalami kendala administrasi maupun hukum.

“Pada tahun anggaran 2026 ini, Kabupaten Poso tengah memacu beberapa program pembangunan infrastruktur berbasis kewilayahan serta penataan kawasan strategis. Kami sangat mengapresiasi peran aktif Kejaksaan dalam memberikan legal assistance (pendampingan hukum) sejak tahap perencanaan hingga pelaksanaan,” jelas Mappatunru.

Ia menambahkan, keterlibatan Kejaksaan dalam mengawasi proyek-proyek penting termasuk proyek fasilitas publik yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat—menjadi benteng utama dalam mencegah terjadinya penyimpangan. Pengawasan ini memastikan setiap rupiah anggaran negara digunakan secara tepat sasaran, efektif, dan efisien.

“Dengan adanya pengawalan hukum yang ketat dan profesional dari Kejaksaan, kami optimistis seluruh target pembangunan infrastruktur di Poso dapat rampung tepat waktu, dengan kualitas optimal, serta memenuhi prinsip akuntabilitas,” lanjutnya.

Di akhir penyampaiannya, Mappatunru berharap kemitraan strategis ini terus terjaga demi keberlanjutan roda pembangunan di Bumi Sintuwu Maroso.
“Mari terus melangkah bersama demi mewujudkan pembangunan Poso yang maju dan berkeadilan. Korps Adhyaksa Jaya!” pungkasnya.(Red)

(ATN)
Kanit Reskrim Polsek Tamalate Perkenalan Diri Dan Beri Arahan Kepada Seluruh Personil unit Reskrim
2 min read

Kanit Reskrim Polsek Tamalate Perkenalan Diri Dan Beri Arahan Kepada Seluruh Personil unit Reskrim

Roma Wartawan September 2, 2026

MAKASSAR –Burusergapinfo.my.id, -Kanit Reskrim Polsek Tamalate Polrestabes Makassar, Iptu Alim Bahri Usman.,S.E. Mengadakan analisa dan evaluasi perdananya saat pelaksanaan tugas pertamanya Kanit Reskrim Polsek Tamalate, bertempat di Kantin Mako Polsek Tamalate, Jl. Danau Tanjung bunga, nomor 01 kelurahan Maccini Sombala, kecamatan Tamalate kota Makassar. Rabu Sore (02/09/2026).

Pergeseran lingkup Polrestabes Makassar, Kanit Reskrim sebelumnya Iptu Abd Latif.,S.Sos, di gantikan oleh Iptu Alim Bahri Usman.,S.E. dari Kanit Reskrim Polsek Mamajang, dan sementara Iptu Abd latif menjabat jabatan baru Kanit Reskrim Polsek Bontoala Polrestabes Makassar.

Iptu Alim Bahri Usman, langsung memimpin jalannya kegiatan acara perkenalan diri serta Anev perdananya di bidang fungsi Reskrim Polsek Tamalate, Ia menjelaskan di depan anggotanya dalam hal ini untuk meningkatkan kedisiplinan rutin, tentunya seminggu sekali harus melakukan evaluasi pelaksanaan tugas, memberikan atensi dan motivasi kepada anggota guna menentukan langkah-langkah dan rencana dalam melaksanakan tugas kedepannya dalam hal pelayanan penegakan hukum. “Ujar kanit Reskrim.

“Diharapkan anggota baik Penyidik pembantu dan Tim Opsnal lapangan agar selalu memaksimalkan kinerja dalam pelayanan kepada masyarakat, serta kompak dan jangan mudah terpengaruh dengan hal-hal yang bisa memecah belah apalagi merugikan institusi Polri, Ijinkan kami bergabung sebagai kanit Reskrim yang baru. “Ucap Iptu Alim Bahri Usman.

Lebih lanjut, Ia juga memberikan arahan agar anggota bekerja sesuai dengan standar operasional prosedur (SOP) dalam melaksanakan tugas penyelidikan dan Penyidikan di lapangan, untuk lebih meningkatkan Pelayanan mengatur pembagian tugas anggota baik tim Penyidik/pemeriksa dan maupun tim Opsnal di lapangan agar selalu memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat dalam bidang Penegakan Hukum.

“Mengingat saat ini Kepolisian secara khusus bidang Penegakan Hukum, masih banyaknya keluhan-keluhan masyarakat terhadap pelayanan, berikan pelayanan dan kepastian Hukum kepada Masyarakat, tentunya langkah-langkah yang perlu diambil sehingga pelayanan kepada masyarakat sebagaimana perintah undang-undang dapat berjalan dengan baik dan maksimal,” pungkasnya.

((((Robby.R))))

((((081234444427))))

Perkuat Stabilitas kewilayahan, Kapolsek Tamalate kumpulkan para Bhabinkamtibmas, Jadikan Sabuk Kamtibmas menekan angka kriminal.
2 min read

Perkuat Stabilitas kewilayahan, Kapolsek Tamalate kumpulkan para Bhabinkamtibmas, Jadikan Sabuk Kamtibmas menekan angka kriminal.

Roma Wartawan September 2, 2026

MAKASSAR-Burusergapinfo.my.id – Kapolsek Tamalate Polrestabes Makassar, mengumpulkan para Bhabinkamtibmas, jadikan sabuk Kamtibmas menekan angka kriminal di wilayah hukum Polsek Tamalate, kegiatan di pimpin langsung oleh Kapolsek Tamalate, Kompol Muhammad Idris.,S.H.,M.H. pada selasa malam pukul 20.00 wita. Di ruang kerjanya. Rabu (02/09/2026).

Kegiatan ini menjadi momentum krusial dalam memperkuat komitmen keamanan berbasis kolaborasi di wilayah hukum Polsek Tamalate.

Anev pertama kali ini, Kompol Muhammad Idris.,S.H.,M.H di dampingi Waka Polsek Tamalate, Akp Kaharuddin, yang di hadiri Kanit Binmas, Iptu Fendy Sjahril, serta Panit 1 unit Binmas, Ipda Arwin Saleh.,S.H.,M.H, Ps Panit 2 Unit Binmas, Muchktar.,S.Sos yang di hadiri 11 Bhabinkamtibmas kelurahan sekecamatan Tamalate, membahas sabuk Kamtibmas dan Potensi Masyarakat dalam Menjaga Stabilitas Keamanan, Ketertiban, dan Keutuhan Sosial di kewilayahan.

Dalam arahannya Kompol Muhammad Idris.,S.H.,M.H menekankan bahwa pelaksanaan Sabuk Kamtibmas bukan sekedar seremonial, melainkan wujud nyata penguatan sistem keamanan berbasis kolaborasi antara Polri dan seluruh elemen masyarakat.”Ujarnya

Sabuk Kamtibmas ditegaskan memiliki peran vital sebagai pengikat persatuan sosial sekaligus penguat deteksi dini terhadap gangguan keamanan.

Kehadirannya diproyeksikan menjadi pelindung masyarakat dari potensi konflik dan benteng utama dalam menjaga stabilitas kewilayahan.

Polri tidak bisa bekerja sendiri. Kunci utama dalam menjaga Harkamtibmas adalah sinergi, soliditas, dan partisipasi aktif seluruh komponen masyarakat,” tegas Kapolsek Tamalate di hadapan para Bhabinkamtibmas.

Dinamika wilayah Hukum Polsek Tamalate ke depan diprediksi akan menghadapi berbagai tantangan kompleks, mulai dari potensi konflik sosial, penyebaran hoaks, propaganda digital, hingga dampak perkembangan gangguan kamtibmas saat ini.

“Selain itu, ancaman radikalisme, intoleransi, serta potensi kebakaran tetap menjadi atensi serius selama musim kemarau berkepanjangan. Untuk mengantisipasi hal tersebut, ada lima poin instruksi penting yang saya tekankan dalam anev ini :”

1. Penguatan deteksi dini dan pencegahan gangguan Kamtibmas.

2. Kolaborasi lintas sektoral tanpa ego kelembagaan.

3. Strategi kemitraan dengan masyarakat dalam menjaga lingkungan.

4. Antisipasi serius terhadap potensi kebakaran dan krisis Air bersih

5. Menjaga Objek-Objek Vital agar tidak terganggu prekonomian

Lebih lanjut Kompol Muhammad Idris.,S.H.,M.H. mengingatkan bahwa stabilitas keamanan adalah modal utama pembangunan.

Tanpa situasi yang kondusif, investasi akan terganggu dan pertumbuhan ekonomi serta kesejahteraan masyarakat akan terancam.

Oleh karena itu, seluruh Bhabinkamtibmas mengajak untuk menjadi agen pendingin (sistem pendingin) di masyarakat, menangkal segala bentuk invasi, serta menjadi pelopor dalam menjaga wilayah Hukum Polsek Tamalate tetap aman.

Kegiatan Anev diakhiri dengan penghargaan setinggi-tingginya kepada seluruh Bhabinkamtibmas yang selama ini telah berkontribusi menjaga stabilitas keamanan di wilayah Hukum Polrestabes Makassar, Khususnya wilayah Hukum Polsek Tamalate, “Tutup Kompol Muhammad Idris.,S.H.,M.H.

((((ROBBY.R))))

Hari Lahir Kejaksaan RI Ke-81: Dobrak Mitos Hukum Kaku Lewat Restorative Justice dan Pemburuan Aset
2 min read

Hari Lahir Kejaksaan RI Ke-81: Dobrak Mitos Hukum Kaku Lewat Restorative Justice dan Pemburuan Aset

Anton Nius September 2, 2026
BURUSERGAP INFO.My.Id — Hari ini, Rabu (2/9/2026), Korps Adhyaksa memperingati Hari Lahir Kejaksaan Republik Indonesia yang ke-81.

Bukan sekadar perayaan seremonial, momentum yang bersandar pada pelantikan Mr. R. Gatot Taroenamihardja sebagai Jaksa Agung pertama pada 2 September 1945 silam ini menjadi refleksi besar bagi penegakan hukum di tanah air.

Di usia yang hampir menembus satu abad, Kejaksaan RI kini tengah berada di bawah sorotan tajam publik yang menuntut perubahan radikal. Bagaimana institusi ini menjawabnya?

Mematahkan Stigma “Tajam ke Bawah”

Selama puluhan tahun, hukum di Indonesia kerap dikritik karena dianggap hanya tajam menyasar masyarakat kecil. Namun, beberapa tahun terakhir, Kejaksaan RI melakukan gebrakan yang membalikkan narasi tersebut secara total.

Lewat penerapan Keadilan Restoratif (Restorative Justice), Kejaksaan membuktikan bahwa hukum tidak harus selalu berujung di jeruji besi jika hati nurani bisa dikedepankan.

Kasus-kasus pidana ringan yang menimpa rakyat kecil kini diselesaikan lewat jalur perdamaian dan pemulihan sosial. Langkah humanis ini berhasil menyentuh rasa keadilan sejati yang selama ini dirindukan masyarakat bawah.

Perang Total Melawan Korupsi Kakap

Sebaliknya, taring Kejaksaan justru kian meruncing saat berhadapan dengan para perampok uang negara. Strategi penanganan korupsi kini tidak lagi sekadar memenjarakan badan pelaku, melainkan berfokus pada pemburuan aset secara agresif (follow the money).

Kejaksaan RI secara konsisten membongkar kasus-kasus megakorupsi (mega corruption) yang merugikan keuangan negara hingga triliunan rupiah. Senjata memiskinkan koruptor kini menjadi prioritas utama guna mengembalikan hak-hak ekonomi rakyat yang dirampas.

Tentu saja, jalan ini penuh dengan ranjau. Mulai dari perlawanan balik para koruptor (corruptors fight back) hingga intervensi kepentingan tertentu menjadi tantangan nyata yang harus dihadapi para jaksa di lapangan.

Menatap Tantangan Era Digital

Memasuki usia ke-81, medan pertempuran hukum telah bergeser ke ruang siber. Kejahatan lintas batas (cybercrime) dan pencucian uang berbasis aset digital seperti kripto menuntut jaksa masa kini untuk bertransformasi.

Kejaksaan RI kini terus menggenjot digitalisasi sistem penanganan perkara guna menjamin transparansi publik yang lebih aksesibel.Hari Lahir Kejaksaan ke-81 ini menjadi pengingat abadi bagi setiap insan Adhyaksa di seluruh pelosok Nusantara.

Bahwa di tengah dinamika zaman, posisi mereka adalah benteng terakhir keadilan pidana yang harus tetap berdiri tegak, independen, dan berpihak pada kebenaran.(Red)

(Antonius W Palunsu)
Polresta Banggai Fasilitasi Restorative Justice Kasus Pencurian Motor Secara Damai
1 min read

Polresta Banggai Fasilitasi Restorative Justice Kasus Pencurian Motor Secara Damai

Roma Wartawan September 2, 2026

Banggai–Burusergapinfo.my.id, -Pendekatan humanis kembali ditunjukkan Polresta Banggai dalam penyelesaian perkara pidana. Melalui mekanisme Restorative Justice (RJ), kasus dugaan pencurian berhasil diselesaikan secara damai sehingga korban mencabut laporan.

Proses mediasi dilaksanakan pada Jumat (28/8/2026). Penyelesaian perkara difasilitasi langsung oleh Kanit Idik I Satreskrim Polresta Banggai IPDA Vicky P. Gultom, SH dengan mempertemukan pelapor dan terlapor untuk mencari solusi yang berkeadilan bagi semua pihak.

Kasus tersebut bermula dari dugaan tindak pidana perampasan/pencurian sepeda motor yang terjadi pada Rabu (22/7) lalu sekitar pukul 09.00 Wita di Kelurahan Maahas, Luwuk Selatan. Atas kejadian tersebut, korban membuat laporan ke SPKT Polresta Banggai.

Dalam proses mediasi, kedua belah pihak sepakat menyelesaikan persoalan secara damai. Korban Rahmadsito La’ani menyatakan tidak lagi merasa keberatan atas peristiwa yang terjadi dan bersedia mencabut laporan terhadap terlapor, Arifin Hasan.

Selain itu, terlapor juga mengaku dan meminta maaf serta tidak akan mengulangi perbuatan serupa kepada korban maupun orang lain. Kesepakatan damai dicapai setelah dilakukan dialog yang mengedepankan pemulihan hubungan sosial di tengah masyarakat.

Kasi Humas Polresta Banggai, AKP Saiman, menjelaskan bahwa penyelesaian restoratif justice menghadirkan keadilan yang tidak hanya berorientasi pada penghukuman, tetapi juga pemulihan hubungan antara korban dan pelaku.

“Yang terpenting, korban dan pelaku telah berdamai, hak korban terpenuhi, serta hubungan sosial di masyarakat dapat kembali harmonis,” ujar AKP Saiman.

Dengan tercapainya kesepakatan tersebut, perkara dugaan pencurian/perampasan sepeda motor itu resmi diselesaikan melalui mekanisme keadilan restoratif, sekaligus komitmen Polresta Banggai mengedepankan penyelesaian yang humanis, cepat, dan berkeadilan. (ten)

Sumber : Humas Polresta Banggai

Breaking News Nasional

Biarkan Aparat Bekerja : Ari Ratda, SH Minta Masyarakat Tidak Langsung Menilai Kinerja Penegak Hukum di Tengah Konflik Desa Seba-Seba
2 min read

Biarkan Aparat Bekerja : Ari Ratda, SH Minta Masyarakat Tidak Langsung Menilai Kinerja Penegak Hukum di Tengah Konflik Desa Seba-Seba

September 9, 2026
Nongsa & Sekupang Selesai, 22 Titik Koperasi Merah Putih Masih Terkendala.
2 min read

Nongsa & Sekupang Selesai, 22 Titik Koperasi Merah Putih Masih Terkendala.

September 9, 2026
Kini Hadir — Media Terbaru dari Keluarga BURU SERGAP INFO
1 min read

Kini Hadir — Media Terbaru dari Keluarga BURU SERGAP INFO

September 9, 2026
Bhabinkamtibmas Polsek Tamalate Sambangi Kantor kelurahan Mangasa Pantau Pembagian Beras Bulog
1 min read

Bhabinkamtibmas Polsek Tamalate Sambangi Kantor kelurahan Mangasa Pantau Pembagian Beras Bulog

September 9, 2026